PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Penulisan Hukum

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh ARIFIN DWI SUSILO NIM. E1107012

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011

commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Nama

: Arifin Dwi Susilo

NIM

: E1107012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta,

Maret 2011

yang membuat pernyataan

Arifin Dwi Susilo NIM. E1107012

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK ARIFIN DWI SUSILO. E1107012. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011 Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat maningkatkan produktivitas nasional. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko – resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan prosedur kepesertaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja serta untuk mengetahui pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja oleh PT. Widya Duta Grafika Surakarta dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan tenaga kerja dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang diperoleh adalah wawancara, studi pustaka, informasi dari PT. Widya Duta Grafika Surakarta dan dianalisa sesuai dengan informasi dan teori-teori yang dipilih. Data ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, pengaturan dan prosedur kepesertaan program jamsostek yang diikuti perusahaan, pelaksanaan dan jenis program jamsostek yang diikuti perusahaan, serta hambatan yang dialami oleh pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan program jamsostek. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa PT Widya Duta Grafika Surakarta telah melaksanakan Program Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua. Sedangkan untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diselenggarakan sendiri oleh PT. Widya Duta Surakarta, sehingga pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kata Kunci: Perlindungan, Tenaga Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT

ARIFIN DWI SUSILO. E1107012. LEGAL PROTECTION OF WORKERS AT PT. WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA IN THE FIELD OF SOCIAL SECURITY MANPOWER. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 2011. The participation of labor in national development has increased along with the various challenges and risks it faces. Therefore, to the work force needs to be given protection, maintenance and improvement of their welfare, so that in turn will be able increase national productivity. Already a nature, that man was married and is obliged to support their families. Therefore, well-being developed not only for its own workforce, but also for their families in order to improve the welfare of the community in a broad sense, which must be maintained during labor had loss some or all of their income as a result of social risks that they get from accident work, illness, death, and old age. That if social security there is no body handle it, to guarantee, and to protect the workers from that risks, they would be difficult to get the cost of their care and treatment,so that workers can be feel more secure in his job, it’s appropriate that they get legal protection adequate. This study aim to determine the settings and procedures for legal protection of workers participation in PT. Widya Duta Grafika Surakarta in the field of social security program to know the implementation of social security program by PT. Widya Duta Grafika Surakarta and to identify barriers faced by entrepreneurs and workers in implementing the employees social security. This legal writing is include in the normative legal writing type and it’s prescriptive. The data obtained are interviews, library research, information from the PT. Widya Duta Grafika Surakarta and analyzed according to the information and theories have ben choosen. This data includes an overview of the research location, arrangement and the procedures for security social program has ben joined by the company, execution and type of social security has ben joined by the company, and obstacle experienced by entrepreneurs and workers in the implementation of employees social security programs. Based on the results obtained that PT. Widya Duta Grafika Surakarta has implemented social security program of work accident insurance, death benefit, old age benefit. As for the health care security program have ben held its own by PT. Widya Duta Grafika Surakarta, so the implementation of the manpower social security program for workers at PT. Widya Duta Grafika Surakarta, has ben running in accordance with Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek and Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Keywords : Protection, Labor, Social Security Labor.

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

MOTTO Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-Maidah : 8 )

Sesungguhnya ALLAH SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila mereka sendiri tidak merubahnya (QS. AR-Ro’ad :11) Ilmu bila tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. (Hadist)

Kita tak akan pernah bisa melakukan hal-hal besar. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar. (Sean Covey)

Usaha yang telah dimulai dengan baik tak boleh ditinggalkan, hingga tercapai segala kemungkinan (William Shakespere)

Tak selalu orang terpintar yang mendapatkan yang terbaik, orang yang mempunyai kegigihan, orang yang terus bertahan dan tak pernah menyerah dalam mencapai sukses akan mendapatkan yang terbaik (W. E. Corey)

commit to user vii


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya kecil ini kepada : •

Kedua orang tuaku, dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi.

•

Para pembimbing skripsiku yang telah membimbing dan memberi data.

•

Sahabat serta Almamater Fakultas Hukum UNS.

•

Pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dan sembah sujud penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, pemilik segala Dzat dan penentu atas segala hal. Atas ridhoNYA, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan lancar. Tidak lupa, shalawat serta salam kepada Baginda Rasul, Muhammad SAW. Penyusunan penulisan hukum skripsi ini mempunyai tujuan yang utama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisanya, namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada : 1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Ibu Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S. H., M.M., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Ibu Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis. 5. Bapak H. Prathita Widyasakta, S.E., selaku Direktur Utama PT. Widya Duta Grafika Surakarta yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 6. Ibu Tarina, Ibu Dhanik, Ibu Riyatmi dan seluruh staff PT. Widya Duta Grafika Surakarta yang telah banyak membantu memberikan arahan dan data untuk terwujudnya skripsi ini. 7. Ibu Diana Tantri C, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

8. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum UNS yang telah ikut berkontribusi dalam pencapaian gelar sarjana penulis. 9. Bapak Sriyanto, B.A dan Ibu Hj. Sri Lestari, S.H., selaku kedua orang tuaku yang selalu memberikan cinta, kepercayaan, nasehat, dorongan, bantuan dan doa yang tiada henti. 10. Mas Deni, Mas Yusuf dan Mbak Ila, kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini. 11. Seluruh keluarga besar H. Muhammad Syahir yang selalu memberikan semangat kepadaku untuk cepat lulus. 12. Para teman dan sahabat baikku A.R.M.K Comunity : Angga, Engga, Condro, Nopiyan, Mustofa dan Wahyu, hidup selalu penuh warna dan terasa indah ketika bersama kalian, dengan canda tawa yang selalu ada. 13. Para teman dan sahabat baikku di Fakultas Hukum UNS : Angga B. P., Hengky, Mahendra S.W., Ganyot, Arip Bayat, Lia, Risky dan Wiwik terimakasih untuk kerjasama dan bantuannya selama ini. Teman-teman Magang Periode X Pemkot Surakarta, Team Futsal Hukum Nonreg, temanteman P.E.S. Comunity, temanteman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,

terimakasih untuk

kebersamaannya selama ini. 14. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Marilah dengan bangga kita teriakkan ”Viva Justisia !!!!!” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan lapang dada penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini

Surakarta,

Maret 2011

Penulis

commit to user x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................

iii

PERNYATAAN .......................................................................................

iv

ABSTRAK ................................................................................................

v

ABSTRACT..............................................................................................

vi

HALAMAN MOTTO…………………………………………………...

vii

PERSEMBAHAN ..................................................................................... viii KATA PENGANTAR ..............................................................................

ix

DAFTAR ISI............................................................................................. . xi DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xiii BAB

I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...................................................

1

B. Perumusan Masalah ..........................................................

5

C. Tujuan Penelitian ..............................................................

5

D. Manfaat Penelitian ............................................................

6

E. Metode Penelitian .............................................................

7

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................... 11 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori ................................................................. 13 1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum ...................... 13 2. Tinjauan tentang Hukum Ketenagakerjaan ................. 20 3. Tinjauan tentang Ketenagakerjaan .............................. 23 4. Tinjauan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja……… 25 B. Kerangka Pemikiran.......................................................... 37

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Perusahaan........................................... 39 B. Pengaturan dan Prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Widya Duta Grafika Surakarta ............................... 50 C. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Widya Duta Grafika Surakarta ................................... 54

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

D. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Jamsostek .......................................................................... 57 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................... 59 B. Saran

......................................................................... 61

DAFTAR PUSTAKA

......................................................................... 62

LAMPIRAN

......................................................................... 64

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 37 Bagan Struktur Organisasi PT. Widya Duta Grafika Surakarta......... 42

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sedang giat melaksanakan pembangunan, yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat krisis multidimensi yang menghantam bangsa Indonesia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan dalam rangka untuk melakukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan sebagai suatu cara mengubah masyarakat yang terpola dan teratur dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban manusia, kualitas hidup, manusia baik kesehatan, intelektualitas kesejahteraan maupun kesenangan hidup (Lili Rasyidi dan I. B. Wiyasa Putera, 1993 : 120). Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja. Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif. Adapun kewajiban dari pengusaha adalah sebagai berikut: 1. Membayar upah pekerja. 2. Memberi istirahat mingguan dan hari libur. 3. Mengatur tempat kerja dan alat-alat kerja yang bertujuan menghindari kecelakaan kerja pada pekerja-pekerjanya.

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

4. Memberi surat keterangan atas dasar permintaan dari pekerja pada waktu berakhirnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. 5. Bertindak sebagai pengusaha / majikan yang baik. 6. Memberi pengobatan dan perawatan kepada pekerja yang sakit atau mendapat kecelakaan. Sedangkan kewajiban dari pekerja antara lain : 1. Melakukan pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan kemampuannya. 2. Mentaati tata tertib perusahaan sesuai yang tercantum dalam peraturan perusahaan. 3. Wajib membayar denda atau ganti rugi, terbatas pada kerugian yang terjadi karena perbuatannya yang disengaja atau karena kelalaiannya. 4. Bertindak sebagai pekerja yang baik yaitu melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pekerja yang baik dalam keadaan sama. Ketenangan usaha dan ketenangan Pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan akuntabilitas. Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya,

sehingga

produktivitas nasional.

pada

gilirannya

commit to user

akan

dapat

meningkatkan


digilib.uns.ac.id 3

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal (Thoga M. Sitorus, Jaminan Sosial dan Perkembangannya, www.kompas.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010, pukul 21.00 WIB ). Penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja yang kerap kali menjadi perhatian oleh publik atau menjadi sorotan adalah jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja adalah program pemerintah, untuk memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja, guna menjaga harkat dan mertabatnya sebagai manusia, dalam mengatasi risiko-risiko yang timbul di dalam hubungan kerja. Jamsostek memberi kepastian jaminan dan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia ( Sastrio Aris Munandar, Prospek dan Tantangan Terhadap Peran Jamsostek Dalam Melindungi dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 10 Oktober 2010, pukul 21.00 WIB ). Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko – resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Resiko-resiko sosial tersebut apabila tidak ada yang menangani, menjamin, melindungi para pekerja dari resiko-resiko tersebut pasti pekerja akan kesulitan untuk mendapatkan biaya perawatan dan pengobatannya, agar para pekerja bisa merasa lebih aman dalam melaksanakan pekerjaannya, sudah sepantasnya mereka mendapat perlindungan hukum yang memadai. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa :

commit to user


digilib.uns.ac.id 4

1) Setiap pekerja / buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja 2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara program Jaminan Sosial Tenaga kerja dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT. Jamsostek ( Persero ), yang dalam pelayanannya mengutamakan pelayanan kepada peserta. Program Jamsostek diprioritaskan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, sedang bagi tenaga kerja diluar hubungan kerja atau tidak bekerja pada perusahaan diatur dalam peraturan tersendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 2 ayat (3) menetapkan bahwa : Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT. Widya Duta Grafika Surakarta sebagai salah satu perusahaan swasta yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dimana mempunyai pekerja sejumlah 102 orang maka wajib ikut Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada di perusahaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan meneliti dengan mengambil judul: ”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA “

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

B. Perumusan Masalah Perumusan masalah adalah objek yang menjadi dasar pertanyaan berdasarkan uraian latar belakang permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan dan prosedur kepesertaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja ? 2. Apakah PT. Widya Duta Grafika Surakarta sudah melaksanakan seluruh program jaminan sosial tenaga kerja ? 3. Hambatan apa yang dihadapi dalam melaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha dan pekerja?

C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan arah jawaban dalam penelitian itu sendiri. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi dua tujuan, yaitu : 1.

Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pengaturan dan prosedur kepesertaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja. b. Untuk mengetahui pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja oleh PT. Widya Duta Grafika Surakarta. c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan tenaga kerja dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2.

Tujuan Subyektif a. Untuk memperluas pengetahuan hukum bagi penulis melalui suatu penelitian hukum, dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang mencakup permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

b. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis serta memberikan masukan bagi penulis mengenai Ilmu Hukum pada umumnya serta hukum ketenagakerjaan dan jamsostek pada khususnya.

D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian merupakan harapan dari hasil dan pembahasan suatu penelitian. Manfaat dari penulisan hukum ini adalah : 1. Manfaat Teoritis a. Memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran di bidang ilmu hukum pada

umumnya

dan

bermanfaat

bagi

perkembangan

hukum

ketenagakerjaan dan jamsostek yang ada di Indonesia pada khususnya. b. Memberikan masukan dan penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja. c. Memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum ketenagakerjaan dan jamsostek.

2. Manfaat Praktis a. Meningkatkan daya kritis, mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta untuk menerapkan ilmu yang penulis peroleh selama di bangku kuliah. b. Memberikan masukan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta bermanfaat bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama. c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

E. Metode Penelitian Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35). Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk penelitian normatif adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistimatis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006: 57). Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan bahanbahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder (Johnny Ibrahim, 2006: 44). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran bagaimana seharusnya pemberian perlindungan hukum dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terhadap para pekerja oleh PT. Widya Duta Grafika Surakarta. 3. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan undangundang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk menelaah unsur filosofis adanya suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang kemudian dapat disimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang ditangani. Selain itu juga digunakan berbagai pendekatan terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan perundang – undangan, yaitu menggunakan kaidah – kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai perlindungan hukum tenaga kerja pada pekerja dalam bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ). Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan PT. Widya Duta Grafika Surakarta. 4. Jenis Data Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, media massa, bahan-bahan dari internet, hasil – hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Juga bisa diperoleh dari peneliti yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain. 5. Sumber Data Berkaitan dengan jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Namun, dalam bukunya Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan

dan putusan-putusan

hakim (Peter

Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum primer adalah menggunakan bahan hukum yang mengikat, maka yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan PT. Widya Duta Grafika Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain : buku-buku yang terkait, literatur – literatur yang terkait, karya ilmiah, makalah, artikel, dan lain-lain. 6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini, sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johnny Ibrahim, 2006: 296). Berkaitan dengan jenis penelitian maka teknik yang digunakan adalah studi

kepustakaan

adalah

mengumpulkan

data

sekunder.

Penulis

mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya

ilmiah, makalah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lain yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti serta beberapa data dimintakan klarifikasi kepada PT. Widya Duta Grafika Surakarta.

commit to user



7. Teknik Analisis Data Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahanbahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi (Johnny Ibrahim, 2006: 297). Dalam

penelitian

ini

penulis

menggunakan

silogisme

deduksi

(inteprestasi) dengan menginteprestasikan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan Hukum Penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah ini secara keseluruhan, artinya pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang isu hukum tentang jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK); rumusan masalah berisi tentang pengaturan dan prosedur kepesertaan perlindungan hukum terhadap pekerja pada PT. Widya Duta Grafika Surakarta dalam bidang Jamsostek, pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) di PT Widya Duta Grafika Surakarta serta hambatan-hambatan yang terjadi

dalam

pelaksanaan

Jaminan

Sosial

Tenaga

Kerja

(JAMSOSTEK); tujuan penelitian berisi tujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian berisi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan

penelitian,

jenis

commit to user

data,

sumber

data,

teknik



pengumpulan data, teknik analisis data; dan sistematika penulisan hukum berisi deskriptif dari skripsi yang dibuat. BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran yang diuraikan mengenai kajian pustaka berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, yaitu tinjauan tentang perlindungan hukum (pengertian dan tujuan), tinjauan tentang hukum ketenagakerjaan (pengertian, sifat, sumber), tinjauan tentang ketenagakerjaan dan tinjauan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (pengertian, jenis-jenis, pengaturan, sifat dan manfaat).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh yang disertai dengan pembahasan yang dikaitkan dengan permasalahan, kerangka teori, kerangka pemikiran, dengan teknik analis data yang telah ditentukan dalam metode penelitian yaitu, gambaran umum tentang PT Widya Duta Grafika Surakarta, pengaturan dan prosedur program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta, hambatan dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta

BAB IV

PENUTUP Dalam bab ini berisi kesimpulan yang intinya bahwa pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi pekerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta, sudah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek sehingga telah memenuhi aspek perlindungan hukum bagi pekerja dan saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum a. Pengertian Hukum Kata “hukum” mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Para ahli sarjana hukum memberikan pengertian hukum dengan melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya. Berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain di bawah ini: 1) Menurut Van Kan Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. 2) Menurut Utrecht Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. 3) Menurut Wiryono Kusumo Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Pendapat para ahli hukum belum terdapat satu kesatuan mengenai pengertian hukum, namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum memiliki beberapa unsur yaitu : 1) Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa. 2) Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.

commit to user 13



3) Mengatur kehidupan masyarakat. 4) Mempunyai sanksi. Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundang undangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasankebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sedang Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat. b. Tujuan Hukum Pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat,yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingankepentingan anggota masyarakat itu. Banyak aneka ragamnya hubungan itu ,para anggota masyarakat memerlukan aturan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.Untuk itu diperlukan aturan aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya,menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yanag dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh anggota masyarakat,maka peraturan peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas asas keadilan dari masyrakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu

commit to user



c. Pengertian Perlindungan Hukum “Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ( http://www.d-forin.com, diakses tanggal 4 November 2010, pukul 19.00 WIB). Philipus M. Hadjon ( 1987 : 2 ) menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan ( inspraak ) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati–hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan pengertian demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif; demikian juga halnya dengan Peradilan Administrasi Negara andaikata satu-satunya fungsi peradilan negara adalah fungsi “peradilan” (justitiele functie – judicial function). d. Perlindungan Pekerja Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan

commit to user



demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup (Zainal Asikin dkk, 2008 : 43-44 ) : 1) Norma Keselamatan Kerja : yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan; 2) Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan pekerja yang sakit; mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja; 3) Norma Kerja yang meliputi : perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem upahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masingmasing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral; 4) Kepada Tenaga Kerja yang yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian. Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut (Zaeni Asyhadie, 2007 : 78 ): 1) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan,

pekerja/buruh

yang

mengenyam

dan

tujuannya

untuk

mengembangkan

memungkinkan kehidupannya

sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota

commit to user



masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja. 2) Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. 3) Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial. Ketiga jenis perlindungan di atas akan di uraikan sebagai berikut : 1) Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh ”semaunya” tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak

memandang pekerja/buruh

sebagai

mahluk Tuhan yang

mempunyai hak asasi. Karena

sifatnya

yang

hendak

mengadakan

”pembatasan”

ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat ”memaksa”, bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undangundang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan ”hukum umum”

commit to user



(Publiek-rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut (Zaeni Asyhadie, 2007 : 80 ): (a) Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat. (b) Pekerja/buruhIndonesia

umumnya

belum

mempunyai

pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri. Kesehatan

kerja

bermaksud

melindungi

atau

menjaga

pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan ”dalam suatu hubungan kerja” menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2) Perlindungan Teknis Atau Keselamatan Kerja Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan

perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada

pengusaha dan pemerintah. a)

Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pda pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

commit to user



b)

Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.

c)

Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyrakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas (Zaeni Asyhadie, 2007 : 84 ). Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang

adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun, sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturan warisan Hindia Belanda itu adalah sebagai berikut: a)

Veiligheidsreglement, S 1910 Nomor 406 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan S. 1931 Nomor 168 yang kemudian setelah

Indonesia

merdeka

diberlakukan

dengan

Peraturan

Pemerintah No. 208 Tahun 1974. Peraturan ini mengatur tentang keselamatan dan keamanan di dalam pabrik atau tempat bekerja. b)

Stoom Ordonantie, S 1931 Nomor 225, lebih dikenal dengan peraturan Uap 1930.

c)

Loodwit Ordonantie, 1931 Nomor 509 yaitu peraturan tentang pencegahan pemakaian timah putih kering.

3) Perlindungan ekonomis atau Jaminan Sosial Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan

Negara,

berkembang

Indonesia

lainnya,

seperti

mengembangkan

halnya program

berbagai jaminan

Negara sosial

berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai

commit to user



oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. 2. Tinjauan Tentang Hukum Ketenagakerjaan a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan Hukum ketenagakerjaan merupakan spesies dari genus hukum umumnya. Sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan. Akan tetapi, secara umum dapat dirumuskan bahwa Hukum ketenagakerjaan itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah proses-proses dan keputusankeputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum ketenagakerjaan itu adalah suatu himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara: pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pemerintah. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja. Hal itu berarti pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa yang selama ini kita kenal dengan ruang lingkup yang sempit. b. Sifat Hukum Ketenagakerjaan Peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak dan

commit to user



kewajiban pengusaha maupun pekerja atau buruh. Campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum ketenagakerjaan berubah menjadi ganda yakni sifat privat dan publik (Darwan Prinst, 2000:12). Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pungusaha. Sedangkan sifat publik dari hukum ketenagakerjaan dapat dilihat dari: 1) Adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan di bidang ketenagakerjaan. 2) Ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (Upah minimum). c. Sumber Hukum Ketenagakerjaan Sumber hukum terpenting dalam pembangunan hukum modern adalah Undang-Undang. Demikian juga halnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Berikut ini adalah 11 sumber hukum ketenagakerjaan adalah sebagai berikut (Lalu Husni, 2005:24): 1) Undang-Undang Undang-Undang

merupakan

yang

tertinggi

dalam

hukum

ketenagakerjaan dan sampai saat ini Undang-Undang tertulis sangat dominan perananya. 2) Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah dalam istilah sehari-hari sering disebut Undang-Undang Organik yakni merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Anorganik. Peraturan Pemerintah dibuat oleh pemerintah (presiden) untuk melaksankan suatu undang-undang. Oleh karena itu isi dari Peraturan Pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan isi undang-undang.

commit to user



3) Peraturan Menteri Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang bidang tugasnya membawahi masalah ketenagakerjaan yang dikenal dengan menteri ketenagakerjaan. Peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah karena melaksanakan dari peraturan pemerintah. 4) Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden Keputusan presiden dan instruksi presiden merupakan sumber hukum ketenagakerjaan di bawah peraturan menteri. 5) Keputusan Menteri Keputusan menteri adalah sumber hukum ketenagakerjaan di bawah keputusan presiden dan instruksi presiden. 6) Peraturan atau Keputusan Instansi Lain Putusan instansi atau pejabat tertentu juga menjadi sumber hukum yang diberi kewenangan untuk mengadakan peraturan atau keputusan ketenagakerjaan yang berlaku umum. 7) Kebiasaan Kebiasaan yang menjadi sumber hukum ketenagakerjaan adalah kebiasaan yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. 8) Putusan Putusan pengadilan adalah juga

menjadi sumber hukum

ketenagakerjaan. 9) Perjanjian Perjanjian kerja dan perjanjian ketenagakerjaan yang dibuat adalah juga menjadi sumber hukum ketenagakerjaan. 10) Traktat Traktat adalah perjanjian antar negara mengenai masalah-masalah tertentu, jadi traktat juga menjadi sumber hukum ketenagakerjaan. 11) Peraturan Internasional Peraturan-peraturan yang berlaku secara internasional seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Internasional Labour

commit to user



Organization

(ILO)

adalah

juga

menjadi

sumber

hukum

ketenagakerjaan. 3. Tinjauan tentang Ketenagakerjaan a. Pengertian pekerja / buruh, pemberi kerja, pengusaha dan perusahaan 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 2) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3) Pengusaha adalah : a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4) Perusahaan adalah : a) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentu lain; b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Pengertian tenaga kerja Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan

commit to user



kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja bisa dikategorikan di dalam tenaga kerja produktif dan non-produktif. Tenaga kerja produktif adalah individu yang benarbenar dapat melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Yang termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang berusia 15 – 45 tahun. Sedangkan yang di luar kelompok itu adalah tenaga kerja non-produktif. Sedangkan ditinjau dari sisi pendidikannya, maka tenaga kerja dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu : 1)

Tenaga kerja terampil / terlatih Tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan praktis yang mampu mereka terapkan di dalam kehidupan. Contohnya : tukang las, bengkel, penjahit dan lain-lain.

2)

Tenaga kerja terdidik Tenaga kerja yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari bangku pendidikan formal. Yang termasuk di dalam kategori ini adalah guru, dokter dan lain-lain.

3)

Tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih Kelompok tenaga kerja yang hanya mengandalkan kemampuan alam, bakat dari sejak lahir yang berupa tenaga. Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di

laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang

commit to user



memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas

sebaik-baiknya

dan

merupakan

upaya

kesehatan

dibidang

penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka

sudah

selayaknya

diupayakan

penanggulangan

kemampuan

masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja. 4. Tinjauan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional, sehingga sudah sewajarnya kepada mereka diberikan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur. ( Sendjun H. Manulang, 2001 : 131 ) Hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang. ( Lalu Husni, 2005 : 122 )

commit to user



Pengertian tentang jaminan sosial tenaga kerja di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada hakekatnya jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi resiko sosial-ekonomi tertentu. Unsurunsur utama dalam pengertian ini menyangkut : 1) Program Publik Jaminan Sosial merupakan program publik, yaitu program yang memberikan hak dan kewajiban secara pasti bagi pengusaha dan tenagakerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Hak yang diberikan berupa santunan tunai dan pelayanan medis bagi tenaga kerja

dan

keluarganya,

sedang

kewajibannya

adalah

berupa

kepesertaan dan pembiayaan dalam program ini. 2) Perlindungan Jaminan Sosial memberikan perlindungan yang bersifat dasar dengan maksud menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang dapat dijangkau oleh setiap pengusaha atau tenaga kerja itu sendiri. 3) Resiko Sosial Ekonomi Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi terbatas pada peristiwaperistiwa kecelakaan, sakit, hamil, cacat, hari tua dan meninggal dunia yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan atau membutuhkan perawatan medis. Disamping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain : 1) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya.

commit to user



Program Jaminan Sosial mempunyai beberapa karakteristik dan struktur, antara lain : 1) Program Jaminan Sosial yang merupakan bagian dari program keamanan

ekonomis

warga

negara

mempunyai

karakteristik

ditetapkan dengan undang-undang. Dan program ini umumnya menyediakan pembayaran tunai sebagai pengganti sebagian atau seluruh kehilangan pendapatan warga negara. 2) Jaminan Sosial yang merupakan tanggung jawab negara terhadap warganya dibedakan berdasar pada sumber pembebanan dan layanannya, yaitu : a) Asuransi Sosial dengan pembebanan bukan dari pendapatan negara, dengan karakteristik : (1) Kepesertaan bersifat wajib, artinya seluruh warga negara menjadi peserta program asuransi sosial; (2) Sebagian besar atau seluruhnya bersumber dari masyarakat, pemberi kerja dan atau bersama pegawai dalam bentuk iuran khusus untuk itu; (3) Iuran ini dibukukan secara terpisah dari akun negara atau pemerintah yang umum dan pembayaran manfaat asuransi sosial bersumber dari akumulasi iuran; (4) Hak untuk memperoleh manfaat biasanya diperhitungkan atau berkaitan dengan iuran yang telah dilakukan atau kepesertaan liputan dan manfaat dan iuran tiap peserta tidak sama b) Bantuan Sosial yang sepenuhnya beban negara biasanya diberikan kepada

perorangan

warga

negara

yang

dibuktikan

membutuhkannya dan diberikan dalam jangka waktu tertentu. c) Layanan masyarakat sepenuhnya menjadi beban negara yang diberikan kepada perorangan yang memenuhi kategori tertentu yang berhak menerimanya (Didi Achdiyat, 2005 : 11-12 ). Social Security is a social insurance program that is funded through dedicated payroll taxes called Federal Insurance Contributions Act (FICA). Tax deposits are formally entrusted to the Federal Old-Age and

commit to user



Survivors Insurance Trust Fund, the Federal Disability Insurance Trust Fund, the Federal Hospital Insurance Trust Fund, or the Federal Supplementary Medical Insurance Trust Fund. (Jaminan Sosial adalah program asuransi sosial yang didanai melalui pajak gaji khusus disebut Federal Asuransi Kontribusi Act (FICA). Deposito pajak secara formal dipercayakan ke Federal Tua dan Dana Perwalian Asuransi Korban, Dana Perwalian Asuransi Cacat Federal, Dana Perwalian Asuransi Rumah Sakit Federal, atau Dana Perwalian Federal Tambahan Asuransi Kesehatan ). (Alexander Gerard Cozzaglio, 2006 : 402). b. Jenis-jenis Jaminan Sosial Tenagakerja Jaminan sosial tenaga kerja secara umum terbagi menjadi empat macam, yaitu : 1) Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah santunan berupa uang sebagai pengganti biaya pengangkutan, pemeriksaan, biaya pengobatan dan/atau perawatan, biaya rehabilitasi serta santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya baik fisik, maupun mental, santunan kematian sebagai akibat peristiwa berupa kecelakaan kerja. Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja. Accidents to employees are common in the factories. However, when an employee is involved in an employment injury, he or she has numerous benefits. These benefits provide cash payments to the employee or his or her survivors reflecting income loss and payments for medical care. The general benefits available are allowances, hospital or medical expenses, rehabilitation and other care costs. ( Kecelakaan kerja merupakan hal yang biasa dalam pabrik. Bagaimanapun juga, ketika seorang pekerja ikut dalam kecelakaan kerja, dia memiliki banyak keuntungan. Keuntungan ini menyediakan pembayaran tunai kepada pekerja mewakili pendapatannya yang hilang dan pembayaran untuk pengobatan. Keuntungan umum yang disediakan berupa pemberian uang, biaya rumah sakit atau pengobatan, rehabilitasi dan biaya lainnya). ( Rooshida Merican Binti Abdul Rahim Merican, 2010 : 27).

commit to user



Kecelakaan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan kerja ( Redaksi Sinar Grafika, 1992 : 4 ) : a) Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti yaitu yang bersangkutan sedang bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. b) Kecelakaan yang terjadi di mes / perkemahan yang tidak berada di lokasi / tempat kerja. c) Kecelakaan yang terjadi dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan

merupakan

tugas

dari

atasan.

Untuk

kepentingan

perusahaan. d) Kecelakan kerja yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi. Contohnya pergi makan tidak dianggap sebagai kecelakan kerja jika perusahaan menyediakan fasilitas makan. 2) Jaminan Kematian Jaminan Kematian (JKM) adalah santunan kematian berupa uang tunai dan santunan berupa uang untuk pengganti biaya pemakaman, seperti pembelian tanah (sewa / retribusi ), peti jenazah, kain kafan, transportasi dan lain-lain yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kondisi daerah masing-masing dari tenaga kerja yang bersangkutan. ( Zulaini Wahab, 2001 : 144 ) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

commit to user



3) Jaminan hari Tua Jaminan Hari tua (JHT) adalah santunan berupa uang yang dibayarkan secara sekaligus atau berkala atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena ; a) Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau b) Cacat total tetap setelah ditetapkan oleh dokter. Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut. Hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua (JHT) dibayarkan kepada Janda Atau Duda atau Anak Yatim Piatu. Yang dimaksud dengan yatim piatu adalah anak yatim atau anak piatu, yang pada saat janda atau duda tersebut meninggal dunia masih menjadi tanggungan janda atau duda tersebut. 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja atau suami atau istri yang sah dan anak yang bersifat menyeluruh dan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan. Pemeliharaan

kesehatan

dimaksudkan

unutk

meningkatkan

produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksankan tugas sebaikbaiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan( kuratif ). Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka

commit to user



sudah selayaknya diupayakan penggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping

itu

pengusaha

tetap

berkewajiban

mengadakan

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). c. Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga kerja Jaminan Sosial tenaga Kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992 yang mulai berlaku 17 Februari 1992. UndangUndang ini dilaksanakan deengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mulai berlaku 27 Februari 1993. Jaminan Sosial Tenaga kerja termasuk jenis asuransi wajib (compulsory insurance). Dikatakan asuransi wajib karena (Abdul Kadir M, 2002 : 223 ): 1) Berlakunya Jaminan Sosial Tenaga Kerja diwajibkan oleh undangundang, bukan berdasarkan perjanjian. 2) Pihak penyelenggara Jamsostek adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). 3) Jamsostek bermotif perlindungan masyarakat (social security), yang dananya dihimpun dari masyarakat tenaga kerja dan digunakan untuk kepentingan masyarakat tenaga kerja dan digunakan untuk kepentingan masyarakat tenaga kerja yang diancam bahaya kecelakaan kerja. 4) Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat tenaga kerja, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan kerja dimanfaatkan untuk kesejahteraan tenaga kerja melalui program investasi. d. Sifat dan manfaat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sifat dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

commit to user



1) Pengusaha dan tenaga kerja wajib menjadi peserta untuk menjamin ketidakpastian masa depan. 2) Perlindungan dasar terhadap resiko kecelakaan, cacat, pemeliharaan kesehatan, hari tua dan meninggal dunia. 3) Gotong royong antar resiko, antar generasi dan antar golongan penghasilan dalam pembiayaan Jaminan. 4) Menjaga harkat dan martabat manusia dalam menghadapi resiko-resiko sosial ekonomi. Adapun manfaat dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah : 1) Bagi Pengusaha : (a) Menciptakan rasa aman dan ketenangan usaha, kondisi ini akan meningkatkan produktivitas perusahaan. (b) Pengeluaran biaya dari perusahaan untuk menjamin tenaga kerja bisa terkendali / bisa diatur karena pengeluarannya secara rutin pada tiap bulan, kepada badan penyelenggara Jamsostek. 2) Bagi Tenaga Kerja : (a) Adanya kepastian jaminan berupa santunan atas penghasilan yang hilang atau berkurang pada waktu mengalami kecelakaan, cacat, hari tua dan meninggal dunia. (b) Adanya jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya. e. Kepesertaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dasar, tidak wajib ikut dalam Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek. Di samping itu, dalam hal perusahaan belum ikut serta

commit to user



dalam program Jamsostek, Pengusaha wajib memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi tenaga kerjanya. Pengusaha harus secara aktif (wajib) mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerja sebagai peserta program Jamsostek pada PT. Jamsostek. Sehubungan dengan kepesertaan Jamsostek, Badan Penyelenggara dalam hal ini PT. Jamsostek berkewajiban untuk menyampaikan : 1)

Sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan;

2)

Kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam program Jamsostek;

3)

Kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kepesertaan perusahaan dan tenaga kerja dalam program Jamsostek berlaku sejak pendaftaran dan pembayaran iuran pertama dilakukan oleh Pengusaha.

f. Iuran / premi Jamsostek Untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JKP) ditanggung oleh Pengusaha, sedang iuran Jaminan Hari Tua (JKT) ditanggung oleh Pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotonganupah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara, pada setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan yang dihitung dari iuran yang seharusnya dibayar. Besarnya iuran program Jamsostek adalah sebagai berikut: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, adalah sebagai berikut :

commit to user



Kelompok I

: 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;

Kelompok II

: 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;

Kelompok III

: 0, 89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;

Kelompok IV

: 1,27 % (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan;

Kelompok V

: 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan;

2) Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari upah sebulan, sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh Pengusaha dan 2% (dua persen) ditanggung oleh tenaga kerja; 3) Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan; 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sebesar 6% (enam persen) dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga, dan 3% (tiga persen) dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga. Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbedaan besarnya iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal (13) sampai Pasal (17), dapat dilihat penjelasan mengenai kepesertaan jaminan sosial berikut dengan iuran (premi) yang harus dibayarkan antara lain sebagai berikut : 1) Pemberi kerja wajib bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta BPJS sesuai program yang diikuti.

commit to user



2) Pemerintah secara bertahap mendaftarkan PBI sebagai peserta kepada BPJS. 3) Setiap peserta wajib membayar iuran (% upah atau nominal). 4) Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran kepada BPJS secara berkala (setiap bulan). 5) Iuran bagi PBI dibayar oleh pemerintah dan pada tahap pertama untuk program jaminan kesehatan (Ibnu Suryadi, 2005 : 39 ). g. Ketentuan pidana dan sanksi administratif Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, diancam dengan kurungan, selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila : 1) Perusahaan yang termasuk kriteria wajib ikut program Jamsostek, tetapi tidak melaksanakan; 2) Pengusaha yang tidak melaporkan terjadinya kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih 2 (dua) kali 24 jam; 3) Pengusaha yang tidak memiliki daftar tenaga kerja dan tidak menyampaikan data ketenagakerjaan yang ada, atau data yang disampaikan tidak benar; 4) Perusahaan yang tidak membayar iuran Jamsostek; 5) Badan Penyelenggara (PT Jamsostek) yang tidak membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha akan dikenakan kepada Pengusaha yang : 1) Tidak mengikutsertakan tenaga kerja pada program Jamsostek; 2) Tidak memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada tenaga kerja; 3) Tidak menyampaikan kartu peserta program Jamsostek kepada masing-masing peserta;

commit to user



4) Tidak memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan; 5) Tidak melaporkan kepada Badan Penyelenggara (PT Jamsostek) perubahan mengenai : a) Alamat perusahaan; b) Kepemilikan perusahaan; c) Jenis atau bidang usaha; d) Jumlah tenaga kerja dan keluarganya; e) Besarnya upah setiap tenaga kerja. 6) Tidak melaporkan setiap kecelakan kerja dan akibat kecelakaan kerja kepada kantor Depnaker dan Badan Penyelenggara setempat; 7) Tidak melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja; 8) Tidak membayar upah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan selama yang bersangkutan belum mampu bekerja. Sanksi berupa denda uang sebesar 2% (dua persen) dari sebesar iuran yang harus dibayar untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran iuran oleh Pengusaha. Sanksi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah Jaminan Hari Tua (JHT), untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada tenaga kerja. Selain penyidik pejabat kepolisian Republik Indonesia, juga kepada pegawai negeri sipil tertentu di departemen yang membidangi ketenagakerjaan

diberikan

wewenang

khusus

sebagai

penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyelidikan tindak pidana terhadap program penyidik. Penyidik berwenang : 1) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dedengan tindak pidana di bidang Jamsostek; 2) Melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Jamsostek;

commit to user



3) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana korupsi di bidang Jamsostek.

B. Kerangka Pemikiran PEKERJA

PENGUSAHA

PERJANJIAN KERJA

HUBUNGAN KERJA

PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA

UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK

JENIS JAMSOSTEK : 1. Jaminan Kecelakaan Kerja 2.

Jaminan Kematian

3.

Jaminan Hari Tua

4.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pengaturan dan Prosedur Kepesertaan JAMSOSTEK

Pelaksanaan JAMSOSTEK

Hambatan dalam Pelaksanaan

Gambar 1 : kerangka pemikiran

commit to user



Penjelasan : Seorang pekerja mengadakan perjanjian kerja dengan seorang pengusaha atau perusahaan yang dalam hal ini adalah PT. WIdya Duta Grafika Surakarta, isi perjanjian tersebut adalah : pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima imbalan berupa upah,sedangkan pengusaha juga menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Adanya perjanjian kerja maka terjadilah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha maka timbul pula hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Salah satu isi dari perjanjian kerja adalah adanya jaminan sosial terhadap pekerja. Pembahasan yang akan dibahas dalam kerangka pemikiran ini adalah bagaimanakah pengaturan prosedur kepesertaan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam bidang jaminan sosial tenaga kerja, apakah perusahaan telah melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1992 tentang JAMSOSTEK dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha dan pekerja.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Perusahaan. Perusahaan penerbitan dan percetakan PT. Widya Duta Grafika didirikan pada tanggal 16 Juni 1966 oleh Drs. H. Soetarno, guru SMU Negeri 3 Surakarta, beliau mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Alasan berdirinya perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan dan percetakan ini, untuk memenuhi sarana dan prasarana yang masih kurang pada saat itu, di samping itu untuk mempermudah kelancaran proses belajar mengajar yang serba praktis dan ekonomis. Perusahaan ini pada mulanya bernama CV. Widaya Duta, yang pendiriannya dikukuhkan dengan akta notaris R. Moeljatmo No. 20 tanggal 20 Maret 1976, bergerak dalam bidang usaha industri percetakan, penjilidan dan penerbitan. Perusahaan yang pada mulanya memproduksi jenis barang dan jasa hasil cetakan yang berupa buku pelajaran Bahasa Indonesia karangan Drs. H. Soetarno untuk memenuhi kebutuhan siswa SMU Negeri 3 Surakarta saja, dengan cara percetakan menggunakan mesin stensil. Mempertimbangkan adanya tanggapan yang positif dari sekolah-sekolah lain terhadap buku-buku yang diterbitkan CV. Widya Duta maka percetakan dan penerbitnya mengalami kemajuan dan perkembanagan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang cukup pesat, maka jenis buku yang dicetak dan diterbitkan juga mengalami perubahan tidak saja buku Bahasa Indonesia tetapi juga bermacam-macam buku materi pelajaran dan lembar kerja siswa (LKS) lainnya, yaitu buku pelajaran untuk SD, SLTP dan SLTA. Dan jenis buku yang diterbitkan juga mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tahun 1993 CV. Widya Duta tercatat sebagai anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) dengan Nomor SIUP : 243 / 11 / 16/ PB / XI / 1993 / P. Pada tanggal 16 September 2004 CV. Widya Duta

commit to user 39



berubah nama menjadi PT. Widya Duta Grafika, perubahan ini berdasarkan akte Notaris Sunarto, SH tanggal 16 September 2004 No. 91. Kegiatan usaha penerbit dan percetakanPT. Widya Duta Grafika terus mengalami perkembangan dan diharapkan pada tahun-tahun mendatang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sehingga ikut berperan serta membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Adapun Visi dan Misi dari didirikannya perusahaan ini adalah : a. Visi

: meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa untuk menuju

masyarakat berkualitas. b. Misi

: meningkatkan citra perusahaan sebagai penerbit dan percetakan

yang mengemban nilai-nilai profesionalisme dengan semboyan : “Bersama mencapai tujuan dan kerja sama yang saling menguntungkan merupakan landasan utama di dalam mewujudkan pendidikan bangsa yang lebih kokoh”. Penerbit dan percetakan PT. Widya Duta Grafika merupakan perusahaan swasta, modal kerja yang dipakai adalah modal sendiri yang berupa persediaan uang tunai dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan. Susunan Pengurus : a. Dewan Komisaris

: Bambang Kuswardono

b. Direktur Utama

: Prathita Widyasakta, S.E.

c. Wakil Direktur Utama

: Karunya Budhyawan, S.E.

d. Direktur

: Yulianto, S.E., Akt., M.M.

2. Letak Perusahaan Pada mulanya perusahaan beralamat di Kebonan Rt. 03 Rw. 01 No. 6, belakang Sriwedari Surakarta. Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang ditandai dedngan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang ditampung dan meningkatnya jumlah produksi, maka sejak tanggal 17 Mei 1989 hingga sekarang, penerbit dan percetakan PT. Widya Duta Grafika berlokasi di Jalan Honggowongso No. 139 Surakarta.

commit to user



Kantor pusat penerbit dan percetakan PT. Widya Duta Grafika, berdiri di atas tanah seluas 1.875 m2 dan berupa gedung dengan luas bangunan 1.000 m2. Alasan pemilihan lokasi perusahaan berada di tengah kota Surakarta, antara lain : a. Banyaknya tenaga kerja yang tersedia, karena letak perusahaan di tengah kota. b. Pemasaran mudah, karena dapat dijangkau oleh konsumen. c. Memudahkan kebutuhan transportasi, karena letak perusahaan di tengah kota. d. Mudah dijangkau oleh para pemasok bahan dasar sehingga hal ini akan memudahkan penyediaan bahan dasar serta dapat menghemat biaya transportasi. e. Dekat dengan mitra usaha seperti Bank, jasa pengiriman paket dan Kantor Pos. 3. Perijinan dan Legalitas Dalam menjalankan operasinya dalam bidang penerbitan dan percetakan, PT. Widya Duta Grafika memiliki dasar legalitas dan perijinan sebagai berikut : a. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Nomor : 517/1672/Rub/PB/XII/2009. b. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 5 Januari 2008 dengan Nomor : 530/0002/IB/I/2008. c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta pada tanggal 17 Desember 2009 dengan Nomor : 11.16.1.52..01085. d. Nomor Pokok Wajib Pajak dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surakarta, Departemen Keuangan RI Nomor : 01.0132.356.5-526.000.

commit to user



commit to user



4. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dalam suatu perusahaan adalah sistem kegiatan terintegrasi dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dibawah satu kepemimpinan, dimana di dalamnya ada hubungan structural antara atasan dan bawahan. Sistem organisasi dalam sebuah organisasi itu sangatlah penting dalam mendukung jalannya kegiatan perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Hal ini akan mempermudah atau mempercepat pengawasan kepemimpinan dalam menjalankan kegiatannya. Di Samping itu akan membatasi wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit yang ada. Bentuk struktural organisasi perusahaan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan. Dengan demikian perkembangan perusahaan diikuti pula dengan penyempurnaan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tugas dan wewenang masing-masing jabatan dalam perusahaan : a. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris : 1) Dewan komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 3) Apabila semua anggota Direksi diberhentikan sementara, dan perseroan seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

commit to user



4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. b. Tugas dan wewenang Direksi : 1) Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat perseroan dedngan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank). 2) Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. 2) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan. 3) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan. c. Tugas dan wewenang Manager Personalia dan Umum : 1) Bertanggung jawab pada masalah kepegawaian dan keamanan, kebersihan dan suasana nyaman di lingkungan perusahaan. 2) Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak di luar perusahaan (instansi pemerintah, warga sekitar, dan perusahaan lain). 3) Mengusulkan penambahan atau mengurangi pegawai. 4) Melakukan tes dan menyeleksi pengangkatan pegawai. 5) Membuat catatan prestasi pegawai meliputi kedisiplinan, kecakapan, dan penampilannya. 6) Menyiapkan daftar gaji dan upah dan pembagian kepada yang berhak. 7) Mengirim barang sesuai dengan order pengiriman barang.

commit to user



8) Mengkoordinir pemakaian dan perawatan kendaraan dan sopir secara efektif dan efisien. 9) Mengawasi dan bertanggung jawab atas pemakaian kendaraan. 10) Menjaga kendaraan dalam kondisi siap pakai. 11) Memperbaiki kendaraan yang rusak dengan cepat, tuntas dan murah. 12) Mengurangi resiko atas kehilangan / atau kecelakaan dengan mengurus surat kendaraan, perlengkapan dan asuransi secara benar. 13) Meminimalkan keluhan dan hambatan yang berhubungan dengan transportasi. 14) Memeriksa tugas harian anggota satpam. 15) Memeriksa peralatan keamanan dan keselamatan kerja ( 1 bulan, 3 bulanan dan 6 bulanan). 16) Memeriksa, mengatur dan memelihara semua kendaraan dinas perusahaan. 17) Memelihara kebersihan, kerapihan dan keindahan ruang kerja dan lingkungan kantor. 18) Melakukan perbaikan kerusakan gedung dan inventaris / fixed asset. 19) Mengelola surat / barang dinas / barang milik perusahaan ( menerima, mengirim

dan

mendistribusikannya

serta

mengarsipkannya

/

menyimpan ). 20) Memelihara, mengajukan permintaan pembelian dan melayani permintaan dari bagian lain untuk persediaan barang cetak dan alat tulis. 21) Memonitor vendor pengadaan barang cetak dan alat tulis. 22) Memelihara, memonitor dan mengajukan permintaan pembelian inventaris / fixed asset. 23) Memonitor kualitas kerja vendor pemeliharaan alat-alat kantor, inventaris / fixed asset.

commit to user



d. Tugas dan wewenang Manager Persediaan dan Keuangan : 1) Melakukan pengawasan secara cermat atas pengelolaan dana dan pengeluaran dana, anggaran, perpajakan dan tata cara pencatatan pembukuan. 2) Menjaga keuanagan perusahaan dari ancaman / persoalan yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan. 3) Memberikan solusi keuangan perusahaan dengan tepat dan tanggap. 4) Mengkoordinir penyusunan anggaran keuanagan secara efektif dan tepat waktu berdasarkandata yang tepat dan akurat. 5) Mengkoordinir pelaporan keuangan perusahaan yang actual, benar dan tepat waktu. 6) Mengelola dan menyediakan data-data informasi keuangan serta non keuangan yang relevan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 7) Merencanakan anggaran pendapatan dan biaya bersama deengan Kepala Bidang Pembelian, Penjualan dan Produksi serta Bagian Umum. 8) Mengatur arus kas dan posisi likuiditas perusahaan. 9) Menyetujui pengeluaran uang sesuai bukti pembayaran yang sah. 10) Bertanggung jawab atas proses akuntansi dan pelaporannya. 11) Menyusun laporan keuangan baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. 12) Melaporkan aktivitas keuangan secara periodik kepada Direktur Keuangan dan Umum. 13) Mengecek kebenaran, kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran kas (bank) serta data pendukungnya dengan cermat dan teliti. 14) Melakukan pembayaran tepat pada waktunya. 15) Mencatat semua transaksi dengan akurat (valid). 16) Mengevaluasi dan memberikan informasi kepada Kepala Bagian Akuntansi mengenai posisi kas setiap hari.

commit to user



17) Melakukan rekonsiliasi antara laporan kas harian dengan kas yang ada melalui kas opname. 18) Menganalisa dan mencocokan bank statement deengan pembukuan. 19) Melaporkan secara dini kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. 20) Menyimpan buku cek/giro dan mengatur pembayaran utang pada saat jatuh tempo. 21) Menerima cek / giro atau uang tunai. 22) Menyerahkan seluruh penerimaan uang kepada Kepala Bagian Keuangan untuk segera disetor ke bank. 23) Menyimpan dan mempertanggung jawabkan sisa uang yang ada di Perusahaan. 24) Menyimpan dana kas kecil. 25) Mempertanggung jawabkan penggunaan dana kas kecil. 26) Mencatat seluruh transaksi yang terjadi di Perusahaan. 27) Melakukan rekonsiliasi buku bank dengan saldo rekening koran bank. 28) Secara insidentil mencocokan sisa persediaan barang menurut kartu persediaan dengan kondisi fisik yang ada di gudang ( dilakukan bersama-sama Bagian Gudang ). 29) Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan maupun laporan manajemen lainnya. 30) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua bukti transaksi yang terkait dengan pelaporan keuangan yang mencerminkan aktivitas perusahaan. 31) Membantu Direktur Operasional dalam menyusun anggaran pembelian barang bersama-sama dengan Direktur Keuangan. 32) Bertanggung jawab atas tersedianya bahan baku, bahan pembantu dan barang jadi dalam jumlah yang cukup. 33) Berhak menunjuk pemasok barang (supplier). 34) Menganalisa data pemasok barang (supplier) atas kualitas dan harga yang ditawarkan.

commit to user



35) Bertanggung

jawab

atas

keamanan

lingkungan

gudang

dari

kemungkinan hilang, rusak atau gangguan lain. 36) Mengatur, mengawasi dan menentukan tempat penyimpanan barang (layout gudang). 37) Menentukan jumlah maksimum dan minimum setiap jenis barang yang ada di gudang (stock opname). 38) Mencatat dan mengawasi masuk dan keluarnya barang di gudang secara rutin. 39) Secara insidentil melakukan penghitungan secara fisik atas sisa barang yang ada di gudang (temporary). 40) Mengikuti mutasi persediaan, membuat laporan pemasukan barang, membuat laporan pengeluaran barang. 41) Membuat laporan rekap persediaan yang up to date setiap saat (harian, mingguan, maupun bulanan) untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. e. Tugas dan wewenang Manager Pemasaran : 1) Merumuskan sasaran-sasaran (target) pemasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang guna memperoleh pangsa pasar yang lebih luas. 2) Menyusun anggaran (budget) penjualan selama satu periode (business plain). 3) Mempromosikan produk utama (LKS) dan mengawasi pemenuhan pesanan yang diterima. 4) Melakukan konfirmasi ke Direktur Operasional atas jumlah sisa piutang yang ada. 5) Melakukan evaluasi terhadap pelanggan dalam hubungannya dengan penetapan harga dan pemberian diskon, sistem pembayaran serta kompensasi yang diberikan selama tidak merugikan perusahaan. 6) Menentukan waktu pengiriman barang sesuai jadwal yang disepakati. 7) Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan relasi.

commit to user



8) Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kinerja administrasi penjualan maupun pos-pos perwakilan di seluruh Indonesia. 9) Melakukan penagihan secara kontinyu terhadap piutang yang terdapat di pos-pos perwakilan di seluruh Indonesia. f. Tugas dan wewenang Manager Produksi : 1) Membuat penjadwalan produksi dan pemanfaatan mesian yang ada secara terarah dan terencana. 2) Menjalankan operasi produksi sesuai dengan informasi permintaan produksi dari Bagian Marketing atas persetujuan Direktur Operasional. 3) Mencatat dan mengadministrasikan semua aktivitas produksi yang disesuaikan dedengan informasi kemampuan pasar yang diserap dan bersumber dari Bagian Marketing. 4) Mengendalikan jalannya operasi produksi dalam kaitannya dengan menjaga kualitas / mutu produk yang dihasilkan. 5) Menjaga harta milik perusahaan berupa alat-alat produksi produksi dan melakukan pemeliharaan secara teratur. 6) Membuat laporan rutin dan periodik berdasarkan proses produksi sehingga dapat diketahui biaya aktual produksi, harga pokok penjualan dan biaya overhead yang disampaikan kepada Bagian Akuntansi. 7) Melakukan kontrol atas bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi sesuai kualitas yang disyaratkan untuk menjamin keamanan dan kualitas barang sampai tujuan. 8) Melakukan program Total Quality Control (TQC) yang efisien dan efektif sehingga tidak menganggu kelancaran proses produksi. 9) Mendeteksi secara dini bahan-bahan cacat atau rusak yang terjadi sebelum dilanjutkan ke proses selanjutnya. 10) Menjamin bahwa produksi yang dihasilkan (barang jadi yang baik) sesuai dengan standar yang diinginkan.

commit to user



B. Pengaturan dan Prosedur Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT. Widya Duta Grafika Surakarta. 1. Pengaturan Prosedur Jamsostek di PT. Widya Duta Grafika Surakarta. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dengan adanya suatu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha maka akan timbul suatu hubungan kerja. Para pihak yang saling terkait tersebut harus mematuhi dan melaksanakan dengan baik apa yang tertera di dalam perjanjian kerja tersebut, salah satunya adalah perlindungan terhadap pekerja yaitu dengan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Program Jamsostek PT. Widya duta Grafika Surakarta, selain diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsosotek, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek juga diatur di dalam Peraturan Perusahaan PT. Widya duta Grafika Surakarta, pada BAB VII tentang Kesejahteraan Karyawan, Pasal 22 tentang Perawatan dan Pengobatan dan Pasal 23 tentang Jamsostek. Isi dari Pasal 22 (Peraturan Perusahaan) adalah sebagai berikut : a. Untuk memelihara kesehatan para pekerja, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan yang ditentukan oleh perusahaan dalam bentuk PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan pelayanan obat untuk sakit ringan. b. Untuk memelihara kesehatan para pekerja, perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan yang ditentukan oleh perusahaan atau penggantian biaya

pengobatan

yang

ditetapkan

perusahaan,

apabila

yang

bersangkutan sakit di perusahaan bukan karena sakit bawaan atau sakit kecelakaan kerja. Pembahasan : Karena PT. Widaya Duta Grafika Surakarta menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya, maka perusahaan telah menyediakan pengobatan dalam bentuk PPPK (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan pelayanan obat untuk sakit ringan, dan atau

commit to user



penggantian biaya pengobatan yang ditetapkan perusahaan untuk tenaga kerja yang sakit di perusahaan dan bukan disebabkan karena sakit bawaan atau sakit kecelakaan kerja. Isi dari Pasal 23 (Peraturan Perusahaan) adalah sebagai berikut : a. Dalam rangka meningkatkan perlindungan, semua karyawan diikutkan dalam program Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero). b. Dasar hukum program Jamsostek adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992. c. Program Jamsostek yang diikutkan meliputi : 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 2) Jaminan Kematian (JK). 3) Jaminan Hari Tua (JHT). d. Apabila pekerja mendapatkan kecelakaan sesuai dengan yang dimaksud dengan Undang-Undang Jamsostek, maka perusahaan memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui program PT. Jamsostek. e. Ganti kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas berupa : 1) Biaya pengangkutan pekerja dari tempat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit. 2) Biaya perawatan atau pengobatan. 3) Biaya penguburan. 4) Tunjangan kecelakaan. Pembahasan : Dalam rangka meningkatkan perlindungan, semua karyawan PT. Widya Duta Grafika Surakarta diikutkan dalam program Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero). Program Jamsostek yang diikutkan meliputi :

commit to user



1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 2) Jaminan Kematian (JK). 3) Jaminan Hari Tua (JHT). Sedangkan program pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerjanya, PT. Widya Duta Grafika telah menyelenggarakan sendiri namun belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek yang menyebutkan bahwa pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Karena yang ditanggung dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan di PT. Widya Duta Grafika Surakarta hanya para pekerja, sedangkan untuk keluarga jaminan pemeliharaan kesehatan tidak ditanggung perusahaan (Pasal 22 dan Pasal 23

Peraturan

Perusahaan),

maka

manfaat

yang

didapat

dari

penyelenggaraan program pemeliharan kesehatan secara mandiri oleh perusahaan tersebut tidak lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, maka sebenarnya perusahaan wajib ikut dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, agar sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Perusahaan memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan melalui program PT. Jamsostek. Ganti kerugian yang dimaksud berupa : 1) Biaya pengangkutan pekerja dari tempat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit. 2) Biaya perawatan atau pengobatan. 3) Biaya penguburan.

commit to user



4) Tunjangan kecelakaan. 2. Prosedur Pendaftaran Peserta. Setiap pekerja yang telah selesai masa percobaan atau pelatihan, maka pekerja tersebut akan memperoleh haknya, salah satu hak dari pekerja adalah diikut sertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal pendaftaran peserta program jamsostek, prosedur yang harus dilakukan perusahaan adalah : a. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek : 1, 1a, 1b dan 1c kepada PT Jamsostek. Formulir Jamsostek 1 mengenai Pendaftaran Perusahaan, memuat antara lain nama Perusahaan, bentuk Badan Hukum, jenis usaha utama, jumlah tenaga kerja, jumlah upah, program yang diikuti dan sebagainya. Formulir Jamsostek 1a untuk pendaftaran tenaga kerja. Formulir Jamsostek 1b untuk pendaftaran susunan keluarga. Formulir Jamsostek 1c untuk daftar tenaga kerja yang keluar. Setelah formulir-formulir itu diisi oleh perusahaan dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pimpinan perusahaan kemudian diserahkan pada PT Jamsostek. Kepesertaan dimulai sejak tanggal 1 (satu) pada bulan sebagaimana dinyatakan pada formulir Jamsostek 1 dan iuran telah dibayar secara lunas. b. PT

Jamsostek

(Persero)

menerbitkan

Sertifikat

Kepesertaan

Perusahaan, Kartu Peserta dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran dibayar lunas. c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari perusahaan wajib melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) bila terjadi perubahan sebagai berikut : 1) Penambahan tenaga kerja dan identitas tenaga kerja dan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a. 2) Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1b.

commit to user



C. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta 1. Syarat dan Jumlah Peserta yang Diikutsertakan Dalam Program Jamsostek. Sebagai syarat pekerja yang diikutkan program jamsostek adalah mereka yang telah lulus dalam masa percobaan atau masa training, jumlah yang diikutkan program jamsostek saat ini sejumlah 92 orang, kecuali mereka yang sedang dalam masa percobaan. Pekerja tetap adalah pekerja yang diberikan upah tetap setiap bulannya, tidak tergantung dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan. Pekerja staf adalah karyawan yang diberikan upah tetap setiap bulannya, yang tugasnya mengatur dan mengawasi pekerja borongan dan pekerja harian baik dalam kegiatan produksi maupun kedisiplinannya. Bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek yang menetapkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program Jamsostek. PT Widya Duta Grafika Surakarta sudah mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program Jamsostek sedangkan untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sudah diselenggarakan sendiri, namun belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, karena yang ditanggung hanya para pekerja, untuk keluarga pekerja tidak

ditanggung oleh perusahaan. Sehingga hal ini

belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek terutama Pasal 2 ayat (4) tentang Persyaratan Kepesertaan. 2. Pembayaran Iuran Besarnya iuran program Jamsostek di PT. Widya Duta Grafika Surakarta adalah sebagai berikut:

commit to user



5) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang rincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha, adalah sebagai berikut : Kelompok I

: 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;

Kelompok II

: 0,54 % (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;

Kelompok III

: 0, 89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;

Kelompok IV

: 1,27 % (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan;

Kelompok V

: 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan;

PT. Widya Duta Grafika Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan dan percetakan sehingga masuk dalam golongan kelompok III dengan pembayaran premi sebesar 0, 89 % (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan. 6) Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari upah sebulan, sebesar 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh Pengusaha dan 2% (dua persen) ditanggung oleh tenaga kerja; 7) Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan; Dasar perhitungan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbedaan besarnya iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga dimaksudkan agar ada keseimbangan antara kewajiban pengusaha dan pelayanan yang diberikan kepada tenaga kerja itu sendiri.

commit to user



Dalam hal pembayaran iuran peserta program Jamsostek, prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah : a. Iuran lanjutan wajib dibayar perusahaan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan melampirkan : 1) Formulir Jamsostek 2 bila tidak terjadi perubahan upah dan jumlah tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK. 2) Formulir Jamsostek 2 dan Formulir Jamsostek 2a serta Formulir Jamsostek pendukung lainnya bila terjadi perubahan upah, tenaga kerja maupun tertanggung peserta JPK. b. PT Jamsostek (Persero) wajib memberitahukan atau mengingatkan perusahaan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah : 1) Batas akhir pembayaran iuran bagi perusahaan belum memenuhi kewajibannya. 2) Perusahaan membayar iuran, tetapi terdapat kekurangan atau kelebihan iuran. c. Pengusaha wajib menyelesaikan kekurangan atau kelebihan iuran dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari PT Jamsostek

(Persero),

selambat-lambatnya

bersamaan

dengan

pembayaran iuran bulan berikutnya. d. Pengusaha wajib membayar iuran setiap bulan secara berurutan, apabila tidak berurutan PT Jamsostek (Persero) dapat memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran pada bulan berikutnya untuk melunasi iuran yang belum dibayarkan atau kekurangan iuran bulan sebelumnya. e. Iuran Jaminan Hari Tua dan hasil pengembangannya baru dapat dirinci dan dihitung serta dimasukkan dalam akun individu masing-masing peserta setelah iuran yang dibayarkan jumlahnya/ besarnya sama dengan rincian iuran tenaga kerja (Formulir Jamsostek 2a). f. Iuran dan atau kekurangan iuran yang belum dibayarkan oleh perusahaan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan piutang PT Jamsostek (Persero) kepada perusahaan yang bersangkutan.

commit to user



Dalam hal pengusaha menunggak iuran 1 (satu) bulan maka : a. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja. b. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja. c. Badan Penyelenggara akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pengusaha membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya. d. Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tidak boleh melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan. e. Badan

Penyelenggara

wajib

membayar

penggantian

jaminan

sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap. D. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Program Jamsostek Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluarga dan berkewajiban menanggung keluarganya. Oleh karenanya, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya bagi tenaga kerja sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, yang harus tetap terpelihara termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko – resiko sosial antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia, dan hari tua. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan sosial tenaga kerja, yaitu jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur.

commit to user



Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 2 ayat (3) menetapkan bahwa : Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PT. Widya Duta Grafika Surakarta sebagai salah satu perusahaan swasta yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dimana mempunyai pekerja sejumlah 102 telah ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, namun dalam pelaksanaan program tersebut masih ada beberapa hambatan yang dialami oleh perusahaan dan pekerja sebagai peserta jamsostek. Menurut klarifikasi data yang penulis peroleh dari Ibu Ike Dhanik ( Manager Persediaan dan Keuangan PT. Widya Duta Grafika Surakarta yang menangani program Jamsostek di perusahaan ) hambatan-hambatan tersebut antara lain : 1. Sebagian

pekerja

kurang

mengerti

akan

hak-haknya

sehingga

menimbulkan keterlambatan administrasi. 2. Transportasi dari tempat kecelakaan kerja ke rumah sakit, selama ini hanya menggunakan kendaraan yang seadanya dan kurang selalu siap ditempat setiap saat, yang memungkinkan tambah parahnya korban kecelakaan.

Kecelakaan

kerja

yang

tidak

dapat

diduga,

tidak

memungkinkan untuk menyediakan transportasi yang layak atau sesuai sehingga ketika kecelakaan kerja terjadi, transportasi yang digunakan selama ini hanya menggunakan kendaraan yang seadanya yang berada di lokasi kejadian.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Dengan mengkaji bab kesatu sampai bab ketiga dan berpijak pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan : 1. Pengaturan dan prosedur Jaminan Sosial Tenaga Kerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek beserta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, PT Widya Duta Grafika Surakarta juga mengaturnya di dalam Peraturan Perusahaan PT. Widya duta Grafika Surakarta, yaitu pada BAB VII tentang Kesejahteraan Karyawan, Pasal 22 tentang Perawatan dan Pengobatan dan Pasal 23 tentang Jamsostek. Dalam hal pendaftaran peserta program jamsostek, prosedur yang harus dilakukan perusahaan adalah : d. Pengusaha mengisi dan menyampaikan formulir Jamsostek : 1, 1a, 1b dan 1c kepada PT Jamsostek. Formulir Jamsostek 1 mengenai Pendaftaran Perusahaan, memuat antara lain nama Perusahaan, bentuk Badan Hukum, jenis usaha utama, jumlah tenaga kerja, jumlah upah, program yang diikuti dan sebagainya. Formulir Jamsostek 1a untuk pendaftaran tenaga kerja. Formulir Jamsostek 1b untuk pendaftaran susunan keluarga. Formulir Jamsostek 1c untuk daftar tenaga kerja yang keluar. Setelah formulirformulir itu diisi oleh perusahaan dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pimpinan

perusahaan

kemudian

diserahkan

pada

PT

Jamsostek.

Kepesertaan dimulai sejak tanggal 1 (satu) pada bulan sebagaimana dinyatakan pada formulir Jamsostek 1 dan iuran telah dibayar secara lunas. e. PT Jamsostek (Persero) menerbitkan Sertifikat Kepesertaan Perusahaan, Kartu Peserta dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran dibayar lunas. f. Dalam waktu 7 (tujuh) hari perusahaan wajib melaporkan kepada PT Jamsostek (Persero) bila terjadi perubahan sebagai berikut :

commit to user 59



1) Penambahan tenaga kerja dan identitas tenaga kerja dan susunan keluarga tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1a. 2) Pengurangan tenaga kerja dengan mengisi formulir Jamsostek 1b. 2. PT Widya Duta Grafika Surakarta telah melaksanakan Program Jamsostek yang terdiri dari : a) Jaminan Kecelakaan Kerja; b) Jaminan Kematian; c) Jaminan Hari Tua. Sedangkan program pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerjanya, PT. Widya Duta Grafika telah menyelenggarakan sendiri namun belum sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek yang menyebutkan bahwa pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, tidak wajib ikut dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara. Karena yang ditanggung

dalam program jaminan

pemeliharaan kesehatan di PT. Widya Duta Grafika Surakarta hanya para pekerja, sedangkan untuk keluarga jaminan pemeliharaan kesehatan tidak ditanggung perusahaan (Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Perusahaan), maka manfaat yang didapat dari penyelenggaraan program pemeliharan kesehatan secara mandiri oleh perusahaan tersebut tidak lebih baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Dasar menurut Peraturan Pemerintah ini, maka sebenarnya perusahaan wajib ikut dalam pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara, agar sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Jaminan yang diberikan PT Jamsostek dapat mengurangi beban penaggungan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan apabila terjadi suatu kecelakaan pada saat bekerja baik bagi korban maupun Pengusaha yang mempekerjakan korban tersebut. Jumlah jaminan juga telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

commit to user



3. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh pengusaha dan oleh pekerja adalah sebagian pekerja kurang mengerti akan hak-haknya sehingga menimbulkan keterlambatan administrasi , transportasi dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, selama ini hanya dengan menggunakan kendaraan yang seadanya dan kurang selalu siap ditempat setiap saat,yang memungkinkan tambah parahnya korban kecelakaan.

B. Saran-saran. Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka ada beberapa saran sederhana yang disampaikan penulis antara lain : 1. Agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik bagi peserta sebaiknya PT Widya Duta Grafika Surakarta secara rutin mengadakan pertemuan, guna mensosialisasikan / melakukan penyuluhan tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Komunikasi antara PT Jamsostek, PT Widya Duta Grafika Surakarta dan para pekerja agar semua pihak khususnya para pekerja mengetahui hak-haknya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga tidak terjadi adanya suatu keterlambatan administrasi. 2. Diberikannya suatu pelatihan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kepada seluruh pekerja di PT Widya Duta Grafika Surakarta agar bisa memperkecil jumlah kecelakaan kerja yang terjadi baik di dalam maupun di luar perusahaan ( kecelakaan lalu lintas ). 3. Agar dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik dan untuk lebih mensejahterakan para pekerja dan keluarganya sebaiknya PT. Widya Duta Grafika Surakarta juga mengikutkan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam paket program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diikuti oleh perusahaan.

commit to user


digilib.uns.ac.id

DAFTAR PUSTAKA Abdulkadir Muhammad. 2002. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Alexander Gerard Cozzaglio. 2006. “Federal Old-Age, Survivors, And Disability Insurance Benefits”. United States Journal Code : Title 42,402. LII / Legal Information Institute : Cornell University Law School.

Darwan Prinst. 2000. Hukum Ketenagakerjaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Didi Achdiyat. “Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dampaknya Terhadap Industri Perasuransian Nasional”. Jurnal Asuransi AAMAI, Tahun IX. No. 21-2005. Jakarta : Bidang Penelitian dan Pengembangan AAMAI.

Ibnu Suryadi. “Sistem Jaminan Sosial Tinjauan Substansi dan Implementasi”. Jurnal Asuransi AAMAI, Tahun IX. No. 21-2005. Jakarta : Bidang Penelitian dan Pengembangan AAMAI.

Johny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang : Bayu Media Publishing.

Lalu Husni. 2005. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Lili Rasyidi dan I. B. Wiyasa Putera. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya : Bina Ilmu.

Redaksi Sinar Grafika. 1992. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 3 Tahun 1992). Jakarta : Sinar Grafika. commit to user

62



Rooshida Merican Binti Abdul Rahim Merican. 2010. “Employees’ Rights under the Malaysian Social Security Organisation”. Journal of Politics and Law. Vol. 3, No. 1, March 2010. Faculty of Law : Universiti Kebangsaan Malaysia

Sastrio Arismunandar. Prospek dan Tantangan Terhadap Peran Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Melindungi dan Meneningkatkan Kesejahteraan Pekerja. http://www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2010, pukul 21.00 WIB.

Sendjun H. Manulang. 2001. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.

Thoga M. Sitorus. Jaminan Sosial dan Perkembangannya. http://www.kompas.com. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2010, pukul 21.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Zaeni Asyhadie. 2007. Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja). Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin; Agusfian Wahab; Lalu Husni dan Zaeni Asyhadie. 2008. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zulaini Wahab. 2001. Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.

commit to user

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PT WIDYA DUTA GRAFIKA SURAKARTA DALAM BIDANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. Penulisan Hukum

Recommend Documents