PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DANA NASABAH PADA KOPERASI DALAM HAL WANPRESTASI Oleh : Ni Putu Endrayani Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana ABSTRACT The title of this paper is the legal protection of the customers funds in the cooperative in terms of default. The backround for this paper about the cooperative is one of trade corporation which has a very important role of society economy development. Cooperative is an economy institution of the people who have been long know in Indonesia and it is a trade corporation that work under the government law Number 154/BH/2006 which implement several economy activities, those are tools and infrastructure for the construction development, and society service especially for saving and loan. The study is aimed to analyze the law protection for the society fund, especially in term of capital investment that which got a wanprestasi. This study which use the literature approach under the government ordinance. The conclusion of this study is that if the financial loss of cooperative caused by officer’s fault, then the financial loss of the customer will be the officer’s responsibility according to corporation with the articles of association of cooperatives and if the financial loss of cooperative caused by wanprestasi, then the protection can be done by wanprestasi sue. Keywords : Customer Funds, Cooperative, Wanprestasi. ABSTRAK Tulisan ini berjudul perlindungan hukum terhadap dana nasabah pada koperasi dalam hal wanprestasi. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat yang telah lama di kenal di Indonesia dan secara normatif koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum Nomor 154/BH/2006 yang melaksanakan kegiatan usaha pokok (kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan) dan kegiatan simpan pinjam. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap dana nasabah koperasi yang melaksanakan usaha capital investment yang kemudian mengalami wanprestasi. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan literatur terkait dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan tulisan ini adalah jika kerugian koperasi disebabkan karena kelalaian pengurus koperasi maka kerugian nasabah ditanggung oleh pengurus koperasi sesuai dengan anggaran dasar koperasi dan bila koperasi mengalami kerugian akibat wanprestasi maka perlindungan dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi. Kata Kunci : Dana Nasabah, Koperasi, Wanprestasi.
1
I.
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Koperasi bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan
memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya.1 Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia dimana menurut Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Karena melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat mendapatkan bantuan dalam bentuk modal, hal ini di dapat dengan bantuan dari koperasi simpan pinjam dalam bentuk modal.2 Secara normatif Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum No. 154/BH/2006 yang melaksanakan kegiatan usaha pokok dan kegiatan simpan pinjam. Koperasi menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya yang telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satu contohnya dalam koperasi Karangasem Membangun telah menjalankan kegiatan penyertaan modal yang kemudian diberi nama capital investment (perjanjian investasi) atau pengumpulan dana public yang dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pelaksanaannya perjanjian kalau dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka tujuan mereka masing-masing adalah untuk memperoleh prestasi dari pihak
1
Putu Oka Pradnyana dan I Ketut Westra, 2016, “Wanprestasi Dalam Hal Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Kepada Debitur Koperasi Kumbasari Bandung”, Kertha Semaya, Nomor 04, Volume IV, Juli 2016. URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21827/14451, Diakses tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 14.32 WITA. 2 I Wayan Suatmaja Mimba, Dewa Gede Rudy, Suatra Putrawan, 2015, “Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sari Dana Utama Di Denpasar”, Kertha Semaya. Nomor 03, Volume III, Mei 2015, URL : http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13171/8867, Diakses tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 16.07 WITA.
2
lawannya.3 Namun dalam pelaksanaan perjanjian simpanan berjangka atau utang jangka pendek ini sudah tidak memenuhi prestasinya atau kewajibannya.
1.2
Tujuan Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab dari
koperasi terhadap dana nasabah dalam hal wanpretasi. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap dana nasabah Koperasi yang melaksanakan usaha capital investment yang kemudian mengalami wanprestasi.
II.
ISI MAKALAH
2.1
Metode Penulisan Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum
kepustakaan yang datanya diperoleh dari mengkaji bahan-bahan pustaka, yang lazimnya disebut sebagai data sekunder.4 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana
2.2
Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Perlindungan
Hukum Terhadap
Dana
Nasabah Koperasi Dalam Hal
Wanprestasi Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum
3
R. Subekti, 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.19. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12. 4
3
dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.5 Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.6 Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi. Dalam pasal 7 merumuskan bahwa : (1) Pemodal turut memegang resiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai modal penyertaan sebatas nilai modal penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi”. Dan dalam pasal 8 merumuskan bahwa “Pemodal berhak memperoleh bagian keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan”. Tetapi dalam perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan itu terlihat dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh Pihak Koperasi dengan para dana nasabah. Apabila perjanjian itu tidak dilaksanakan salah satu pihak maka salah satu pihak itu dapat digugat di pengadilan (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Apabila kerugian yang dialami oleh para nasabah diakibatkan kebijakan yang sudah disepakati dalam rapat anggota maka yang bertanggungjawab adalah seluruh anggota atau pemilik koperasi, atau apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengurus maka yang bertanggungjawab disini adalah pengurus.
2.2.2 Tanggung Jawab Koperasi Terhadap Dana Nasabah Dalam Hal Wanprestasi
5
Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013, URL : http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6848/5174, Diakses Tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 16.55 WITA. 6 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, h. 49.
4
Perjanjian seharusnya dilaksanakan sebagai mana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu tertentu, yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seringkali muncul halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau dapat dikatakan tidak bisa memenuhi prestasinya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu : 1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hukum (pasal 181 ayat 1 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)).7 Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi yang bertanggungjawab atas terjadinya wanprestasi adalah pengurus koperasi tersebut sesuai dengan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga). Jika koperasi mengalami kerugian karena tindakan pengurus baik disengaja maupun tidak disengaja maupun karena kelalaiannya, pengurus harus mempertanggungjawabkan kerugian tersebut. Apabila jika tindakan yang merugikan koperasi ini karena kesengajaan, pengurus dapat di tuntut di pengadilan. Tanggung jawab koperasi terhadap dana nasabah dalam hal wanprestasi adalah dengan cara mengembalikan dana nasabah dalam hal simpanan berjangka dengan tingkat suku bunga sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi dengan pihak anggota nasabah. 7
Salim HS, 2009, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta (Selanjutnya disingkat Salim H.S I), h.99.
5
Dalam pasal 38 Kepres No. 80 Tahun 2003 telah ditentukan cara-cara yang ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang muncul diantara mereka. Ada 5 cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa, yaitu :8 1. Musyawarah 2. Mediasi 3. Konsiliasi 4. Arbritase 5. Melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
III.
KESIMPULAN Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum terhadap dana nasabah sebelum terjadinya permasalahan yaitu berupa pengarahan dan pembinaan dari pengawas. Jika kelalaian pengurus koperasi tersebut maka kerugian nasabah ditanggung oleh pengurus koperasi itu sendiri. Bila koperasi mengalami kerugian akibat wanprestasi maka perlindungan dapat dilakukan melalui gugatan wanprestasi. 2. Tanggung jawab koperasi dalam wanprestasi adalah mengganti rugi dana nasabah dengan mengembalikan simpanan berjangka para nasabah dan jumlah bunga dari simpanan para penggugat.
8
Salim H.S, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disingkat dengan Salim H.S II), h. 198.
6
DAFTAR PUSTAKA
Buku : H.S, Salim, 2008, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. ------------, 2009, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung. Subekti R., 1992, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
Internet : Putu Oka Pradnyana dan I Ketut Westra, 2016, “Wanprestasi Dalam Hal Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Kepada Debitur Koperasi Kumbasari Bandung”, Kertha Semaya, Nomor 04. Volume IV. Juli 2016. URL: http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21827/14451, Diakses tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 14.32 WITA.
I Wayan Suatmaja Mimba, Dewa Gede Rudy, Suatra Putrawan, 2015, “Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Benda Jaminan Yang Diikat Secara Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sari Dana Utama Di Denpasar”, Kertha Semaya, Nomor 03, Volume III, Mei 2015, URL : http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13171/8867, Diakses tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 16.07 WITA.
Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013,
7
URL : http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6848/5174, Diakses Tanggal 22 Agustus 2016, Pukul 16.55 WITA.
8
