PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR MELALUI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA MEDAN
TESIS
Oleh :
WIHARDI 047011076/MKn
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2006 Wihardi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor…,2006 USU Repository © 2007
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR MELAL UI P E R US A H AA N P E M B I AY A A N DI KOTA MEDAN W i h a r d i * Ningrum Natasya Sirait** Runtung Sitepu** Syahril Sofyan** Intisari Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor, pihak perusahaan pembiayaan mempergunakan kontrak standar (stalldart contract), yaitu pihak perusahaan pembiayaan telah mempersiapkan terlebih dahulu perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis karena isi karena perjanjian tersebut menyangkut tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak baik pihak perusahaan pembiayaan maupun konsumen. Oleh karena perjanjian pembiayaan dibuat oleh perusahaan pembiayaan, maka faktor subyektifitas perusahaan pembiayaan sangat mempengaruhi di dalam memasukkan kepentingan-kepentingannya di dalam perjanjian tersebut. Sebaliknya sulit bagi konsumen untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya di dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor tersebut. Dalam keadaan demikian, pihak perusahan pembiayaan menggunakan kedudukannya untuk membebankan kewajiban yang berat kepada konsumen, sedangkan ia sedapat mungkin membatasi atau mengesampingkan tanggung jawabnya termasuk dalam hal adanya cacat tersembunyi pada obyek perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut maka timbul permasalahan kendala-kendala apa saja yang dihadapi konsumen dalam praktik perjanjian pembiayaan sepeda motor di Kota Medan, dan bagaimanakah perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor di Kota Medan, serta bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menangani masalah yang timbul dari perjanjian pembiayaan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Lokasi penelitiannya di Kota Medan dan responden ditetapkan secara random yaitu 3 perusahaan pembiayaan sepeda motor dan 15 orang konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan pada perusahaan tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, penelaahan dokumen-dokumen perjanjian pembiayaan, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen serta dilengkapi dengan hasil wawancara dengan * **
Mahasiswa Sekolah Pascasarjana USU Medan, Program Studi Magister Kenotariatan Dosen Sekolah Pascasarjana USU Medan, Program Studi Magister Kenotariatan
Wihardi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor…,2006 USU Repository © 2007
L e mb a g a A d v o k a s i K o n s u m e n I n d o n e s i a , L e mb a g a A d v o k a s i P e r l i n d u n g an Kon su men , Yay asan Lemb ag a Kon su men Indon esia d an Badan Peny elesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa secara umum kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen dalam praktik perjanjian pembiayaan sepeda motor adalah berupa minimnya pemahaman konsumen atas materi perjanjian pembiayaan sepeda motor yang ditandatanganinya, tertutupnya kemungkinan bagi konsumen untuk merundingkan ulang beberapa ketentuan yang telah dibakukan oleh perusahaan pembiayaan sepeda motor, tertutupnya kemungkinan bagi konsumen untuk memilih sendiri perusahaan pembiayaan yang sesuai baginya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor di Kota Medan, perusahaan pembiayaan secara seragam memberlakukan perjanjian baku dalam setiap perjanjian pembiayaan, di mana seluruh isi dari perjanjian pembiayaan ditentukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yang posisinya lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. Konsumen sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian, sehingga isi dari perjanjian tersebut lebih bany ak mencantumkan kepentingan-kepentingan perusahaan pembiay aan dan mengabaikan kepentingan konsumen. Dengan demikian tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan bahkan melanggar hak-hak konsumen jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan Peranan BPSK dalam menangani masalah dalam perjanjian pembiayaan sepeda motor adalah dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Jika para pihak memilih konsiliasi atau mediasi, maka BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator dengan mempertemukan para pihak, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran serta menerangkan hak dan kewajiban . konsumen dan pelaku usaha berikut perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh para pihak yang bersengketa bukan oleh BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan y a n g s e i m b a n g k e p a d a p a r a p i h a k y a n g b e r s e n g k e t a . B i l a m a n a t e r c a p a i kesepakatan/perdamaian antara para pihak maka hal itu dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya surat perdamaian itu dikuatkan oleh majelis BPSK dalam bentuk surat putusan- BPSK. Sedangkan bilamana para pihak memihak dengan cara arbistrase, maka konsumen memilih arbiter dan salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK, demikian juga pelaku usaha melakukan hal yang sama. Arbiter dari konsumen dan pelaku usaha memilih arbiter ke tiga dari pemerintah, yang akan menjadi ketua majelis. Yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah majelis BPSK bukan para pihak, karena para pihak telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada majelis BPSK sehingga penyelsaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk putusan BPSK
Kata Kunci :
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Perusahaan Pembiayaan
Wihardi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor…,2006 USU Repository © 2007
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN THE AGREEMENT OF FINANCING MOTOR CYCLE THROUGH FINANCING COMPANY IN MEDAN Wihardi * Ningrum Natasya Sirait** Runtung Sitepu** Syahril Sofyan** ABSTRACT In the implementation of the agreement of financing motor cycle, financing company use written standard contract initially prepared by the financing company containing about the right and responsibility of both parties (the financing company and the consumers). Since the agreement was made by the financing company, it sounds very subjective because the financing company includes its interests in it. Therefore, it is hard for the consumers to fight for their interests in the motor cycle financing agreement. Under this circumstance, the financing company uses its position to put big responsibility on the consumers but limits its responsibility including on any hidden defect of the object of the agreement. Based on the situation above, the research problems to be answered are what constraints which are faced by the consumers in the practice of motor cycle financing agreement in Medan, what kind of legal protection can be given to the consumers in the motor cycle financing agreement in Medan, and what role Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen plays in solving the problem created the financing agreement. To answer these questions, a descriptive analytical study was conducted in Medan with 3 (three) motor cycle financing company and 15 consumers use the service of the companies that were randomly selected. Secondary data were obtained through literature review, examining documents on financing agreement while primary data were obtained through interviews with financing companies and their consumers and Lembaga Advokasi Konsumen Indonesia, Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, and Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. The result of the study reveal that, in general, the constraints faced by the consumers in the practice of motor cycle financing agreement are the consumers do not understand much about, the material or content of the motor cycle financing agreement they signed, the consumers do not have opportunity to re-discuss several stipulations established by the motor cycle financing company, the consumers themselves do not have opportunity to choose the financing company they like. *
Student of Magister of Notarial Affairs, School of Postgraduate Studies, USU
**
Lecturers of Magister of Notarial Affairs, School of Postgraduate Studies, USU
In the practice of motor cycle financing agreement in Medan, a uniform established Wihardi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor…,2006 USU Repository © 2007
agreement is applied in every financing agreement whose contents have been unilaterally determined by the financing company that has a stronger position compared to the consumers. The consumers are not involved in determining the contents of the agreement that the agreement includes more interests of the financing company and ignores those of the consumers. Therefore, this practice gives no legal protection for the consumers and it is, even, against the consumers' right if related to the Law on Customers' Protection. While Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), in solving the problem raised in the motor cycle financing agreement, plays its role as conciliator, mediator, and arbitrator. If both parties choose conciliation or mediation, BPSK only acts as a facilitator by confronting both parties, reconciling them, giving them some suggestions and advice and explaining their own rights and responsibilities. The amount of compensation is determined by the parties in dispute not by BPSK, yet BPSK is obliged to give a balanced input to both parties. If both parties agree to reconcile, their decision is stated in a written agreement then signed by both parties in dispute, then the peace agreement is affirmed by BPSK in the Form of a decree. If both parties choose the method of arbitrary, the consumer chooses an arbiter and one of consumer's elements of BPSK and the company also does the same thing. Arbiters of the consumers and that of the company chose the third arbiter who belongs to the government to function as the chairman of the meeting. BPSK decides the form and amount of compensation, not the parties in dispute because they have fully handed over the process of solving their dispute to BPSK that the solution of dispute is made in the form BPSK decision. Key words:
Legal protection for consumers, Motor cycle financing agreement, Financing company
Wihardi : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor…,2006 USU Repository © 2007
