1
PERLINDUNGAN HUKUM TERJADINYA WANPRESTASI TERHADAP LEASING PADA PERUSAHAAN SUZUKI FINANCE DI KOTA GORONTALO
Oleh : Wisna Lamusu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRAK Zaman modern saat ini Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika dengan membuat suatu hal tentang regulasi Hukum perlindungan konsumen, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suziki Finance. Penelitian ini dilakukan bersifat Hukum Normatif dan Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang).Dalam hal ini tentang perjanjian atau kontrak.Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara suziki Finance selaku kreditur dan debitur sangat lemah, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dan perlindungan hukum terhadap debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh Suziki Finance sebagai penanggung, itu saja hanya terhadap bahaya kehilangan yang disebabkan oleh pencurian dan perampasan saja. Faktorfaktor apa yang menghambat perlindungan hukum terjadinya wanprestasi terhadap leasing pada perusahaan suziki finance tersebut, antara lain, 1). Wanprestasi yang didiamkan, 2). Wanprestasi pemutus kontrak leasing,3). Wanprestasi karena barangnya cacat Kata Kunci : Perlindungan Hukum, wanprestasi 1
Wisna Lamusu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Gorontalo.
2
Zaman modern saat ini Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika dengan membuat suatu hal tentang regulasi Hukum perlindungan konsumen, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara umum mengatakan, “Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi2. Masalah menarik dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah adanya perjanjian kontrak pada suatu perusahaan Suzuki finance, hal ini dapat dilihat dari permasalahan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara ataupun daerah/wilayah, dan antara orang perorang, orang dan badan hukum, dll. Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan pelaku usaha berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha menjadi objek aktivitas bisnis untuk keuntungan yang sebesar-sebesarnya oleh konsumen melalui upaya untuk memiliki barang berupa kendaraan bermotor, serta penerapan perjanjian standar yang bisa saja merugikan perusahaan atau pelaku usaha.
2
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3
Begitupun halnya di Kota Gorontalo terhadap perusahaan swasta Suziki Finance atau yang dalam hal ini leassing yang bergerak dalam perjanjian Kredit kendaraan Bermotor, sehingga hal ini berdampak pada suatu ikatan baik penjual maupun pembeli dimana sebagai hasil observasi awal calon peneliti bahwa telah terjadi suatu perjanjian kontrak antara pihak perusahaan swasta Suzuki finance “leasing” dengan konsumen terhadap kredit kendaraan bermotor yang notabenya adalah merupakan suatu keinginan dan harapan dari konsumen ingin memiliki suatu kendaraan bermotor, maka dengan persyaratan yang telah di tawarkan perusahaan swasta Suziki Finance “leasing” sebagai dalih kesepakatan awal kepada pihak konsumen maka disepakatilah hal tersebut oleh pihak perusahaan swasta Suzuki finance “leasing” dengan pihak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam suatu ketentuan syarat-syarat perjanjian pembiayaan (Leassing) oleh pihak Suziki Finance “leasing” pada konsumen, akan tetapi pada kenyataannya bahwa konsumen sudah melakukan kelalaian dengan tidak membayarkan angsuran sebagai bentuk kewajiban konsumen dengan cara yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian tersebut seperti halnya penundaan pembayaran selama 3 bulan. Hal ini di peroleh berdasarkan data/penjelasan awal dari pihak Suzuki finance “leasing” bahwa sekarang ini data konsumen yang telah melakukan penundaan tersebut sebanyak 10 kasus (Sumber Data. Suzuki finance “leasing”.2014)3.
3
Sumber Data. Suziki Finance “leasing” Kota Gorontalo 2014
4
Sehingga oleh pihak perusahaan merasa bahwa pihak konsumen telah melanggar pasal 5 tentang Konsumen Dilarang, dan Pasal 7 tentang Kelalaian tentang Ketentuan dan Syarat-syarat Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.”. Maka harapan dari pihak perusahaan adanya suatu perlindungan hukum yang diakibatkan adanya perjanjian kontrak kepada perusahaan dengan dalih bahwa pihak pemerintah atau penegak hukum selaku alat negara yang berkompeten dalam hal ini selalu mendukung dengan adanya pasal 8 tentang Akibat Kelalaian ayat 2 ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga jelaslah bahwa peran dari Suzuki finance “leasing” adalah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang
kredit resmi barang yang
ditunjang dengan karyawan serta hal lain yang menjadi dasar lahirnya suatu perusahaan pembiayaan, akan tetapi seperti halnya salah satu data awal yang diperoleh calon peneliti dalam hal membuktikan keberadaan perusahaan swasta tersebut bisa merugi, dimana salah satu kasus yang dialami perusahaan suziki finance bahwa pada saat berjalannya pembayaran telah terjadi sesuatu hal yang tidak diduga sebelumnya karena kendaraan bermotor tersebut hilang dan tidak ditemukannya identitas sebenarnya pemilik yang bermohon dan konsumen sudah tidak berada diwilayah hukum dari perjanjian yang telah disepakati olehnya pihak perusahaan hanya bisa mengklaim kendaraan yang hilang kepada pihak asuransi sejumlah 3 unit motor dari 10 unit motor yag bermasalah hal ini yang menjadi bukti nyata bahwa pihak perusahaan “leasing” Suzuki finance dapat merugi.
5
Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menarik ingin mengkaji keberadaan ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk di angkat dalam proposal calon peneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance”. Berdasarkan Latar belakang masalah diatas adalaha merupakan dalih bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance? Faktor-faktor apa yang menghambat Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance? Metode Penelitian Abdulkadir Mohammad, Penelitian ini dilakukan bersifat Hukum Normatif dan Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (Kodifikasi atau undang-undang)4. Dalam hal ini tentang perjanjian atau kontrak. Soejono Soekanto. bahwa digunakan pendekatan kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (rechsbeginselen). yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.5. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kota Gorontalo. Tepatnya di
Suzuki Finance Kota
Gorontalo. Tempat ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena sangat
4 5
Abdul Kadir Mohammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.Hlmn. 132. Soerjono, Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press: Jakarta.
6
memungkinkan untuk memperoleh data yang diinginkan.a). Jenis Penelitian Wujud penelitian ini bersifat normatif dan empiris dengan harapan dapat mempermudah perolehan dua jenis data dari sumber data yang berlainan. Sumber Data, Data primer, bersifat empiris karena bersumber dan diperoleh secara langsung dari responden melalui teknik wawancara. Melalui data primer ini ditemukan fakta berkenaan dengan berbagai aspek hukum, Data sekunder, bersifat normatif sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat dan diperoleh yang bersumber dari penelitian kepustakaan.Bahan Hukum Tersier. Bahan-bahan
yang
memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya: kamuskamus
hukum, ensiklopedia dan sebagainya. Penelitian hukum terdapat
beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabannya.Populasi merupakan wilayah generalisasi baik obyek maupun subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti. Sehingganya populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah 8 (Delapan) orang Staf Suzuki finance Kota Gorontalo serta 2 orang konsumen. Dalam penelitian metode penarikan sampel yang digunakan, dimana sampel adalah 5 Orang Staf Suzuki finance Kota Gorontalo sebagai keseluruhan yang berkaitan dengan Lembaga Konsumen serta 2 orang konsumen. Metode Pengumpulan data menggunakan metode multistage sampling, dimana penarikan sampel dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari dua tahap atau lebih, pertama-tama populasi dibagi dalam unit-unit tertentu, dari mana
7
sample ditarik, untuk kemudian pada tahap keduanya dari setiap unit tersebut ditarik lagi sampelnya untuk menganalisis data ini yaitu data sekunder yaitu berbagai buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum,media cetak atau elektronik, Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dinalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Bedasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap pemasalahan yang diteliti. Hasil dan Pembahasan Dalam perjanjian justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit mengikat pihak kreditur dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan obyek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara hukum jaminan (fidusia) larangan pengalihan obyek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima obyek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda jaminan tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 1464 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya6.
6
Soedharyo Soimin, 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sinar Grafika. Jakarta.hal.357
8
Akan tetapi pada kenyataannya bahwa selama ini setiap pembelian pihak konsumen merasa bahwa suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tetapi tidak dapat terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan, keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. ada hal-hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya suatu perjanjian dan atau mengakibatkan Wanprestasi. Hal ini jelas Bahwa jenis perjanjian jual beli dengan cicilan atau secara angsuran tidak dikenal dalam KUHPerdata atau juga dikenal dengan istilah lain yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik, hal ini dikarenakan bahwa akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak bisa dibuktikan keasliannya sedangkan akta autentik selalu dianggap asli kecuali terbukti kepalsuannya dan ini jelas tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat7. Sehingga harapannya bahwa bedakan perjanjian jual beli dengan cicilan, dimana hak milik atas barang yang dijual, telah berpindah dari penjual kepada pembeli, pada saat pembayaran cicilan kepada si pembeli pada saat cicilan terakhir telah dibayar lunas. olehnya tidak ada prosedur yang khusus terhadap eksekusi obyek perjanjian, karena itu jika ada sengketa haruslah beracara lewat pengadilan. Apabila debitur telah membayar seluruh tunggakan ditambah bunga maka barang sitaan/sandera (obyek fidusia) dibebaskan, tetapi posisi nama dari debitur di kantor Suzuki Finance Kota Gorontalo sudah cacat dan selanjutnya tidak dapat diberikan fasilitas pembiayaan di perusahaan
7
Ahmad Miru, 2013. Hukum Kontrak Perancangan kontrak. Rajawali Press. Jakarta. Hal. 15
9
tersebut. Jika debitur tidak sanggup membayar maka barang akan dijual dengan over kredit/pembayaran angsuran dari pihak lain yang orangnya dapat dicari oleh pihak kreditur dan dapat juga dicari oleh pihak debitur, kelebihan uang muka untuk melanjutkan angsuran menjadi milik debitur setelah dikurangi biaya administrasi dan beban bunga. Atau dapat juga penyelesaian ditempuh dengan lelang dimuka umum yang diadakan oleh pihak kreditur. Selain dalam akta pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan fidusia, perlindungan terhadap kreditur juga terdapat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh debitur, yang pada point kedua menyatakan sebagai berikut : “bahwa jika kendaraan kredit tersebut di atas hilang dan dalam proses pengurusan, pihak kepolisian, serta proses pengajuan klaim asuransi maka lessee setuju dan tetap berkewajiban melaksanakan pembayaran angsuran kredit untuk tiap-tiap bulan yang telah ditetapkan, dan setuju pula untuk membayar denda-denda serta bunga-bunga yang timbul sebagai akibat keterlambatan pembayaran angsuran kredit atau denda-denda dan bunga tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dari uang klien yang akan diterima oleh debitur”8. 1 Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan Kaitannya dengan perjanjian kredit pada Suzuki Finance Kota Gorontalo, tindakan wanprestasi akan menghadapkan para pihak pada mekanisme
8
Surat penyerahan benda secara fidusia
10
perlindungan yang ada atau lahir melalui perjanjian kredit. Hal ini sebagaimana diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan bapak Abdurahman kaharu (6 Juli 2014)9, dalam praktiknya, perjanjian kredit yang dibuat oleh Suzuki Finance Kota Gorontalo secara hukum cukup kuat untuk melindungi kepentingannya dan sebaliknya sangat lemah perlindungannya bagi konsumen, namun praktik/prosedural atau mekanisme dari perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh Suzuki Finance Kota Gorontalo telah menciptakan posisi lemah pada kreditur, hal ini disebabkan karena secara umum telah menjadi kebijakan perusahaan untuk tidak fokus membuat perjanjian kredit secara notarial, disamping itu bentuk jaminan yang digunakan melalui lembaga fidusia juga tidak konsisten digunakan, contohnya hampir seluruh obyek fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan hanya dibuat dengan perjanjian baku. Suzuki Finance Kota Gorontalo secara nyata mengamankan posisinya sebagai kreditur hanya berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara baku yang isinya memberikan kuasa kepada Suzuki Finance Kota Gorontalo, untuk menandatangani akta jaminan fidusia bila nantinya suatu saat debitur wanprestasi, kenyataan praktik ini berimplikasi pada sulitnya pembuatan akta fidusia dikemudian hari bila debitur wanprestasi, meskipun tanggal pembuatan jelas dibuat sama dengan tanggal perjanjian tetapi akta fidusia yang nantinya dibuat secara notariil tidak akan memberikan kebenaran formal bagi Notaris untuk meyakinkan bahwa dalam kuasa tersebut benar
9
Hal ini sebagaimana diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara dengan bapak Abdurahman kaharu (6 Juli 2014)
11
debitur yang bertandatangan, kondisi inilah yang sekarang terjadi pada Suzuki Finance Kota Gorontalo. Seperti halnya tergambarkan pada tabel di bawah ini yaitu : Tabel I Data kasus penarikan kendaraan bermotor oleh pihak perusahaan Suzuki finance Selama Tahun 2011 s/d 2013 NO
Tahun
Data Kasus
Presentase
1
2011
15
34.8
2
2012
18
41.9
3
2013
10
23.2
43
100
Jumlah
Sumber Data.Suzuki Finance. Tahun 2014 Berdasarkan data tabel di atas bahwa di tahun 2012 ternyata terdapat kasus wanprestasi tertinggi yaitu 18 kasus sedangkan di tahun 2013 terendah ad 13 kasus sedangkan ditahun 2011 berjumlah 15 kasus sehingga hal ini didasarkan pada pemahaman ataupun kesadaran terhadap surat perjanjian yang sudah disepakati bersama. Terdapat juga data kerugian dari perusahaan suzuki Finance seperti tergambarkan pada tabel di bawah ini :
12
Tabel II Data kerugian perusahaan suzuki finance selama tahun 2011-2013
JUMLAH NO TAHUN
KERUGIAN
PRESENTASE
PERUSAHAAN 1
2011
8
50
2
2012
5
31.25
3
2013
3
18.75
16
100
Jumlah
Sumber Data. Suzuki Finance Kota Gorontalo Berdasarkan data tabel diatas maka jelaslah bahwa selama ini perusahaan rugi karena dari umlah kasus yang ada setelah diakumulasi bahwa selama 3 tahun terakhir kerugian perusahaan berjumlah 16 unit, dimana di tahun 2011 terdapat 8 unit kendaraan bermotor yang sudah tidak jelas keberadaannya, sedangkan pada tahun 2012 terdapat 5 unit kendaraan bermotor yang sudah tidak jelas keberadaannya dan 2013 terdapat 3 unit kendaraan bermotor juga tidak jelas penggunaannya. Hal ini di diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan bapak syam usman yang merupakan kolektor dari perusahaan suzuki finance (5 juli 2014)10, dimana ari hasil yang di lakukan upaya penarikan oleh pihak perusahaan terhadap kendaraan ini ternyata ada konsumen yang sudah 10
Hal ini di diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara dengan bapak syam usman yang merupakan kolektor dari perusahaan suzuki finance (5 juli 2014)
13
menjual kendaraannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan suzuki finance, ada juga alamat konsumen yang tidak jelas serta terdapat konsumen yang ngotot tidak memberikan kendaraan bermotornya dengan dalih akan melakaukan perlawanan kepada pihak kolektor. Simpulan Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut Bahwa perlindungan hukum yang ada dalam perjanjian kredit antara Suzuki finance selaku kreditur dan debitur sangat lemah. Pada pihak kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, sangat sulit bagi kreditur melakukan eksekusi obyek perjanjian, karena selain mekanisme perjanjian yang dibuat tidak dengan notarial, juga mekanisme jaminan tidak sesuai dengan prosedur dan perlindungan hukum terhadap debitur hanya terdapat dalam perjanjian asuransi yang diadakan oleh Suzuki finance sebagai penanggung, itu saja hanya terhadap bahaya kehilangan yang disebabkan oleh pencurian dan perampasan saja. Faktor-faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terjadinya wanprestasi terhadap leasing pada perusahaan Suzuki finance tersebut, antara lain, 1). Wanprestasi yang didiamkan, 2). Wanprestasi pemutus kontrak leasing,3). Wanprestasi karena barangnya cacat Saran Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut : Sebaiknya Suzuki finance dapat mulai melakukan pembenahan administrasi, dengan menekankan pada pentingnya pembuatan akta perjanjian secara
14
notariil dan melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suziki Finance, yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur dengan melihat kemampuan debitur dalam hal untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu dengan cara pemberlakuan 5 prinsip
yang meliputi
kepribadian,
kemampuan, modal, kondisi ekonomi, dan agunan. Serta harus memberikan sanksi yang tegas terhadap segala sesuatu tindakan wanprestasi yang terjadi yang disebabkan /diakibatkan tindakan peralihan obyek jaminan. Agar kiranya seluruh perusahaan memiliki satu wujud konsep sanksi terhadap wanprestasi
yang
dilakukan
oleh
pihak
konsumen
dengan
tidak
membedakan mana perusahaan swasta guna memberikan suatu wujud perlindungan hukum. DAFTAR RUJUKAN Abdul Kadir Mohammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. Ahmad Miru, 2013. Hukum Kontrak Perancangan Kontrak,.Rajawali Pers. Jakarta Achmad anwari. 1986. Leassing Di Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta. Anwar Fuady. 2006. Hukum Tentang Pembiayaan.Citya Sditya Bakti. Bandung Djaja Amalia. 2012. Hukum Perjanjian Khusus. Nuansa aulia. Bandung. Eddy P. Soekadi. 1986. Mekanise Leassing. Ghalia Indonesia. Jakarta Lukman Santoso. 2012. Hukum Perjanjian Kontrak. Cakrawala. Yogyakarta.
15
M. Sadar, Cs. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia. Jakarta Barat. Peter Mahmud, Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta. R. Soeroso, 2010. Perjanjian Di bawah tangan, Sinar Grafika. Jakarta Soedaryo Soimin. 2010.KUHPer.Sinar Grafika.Jakarta. Soerjono, Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press: Jakarta. Yulies Tiena, Masriani. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. KUHPERDATA Perjanjian Kredit Nomor. PK/KUM/15005/085/2011 Ketentuan dan Syarat-syarat Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Profil perusahaan “Suziki Finance” Alamat Kota Gorontalo. http://id.wikipedia.org/wiki/Leasing/htm.25/06/2014 http://id.wikipedia.org/wiki/Wanprestasi terhadap perusahaan /htm.25/06/2014
16
