PERLINDUNGAN KOMBATAN
Pasal 1 HR
Distinction principle
Siapa yang boleh dijadikan obyek peperangan dan tidak.
Kombatan..? Dipimpin seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya Mempunyai lambang yang dapat diketahui dari jarak tertentu Membawa senjata secara terbuka Tunduk pada hukum dan kebiasaan perang
Disempurnakan dan dilengkapi dengan Pasal 43 dan 44 Protokol Tambahan I 1977
Pasal 43 Protokol Tambahan I 1977
Mereka yang dapat digolongkan sebagai kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian armed force (angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan. Mereka itu terdiri atas: Angkatan bersenjata terorganisasi (organized armed force) Kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab atas komando yang bertanggung jawab atas bawahannya kepada pihak yang bersangkutan. Angkatan bersenjata itu harus tunduk pada suatu disiplin internal yang berisikan antara lain,pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata.
Pasal 44 Protokol Tambahan 1977
Setiap Kombatan yang jatuh ke dalam kekuasaan pihak lawan akan menjadi tawanan perang Kombatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter tidak akan menghilangkankan haknya sebagai tawanan perang Kombatan diharuskan untuk membedakan antara penduduk sipil dan kombatan ketika dalam pertikaian bersenjata
Bentuk: Mencari dan mengumpulkan yang luka, sakit dan jenazah Pencatatan dan pengiriman mereka yang terluka, sakit, mati Kombatan yang luka, sakit dan hors de combat tidak boleh diserang Larangan melakukan diskriminasi dalam perawatan dan pengobatan korban yang luka/sakit Kombatan yg jatuh ketangan musuh harus diperlakukan sbg tawanan perang dll.
Kombatan yang berstatus hors de combat atau jatuh ketangan musuh. Mereka yang berhak mendapat status tawanan perang: Anggota angkatan perang Anggota milisi gerakan perlawanan yang diorganisir Angkatan perang reguler lain-lain (Pasal 4A KJ III 1949)
Perlindungan Umum: Menjamin penghormatan diperlakukan scr manusiawi Menjamin perlindungan dilindungi dari bahaya dan ketidakadilan Memberikan perawatan kesehatan tidak boleh diabaikan walaupun dari pihak musuh.
Permulaan tawanan: Dilakukan pemeriksaan (nama, pangkat, tgl lahir, dll), dipindahkan ketempat yang aman.
Pada saat ditahanan: Tempat (sehat, higienis, jauh dari pertempuran), makanan harus cukup kualitas dan kuantitas dan disesuaikan dg kondisi mereka, diberikan uang bulanan dan upah kerja (jk dipekerjakan), dll.
Berakhirnya tawanan: Pemulangan langsung (karena luka/sakit) dan pembebasan_pemulangan setelah permusuhan berakhir.
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL Perlindungan penduduk sipil sama kuatnya dengan perlindungan terhadap kombatan dan mereka yang telah berhenti berperang (hors de combat) artinya terhadap penduduk sipil tidak dijadikan obyek serangan.
Diatur Dalam: Konvensi Jenewa IV 1949 Perlindungan Umum Perlindungan Khusus Bagian IV Protokol Tambahan I 1977
Perlindungan Umum
diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan (Pasal 27-34): Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani; Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan Melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi Dsb.
Perlindungan Khusus
Mereka adalah penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu pendudul sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Yaitu penduduk sipil yang menjadi anggota perhimpunan palang merah nasional atau perhimpuan penolong sipil lainnya, termasuk anggota pertahanan sipil. Dalam melaksanakan tugas Dihormati Mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata
Dilindungi Mereka harus dilindungi dari serangan lawan sehingga mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu
Orang sipil yang dilindungi
Orang asing di wilayah pendudukan Pasal 35 Konvensi Jenewa IV 1949 Orang yang pendudukan
tinggal
di
wilayah
Interniran sipil
Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi keamanan; Penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir atau karena keamanan menyebabkan ia harus diinternir; Penduduk sipil musuh dalam wilayah yang di duduki, apabila penguasa pendudukan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak; Penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan.
Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil
Protoko, Tambahan I&II Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Konvensi Den Haag Tahun 1899&1907 Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868 Konvensi Jenewa Tahun 1864 Instruksi Lieber Tahun 1863
Instruksi Lieber Tahun 1863 Instruksi ini membedakan penduduk sipil 3 :
Orang sipil yang inoffensive
Orang sipil yang ikut serta langsung dalam permusuhan Orang sipil yg terkait pelaks tugas angk bersenjata.
Mereka diberi kedudukan sebagai Belligerent.
Apabila mereka tertangkap musuh, maka berhak mendapat status sebagai tahanan perang. Mereka mendapat perlindungan pribadi, harta dan kehormatannya. Mereka tidak boleh dibunuh, dijadikan budak, dipaksa bekerja pada pihak yang menang.
Konvensi Jenewa Tahun 1864
Perjanjian Internasional HHI perlindungan bagi korban perang
I
yang
menetapkan
Dimaksudkan untuk menetapkan perlindungan bagi mereka yang luka di medan perang, personil dan kesatuan medik beserta peralatannya. Ketentuan ini mengatur tingkah laku orang sipil dalam pertikaian bersenjata dan perlindungannya.
Deklarasi St. Petersburg Tahun 1868 Deklarasi ini secara implisit menetapkan perlindungan bagi orang sipil. Perlindungan itu ditetapkan dengan dicantumkannya asas pembedaan antara orang sipil dan kombatan di dalam konsiderannya. Konsideran itu menetapkan bahwa satu-satunya sasaran sah yang dapat dituju dalam perang adalah melemahkan angkatan bersenjata musuh.
Konvensi Den Haag Tahun 1899 & 1907 Konvensi Den Haag tidak menetapkan batasan orang sipil. Namun dalam Konvensi Den Haag terdapat ketentuan yang mengatur orangorang yang tidak tergolong belligerent, yaitu orang yang tidak turut serta dalam permusuhan, mereka adalah orang sipil.
Garis besar perlindungan yang ditetapkan antara lain: Larangan pemaksaan orang sipil memberikan info ttg angk bersenjata pihak lawan bertikai atau tentang perlengkapan pertahanannya. Larangan meminta orang sipil untuk setia pd penguasa pendudukan. Penghormatan hak-hak pribadi dan harta orang sipil Larangan menjarah penduduk sipil Larangan pemungutan pajak dan pungutan lain yang sewenang-wenang Larangan penghukuman kolektif orang sipil Larangan pencabutan hak milik orang sipil secara sewenang-wenang.
Konvensi Den Haag Tahun 1899 & 1907 KJ IV secara eksplisit tidak menetapkan batasan pengertian orang sipil. Orang sipil yang dilindungi oleh konvensi ini pada umumnya hanya orang sipil yang berada di tangan musuh, baik di wilayah musuh, di wilayah yang di duduki maupun di wilayah pertempuran.
Bentuk Perlindungannya : Perlindungan thd tindakan sewenang-wenang musuh
yang
menguasainya di wilayah pihak yang bertikai/pendudukan/interniran; Bantuan kantor penerangan; Penghormatan pribadi manusia; Penghormatan hak-hak dasar pribadi manusia pria ataupun Larangan hukuman kolektif, penyanderaan, penghinaan; Kesempatan meninggalkan wilayah musuh; Jaminan mendapatkan makan dan obat-obatan, dll.
wanita;
Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 Secara eksplisit menetapkan batasan pengertian orang sipil . Orang sipil adalah: setiap orang yang bukan anggota angkatan bersenjata pihak yang bertikai. Anggota angkatan bersenjata adalah kombatan, yaitu mereka yang berhak ikut serta dalam permusuhan.
Bentuk Perlindungannya Protokol Tambahan I Tahun 1977 Larangan menyerang orang sipil Keharusan dilakukannya penghati-hatian dalam melakukan perbuatan perang demi untuk melindungi orang sipil Larangan dilakukannya kekerasan kepada orang sipil Larangan pemindahan paksa orang sipil Jaminan mendapatkan bantuan Kesempatan memberi bantuan korban pertikaian bersenjata.
Bentuk Perlindungannya Protokol Tambahan II Tahun 1977
Perlindungan terhadap operasi militer Larangan dijadikannya orang sipil menjadi sasaran pertikaian bersenjata Larangan menjadikan kelaparan orang sipil menjadi sarana pertikaian Larangan menyerang bangunan dan instalasi yang mengandung kekuatan berbahaya Larangan pemindahan paksa orang sipil Perlindungan kumpulan dan orang sipil penolong korban pertikaian bersenjata.
Perlindungan terhadap obyek lain dalam pertikaian bersenjata
Pasal 52 Protokol I 1977
Obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan/pembalasan. Bila hal itu diragukan apakah itu obyek sipil atau bukan, maka obyek tersebut harus diperlakukan sebagai obyek sipil.
Dalam Perang dilarang: Melakukan suatu tindakan permusuhan secara langsung terhadap monumen-monumen bersejarah, hasil-hasil seni atau tempat suci yg merupakan warisan budaya atau jiwa rakyat (The culturea or spiritual heritage of people). Menggunakan obyek-obyek sipil tsb untuk membantu kepent militer Menjadikan obyek-obyek tersebut sebagai obyek pembalasan.
Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam perang harus dijaga untuk melindungi lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, dalam jangka waktu yang lama dan parah. Tmsk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat berperang yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan alam dan merugikan kesehatan atau kelangsungan hidup penduduk. Penyerangan terhadap lingkungan alam dengan cara pembalasan dilarang
