URGENSI PENEGAKAN HUKUM PADA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA

[UNIVERSITAS MATARAM]

[Jurnal Hukum JATISWARA]

URGENSI PENEGAKAN HUKUM PADA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA I Gusti Agung Wisudawan1 Fakultas Hukum Universitas Mataram ABSTRAK Salah satu tujuan dari Koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggotanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, sehingga dalam pengelolaannya dituntut untuk menerapkan standar manajemen yang professional dan bertanggung jawab seperti menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban baik secara hukum maupun secara ekonomi serta demokratis. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia harus memberikan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa kasus yang muncul belakangan ini seperti kasus penggelapan uang anggota oleh oknum pengurus koperasi, perjanjian kredit yang menyalahi aturan sehingga membuat koperasi menjadi merugi, minimnya monitoring dan evaluasi secara internal oleh pengawas koperasi. Hal tersebut tentunya menjadi catatan hitam perkembangan koperasi di Indonesia, sehingga diperlukan urgensi penegakan hukum yang serius dan komperhensif baik oleh Kementerian dan Dinas Koperasi dan UKM maupun unsur penegak hukum yang lain guna memulihkan nama baik koperasi di masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian yang berbasis kemasyarakatan. Kata kunci: Urgensi Penegakan Hukum, Koperasi ABSTRACT URGENCY OF FINANCIAL INSTITUTIONS LAW ENFORCEMENT COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF LEGAL PROTECTION OF MEMBERS One of the goals of the Cooperative is for the welfare of its members based on the principle of kinship and mutual cooperation, so that the management is required to apply the standard of professional management and responsible as to uphold the principles of transparency, accountability, independence and accountability both legally and economically and democratically. Cooperative as a pillar of the economy of the Indonesian nation must make its contribution to improving the economy of the community. Several cases that emerged recently as in the case of fraud by unscrupulous members of the cooperative board, the credit agreement that violates the rules so as to make the cooperative becomes a loss, lack of monitoring and evaluation internally by the cooperative supervisors. It would be a black mark to the development of cooperatives in Indonesia, so that the necessary urgency enforcement seriously and comprehensively both by the Ministry and the Department of Cooperatives and SMEs as well as elements of other law enforcement in order to restore the good name of the cooperative in the community as one of the pillars of the economy-based society. Keywords: Urgency Law Enforcement, Cooperative 1

Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

[Fakultas Hukum Universitas Mataram] | Jurnal Hukum JATISWARA

463


[FAKULTAS HUKUM]

Pokok Muatan URGENSI PENEGAKAN HUKUM PADA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA.................... 463 A. B. C. D.

PENDAHULUAN........................................................................................................... 464 RUMUSAN MASALAH ................................................................................................ 465 METODE PENELITIAN ................................................................................................ 465 PEMBAHASAN ............................................................................................................. 465 1. Urgensi Penegakan Hukum Pada Lembaga Keuangan Koperasi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota. .......................................... 465 2.

Upaya yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pelang-garan Hukum Pada Lembaga Keuangan Koperasi. ................................................................................. 473

E. KESIMPULAN ............................................................................................................... 477 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 478 A. PENDAHULUAN Keberadaan koperasi saat ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting terutama sebagai sumber modal masyarakat kecil dan menengah. Koperasi didirikan mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Indonesia saat ini sedang menghadapi era baru perekonomian global di kawasan ASEAN, tentunya hal ini akan berimbas pada perubahan paradigma perkoperasian di Indonesia, dimana koperasi dituntuntut untuk menerapkan standar baku pelayanan publik, standar menajemen yang baik dan profesional serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban baik secara hukum maupun secara ekonomi serta demokratis. Jumlah koperasi yang ada pada saat ini di Indonesia kian hari kian bertambah seiring dengan besarnya kebutuhan serta keinginan masyarakat untuk membuka usaha baru ataupun untuk sekedar melestarikan pola hidup yang serba konsumtif. Kelebihan yang dimiliki lembaga keuangan koperasi ini dibandingkan dengan yang lain adalah 464

kemudahan untuk menjadi anggota yaitu dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang telah ditentukan oleh koperasi itu sendiri, sehingga berimplikasi kepada kemudahan untuk memperoleh kredit maupun untuk menyimpan dana anggota dalam bentuk simpanan berjangka.1 Lebih lanjut menurut beberapa sarjana memberikan pengertian tentang Koperasi yaitu : 1. Ropke menyatakan bahwa koperasi adalah organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (criteria identitas). Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya.2 2. Selain itu Koperasi adalah organisasi yang otonom, yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan sekelompok orang merumuskan tujuan tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui 1 I Gusti Agung Wisudawan, Jurnal Ilmiah Ganec Swara Vol 8 No 2 Edisi September Tahun 2014 2 Hendar Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,2005. Hal 21

Jurnal Hukum JATISWARA | [ Fakultas Hukum Universitas Mataram]

[UNIVERSITAS MATARAM] aktivitas ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama . 3. Menurut ILO Recommendation No. 127, 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang definisi koperasi yaitu : “ Koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian yang wajar dalam penaggungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara aktif”.3 Beberapa kasus yang muncul belakangan ini adalah kasus penggelapan uang anggota oleh oknum pengurus koperasi, perjanjian kredit yang menyalahi aturan (penilaian kredit yang tidak sesuai dengan standar yang ada ) sehingga membuat koperasi menjadi rugi, minimnya monitoring dan evaluasi secara internal oleh pengawas koperasi. Hal tersebut tentunya menjadi catatan hitam perkembangan koperasi di Indonesia, sehingga diperlukan urgensi penegakan hukum yang serius dan komperhensif baik oleh Kementerian dan Dinas Koperasi dan UKM maupun unsur penegak hukum yang lain guna memulihkan nama baik koperasi di masyarakat sebagai salah satu penopang perekonomian yang berbasis kemasyarakatan. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat beberapa hal yang perlu dinalisis di dalam penulisan ini khususnya yang terkait dengan : 3

Soedarsono Hadisapoetro, Pokok-Pokok Pikiran Pengembangan Koperasi Indonesia, CV. Sapta Caraka, 1986,104


a. Bagaimanakah urgensi penegakan hukum pada Lembaga Keuangan Koperasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anggota? b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum pada lembaga keuangan koperasi ? C. METODE PENELITIAN Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik bukubuku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data skunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. D. PEMBAHASAN 1. Urgensi Penegakan Hukum Pada Lembaga Keuangan Koperasi Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota. Sebelum menuju pada urgensi penegakan hukum pada lemabaga keuangan koperasi berikut ini penulis akan menguraikan beberapa hal terkait dengan pengertian koperasi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan substnasi koperasi di Indonesia. Pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi adalah “


465


[FAKULTAS HUKUM]

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Adapun tujuan koperasi yaitu “ memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dana masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Prinsip-prinsip umum koperasi Indonesia diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu : a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka b. Pengelolaan demokratis

dilakukan

secara

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. d. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal e. Kemandirian. Adapun fungsi sebagai berikut :

koperasi

adalah

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 2. Alat pendemokrasian nasional 3. Alat pembinaan insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa indonesia serta bersatu dalam mengatur tatalaksana 4 perekonomian rakyat. Menurut Pasal 15 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian mengatur tentang jenis koperasi yaitu : 4

Sudarsono & Edilius,Koperasi Dalam Teori dan Praktek,PT. Rineka Cipta, 2005. Hal 80

466

“Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun yang dimaksud dengan Koperasi Primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, koperasi ini dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Terdapat empat tingkatan organisasi koperasi yaitu :5 1. Koperasi Primer, dibentuk sekurangkurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang 2. Pusat Koperasi, terdiri dari sekurangkurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hokum. 3. Gabungan Koperasi, terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hokum. 4. Induk Koperasi, terdiri sekurangkurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi berpegang tegus kepada prinsipprinsip koperasi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa : (1) Koperasi menjalankan prinsip koperasi sebagai berikut : rian Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka a. Pengelolaan demokratis

dilakukan

secara

b. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 5 Muhammad Firdaus & Agus Edhi Susanto,Perkoperasian Sejarah,Teori dan Praktek,2004, Hal 62.


[UNIVERSITAS MATARAM] c. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal d. Kemandirian Sedangkan dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No 25 tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut : a. Pendidikan perkoperasian b. Kerjasama antar anggota Menurut Pasal 16 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa :” Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”. Selanjutnya adapun jenis koperasi pada umumnya yaitu :6 1. Koperasi Konsumsi yaitukoperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dengan konsumsi, fungsi koperasi konsumsi adalah sebagai penyalur tanggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari ke konsumen, dan harga barang sampai ke tangan pemakai menjadi murah. 2. Koperasi Produksi yaitu koperasi yang anggotanya menghasilkan barang atau jasa. 3. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang berkaitan langsung dengan pekreditan tentunya denga jaminan baik itu jaminan fiducia maupun jaminan berdasarkan hak tanggungan. Adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam yaitu : membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan dengan syarat ringan, \6 Luh Putu Khristina Dewi, Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Koperasi Terhadap Anggota Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengurus Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Skripsi FH Unram, Tahun 2015. Hal 19-2.


mendidik para anggotanya supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri dan mendidik anggotanya untuk hidup berhemat dengan menyisihkan sebagaian pendapatan. 4. Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha dibidang tertentu bagi anggotanya dan masyarakat pada umumnya. 5. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu koperasi yang bertujuan meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat di daerah pedesaan. Pengelolaan koperasi tidak lepas dari pernanan sentral dari perangkat koperasi sebagaimana yang terpadat di dalam Pasal 21 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa : Perangkat terdiri dari :

Organisasi

Koperasi

1. Rapat Anggota 2. Pengurus 3. Pengawas. Lebih lanjut di dalam koperasi terdapat pemegang kekuasaan tertinggi sama seperti halnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada Perseroan Terbatas tetapi hanya lain istilahnya saja, pada koperasi pemegang kekuasaan tertinggi adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan) hal ini juga diatur secara normatif di dalam Pasal 22 UndangUndang No 25 Tahun 1992. Dalam Rapat Anggota merupakan rapat pertanggunggjawaban pengurus terhadap pengeolaan koperasi selama satu tahun baik di bidang keuangan, manajemen, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan rencana kebijakan koperasi jangka panjang, pendek dan menengah


467


[FAKULTAS HUKUM]

serta evaluasi lainnya yang dianggap perlu untik kemajuan koperasi. Pengurus adalah ujung tombak terpenting dalam pengelolaan koperasi, pengurus haruslah professional, jujur, memiliki integritas dan moralitas demi kelancaran usaha koperasi itu sendiri, tentu saja tidak hanya melindungi secara hukum bagi anggota saja tetapi juga kepada lembaga koperasi itu sendiri. Perlu diingat bahwa antara perangkat organisasi koperasi yang satu dengan yang lain harus saling mendukung dan memiliki hubungan yang sinergis, kondusif serta komperhensif antara satu dengan yang lain guna mewujudkan pengelolaan koperasi yang profesional. Negara Indonesia pada haekatnya adalah negara hukum (State Law) yang artinya segala kegiatan dalam berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum. Negara hukum dalam Ensiklopedia Indonesia, dikenal dengan istilah “ Negara Hukum” (Rehtstaat) yang dirumuskan sebagai berikut “ Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum”.7 sebagaimana yang terdapat dalam bukunya Mukthie Fadjar:2005:5). Lebih lanjut menurut D. Mutiara’s menyatakan bahwa “ Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan pada hukum 8. Berdasarkan hal 7 W. Van Hoeve, Negara Hukum,Ensiklopedia Indonesia (N-Z), Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun, Hal 983, sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum,Bayumedia Publishing, Jatim, 2005 Hal 5. 8 D’ Mutiar’as, Ilmu Tata Negara Umum, Pustaka Islam, Jakarta, Tanpa Tahun, Hal 20. sebagaimana yang

468

tersebut di atas jika terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dalam suatu negara maka akan dikenakan sanksi hukum yang tegas. Selanjutnya sebagai implementasi dari negara hukum, maka hukum harus ditegakkan terhadap setiap warga negara yang melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Soekanto menyatakan bahwa secara konvensional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup 9. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi10. Sebenarnya penegakan hukum atau yang lebih dikenal dengan istilah Law Enforcement berusaha menyelaraskan nilai-nilai, serta kaidah dan prilaku agar terarah dengan baik. Beberapa kasus lembaga keuangan koperasi yang bermasalah di Indonesia diantaranya yaitu Kasus Koperasi Langit Biru di Jawa Barat, Kasus Koperasi Karangasem Membangun di Bali, serta beberapa kasus lembaga keuangan koperasi di Mataram NTB. Tentu saja terdapat di dalam bukunya Muktie Fadjar, Tipe Negara Hukum,Bayumedia Publishing, Jatim, 2005 Hal 9 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum, Makalah pada Seminar Hukum Nasional Ke-IV, Jakarta, 1979 , Tanpa Halaman sebagaimana yang terdapat di dalam bukunya Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,2005 Hal 5 10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,2005 Hal 7


[UNIVERSITAS MATARAM] beberapa kasus yang telah Penulis kemukakan di atas dilatarbelakangi oleh berbagai masalah mulai dari pola pengawasan internal yang tidak efektif oleh organ pengawas koperasi, penggelapan serta manipulasi keuangan oleh pengurus koperasi maupun petugas lapangan, tidak dipatuhinya prosedur baku dalam perjanjian kredit (tanpa menerapkan prinsip 5C). Jika hal ini dibiarkan secara tegrus menerus baik oleh pemerintah maupun instansi yang berwenang tentunya akan membawa dampak negatif bagi nama baik koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia ke depan. Penegakan hukum harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen dilakukan dalam menangani kasus dibidang ekonomi seperti lemabaga keuangan khususnya yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dalam bisnis faktor kepercayaan dan pengelolaan secara profesionalisme menjadi hal yang utama. Adapun muara dari penegakan hukum ini adalah adanya perlindungan hukum baik bagi koperasi di satu sisi maupun anggota koperasi di sisi lain. Penegakan hukum bukan hanya semata-mata berbicara tentang sanksi hukum saja tetapi banyak hal lain yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. adapun faktor-faktor yang mempangaruhi penegakan hukum yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. 2. Faktor penegak hukum yakni pihakpihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas mendukung penegak hukum.

yang

4. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan


pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.11 Dalam kaitannya dengan faktor yang pertama yaitu faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan, tentu saja ini adalah fokus perhatian yang utama sebab undang-undang merupakan landasan fundamen dan materil yang akan menentukan arah penegakan hukum ke depan. Diharapkan dalam rangka penegakan hukum peraturan perundangundangan haruslah lebih responsif dan progresif. Jika dikaitkan dengan lembaga keuangan koperasi Undang-undang yang dipakai saat ini masih tetap menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, sebenarnya telah mengalami perubahan dengan digantikannya undang-undang koperasi yang lama dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ke depan harus dipikirkan oleh Law Maker (pembuat hukum/pembuat undang-undang) harus diadakannya revisi terhadap undangundang koperasi yang lama tetapi jiwa atau spritnya harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yaitu gotong royong dan kekeluargaan dan bukan kapitalisme maupun liberalisme ini pun sifatnya urgen (segera) sebab perkembangan jaman serta bisnis yang terus berubah setiap waktunya. Titik tekan yang tak kalah pentingnya dalam kaitannya membuat peraturan perundang-undangan pada lembaga keuangan koperasi yaitu adanya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi, adanya kewajiban untuk menerapkan transaparansi dan akuntabilitas. Faktor penegak hukum tentu juga menjadi hal yang utama sebab aparat pengak hukum adalah ujung tombak penegakan hukum, sehingga ke depan diharapkan aparat penegak hukum seperti 11

Ibid Hal 8


469


[FAKULTAS HUKUM]

polisi, jaksa dan hakim serta aparat terkait seperti Dinas Koperasi maupun Kemterian Koperasi harus lebih tanggap, profesional bertanggung jawab dan tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terhadap lembaga keuangan koperasi yang bermasalah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan sebab kebanyakan kasus koperasi hari ini sedikit yang berlanjut ke Pengadilan. Peranan Dinas Koperasi setempat juga sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan koperasi yang ada di bawahnya, sebab jika pengawasan dan pembinaannya dilakukan setengah hati maka anggota koperasi juga yang akan dirugikan, sehingga berimbas pada tercorengnya nama baik koperasi di tengah-tengah masyarakat. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum juga perlu mendapatkan perhatian serius, jika sarana dan fasilitas yang diberikan kepada aparat penegak hukum minim, maka proses law enforcement atau penegakan hukum akan tersendat-sendat. Begitu pula halnya dengan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, atau sering disebut dengan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam rangka penegakan hukum penting sebab jika tidak ada kesadaran dan ketaatan masyarakat maka percuma ada undang-undang yang baik dan aparat penegak hukum yang baik. Semua faktor yang telah diuraikan di atas hendaknya dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (komperhensif) dimana bagian yang satu tidak bisa lepas dengan bagian yang lain. Membahas mengenai penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari masalah perlindungan hukum, karena perlindungan hukum merupakan bagian yang itegral dari proses penegakan hukum, artinya bahwa jika ingin memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maka dalam melaksanakannya perlu 470

adanya penegakan hukum, sebab akan ada ganjalan atau hambatan dalam proses perlindungan hukum tersebut seperti adanya pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak seseorang, sehingga dalam upaya memberikan perlindungan hukum maka hukum harus ditegakkkan yaitu hukum harus memberikan sanksi yang tegas dan memaksa bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan hak seseorang tersebut. Salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya. Perlindungan hukum mengandung pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya dari orang lain atau pihak lain yang akan melanggar haknya tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum maka harus ada seperangkat norma atau kaidah terulis yang digunakan untuk mengatur dan memberikan sanksi hukum bagi pihak lain yang akan melanggar hak atau yang sering disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Penerapan sanksi hukum (pidana , perdata dan administratif) inilah yang juga disebut sebagai penegakan hukum. unsur perlindungan hukum serta penegakan hukum merupakan unsur utama dari negara hukum (rechtstaat), sehingga diharapkan dapat berjalan dengan baik, murni serta konsekwen sehingga keadilan dan kemanfaatan akan tercipta. Berikut ini penulis akan menguraikan salah satu kasus hukum yang menimpa lembaga keuangan koperasi yaitu adanya pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum, harapan yang bdapat dibangun setelah adanya kasus ini adalah diperlukan penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memulihkan nama baik koperasi di mata masyarakat. Kasus ini terjadi di wilayah Kabupaten Karangasem Bali


[UNIVERSITAS MATARAM] dimana terdapat salah satau Koperasi yang bernama Koperasi Karangasem Membangun (KKM), kasus ini telah ada putusannya yaitu Putusan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.AP, tentang duduknya perkara Koperasi Karangasem Membangun (KKM) yaitu didahului dengan adanya surat gugatan tertanggal 2 Agustus 2010 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Amlapura dan telah terdaftar dalam register perkara dengan nomor 29/Pdt.G/2010/PN.AP dapat diemukakan dalil-dalil sebagai berikut :12 1. Bahwa para penggugat yang berjumlah 25 orang dengan tergugat I yaitu Koperasi Karangasem Membangun (KKM) telah membuat perjanjian/kesepakatan penyimpanan uang di Koperasi Karangasem Membangun (KKM) dalam bentuk Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Berjangka. 2. Bahwa bunga atas simpanan berjangka diperjanjikan di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia, akan tetapi tidak disebutkan dengan konkrit dan jelas berapa persen setiap bulannya. Sehubungan dengan gugatan ini, supaya ada kepastian perhitungan atas bunga simpana pokok, perlu ditetapkan besarnya bunga yang konkrit dan jelas. Berdasarkan perhitungan suku bunga SBI untuk kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan diajukan gugatan ini pada tanggal 30 Juli 2010, bunga rata-rata adalah sebesar 0,5% setiap bulan. 3. Bahwa jumlah seluruh simpanan para penggugat (tersebut pada point 1 dan point 2 di atas ) berikut bunga adalah sebagai berikut : -

Simpanan Pokok para penggugat sebesar Rp 50.000.000,-

12


-

Simpanan wajib para penggugat sebsar Rp 6.000.000,-

-

Simpanan berjangka (6 bulan) para penggugat sebesar Rp 814.240.000,-

-

Bunga simpanan berjangka sebesar Rp 45.957.050,-

4. Bahwa berdasarkan perjanjian/kesepakatan, simpanan berjangka seperti yang diuraikan pada angka 1 posita gugatan telah jatuh tempo (6 bulan). Setelah jatuh tempo para penggugat meminta agar tergugat I mengembalikan uang simpanan berjangka berikut bunga yang telah diperjanjikan, ternyata tergugat I menolak dengan berbagai alasan. Atas kelalaian tergugat I mengembalikan uang simpanan para penggugat beserta bunganya, para penggugat telah melakukan teguran-teguran agar tergugat I mau dengan segera mengembalikan namun tergugat I tetap tidak mengindahkan. 5. Bahwa perbuatan tergugat I tersebut adalah merupakan cidera/wanpretasi. Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat I telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi para penggugat, karenanya demi hukum tergugat I harus dijatuhi hukuman untuk mengembalikan seluruh simpanan para penggugat berikut bunga yang telah diperjanjikan. 6. Bahwa oleh karena bunga tersebut di atas hanya diperhitungkan sampai saat diajukan gugatan ini, sedangkan proses pemeriksanaan perkara ini akan terus berlangsung dalam waktu yang lama, maka agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi para penggugat. Hukuman pembayaran bunga tergugat I sebesar 0,5 % perbulan dari jumlah simpanan berjangka para penggugat, harus tetap

Luh Putu Khristina, Op Cit Hal 47- 56.


471


[FAKULTAS HUKUM]

diperhitungkan sejak dari hari berikutnya surat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura sampai dengan tergugat I memenuhi isi putusan perkara ini 7. Bahwa untuk menjamin pengembalian seluruh utang simpanan para penggugat berikut bunganya, harus dilakukan penjualan lelang terhadap harta kekayaan tergugat I dan hasil penjualan lelang dipergunakan untuk dikembalikan /membayar lunas seluruh simpanan beserta bunganya kepada para penggugat. Untuk itu para penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap kekayaan tergugat I yang berupa 3 bidang tanah yang terletak di Desa Padangkerta Kec. Karangasem. 8. Bhawa berdasarkan bukti ketiga sertifikat tersebut di atas serta surat pernyataan tergugat II tertanggal 10 Juni 2010 ketiga sertifikat atas tanah milik tergugat I tersebut pada saat ini telah diatas namakan tergugat II. 9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun tergugat I dan tergugat II nelakukan upaya banding, verzet maupun kasasi. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam putusannya pada kasus Koperasi Karangasem Membangun (KKM) ini adalah :

472

1. Menolak eksepsi tergugat tergugat II untuk seluruhnya.

I

dan

2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 3. Menghukum tergugat I/Koperasi Karangasem Membangun (KKM) untuk membayar simpanan berjangka. 4. Menghukum tergugat I/ Koperasi Karangasem Membangun (KKM) untuk membayar bunga dari simpanan berjangka masing-masing para penggugat sebesar 0,5 % perbulan yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya kwitansi dari tergugat I/ Koperasi Karangasem Membangun (KKM) sampai tergugat I membayar lunas simpanan berjangka serta bunganya. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura sebagaimana diuraikan pada sertifikat hak milik. 6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa supaya dilelang guna membayar simpana berjangka beserta bunga para penggugat apabila tergugat I/ Koperasi Karangasem Membangun (KKM) tidak mampu membayar lunas simpanan berjangka beserta bunganya. 7. Menolak gugatan selebihnya

para

penggugat

8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara. Berdasarkan uraian kasus di atas jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I yaitu Koperasi Karangasem Membangun (KKM) yaitu : 1. Bahwa bunga atas simpanan berjangka diperjanjikan di atas tingkat suku bunga Bank Indonesia, akan tetapi tidak disebutkan dengan konkrit dan jelas berapa persen setiap bulannya.


[UNIVERSITAS MATARAM] 2. Bahwa berdasarkan perjanjian/kesepakatan, simpanan berjangka seperti yang diuraikan pada angka 1 posita gugatan telah jatuh tempo (6 bulan). Setelah jatuh tempo para penggugat meminta agar tergugat I mengembalikan uang simpanan berjangka berikut bunga yang telah diperjanjikan, ternyata tergugat I menolak dengan berbagai alasan. Atas kelalaian tergugat I mengembalikan uang simpanan para penggugat beserta bunganya, para penggugat telah melakukan teguran-teguran agar tergugat I mau dengan segera mengembalikan namun tergugat I tetap tidak mengindahkan. 3. Bahwa perbuatan tergugat I tersebut adalah merupakan cidera/wanpretasi. Bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat I telah secara nyata menimbulkan kerugian bagi para penggugat, karenanya demi hukum tergugat I harus dijatuhi hukuman untuk mengembalikan seluruh simpanan para penggugat berikut bunga yang telah diperjanjikan. Dengan adanya kasus ini paling tidak masyarakat akan berhati-hati memilih lembaga keuangan untuk melakukan kegiatan invetasi dan jangan tergiur dengan suku bunga di atas SBI (Suku Bunga Bank Indonesia) hal itu tidak mungkin terjadi dan sangat mustahil. Putusan majelis hakim hanya berkisar pada menghukum tergugat untuk membayar simpanan berjangka dengan bunganya dan , tetapi tidak tegas menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura sebagaimana diuraikan pada sertifikat hak milik, tetapi tidak memberikan hukuman tambahan berupa penerapan sanksi administratif seperti pencabutan ijin/penutupan usaha, pengambilan keuntungan untuk pemberian ganti kerugian bagi para anggota yang telah


dirugikan dan sanksi pidana sebab telah melakukan penipuan dan/atau penggelapan. Oleh karena itu sangat urgen dilakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi di masyarakat. 2. Upaya yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran Hukum Pada Lembaga Keuangan Koperasi. Penegakan hukum (Law Enforcement) merupakan hal yang wajib dilakukan di dalam negara hukum (Rechtstaat). Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam hal makna berhukum dengan cita hukumnya sudah barang tentu berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam hal mana pernyataan besar kita adalah seberapa besarkah hukum bermanfaat dalam kehidupan masyarakatnya, maka sebagai gambaran bagaimanakah masalah penegakan pembangunan hukum di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana peraturan perundang-undangannya, aparat penegak hukumnya, dan budaya hukum masyarakatnya.13 Hal ini berarti bahwa bahwa masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam negara hukum yang tujuannya membuat masyarakat menjadi aman, tentram, damai, teratur dan tertib. Lebih lanjut menurut Acmad Ali menyatakan bahwa “ .....cita-cita tentang negara Indonesia yang didominasi oleh supremasi hukum dan keadilan masih belum terwujud sebagaimana yang didambakan dan suka atau tidak suka, realitas dibidang hukum itu, membawa dampak negatif terhadap sektor kehidupan lain, utamanya sektor perekonomian bangsa”.14 Jika supremasi hukum serta keadilan tidak terwujud sesuai dengan 13

Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 Hal 8. 14 Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum , Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, 2008 Hal 8.


473


[FAKULTAS HUKUM]

yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 maka yang paling terkena dampaknya adalah sektor ekonomi, sebab sektor ekonomi ini merupakan tumpuan kehidupan bangsa Indonesia.perekonomian negara sangat tergantung dari investasi, ekspor-impor serta lembaga keuangan bank maupun non bank termasuk koperasi. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa Indonesia yang juga merupakan tumpuan serta harapan bagi sektor usaha kecil dan menengah, jika nantinya tidak ada penegakan hukum atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh pengurus koperasi itu sendiri maka sudah tentu tidak akan ada perlindungan hukum bagi para anggota dan hal ini tentunya akan membahayakan perekonomian negara pada level bawah maupun menengah. Adapun titik tekan dari penegakan hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat demi terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengamankan haknya yang dilanggar oleh orang lain. Begitu pula pada lembaga keuangan koperasi penegakan hukum ini dilakukan semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi para anggota koperasi dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi yang merugikan anggota. Urgensi penegakan hukum ini tentunya telah sesuai dengan tujuan koperasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lebih lanjut pemikiran tentang penegakan hukum harus dimulai dari konsep yang telah dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman tentang TIGA 474

UNSUR HUKUM (Three Element Of Legal System) yaitu :15 a. Struktur (Strusture) b. Substansi (Substane) c. Kultur Hukum (Legal Culture) Pelanggaran hukum atau yang sering disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum yang menimpa keuangan koperasi sudah sangat memprihatinkan dan meresahkan bukan hanya bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi tetapi juga masyarakat. Seperti halnya contoh kasus yang telah penulis uraikan di atas harus tetap menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya yang baik sebagai anggota maupun pengguna fasilitas pada lembaga keuangan koperasi. Penegakan hukum wajib dilakukan pada lembaga keuangan koperasi bukan hanya pada tataran yuridis yaitu peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur dan memberikan sanksi hukum, tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat yang kuat, terintegrasi agar dapat meminimalisisr terjadinya pelangaran hukum atau perbuatan melawan hukum pada lembaga keuangan koperasi di Indonesia. Yang pertama pada tataran yuridis peraturan perundang-undangan pada lembaga keuangan koperasi harus segera diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, tetapi sangat disayangkan pada tahun 2012 DPR telah mengesahkan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tetapi telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, lalu pertanyaan yang muncul dari penulis adalah apa alasan Mahkamah Konsitusi membatalkan 15 Pendapat Friedman sebagaimana yang dikutip dari bukunya chmad Ali, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum , Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, 2008 Hal 9


[UNIVERSITAS MATARAM] Undang-Undang No 17 Tahun 2012?, apa sajakah muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2012 yang dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, apakah DPR pada waktu teknis pembuatan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 telah memperhatikan dengan seksama UUD 1945. Adapun konsekuensi yuridis dari dibatalkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2012 adalah Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 untuk mengatur mengenai Perkoperasian. Ada anggapan dari sebagian orang bahwasannya UndangUndang No 17 Tahun 2012 terlalu nuansa kapitalisnya sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Menurut penulis jika Indonesia masih menggunakan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sudah lama usianya berarti hukum tidak lagi bersifat dinamis tetapi jalan di tempat alias statis, sedangkan perkembangan ekonomi dan hukum terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua adalah aparat penegak hukum sebagai bagian yang integral dari struktur hukum yang ada di negara kita ini pun juga harus diperkuat dalam rangka menangani kasus-kasus yang menimpa koperasi di Indonesia. Bukan hanya polisi, jaksa, hakim tetapi juga aparat terkait seperti halnya Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UKM yang ada di setiap daerah juga harus berperan serta untuk menangani persoalan yang menimpa koperasi. Dinas koperasi dan UKM dalam rangka penegakan hukum telah melakukan monitoring dan evaluasi serta audit keuangan pada seluruh koperasi yang ada di Indonesia, tetapi ada catatan yang menarik dan penting untuk diperhatikan bahwa dalam melakukan monev dan audit hendaknya perlu dilakukan dengan seksama dan rinci jangan sampai hanya sekedar turun ke lapangan dan hanya


meminta tanda tangan saja pada pihak koperasi dan melapor ke atasan bahwa monev sudah selesai. Tentunya yang harus dilakukan adalah periksaan yang intensif dan memantau setiap kegiatan unit koperasi yang ada di bawahnya secara berkesinambungan dengan tidak lupa memberikan berbagai rekomendasi dan sanksi hukum yang tegas pada koperasi yang bermasalah sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM untuk menegakkan hukum pada lembaga keuangan koperasi. Penulis berpendapat bahwa pengawasan pada koperasi bukan hanya sekedar monev saja tetapi Dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM yang ada di setiap daerah harus secara sigap melakukan langkah-langkah yang strategis guna menegahi atau sebagai mediator antara anggota koperasi dengan pihak koperasi dalam hal terjadinya sengketa yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama anggota koperasi guna melakukan pengawasan intesif sekaligus melaporkan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM dan aparat penegak hukum terkait dengan berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi agar ke depan nama koperasi yang sudah sangat bagus di masyarakat terhindar dari cemar. Berdasarkan hal tersebut di atas urgenitas penegakan hukum pada lembaga keuangan koperasi harus menjadi point yang utama bagi pemerintah terutama Kementerian Koperasi dan UKM agar ke depan koperasi akan lebih maju dan dapat bersaing di ekonomi global. Penulis sangat kawatir bahwasannya jika pelanggaran hukum makin marak pada lembaga


475


[FAKULTAS HUKUM]

keuangan koperasi kepercayaan publik kepada koperasi akan pudar dan tidak ada lagi yang memanfaatkan lembaga keuangan koperasi untuk meningkatkan ekonomi kecil dan menengah. Memang tidak semua koperasi itu pengurusnya melakukan perbuatan melawan hukum tetapi dari berbagai kasus yang muncul akhir-akhir ini di berbagai media tentunya tidak menyurutkan langkah aparat terkait untuk melakukan penegakan hukum sehingga koperasi di Indonesia tetap terjaga eksistensinya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di lembaga keuangan koperasi tentunya harus dimulai dari intern maupun ekstern lembaga tersebut. Penegakan hukum secara intern artinya Pengawas koperasi sebagai salah satu organ dari koperasi harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja dari pengurus koperasi. Tugas dan kewenangan Pengawas koperasi sendiri telah diatur secara normatif di dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu : Pasal 38 (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalama rapat anggota. (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. Pasal 39 (1) Pengawas bertugas : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. (2) Pengawas berwenang : 476

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi b. Mendapatkan segala yang diperlukan

keterangan

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga Lebih lanjut peranan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut : 1. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan. 2. Mencegah pemborosan bahan,waktu tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi. 3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah diterapkan . 4. Mencegah terjadinya penyelewenangan 5. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh. Jadi peranan yang dimiliki oleh pengawas sangat besar untuk kelangsungan koperasi terutama dalam pengelolaan koperasi itu sendiri, dalam hal peranan pengawas memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan itu wajib dilakukan terutama mengingatkan pengurus dan Manajer koperasi untuk menerapkan standar manajemen yang professional seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan pertanggungjawaban hal ini tentu dilakukan dengan tujuan perlindungan bagi anggota dan kelangsungan pengelolaan koperasi. Pengawasan tidak sampai di sana saja tetapi harus dibarengi dengan mengkaji dan menelaah tertib administrasi yang ada pada lembaga keuangan koperasi baik itu administrasi keuangan, administrasi karyawan, administrasi berbagai perjanjian/perikatan yang dibuat oleh lembaga keuangan koperasi dengan


[UNIVERSITAS MATARAM] anggota tentunya beserta jaminannya baik itu jaminan fiducia dan hak tanggungan serta administrasi pelayanan kepada para anggota. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dilakukan secara objektif dan harus menghindarkan diri dari pengawasan yang bersifat subjektif serta tidak keluar dari tugas dan kewenangannya sebagai pengawas Pengawasan secara intern yang dilakukan oleh organ pengawas koperasi tidaklah cukup, tetapi harus didukung oleh pengawasan yang dilakukan oleh anggota koperasi, sehingga anggota koperasi juga harus diberikan kesempatan untuk mengawasi kinerja pengurus koperasi artinya sebatas memberikan masukan pada saat Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan, selain itu anggota dapat mengajukan laporan kepada pengurus jika terdapat dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus koperasi pada saat melaksanakan tugasnya. Berikutnya adalah pengawasan yang sifatnya ekstern artinya pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM setempat. Pengawasan yang sifatnya ektern ini tentunya mengacu kepada kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM tersebut seperti melakukan mendata berapa jumlah koperasi yang aktif dan berapa jumlah koperasi yang tidak aktif, mengadakan pendampingan kepada koperasi yang bermasalah dengan anggotanya, mencabut ijin operasional bagi koperasi yang bermasalah tadi serta melakukan audit keuangan bagi koperasi dengan bekerjasama dengan Akuntan Publik yang dipercaya dan kredibel serta profesional. Ketegasan dan penerapan sanksi hukum dari Dinas Koperasi dan UKM sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul pada lembaga keuangan koperasi khususnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan


hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi E. KESIMPULAN 1. Urgensi penegakan hukum pada Lembaga Keuangan Koperasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anggota perlu segera dilakukan baik oleh aparat penegak hukum maupun instansi terkait tentunya dengan mengefektifkan sanksi hukum baik secara pidana, perdata maupun secara admanistratif. Hal tersebut sangat urgen untuk segera dilakukan mengingat kasus hukum terkait penyalahgunaan kewenangan maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi ini sudah sangat memprihatinkan. Penegakan hukum di lembaga keuangan koperasi setidaknya dapat mengembalikan citra koperasi sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dan menjadi soko guru perekonomian bangsa Indonesia. 2. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum pada lembaga keuangan koperasi adalah secara substansi hukum Undang-undang perkoperasian yang ada saat ini harus segera diubah dengan menekankan pada pengaturan dan sanksi hukum yang tegas, meningkatkan peranan aparat penegak hukum serta instnasi terkait khususnya Dinas Koperasi dan UKM dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolan koperasi yang jujur, transparan dan akuntabel. Selain itu mekanisme pengawasan harus dilakukan secara intensif baik secara intern oleh pengawas koperasi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan anggota koperasi, maupun secara ekstern yaitu pengawasan dari Dinas


477


[FAKULTAS HUKUM]

Koperasi dan UKM artinya mengacu kepada kebijakan atau policy yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM tersebut seperti melakukan mendata berapa jumlah koperasi yang aktif dan berapa jumlah koperasi yang tidak aktif, mengadakan pendampingan kepada koperasi yang bermasalah dengan anggotanya, mencabut ijin operasional bagi koperasi yang bermasalah tadi serta melakukan audit keuangan bagi koperasi dengan bekerjasama dengan Akuntan Publik yang dipercaya dan kredibel serta profesional. DAFTAR PUSTAKA Ali

Achmad, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ke-2,Kencana, Jakarta, 2008

Dwi Cahyani Pangger Ratrika, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam UndangUndang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Skripsi FH Unram, Tahun 2015

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pengurus Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Skripsi FH Unram, Tahun 2015. Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Subandi, Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik), Alfabeta, Bandung, 2010 Sudarsono dan Edilius, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum,Citra Aditya, Bandung, 2010 Utsman Sabian, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Wisudawan I Gusti Agung, Jurnal Ilmiah Ganec Swara Vol 8 No 2 Edisi September Tahun 2014

Djatnika Sri S. Ariffin,Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen, PT. Salemba Emban Patria, Jakarta. 2003 Firdaus Muhmmad dan Agus Edhi Susanto,Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Bogor Selata 2n004. Fadjar

Mukthie, Tipe Negara Hukum,Bayumedia Publishing, Jatim, 2005.

Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi (edisi kedua), Fakultas Ekonomi UI,Jakarta, 2005 Khristina Dewi Ni Luh Putu, Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Koperasi Terhadap Anggota Atas 478


URGENSI PENEGAKAN HUKUM PADA LEMBAGA KEUANGAN KOPERASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA

Recommend Documents