PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI HELIOS FITNESS CENTER PURWOKERTO

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI HELIOS FITNESS CENTER PURWOKERTO

SKRIPSI

Oleh RENDY DWINANDA EIA008017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI HELIOS FITNESS CENTER PURWOKERTO

SKRIPSI Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Oleh

RENDY DWINANDA EIA008017

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012

i

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI HELIOS FITNESS CENTER PURWOKERTO

Oleh: RENDY DWINANDA E1A008017 Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Diterima dan Disahkan Pada Tanggal :

Penguji I/ Pembimbing I

Desember 2012

Penguji II/ Pembimbing II

Hj. Rochani U. S, S.H., M.S. Suyadi, S.H., M.Hum. NIP. 19520603 198003 2 001

Penguji III

I Ketut K.N, S.H., M.Hum. 002

NIP. 19611010 198703 1 001 NIP.19610520 198703 1

Mengetahui, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Dekan,

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. NIP. 19640923 198901 1 001

ii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA

FITNESS

CENTER

DI

HELIOS

FITNESS

CENTER

PURWOKERTO Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Desember 2012

RENDY DWINANDA E1A008017

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, berkah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA FITNESS CENTER DI HELIOS FITNESS CENTER. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari, sesuai dengan kodrat manusia sebagai hamba ciptaan Allah SWT, skripsi ini belum merupakan sebuah karya yang sempurna. Sebab sebagai seorang manusia yang masih jauh dari kesempurnaan senantiasa berada dalam proses pembentukan diri untuk mencapai yang terbaik. Dalam posisi ini penulis tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan dengan berbagai pihak. Karenanya, kritik dan saran semua pihak merupakan masukan yang berharga bagi penulis, sehingga memberikan kontribusi yang amat besar dalam penyempurnaan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Secara tulus ikhlas penulis sampaikan ucapan terimakasih tersebut kepada : 1. Bapak

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jenderal Soedirman;. 2. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H., M.S., selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan waktu dan kesabarannya dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini;

iv

3. Bapak Suyadi, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing II yang berkenan membagi ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini; 4. Bapak I Ketut Karmi Nurjaya, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan demi kesempurnaan skripsi ini; 5. Bapak Djumadi, S.H.,S.U. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi arahan, bimbingan dan motivasi dalam studi. 6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang kenal dengan saya, terima kasih atas segala motivasi, informasi, data dan masukan selama pembuatan skripsi. Seluruh staf dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 7. Papa dan Mama tercinta, Kakakku Irfan Parama Riski yang sudah menjadi Sarjana Hukum dari UNSOED. Terimakasih atas segala perhatian, support dan kasih sayangnya. 8. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, khususnya angkatan 2008; 9. Segenap karyawan Helios Fitness yang telah membantu saya dalam bekerja, terima kasih atas kerja samanya. 10. Semua pihak yang turut membantu penyusunan skripsi ini.

Purwokerto, 10 Desember 2012

Penulis

v

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL……………………………………………………….i LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………….ii PERNYATAAN…………………………………………………………...iii KATA PENGANTAR…………………………………………………….iv ABSTRAK…………………………………………………………………ix ABSTRACT………………………………………………………………..x DAFTAR ISI………………………………………………………………vi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………1 B. Perumusan Masalah…………………………………………...7 C. Tujuan Penelitian……………………………………………...8 D. Kegunaan Penelitian………………………………………......8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA A. Perlindungan Hukum…………..……………………………...9 1. Pengertian Hukum………………………………………...9 2. Konsep Perlindungan Hukum…………………………....10 B. Hukum Perlindungan Konsumen…………………………….11 1. Perlindungan Konsumen………………………………....11 2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen…………….12 3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen………………..14 4. Tujuan Perlindungan Konsumen…………………………21 C. Konsumen……………………………………………………23 vi

1. Pengertian Konsumen & Pengaturannya………………...23 2. Hak & Kewajiban Konsumen…………………………...28 D. Pelaku Usaha………………………………………………...37 1. Pengertian Pelaku Usaha………………………………...37 2. Hak & Kewajiban Pelaku Usaha………………………...38 3. Larangan Bagi Pelaku Usaha……………………………41 E. Hukum Perjanjian…………………………………………....43 1. Pengertian Perjanjian…………………………………….43 2. Unsur Perjanjian……………………………………….....46 3. Asas-Asas Perjanjian……………………………………..47 4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian……………………........50 5. Jenis-Jenis Perjanjian………………………………….....54 6. Berakhirnya Perjanjian…………………………………...56 F. Fitness Center (Pusat Kebugaran)…………………………...57 1. Olahraga…………………………………………….........57 2. Manfaat Olahraga………………………………………..58 3. Jenis-Jenis Olahraga……………………………………...59 4. Sejarah Fitness……………………………………….......60 5. Pengertian Fitness Center………………………………..62 6. Fitness……………………………………………………64 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian…………………………………………...67 vii

B. Spesifikasi Penelitian………………………………………...67 C. Lokasi Penelitian…………………………………………….67 D. Jenis Data……………………………………………………67 E. Metode Pengumpulan Data…………………………………68 F. Metode Penyajian Data……………………………………..69 G. Metode Analisis Data……………………………………….69 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian…………………………………………......71 B. Pembahasan…………………………………………………89 BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan...........................................................................106 B. Saran ....................................................................................108

DAFTAR PUSTAKA

viii

ABSTRAKSI Kesehatan adalah modal yang sangat penting bagi kita semua dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Olahraga adalah salah satu cara dalam menjaga kesehatan. Salah satu olahraga yang saat ini digemari adalah fitness. Tentunya fitness haruslah dilakukan di fitness center (pusat kebugaran). Sudah banyak didirikan pusat-pusat kebugaran di kota Purwokerto ini. Namun, dalam kenyataanya di lapangan pusat-pusat kebugaran tersebut kuranglah memperhatikan pelayanan kepada konsumennya. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fitness center (pusat kebugaran) agar konsumen mendapatkan pelayanan jasa fitness center secara maksimal. Perlindungan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut merupaka payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang Perlindungan Konsumen. Peraturan perlindungan konsumen lainnya yang mengatur tentang jasa fitness center (pusat kebugaran) adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh pihak fitness center terhadap konsumen berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan spesifikasi penelitian secara deskripstif, dengan harapan dapat memperoleh informasi yang mendalam dari obyek yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Helios Fitness Center Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pihak Helios Fitness dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya telah secara maksimal. Pelayanan-pelayanan yang diberikan pihak Helios Fitness, bertujuan agar konsumen dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, pelaku usaha jasa fitness center telah memenuhi hak tersebut. Upaya penyelesaian sengketa antara pihak Helios Fitness dan pihak konsumen adalah melalui musyawarah, apabila tidak tercapai maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan. Pengaturan upaya penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kata kunci :

Perlindungan Hukum,Perlindungan Konsumen, Konsumen Fitness Center.

ix

ABSTRACT Health is a very important asset for all of us to do all daily activities. Sports is one way in maintaining health. One sport that is currently popular is the fitness. Obviously fitness should be done in the fitness center (gym). Already many established fitness centers in the city this Purwokerto. However, the reality in the field fitness centers are kuranglah attention to service their customers. Based on this, the necessary legal protection of consumers of service fitness center (gym) so that consumers get the services to the maximum fitness center. Consumer protection has been regulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Act be an umbrella that integrate and strengthen law enforcement in the field of consumer protection. Other consumer protection regulations governing service fitness center (gym) is Law No. 3 of 2005 on National Sports System, Act No. 36 of 2009 on Health, and the Indonesian Government Regulation No. 16 of 2007 on the Implementation of Sport. The purpose of this study was to determine the protections provided by the fitness center to the consumer by the Consumer Protection Act. This study uses juridical normative specifications deskripstif research, hoping to obtain in-depth information of the object being studied. The research was conducted in Helios Fitness Center Purwokerto. Based on these results it can be seen that the Helios Fitness in providing services to their customers have the maximum. Services given the Helios Fitness, intended that consumers can obtain their rights as stipulated in Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. With regard to Article 4 of the Consumer Protection Act regarding the rights of consumers, business service fitness center meets these rights. Efforts dispute between the Helios Fitness and the consumer is to deliberation, if not achieved then the consumer can sue through the courts. Setting dispute resolution efforts aimed to provide legal protection to consumers. Keywords: Law Protection, Consumer Protection, Consumer Fitness Centre.

x

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGA TERCINTA

PAPA + MAMA & IRFAN PARAMA RIZKI

RENDY DWINANDA THANKS TO :

1.

Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonya skripsi ini dapat terselesaikan walaupun agak sedikit lebih lama dari waktu biasanya.

Alhamdulillah.......Selesai,

Finish,

The

End,

Rampung............................... 2. Papa Tercinta, Terima Kasih Pah, walaupun aku ga’ terlalu banyak omong tapi aku bisa buktiin kalo ak bisa nyelesaiin skripsi ini sambil kerja. Dan thanks buat kesabarannya dan juga dukungan materiil dan imateriilnya. 3. Mama Tercinta, Terima Kasih semuanya mah dan juga dah sabar buat nunggu aku garap skripsinya sambil kerja, aku bisa buktiin ko’ kalo aku bisa nyelesaiin ini. Dan ga perlu banyak omong dulu. 4. Kakak Tersayang, Terima Kasih buat semua dukungan dan konsultasi-konsultasi yang diberikan trus juga apa aja yang bisa ngebantu lah, makasi banyak. 5. Seluruh Keluarga Besar Papa dan Mama, Foto Copy Mulyo makasi semuanya...

6. Helios Fitness Purwokerto beserta seluruh karyawan yang ada di dalamnya (Pak Wibowo sebagai Bos nya Helios Fitness, Mba Tary sebagai Manajer, Mba Dwi sebagai Asisten Manajer, Mba Ari sebagai Resepsionis, Mba Vivi sebagai Resepsionis, Mas Giat sebagai Leader Instruktur, Mas Surya sebagai calon leader instruktur, Febri sebagai Leader Attendant, Surat sebagai Attendant, Sepri sebagai Attendant) Makasi aku bisa bergabung di dalamnya mencari sesuap nasi dan sebongkah emas,hahaha 7. Makasi buat temen-temen yang udah dateng ke seminarku, jam 8 pagi dah ngampus padahal dah ga pernah kuliah jam 7 pagi, ( Zein, Mudrik, Chandra, Bernadus, Deni YP, Aji Suharto, Faizin, Cristelia ), dan teman-teman yang ga bisa satu-satu aku sebutin, thanks banget buat bantuan semuanya. 8. Makasi buat temen-temen Helios Fitness yang udah dateng ke seminarku (Reza Aldila, Toni Ardila, Fahmi Aditya, Haris Apriadi). Thanks juga buat Rangga yang udah bantu nyiapin materi seminar n bantu aku bisa kerja di Helios Fitness. Trus juga saudara Nawir yg udah kasi ide bikin skripsi ini. Thanks a lot.

Semoga kompak selalu walaupun Helios dah ga ada,hoho…… 9. Team PLKH PIDANA, PERDATA, PTUN Dan semua akhirnya bisa dapet nilai A, walaupun dengan berbagai masalah yang ada. 10.Semua Team KKN TEMATIK PARIWISATA Kecamatan Somagede, terutama desa Piasa Kulon, yang cuma bertiga tapi tetep gelut bae, dan desa-desa lainnya, ga bakal terlupakan kenangan hidup 35 hari bareng disana dengan segala kegiatan yang ada, (yang ada cuma plesiran,hahaha) Dan akhirnya semua dapet nilai A. 11.Dan Terima Kasih buat temen-temen mahasiswa fakultas hukum Unsoed angkatan 2008 dan masih banyak lagi orangorang yang berjasa buat aku yang mungkin aku lupa sebutin.

Thanks All.

KEEP SPIRIT, KEEP HEALTHY, AND MORE STRONG [email protected]

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu anugrah yang paling berharga adalah memilki tubuh dan jiwa yang sehat. Kesehatan menjadi sangat penting manakala kesadaran akan kerugian dan hal-hal negatif karena sakit mulai dirasakan oleh penderita. Namun kesadaran untuk menjaga kesehatan hendaknya dimiliki oleh setiap orang. Kesehatan mempengaruhi segala aspek kehidupan, dengan adanya kesehatan seseorang akan dapat melaksanakan aktifitasnya dengan lebih maksimal, penampilanpun akan menjadi maksimal dibandingkan mereka yang sakit, jadi lengkaplah sudah alasan yang menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang mahal dan harus dijaga. Seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO : Sehat adalah “suatu keadaan sehat yang baik, baik fisik, mental maupun sosial”. (Tujuan dari WHO adalah tercapainya tingkat kesehatan yang paling tinggi oleh semua orang). Kebugaran fisik didefinisikan sebagai “kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan bertenaga dan penuh kesiagaan, tanpa kelelahan yang tidak semestinya dan dengan cukup energi, sehingga tetap dapat menikmati waktu terluang dan menanggulangi keadaan-keadaan mendadak yang tidak diperkirakan”.1

1

C.K. Giam & K.C. Teh, Ilmu Kedokteran Olahraga, Jakarta, Binarupa Aksara, 1992, hal. 8.

2

Kesadaran menjaga kesehatan, kebugaran dan penampilan saat ini menjadi hal yang sangat “diburu” oleh setiap orang. Dalam bebarapa lingkungan kerja saat inipun menuntut pelaku kerja untuk memiliki kebugaran, serta penampilan yang menarik, namun dengan tuntutan aktifitas yang ada bukanlah hal yang mudah untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan penampilan tersebut, yang ada saat ini justru pola makan, gaya hidup, tuntutan kerja, serta pola kegiatan seringkali bertolakbelakang dengan upaya menjaga kesehatan. Namun ada salah satu cara yang saat ini marak dilakukan untuk menjaga kesehatan yaitu dengan mendatangi serta melakukan aktiifitasaktifitas di pusat-pusat kebugaran, sesuai dengan instruksi yang benar. Adanya pusat kebugaran ( fitness center ) terbukti sangat membantu seseorang untuk mau berolahraga dan lebih menjaga penampilan, hal ini dikarenakan ketersediaan waktu yang ditawarkan oleh pusat-pusat kebugaran tersebut sangat membantu mereka yang tidak bisa berolahraga karena cuaca, keterbatasan waktu, serta kesadaran untuk berolahraga sendiri. Di fitness center tersebut para pekerja dapat berolahraga di malam hari, tidak selalu di pagi hari. Di fitness center pun menjadi lebih semangat berolahraga karena adanya instruktur dan banyak orang-orang yang beraktifitas sama di sana. Berbagai kelebihan jasa yang ditawarkan oleh fitness centre bukan terlepas dari cela. Beberapa permasalahan juga terjadi di sana, berbagai keluhan sering disampaikan oleh anggota ( member ) di fitness centre tersebut. Adanya rasa kurang nyaman karena alat-alat yang disediakan tidak memadahi,

3

kurang terawat, serta kurangnya kebersihan dari pusat kebugaran tersebut menjadi hal yang paling umum disampaikan oleh member yang merasa dirugikan. Member sebagai konsumen dari fitness centre juga tidak jarang mengalami cidera akibat dari peralatan fitness yang kurang terawat, akibat instruksi dari pelatih (instruktur) yang kurang benar ataupun akibat kurang adanya pengawasan dari instruktur. Sehingga member dalam berlatih salah dalam melakukan gerakan yang seharusnya dan mengakibatkan cidera misalnya terkilir bahkan hingga patah tulang. Selain permasalahan yang timbul seperti hal tersebut, masih ada lagi permasalahan yang terjadi di dalam fitness center seperti hilang dan rusaknya barang-barang yang dibawa oleh member ketika berlatih di fitness centre. Dari berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas timbul suatu pertanyaan, “apakah dari hal-hal yang merugikan pihak konsumen tersebut dalam hal ini member, pihak fitness centre akan bertanggung jawab sepenuhnya ?”. Karena dalam hal ini hubungan hukum antara pihak fitness center dan pihak member sebagai konsumen kurang begitu jelas terlihat adanya. Apakah pada awal ketika seseorang itu datang dan mendaftar sebagai member di fitness center untuk berlatih ada suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak atau tidak. Konsumen dan pelaku usaha adalah pihak yang saling membutuhkan karena pelaku usaha tanpa ada konsumen yang membeli barang dan/ atau jasanya tidak akan berkembang usahanya. Pelaku usaha harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya apabila ia menginginkan hak dari konsumen

4

dan konsumen juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), hak-hak konsumen yaitu : a. Hak

atas

kenyamanan,

keamanan,

dan

keselamatan

dalam

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diwajibkan. c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

5

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan dalam peraturan perundangundangan lainnya. Berbagai permasalahan yang timbul dari hubungan keperdataan yang terjadi antara pihak member dan pihak fitness center tersebut diatas, Penulis akan mencoba meneliti salah satu pusat kebugaran yang ada di kota Purwokerto yaitu Helios Fitness Center. Helios Fitness Center terletak di pusat kota di kompleks Ruko (Rumah dan Toko) Permata Hijau Purwokerto. Kebanyakan member disana adalah para pekerja dan mahasiswa. Beberapa keunggulan ditawarkan oleh Helios Fitness Center untuk memuaskan membernya, namun tidak jarang juga member menyampaikan keluhan-keluhan seperti yang telah dijelaskan di alinea sebelumnya. Adanya keluhan-keluhan dan kerugian-kerugian yang timbul akibat dari pelayanan Helios Fitness Center kepada membernya apakah akan sepenuhnya ditanggung oleh pihak Helios Fitness Center. Adanya keluhan oleh member sebagai konsumen hendaknya ditanggapi oleh Helios Fitness Centre sebagai pelaku usaha pemberi jasa dengan baik. Hal ini sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( UUPK ). Berbagai hak konsumen termuat di dalam Pasal 4 UUPK, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, serta hak untuk mendapatkan ganti kerugiaan apabila kenyamanan tersebut tidak diperoleh dengan baik, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf a dan huruf h UUPK.

6

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya, sehingga keamanan dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis).2 Hak untuk memperoleh keamanan penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir, bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.3 Adanya jaminan atas hak kenyamanan, keamanan, serta keselamatan juga disebutkan dalam Pasal 4 huruf h UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Abdulkadir Muhamad menjelaskan bahwa : ganti rugi itu terdiri dari 3 unsur (Pasal 1246 KUH Perdata) yaitu : 1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Cost). 2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damage). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita. 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Ganti kerugian harus dihitung berdasarkan nilai uang, bukan berupa barang. Undang-Undang memberikan batasan-batasan mengenai besarnya ganti kerugian yang tercantum dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.4 Hak-hak konsumen tentunya tidak terlepas juga dari kewajibannya sehingga tercipta suatu adanya keseimbangan diantara keduanya agar jika

2

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 57. 3 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (PT. Grasindo, Jakarta, 2000). hal. 22. 4 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 39.

7

terjadi permasalahan yang dijelaskan diatas tidak hanya pihak pelaku usaha saja yang disalahkan tetapi konsumen mungkin saja yang tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya. Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati. d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari berbagai permasalahan yang ada di fitness center penulis ingin mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak Helios Fitness Center kepada kerugian yang dialami oleh membernya.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fitness center di Helios Fitness Center Purwokerto ?

8

C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen pengguna jasa fitness akibat adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua pihak, sehingga terlihat hubungan hukum diantara kedua pihak. Selain itu juga terlihat tanggung jawab yang dilakukan pihak kedua dalam hal ini fitness center terhadap konsumen pengguna jasa fitness center apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen.

D. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu : 1. Kegunaan Teoretis Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen jasa fitness center (pusat kebugaran). 2. Kegunaan Praktis Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mereka yang akan menggunakan jasa fitness center (pusat kebugaran), khususnya pada Helios Fitness Center Purwokerto.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum 1. Pengertian Hukum Hukum tercipta karena adanya kepentingan individu-individu, dimana kepentingan individu-individu itu berbeda-beda dan beraneka. Hukum diciptakan agar tidak ada perbenturan antara individu-individu tersebut dalam usaha mereka untuk memperoleh kepentingan tersebut. Menurut Surojo Wignojodipuro : Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga kepentingan masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurit norma atau kaidah yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan untuk mengusahakan kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.5

Berdasarkan perlindungan

kutipan

kepentingan

di

atas,

manusia,

hukum agar

berfungsi

kepentingan

sebagai manusia

terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakkan hukum mengenal 5

Surojo Wignojodipuro, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1974, hal. 11.

10

tiga unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakkan hukum hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan, bahwa dalam penegakkan atau pelaksanaan hukum keadilan harus diperhatikan. 2. Konsep Perlindungan Hukum Kata perlindungan berasal dari kata dasar lindung. Perlindungan berarti cara, proses, atau perbuatan melindungi.6 Sedangkan kata hukum berarti 1) peraturan/adat yang dianggap mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah/penguasa atau otoriter. 2) undang-undang, peraturan dan sebagainya, otoritas untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. 3) patokan (kaidah/ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu. 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim ( di pengadilan), vonis.7 Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturanperaturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkup masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib; pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat suatu tindakan.8 Berdasar pengertian perlindungan dan hukum, dapat diambil suatu pemikiran, bahwa perlindungan hukum itu mempunyai konsep terlaksananya fungsi-fungsi aturan-aturan yang sengaja dibuat oleh penguasa, yang bersifat memaksa yang tujuannya untuk 6

Kamus Besar Bahasa Indonesia ,edisi kedua ( Jakarta, Balai Pustaka ), hal. 595. Ibid, hal. 369 8 J.T.S. Simorangkir, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo, Kamus Hukum, (Sinar Grafika ;Jakarta, 2000), hal. 66. 7

11

melindungi adanya perbenturan kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.9 Atau dengan kata lain perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menjamin penegakkan atau pelaksanan kaidahkaidah dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum untuk mengatur dan menjaga keharmonisan masyarakat agar kepentingannya terlindungi. B. Hukum Perlindungan Konsumen 1. Perlindungan Konsumen Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kekdudukan yang “aman”.10 Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.11 Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 9

Iswanto, Pengantar Ilmu Hukum (Purwokerto ; UNSOED, 2005 ), hal. 63. Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran, Bandung, Nusa Media,2008, hal. 18 11 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 9. 10

12

memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa pembentuk undang-undang mengartikan secara luas mengenai perlindungan konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.12 2. Asas-Asas hukum Perlindungan Konsumen Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang tersirat dalam peraturan perundangundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.13 UUPK ini diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dengan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK, yaitu : 1. Asas Manfaat Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus 12

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 1. 13 Suyadi, Buku Ajar : Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Purwokerto: FH Unsoed, 2007, hal. 1.

13

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas Keadilan Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam materiil dan spiritual. 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen manaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara manjamin kepastian hukum. Kelima asas di atas yang disebutkan dalam pasal 2 UUPK tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

14

a. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen; b. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan; c. Asas Kepastian Hukum14 Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas efisiensi. Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan, bahwa “Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”15 3. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bukanlah satu-satunya pengaturan tentang perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen juga terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekalipun peraturan perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku 14 15

Ahmadi miru & Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 26. Ibid, hal. 33.

15

sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” A.Z Nasution memberikan penjelasan bahwa : Hukum perlindungan merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan /atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.16

Hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen, ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Mengenai hal ini, Shidarta berpendapat sama. Menurut Shidarta bahwa istilah “hukum Konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering didengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” itu identik. Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang yang sangat sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

16

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 11.

16

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi konsumen.17

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukanlah awal dan akhir dari hukum yang mengatur perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen. Beberapa

peraturan

yang

juga

dijadikan

sumber

hukum

perlindungan konsumen diantaranya sebagai berikut : 1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea IV yang berbunyi “...kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia...” menyiratkan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen medapatkan landasan hukumnya. Kata “melindungi” menurut Az. Nasution mengandung asas (hukum) pada segenap bangsa tersebut. Perlindungan terhadap segenap bangsa mengandung makna bahwa perlindungan hukum tersebut diberikan kepada segenap bangsa, baik laki-laki maupun 17

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT Grasindo, 2000, hal. 9.

17

perempuan, baik kaya maupum miskin, baik orang desa atau orang kota, baik tua maupaun muda, baik orang asli maupun keturunan seta perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, artinya penghidupan yang layak merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan hak bagi setiap orang atau hak rakyat secara menyeluruh. Pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undangundang.” Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa, Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal ini juga memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun Negara yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan prikemanusiaan. Berbagai hak yang dimiliki konsumen telah masuk dalam kedua Pasal tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa UUD 1945 merupakan suatu sumber hukum bagi perlindungan konsumen karena hak konsumen terdapat didalamnya.

18

Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah UUD 1945 melindungi segenap bangsa, dalam hal ini khususnya melindungi kepentingan konsumen, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menciptakan berbagai Ketetapan MPR, khususnya sejak tahun 1978 dengan Ketetapan MPR terakhir tahun 1993 ( TAP MPR) makin jelas kehendak rakyat akan adanya perlindungan konsumen, sekalipun dengan kualifikasi yang berbeda-beda, pada masing-masing ketetapan.18 Dalam TAP MPR tahun 1993 ini terdapat suatu hal yang menarik, dimana ada keselarasan dan kaitan antara produsen dan konsumen. Susunan kalimat yang menandakan hal itu adalah : “...meningkatnya pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen...” Kalimat di atas menunjukan dengan jelas adanya arahan kekhususan kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Buku III tentang Perikatan antara lain: a)

Pasal 1238 KUHPerdata, berbunyi: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Pasal ini menentukan tentang waktu yang dinyatakan debitur lalai, yaitu jika hingga lewatnya waktu yang ditetapkan,

18

Az. Nasution, hukum perlindungsn konsumen : Suatu pengantar, (Jakarta, Diadit media 2002), hal. 32.

19

debitur belum melaksanakan perikatan atau prestasi yang telah ditentukan. b)

Pasal 1267 KUHPerdata, berbunyi: “Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal tersebut masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.” Pasal ini memberikan pilihan kepada debitur untuk menunjuk

pihak debitur karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur, bahwa kepada kreditur dapat memilih tuntutan sebagai berikut: a. pemenuhan perjanjian; b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi; c. pembatalan perjanjian; d. pembatalan disertai ganti rugi.19 c)

Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pasal ini mengatur tentang ganti rugi yang diakibatkan perbuatan melawan hukum, maka Pasal ini juga dapat digunakan

19

R.Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 53

20

untuk melindungi hak konsumen, apabila seseorang dalam hal ini konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha. d)

Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi: Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu: a. ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. b. ada kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian. c. ada suatu hal tertentu. d. ada suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut menjadi bukti adanya hubungan atau transaksi

antara konsumen dan produsen sebagai

dasar

pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka. Jikan syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi maka akibatnya adalah dapat dibatalkan dan apabila syarat 3 dan 4 tidak tepenuhi maka akibatnya batal demi hukum. 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Buku III tentang Pelanggaran antara lain Pasal 204, 205, 393 KUHP. 4. Peraturan Perundang-Undangan lain Berbagai peraturan perundangan lain, diantaranya :

21

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tetntang Pangan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 11. Serta berbagai peraturan lain yang termasuk dalam ranah hukum publik, seperti hukum acara, hukum administrasi, hukum internasional, dll. 4. Tujuan Perlindungan Konsumen Tujuan perlindungan konsumen adalah : 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

22

2. Mengangkat

harkat

dan

martabat

konsumen

dengan

cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan

pemberdayaan

konsumen

dalam

memilih,

menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan

kesadaran

pelaku

usaha

tentang

pentingnya

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Secara umum dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini akan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. Akan tetapi tidaklah mudah untuk mencapai ketiga tujuan hukum tersebut. Kesulitan memenuhi ketiga tujuan hukum ( umum ) sekaligus sebagaimana dikemukakan sebalumnya, menjadikan sejumlah tujuan khusus dalam huruf a sampai dengan f dari pasal 3 tersebut hanya dapat tercapai secara maksimal apabila didukumg oleh keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam Undang – undang ini, tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat. Unsur masyarakat sebagaimana dikemukakan

23

berhubungan dengan perseoalan kesadaran hukum dan ketaatan hukum, yang seterusnya menentukan efektifitas UUPK, sebagaimana dikemukakan oleh ahmad ali bahwa kesadaran hukum, ketaatan, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan.20

Tujuan UU Perlindungan Konsumen sebenarnya tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu pelaku usaha yang mempunyai itikad baik dan niat yang baik agar dalam berusaha tidak merugikan konsumen dan dapat bersaing dengan sehat.

C. Konsumen 1. Pengertian Konsumen dan Pengaturannya Istilah “konsumen” sebagai suatu konsep telah diperkenalkan sejak berpuluh – puluh tahun yang lalu, dan sampai saat ini sudah puluhan negara yang mempunyai undang-undang atau pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan sekaligus menyediakan sarana peradilannya. Istilah konsumen berasal dari bahasa inggris yaitu consumers yang secara harfiah arti kata costumers adalah “(lawan dari produsen)” yaitu setiap orang yang menggunakan barang, begitu juga kamus bahasa inggrisindonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

20

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 35.

24

Pengertian konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 1 butir 2 yang menjelaskan bahwa konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa

di dalam

kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk,

sedangkan

konsumen

antara

adalah

konsumen

yang

menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lain. Kalimat tidak untuk diperdagangkan dari rumusan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa konsumen yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir yang artinya tujuan pengguanaan barang atau jasa bukan untuk dijual kembali, sehingga mempunyai tujuan yang non-komersial, seperti untuk kepentingan pribadi atau rumah tangga. Adapun batasan mengenai konsumen akhir tersebut adalah : 1.Pemakai terakhir dari barang untuk keperluan sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjual belikan.

25

2.Pemakai barang atu jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri ayau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 3.Setiap orang atu keluarga yang mendapat barang untuk dipakai dan tidak untuk dipakai lagi.21 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat definisi tentang konsumen seperti yang termuat pada pasal 1 angka 5, yaitu konsumen adalah setiap pemakai dan/atau jasa, baik untuk keperluan diri sendiri maupun kepentingan orang lain. Istilah konsumen, selain dalam undang-undang di atas juga terdapat dalam berbagai hukum positif di Indonesia, seperti yang terdapat dalam ; 1. Undang-undang Barang Dalam undang-undang ini ditegaskan dalam penjelasannya bahwa rakyat ingin dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan lagi rakyat yang karena mutu barang kurang atau tidak baik, dibahayakan kesehatannya dan atau halhal merugikan lainnya. 2. Undang-undang Kesehatan Dalam undang-undang ini tidak digunakan istilah pemakai, pengguna, barang dan/atau pemafaat jasa kesehatan. Melainkan digunakan istilah

21

Az. Nasution, Op. Cit. hal. 71.

26

setiap orang atau juga dengan istilah masyarakat. Berbeda dengan yang terdapat dalam UU lalu lintas yang menggunakan istilah setiap pengguna jasa, yang dalam Pasal 1 butir 10 dapat diartikan sebagai setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang, maupun barang. 3. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( KUHPerdata) Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, antara lain, istilah “pembeli” yang terdapat dalam pasal 1460, 1513, dst. Jo. Pasal 1457. “penyewa” dalam Pasal 1550 dst. Jo pasal 1548. “penerima hibah” dalam pasal 1670 dst. Jo. Pasal 1666. “peminjam” dalam pasal 1744. Sedangkan dalam KUHD ditemukan istilah tertanggung yang terdapat dalam pasal 246, istilah penumpng yang terdapat dalam pasal 393,394,dst. Jo psal 341. 4. Dalam Berbagai Naskah Akademik. Naskah akademik yang dimaksud adalah naskah pembahasan rancangan UU, penerbitan

atau studi yang terkait persiapan penyusunan

peraturan

perundangan

yang

mengatur

tentang

perlindungan konsumen, misalnya : a. Batasan Konsumen akhir dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan lagi.

27

b. Naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), yang bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI. Berbunyi bahwa konsumen setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak ntuk diperdagangkan. 5. Peraturan Perundang undangan di negara lain : a. Perundang- undangan Australia, yang secara tegas merumuskan, bahwa konsumen adalah seyiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A.$. 15.000,- atau jika hargamya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. b. Perundang undangan belanda sebagai terusan dalam BW Belanda Baru (NBW) tentang perjanjian pembelian konsumen dalam pasal 5 buku 7 dan tentang syrat – syarat umum pasal 236 dan 237 buku 6 NBW. Konsumen dalam suatu pembelian adalah :pembeli orang alami yang tidak ( bertindak) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha. c. Undang Undang Perlindungan Konsumen India, memberikan batasan mengenai konsumen, yaitu setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya,

28

atau setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak dijual kembali atu untuk keperluan komersil.22 Pengertian-pengertian di atas menunjukan bahwa konsumen berbeda dengan pembeli, dimana konsumen memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pembeli. 2. Hak dan Kewajiban Konsumen a. Hak Konsumen Hak-hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : a.

hak

atas

kenyamanan,

keamanan,

dan

keselamatan

dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b.

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c.

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminanbarang dan/atau jasa;

d.

hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e.

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. 22

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

Az. Nasution, Ibid, hal. 4 – 12.

29

g.

hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h.

hak

untuk

mendapatkan

kompensasi,

ganti

rugi

dan/atau

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i.

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Masyarakat Eropa (Europese Economisce Gemeenscaap atau

EEG) juga telah menyepakati empat dasar hak konsumen sebagai berikut : 1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezendheid en veilegheid). 2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen). 3. Hak atas penerangan (rechtnop voorlichting en vorming). 4. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord) (Ahmadi Miru at all, 2004:40)23 Terdapat empat hak dasar yang diakui secara internasional yaitu:

23

1.

Hak untuk mendapatkan keamanan;

2.

Hak untuk mendapatkan informasi;

3.

Hak untuk memilih;

Ibid, hal. 15.

30

4.

Hak untuk didengar. IOCU

(International

Organization

of

Consumer

Union)

menambahkan beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.24 b. Kewajiban Konsumen Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : e.

Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

f.

Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.

g.

Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.

h.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dari sembilan butir hak konsumen yang termuat dalam UUPK di

atas, terlihat bahwa hak pada pasal 4 huruf a, yaitu hak atas kenyamanan,

24

Ibid, hal. 16.

31

keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hak yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.25 Kata “nyaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti 1) segar; sehat;2) sedap; sejuk; enak.26 Sifat nyaman merupakan salah satu sifat yang subjektif, artinya kenyamanan bagi seseorang belum tentu nyaman bagi orang lain. Namun demikian, secara umum kata “nyaman” yang dalam padanan bahasa Inggrisnya adalah comfortable dapat diartikan sebagai kondisi yang menyenangkan. Sebagai contoh, apabila seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya secara terusmenerus, hal tersebut akan membuat dirinya tidak nyaman atau berada pada kondisi yang tidak menyenangkan.27 Pengertian “aman” menurut KBBI adalah 1) bebas dari bahaya; 2) bebas dari gangguan (pencuri, hama, dsb); 3) terlindung atau tersembunyi; tidak dapat diambil orang; 4) pasti; tidak meragukan; tidak mengandung resiko;, 5) tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Hal senada juga termuat dalam Tesaurus Bidang Hukum, “aman” adalah suatu kata benda, yang mempunyai arti bebas dari gangguan, selamat, tidak merasa takut, tentram, terlindung, dan tersembunyi.28 Sedangkan kata “selamat” dalam KBBI mempunyai arti 1) terbebas dr bahaya, 25

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op. Cit, hal. 10 Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua( Jakarta, Balai Pustaka ), hal. 57. 27 http://www.wordpress.com/data/kamus besar bahasa indonesia online. Diakses tanggal 16 Januari 2010. 28 Ajarotni, dkk, Tesaurus Bidang Hukum ( Badan Pembinaan Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta 2008 ) hal. 17. 26

32

malapetaka, bencana; terhindar dr bahaya, malapetaka; bencana; tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan; kerusakan, dsb; 2) sehat; 3) tercapai maksud; tidak gagal. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi yang aman pada seseorang akan mengarah pada keselamatan dan hal ini lah yang akan menimbulan rasa aman, jadi dalam pasal ini memang memuat hak-hak yang paling penting dalam penegakkan perlindungan konsumen, dimana konsumen akan merasa kebutuhannya yang tertentu tersebut terpenuhi dengan baik.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang dan atau jasa yang diperolehnya, sehingga keamanan dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis).29 Hak untuk memperoleh keamanan penting ditempatkan pada kedudukan utama, karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berfikir, bahwa konsumen adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha.30

Dalam berbagai ketentuan yang bersifat internasional, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan ditempatkan pada nomor pertama, karena dianggap sebagai hak pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Bahkan dalam pasal 3 huruf f UUPK disebutkan asas keamanan dan keselamatan konsumen. Pasal tersebut 29 30

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit. hal. 57. Shidarta, Op. Cit. hal. 22

33

menyatakan bahwa perlindungan konsumen hendaknya dilaksanankan dengan dan tujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pasal 3 huruf f UUPK tersebut, berarti dalam sistem perlindungan terhadap konsumen ada sesuatu yang harus dijamin dari hak konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Meskipun ukuran rasa nyaman itu sangatlah relatif, namun dapat disimpulkan bahwa dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, kualitas yang baik akan menimbulkan kepuasan bagi konsumen, dan pemenuhan kepuasan dengan sendirinya akan menimbulkan rasa aman dan nyaman saat mengkonsumsi barang dan atau jasa. Adanya jaminan atas hak kenyamanan, keamanan, serta keselamatan juga disebutkan dalan pasal 4 huruf h UUPK, yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Beberapa sarjana memberikan pengertian dan penjelasan tentang arti kata ganti rugi, diantaranya J. Satrio, menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan pada umumnya Kerugian tersiri dari 2 macam :

1. Kerugian yang benar-benar diderita, yang terdiri dari :

34

a. Kerugian prestasi yang diperjanjikan, jika debitur tidak berprestasi b. Biaya c. Kerugian keterlambatan d. Kerugian yang diakibatkan karna prestasi debitur tidak baik. 2. Keuntungan yang diharapkan Kerugian yang benar-benar diderita merupakan bagian yang telah nyata diderita oleh debitur, sedangkan keuntungan yang diharapkan merupakan kerugian yang masih dalam perhitungan.31 Menurut Abdulkadir Muhamad di dalam buku Hukum Perikatan, /ganti rugi itu terdiri dari 3 unsur (Pasal 1246 KUH Perdata) yaitu : 1. Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (Cost) 2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damage). Kerugian disini adalah sungguh-sungguh diderita. 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest) Ganti kerugian harus dihitung berdasarkan nilai uang, bukan berupa barang. Undang-Undang memberikan batasan-batasan mengenai besarnya ganti kerugian yang tercantum dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata.32 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 31 32

J. Satrio, Hukum Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, hal. 17 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 39.

35

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang mengharuskan pihak yang telah menimbulkan kerugian untuk dapat membayar ganti rugi tersebut. Keberadaan hak ini sangat terkait dengan penggunaan barang dan atau jasa yang telah menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik rugi secara materi maupun diri ( sakit, cacat, bahkan mati) konsumen. Keberadaan hak ini sangat terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha, yang salah satunya diatur dalam pasal 19 UUPK yang menyebutkan : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

36

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Batasan yang dapat dijadikan ukuran dalam konsumen menuntut ganti kerugian adalah jika konsumen merasakan kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa yang dikonsumsinya tidak senilai dengan nilai tukar yang sudah diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti rugi yang pantas, sedangkan jumlah dan jenis ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak. Dan untuk merealisasikan hak ini tentunya harus melalui prosedur baik diselesaikan secara damai, maupun melalui pengadilan. Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh sebuah peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut merupakan keharusan yang perlu ditaati oleh setiap orang khususnya konsumen itu sendiri. Disamping melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam aturan, konsumen juga harus melaksanakan setiap prosedur yang sudah dibuat oleh

pelaku

usaha,

sehingga

terdapat

suatu

ketertiban

dalam

melaksanakan kewajibannya, baik konsumen maupun pelaku usahanya.

37

Berdasarkan kewajiban-kewajiban konsumen tersebut diatas, maka akan lebih mudah dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, karena kewajiban tersebut merupakan bentuk kerjasama yang baik antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga konsumen dapat memperoleh haknya sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakannya. Hal itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang maksimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. D. Pelaku Usaha 1. Pengertian Pelaku Usaha Pengertian pelaku Usaha terdapat dalam pasal 1 angka 3 UUPK yakni Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang ini, yang termasuk dalam pengertian pelaku usaha adalahperusahaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaiangan Usaha Tidak Sehat memuat definisi tentang

38

Pelaku Usaha, yaitu Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara republik Indonesia, baik berdiri sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga. Dari berbagai pengertian pelaku usaha diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pelaku usaha lebih luas dibandingkan pengertian produsen yang merupakan lawan dari konsumen, karena pengertian pelaku usaha dapat memberi arti sekaligusbagi kreditur ( penyedia dana), produsen, penyalur, penjual, dan terminologi lain yang lazim digunakan. 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha a. Hak Pelaku Usaha Hak-hak dari pelaku usaha itu menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

39

a.

Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai

kondisi

dan

nilai

tukar

barang

dan/jasa

yang

diperdagangkan; b.

Hak untuk mendapatkan plindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;

c.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam didalam penyelsaian hukum konsumen;

d.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

e.

Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainya; Tampak bahwa pokok-pokok hak dari produsen/pelaku usaha

adalah menerima pebayaran, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan diri, rehabilitasi nama baik, dan hak-hak lainya menurut undang-undang. b. Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen adalah; a.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b.

Memberikan Informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan .

40

c.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar jujur dan tidak diskriminatif.

d.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

e.

Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji/dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau

garansi

atas

barang

yang

dibuat

dan/atau

yang

diperdagangkan f.

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan

g.

Memberikan kompensasi, ganti rugi,dan/atau penggantian apabila barang/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, bahwa pelaku usaha

dalam usahanya memproduksi barang dan/atau jasa berkewajiban mempunyai itikad baik mengenai kejelasan informasi terkait dengan barang dan/atau jasa tersebut baik dalam hal mutu barang dan/atau jasa serta terdapat jaminan dan/atau garansi kepada konsumen yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa, sehingga apabila terjadi peristiwa

41

yang tidak dikehendaki maka pelaku usaha berkewajiban membayar kompensasi dang anti rugi. Pokok-pokok kewajiban produsen atau pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan

konsumen

dengan

cara

yang

sama,

menjamin

produknya, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan memberi kompensasi. 3. Larangan Bagi Pelaku Usaha Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah mengangkat harkat kehidupan konsumen. Untuk mewujudkan tersebut maka berbagai hal yang membawa pengaruh atau dampak negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifiyas perdagangan pelaku usaha. Dan untuk menhhindarkan pengaruh negatif tersebut maka UUPK mengatur perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, yang termuat dalam rumusan pasal 8 UUPK, yaitu : (1)

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

42

c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; i.

tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

43

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (2)

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4)

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang dimaksud. Laranga-larangan yang dimaksud ini, hakikatnya menurut nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.33

E. Hukum Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian Perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan disamping sumber perikatan lainnya yaitu Undang-undang. Buku III Kitab Undangundang Hukum Perdata, dalam ketentuan pasal 1233 menyebutkan bahwa 33

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 65.

44

perikatan itu dilahirkan karena persetujuan atau perjanjian dan juga karena Undang-undang. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam ketentuan pasal 1233 menyebutkan bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau perjanjian dan juga karena Undang-Undang. Definisi perjanjian itu sendiri yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata yaitu “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Para ahli hukum berpendapat mengenai pengertian tersebut diatas bahwa definisi dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kuranglah lengkap, sehingga banyak para ahli hukum yang berbeda pendapatnya tetapi hal tersebut bersifat melengkapi. Menurut pendapat J. Satrio, pasal 1313 KUH Perdata mengandung kelemahan-kelemahan yaitu

34

“Suatu yang menimbulkan akibat hukum

yang memang dikehendaki atau yang dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum, karenanya kata “perbuatan” dalam pasal 1313 KUH Perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata “perbuatan tindakan

hukum”.

Dengan

menggunakan

kata

tersebut

dapat

menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki dan tersimpul “sepakat” yang merupakan cirri dari pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan kata “mengikatkan diri pada satu orang

34

J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24-27.

45

atau lebih” agar meliputi pula perjanjian timbal balik, maka sebaiknya ditambahkan “atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri” Pendapat-pendapat J.Satrio tersebut dapat disimpulkan dengan definisi yang lengkap yaitu “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”. Menurut Subekti, perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.35 Menurut Wirjono Prodjodikoro “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut atas pelaksanaan janji itu”.36 Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad bahwa “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.37 Menurut berbagai pendapat para sarjana diatas, maka yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbauatan atau tindakan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

35

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, hal. 1 Ahmad Qirom S, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 11. 37 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, hal. 78. 36

46

satu orang atau lebih, atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 2. Unsur Perjanjian Perjanjian mengandung beberapa unsur yang mempertegas perjanjian itu sendiri sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, Sudikno Mertokusumo mengelompokkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut : 1. Unsur Essensialia Unsur Essensialia adalah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini harus ada agar perjanjian itu sah. 2. Unsur Naturalia Unsur Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada suatu perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. 3. Unsur Accidentalia Unsur Accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan.

47

3. Asas-Asas Perjanjian Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga asas yang penting dalam perjanjian yaitu :38 1. Asas Konsensualisme Asas Konsesualisme disimpulkan berdasarkan ketentuan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Menurut Subekti, asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dari perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik pertama tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal pokok tidaklah diperlukan suatu formalitas.39

Menurut

Abdulkadir

Muhammad,

bahwa

yang

dimaksud dengan asas konsensual adalah bahwa perjanjian itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak tentang pokok perjanjian.40 Terhadap asas konsensualisme ini pengecualian yaitu pada perjanjian yang bersifat riil dan formil. Menurut J. Satrio, perjanjian

38

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 99. 39 Subekti, Op. Cit. hal. 15. 40 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. hal. 85.

48

menurut KUH Perdata pada umumnya bersifat konsensuil, kecuali beberapa perjanjian tertentu yang bersifat riil dan formil.41Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi bila barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. Sedangkan perjanjian formil adalah perjanjian yang disamping kata sepakat juga oleh undangundang ditetapkan suatu formalitas tertentu atau penuangan suatu perjanjian dalam suatu bentuk tertentu.42 Dapat disimpulkan maksud dari asas ini adalah bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. 2. Asas pacta sunt servanda Asas

ini

merupakan

asas

yang berhubungan

dengan

mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Asas ini juga berhubungan dengan akibat perjanjian. Hal itu dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 41 42

J. Satrio, Op. Cit, hal. 49. Ibid, hal. 49-50.

49

Maksud dari pasal tersebut bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus tunduk pada perjanjian yang dibuatnya layaknya tunduk pada undang-undang. 3. Asas Kebebasan Berkontrak Asas

kebebasan

berkontrak

adalah

suatu

asas

yang

memberikan kebebasan kepada semua orang untuk mengadakan suatu perjanjian, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang timbul karena Buku III KUH Perdata yang bersifat openbaar system atau bersifat terbuka. Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan perkataan “semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa da berisi apa saja (atau tentang apa saja), dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Atau dengan perkataan lain, dalam soal perjanjian, setiap orang diperbolehkan membuat undangundang bagi orang itu sendiri, pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila atau sekedar orang tidak

50

mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang orang adakan itu.43 Menurut Abdulkadir Muhammad, asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa : Setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidakdilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.44

4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya Menurut Subekti apa yang dimaksud dengan sepakat ini adalah “Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik si penjual menginginkan sejumlah uang, sedang si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual”.45 Kesepakatan ini harus diberikan bebas, artinya bahwa kesepakatan yang diberikan oleh para pihak harus benar-benar berasal dari kemauan sendiri atau diberikan secara sukarela, tidak ada

43

Subekti, Op. Cit, hal. 14. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal 84. 45 Subekti, Op. Cit, hal. 17. 44

51

paksaan sama sekali dari manapun. Kebebasan bersepakat dari masing-masing pihak dapat dilakukan : 1. Secara tegas-tegas, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Secara diam-diam, baik dengan sikap maupun dengan isyarat.46 Undang-undang menentukan beberapa hal yang membuat para pihak tidak bebas didalam memberikan kesepakatan yang telah tercapai menjadi tidak sah karenanya. Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiada sepakat yang sah, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan mempunyai akal sehat adalah cakap menurut hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undangundang tidak dinyatakan tak cakap”. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah 1) 46

Orang-orang yang belum dewasa

Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hal. 89-90.

52

2)

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

3)

Orang-orang perempaun, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang

telah

melarang

membuat

persetujuan-

persetujuan tertentu”. Menurut pasal 330 ayat (1) KUH Perdata, kriteria belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Menurut pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dan boros. Dalamhal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Seorang wanita yang telah bersuami oleh KUH Perdata juga dipandang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963, yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Indonesia, kedudukan wanita bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan

53

hukum dan menghadap di depan pengadilan ia tidak perlu lagi dibantu oleh suaminya. 3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian dan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Apa yang diperjanjikan harus cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan di kemudian hari. Syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian.47

4. Suatu sebab yang halal Menurut R. Wiryono Projodikoro, kausa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu perjanjian yang menyebabkan adanya perjanjian.48 Maksudnya bahwa kausa tersebut adalah isi dan tujuan dari perjanjian. Jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dengan kausa yang halal (zonder oorzak) maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata bahwa “Suatu

47 48

Ibid, hal. 93-94. R. Wiryono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, PT Bali, Bandung, 1985, hal. 35.

54

perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Mengenai suatu sebab atau kausa yang terlarang ditegaskan dalam pasal 1337 KUH Perdata, bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Sehingga dari pasal tersebut dijelaskan bahwa kausa atau sebab yang sah adalah 1. Tidak dilarang oleh undang-undang 2. Tidak bertentang dengan kesusilaan 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 5. Jenis-Jenis Perjanjian Dipandang dari sudut adanya perjanjian dapat dibedakan antara lain : 1) Perjanjian dipandang dari sudutnya adanya hak dan kewajiban, dibedakan menjadi : 1. Perjanjian sepihak Suatu perjanjian yang hanya menimbulkan hak di pihak yang satu sedangkan di pihak yang lain ada kewajiban. Contoh : hibah. 2. Perjanjian timbal balik Suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak.

55

Contoh : Jual beli dan sewa-menyewa. 2) Perjanjian dipandang dari sudut prestasi dan contra prestasinya, dibedakan menjadi : a. Perjanjian cuma-Cuma Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu

memberikan

keuntungan pada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri (pasal 1314 ayat 2 KUH Perdata). b. Perjanjian atas beban Suatu

perjanjian

yang

mewajibkan

masing-masing

pihak

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (pasal 1314 ayat 3 KUH Perdata). 3) Perjanjian dipandang dari sudut saat lahirnya atau timbulnya perjanjian, dibedakan menjadi : a. Perjanjian konsensuil Suatu perjanjian yang lahir atau timbul sejak tercapainya kesepakatan

atau

kata

sepakat

antara

pihak-pihak

yang

mengadakan perjanjian. b. Perjanjian riil Perjanjian yang baru lahir atau terjadi ketika barang yang menjadi obyek perjanjian telah diserahkan. c. Perjanjian formal

56

Perjanjian yang baru lahir atau terjadi ketika telah dipenuhinya formalitas-formalitas yang telah ditentukan. 4) Perjanjian dipandang dari sudut akibat yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut, dibedakan menjadi : a. Perjanjian obligatoir Perjanjian-perjanjian yang menibulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. b. Perjanjian kebendaan Perjanjian untuk memindahkan atau memperalihkan hak milik. 5) Perjanjian dipandang dari sudut pengaturannya dalam undangundang, dibedakan menjadi : a. Perjanjian bernama Perjanjian yang mempunyai nama-nama (khusus) yang terdapat pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. b. Perjanjian tidak bernama Perjanjian yang secara khusus tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang. 6. Berakhirnya Perjanjian Menurut R. Setiawan, perjanjian dapat hapus karena :49 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu. 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.

49

R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bima Citra, Bandung, hal. 48.

57

3) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus. 4) Pernyataan menghentikan perjanjian oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara. 5) Perjanjian hapus karena putusan hakim. 6) Tujuan perjanjian telah tercapai. 7) Dengan persetujuan para pihak.

F. Fitness Center (Pusat Kebugaran) 1. Olahraga Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata olahraga merupakan kata kerja yang diartikan gerak badan agar sehat. Sedang menurut para pakar olahraga, adalah sebuah aktivitas manusia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (sejahtera jasmani dan sejahtera rohani) manusia itu sendiri. Olahraga adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang berarti olahraga. Sedang sportif yang merupakan kata sifat yang berarti jujur dan ksatria atau gagah. Dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti orang yang melakukan olahraga tersebut harus memiliki kejujuran dan sikap ksatria dalam bertindak dan berprilaku saat berolahraga, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti suatu pertandingan atau perlombaan olahraga.

Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia,

58

Olahraga adalah gerak badan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Menurut Cholik Mutohir, Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.

2. Manfaat Olahraga Olahraga memiliki sangat banyak manfaat apabila dilakukan secara teratur dan benar, disini penulis akan menguraikan beberapa manfaat olahraga tersebut. a. Meningkatkan daya tahan tubuh. Melakukan olahraga secara teratur dapat mempengaruhi beberapa hormone yang ada dalam tubuh. Misalnya hormone adrenalin dan serotonin, dimana kedua hormon ini termasuk hormone yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. b. Meningkatkan kemampuan otak. Kegiatan olahraga dapat meningkatkan pasokan oksigen dalam tubuh, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh terutama aliran darah ke otak. Hal ini dapat dipercaya meningkatkan kinerja otak lebih baik. c. Mengurangi stress. Olahraga dapat meregangkan otot-otot, membuat tubuh dan otak kita akan terasa segar. Otot dan sel tubuh kita menjadi lebih rileks dan tak tegang lagi. Hal ini tentu akan dapat mengurangi stress yang kita alami. d. Membakar lemak. Olahraga adalah aktifitas yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara teratur bagi orang yang ingin melangsingkan tubuhnya. Karena dengan berolahraga kita menggunakan energi yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan kegiatan olahraga tersebut. Setelah energi yang bersumber dari makanan habis barulah tubuh menggunakan cadangan energi yang ada

59

dalam lemak tubuh. Sehingga lemak tubuh pun diubah menjadi energi untuk berolahraga dan tubuh pun menjadi langsing. e. Meningkatkan energi tubuh. Dengan olahraga secara teratur maka tubuh kita pun akan memperoleh asupan energy yang maksimal. Maka orang yang sering berolahraga akan memiliki stamina yang bagus, mampu melakukan pekerjaan berat dan tidak mudah lemas. f. Metabolisme tubuh meningkat dan menurunkan resiko penyakit. Dengan berolahraga metabolisme tubuh menjadi lebih baik, sehingga kita akan terhindar dari resiko terkena penyakit seperti kanker usus, menurunkan kadar kolesterol, menuruhkan tekanan darah tinggi, mengurangi resiko penyakit hati, ginjal ataupun sembelit. g. Menunda proses penuaan. Ketika usia bertambah tua, akan Nampak perubahan pada tubuh seperti kerutan pada kulit. Kulit keriput disebabkan oleh sel-sel kulit telah tua dan tidak memperbaharui diri. Dengan melakukan kegiatan olahraga akan merangsang produktifitas sel-sel baru pada kulit sehingga kulit akan tampak kencang dan cerah tanpa kerutan.50 3. Jenis-Jenis Olahraga Olahraga yang ditawarkan di pusat-pusat kebugaran (fitness center) adalah olahraga aerobik dan olahraga anaerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dipertahankan dengan durasi minimal delapan menit. Contohnya: senam aerobik, jogging, berenang dan bersepeda. Olahraga anaerobik adalah olahraga dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dipertahankan dengan durasi maksimal dua menit. Contohnya latihan beban (weight training), tinju, dan lari cepat (sprint). Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Giriwijoyo yaitu:

50

http://www.anneahira.com//manfaat olahraga bagi tubuh. Diakses tanggal 15 Agustus 2012.

60

- Olahraga aerobik (dominan) adalah olahraga dengan intensitas yang setinggi tingginya yang dapat dipertahankan dengan durasi minimal delapan menit. - Olahraga anaerobik (dominan) adalah olahraga dengan intensitas yang setinggi-tingginya yang dapat dipertahankan dengan durasi maksimal dua menit. - Olahraga anerobik dan olahraga aerobik (campuran) adalah olahraga dengan intensitas yang setinggi-tingginya yang dapat dipertahankan dengan durasi minimal dua menit dan maksimal delapan menit.51

4. Sejarah Fitness

Sesungguhnya upaya membentuk tubuh dengan memperbesar masa otot melalui serangkaian latihan fisik sudah lama dikenal sejak zaman kuno di Yunani sekitar abad ke-5 SM. Herkules, pahlawan gagah dalam mitologi Yunani melambangkan maskulinitas dan keperkasaan pria. Hal itu mungkin merupakan bentuk awal pemuliaan terhadap bentuk fisik ideal dan simetris dalam kebudayaan dan kesenian Yunani, seperti nampak dalam patung-patung Yunani klasik.

Olimpiade kuno yang digelar di Olimpia mempertandingkan olahraga gulat, tinju, dan atletik, merupakan bentuk budaya pemuliaan dan apresiasi terhadap bentuk tubuh ideal. Para atlet berlaga tanpa busana dengan sebelumnya mambaluri tubuh mereka dengan minyak dan bedak

51

Giriwijoyo, Santosa, Ilmu Faal Olahraga, FPOK, UPI, Bandung, 2007, hal.426.

61

halus. Acara ini menjadi hiburan, tontonan, sumber kekaguman, serta kebanggaan bagi masyarakat negara-kota Yunani kuno.

Tahun awal perkembangan binaraga di dunia barat berlangsung pada kurun waktu 1880 hingga 1953. Binaraga belum benar-benar ada sebelum akhir abad ke-19 yang dimulai oleh Eugen Sandow dari Prussia (kini Jerman utara), yang dihormati sebagai "Bapak Binaraga Modern". Ia dianggap sebagai perintis olahraga ini karena memperbolehkan penonton menyaksikan fisiknya dalam "penampilan pamer otot". Sebelumnya pameran fisik pria telah lama dilakukan melalui berbagai pertunjukan karnaval dan sirkus, akan tetapi lebih bersifat memamerkan kekuatan tubuh seperti pertandingan gulat, mengangkat beban berat, atau membengkokkan batang besi.

Sandow adalah orang pertama yang berfokus pada penampilan otot itu sendiri. Sandow adalah seorang "gracilian" yang sempurna. Istilah ini merujuk pada standar "ideal" matematis untuk "fisik sempurna" yang mendekati proporsi tubuh patung Yunani dan Romawi pada era klasik.

Sandow menggelar kontes binaraga perdana dunia pada 14 September 1901 yang disebut "Great Competition" dan digelar di Royal Albert Hall, London, Inggris. Sandow sendiri menjadi juri bersama Sir Charles Lawes, dan Sir Arthur Conan Doyle. Kontes ini berlangsung sukses dengan dihadiri ratusan peminat kontes fisik. Piala bagi juara

62

adalah patung perunggu Sandow yang dibuat oleh pematung Frederick Pomeroy. Juaranya adalah William L. Murray dari Nottingham.

Pada tahun 1970-an, binaraga semakin terkenal dan mendapatkan publisitas besar berkat penampilan Arnold Schwarzenegger dan rekanrekannya dalam film Pumping Iron produksi tahun 1977. Pada dekade ini pula organisasi International Federation of BodyBuilding & Fitness (IFBB) mulai mendominasi cabang olahraga ini.52

5. Pengertian Fitness Center Dalam Bahasa Inggris fitness center berasal dari kata fitness dan center yang dalam Bahasa Indonesia fitness artinya kebugaran dan center artinya pusat, jadi fitness center adalah pusat kebugaran. Pusat kebugaran sebagai salah satu yang menyediakan dan menjalankan program-program latihan kebugaran jasmani, yang tidak saja memberikan manfaat secara langsung seperti peningkatan derajat kebugaran dan kesehatan jasmani, tetapi juga memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan segala kebutuhan seperti sosialisasi, aktualisasi, pemanfaatan waktu luang, bisnis, dan sebagainya. Menurut Griwijoyo, berpendapat bahwa: “pusat kebugaran adalah suatu kegiatan dalam ruangan dengan menawarkan kegiatan olahraga dari yang tanpa menggunakan alat, sampai yang menggunakan alat-alat mahal dan canggih, yang diantaranya bertujuan prestasi”. 52

http://www.wikipedia.com//sejarah fitness. Diakses tanggal 6 Juli 2012.

63

Kemudian Hanafi menjelaskan bahwa: “pusat kebugaran adalah tempat olahraga dalam ruangan yang menawarkan berbagai program latihan kebugaran dengan fasilitas dan peralatan yang mutakhir”.53

Fitness center merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Banyak program yang ditawarkan oleh pusat kebugaran (Fitness Center), baik alternatif tempat atau jenis latihan bagi wanita untuk berolahraga. Olahraga yang ditawarkan di pusat-pusat kebugaran (fitness center) adalah olahraga aerobik dan olahraga anaerobik. Olahraga aerobik adalah olahraga dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dipertahankan dengan durasi minimal delapan menit. Contohnya: senam aerobik, jogging, berenang dan bersepeda. Olahraga anaerobik adalah olahraga dengan intensitas yang disesuaikan dengan kemampuan yang dapat dipertahankan dengan durasi maksimal dua menit. Contohnya latihan beban (weight training), tinju, dan sprint. Fitness Center sendiri merupakan suatu industri yang bergerak dalam bidang olahraga, menurut pasal 1 angka 18 “industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa. Yang didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 53

http://www.google.com/s_ikor_034446_chapter2(1).pdf . Diakses tanggal 9 Maret 2012.

64

diatur juga mengenai hak-hak warga negara untuk mengembangkan industry olahraga, hal tersebut diatur didalam pasal 6 huruf f. Dan tentunya dalam menyelenggarakan industri olahraga tersebut selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan serta keutuhan jasmani dan rohani, hal tersebut diatur dalam pasal 5 huruf g dan f.

6. Fitness Fitnes adalah kegiatan olah raga pembentukan otot-otot tubuh/fisik yang dilakukan secara rutin dan berkala, yang bertujuan untuk menjaga fitalitas tubuh dan berlatih disiplin. Kata lain dari "fitnes" itu sendiri adalah "kebugaran" atau kalau boleh lebih berani dielaborasi, fitnes juga berarti "lebih dari sekedar sehat". Dan gaya hidup fitnes pada dasarnya adalah gaya hidup yang melibatkan kegiatan ataupun aktivitas yang membuat orang menjadi lebih bugar.54 Menurut Depdikbud : Kebugaran jasmani pada hakekatnya berkenaan dengan kemampuan dan kesanggupan fisik seseorang untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari secara efisien dan efektif dalam waktu yang relatif lama tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dan masih memiliki tenaga cadangan untuk melaksanakan aktivitas lainnya. Sedangkan menurut Engkos Kosasih : Kebugaran jasmani adalah suatu keadaan seseorang yang mempunyai kekuatan (strength), kemampuan (ability), kesanggupan, dan daya tahan untuk melakukan pekerjaannya 54

http://www.google.com/fitness/memiliki motivasi untuk sehat/. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

65

dengan efisien tanpa kelelahan. Dapat disimpulkan bahwa kebugaran jasmani merupakan komponen seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas selanjutnya.55

Kegiatan olahraga dalam ruangan tersebut melibatkan adanya para pelaku olahraga yang menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sitem Keolahragaan Nasional “Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Sedangkan menurut pasal 1 angka 6 “pengolahraga

adalah

orang

yang

berolahraga

dalam

usaha

mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut pasal 1 angka 8 “pembina olahraga adalah pengetahuan,

kepemimpinan,

orang yang memiliki minat dan

kemampuan

manajerial,

dan/atau

pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Dan pembina olahraga tersebut dalam dunia fitness sering disebut instruktur. Arti kata instruktur itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. Fitness dalam hal ini termasuk olahraga rekreasi yang didalam pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga

55

http://www.google.com/pengertian kebugaran jasmani/kumpulan artikel berbahasa Indonesia. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

66

yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan. Dan agar olahraga rekreasi yang dimaksud dalam hal ini adalah fitness berjalan dengan lancar maka dalam pasal 19 ayat 5 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung resiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib : a. Menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga dan b. Menyediakan

instruktur

atau

pemandu

yang

mempunyai

pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.

67

BAB III METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum.56 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang hanya menggambarkan obyek atau masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fitness center. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Helios Fitness Center Purwokerto. 4. Jenis Data a. Data Sekunder 56

Ronny, Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Alumni, 1988, hal. 13.

68

Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.57 Data sekunder meliputi: 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Penelitian

ini

menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus. b. Data Primer Data primer berupa keterangan-keterangan dari pemilik dan pengelola Helios Fitness Center Purwokerto. 5. Metode Pengumpulan Data 57

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

69

a. Data sekunder Data Sekunder diperoleh dengan cara inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang selanjutnya di pelajari sebagai pedoman untuk penyusunan data. b. Data Primer Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis juga diperoleh data primer yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data sekunder. Data primer berupa keterangan-keterangan/hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola Helios Fitness Center Purwoketo tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 6. Metode Penyajian Data Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. 7. Metode Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah

yng relevan dengan pokok permasalahan. Kualitatif

70

dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi dari responden.58

58

Ronny, Hanitijo Soemitro, Op. Cit, hal. 98.

71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN Berdasarkan hasil penelitian di Pusat Informasi Ilmiah dan di Helios Fitness Center Purwokerto, diperoleh data sebagai berikut : 1. Data Sekunder 1.1 Pengertian 1.1.1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (1) Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. (2) Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (3) Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

72

(4) Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (5) Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. (6) Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa. 1.1.2 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 1.1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga. 1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 1.2.1 Pasal 6 menyatakan :

73

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk: a. melakukan kegiatan olahraga; b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga; c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya; d. memperoleh

pengarahan,

dukungan,

bimbingan,

pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; e. menjadi pelaku olahraga; dan f. mengembangkan industri olahraga. 1.2.2 Pasal 7, menyatakan : Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. 1.2.3 Pasal 8, menyatakan : Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan. 1.2.4 Pasal 9, menyatakan : (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

74

(2) Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. 1.2.5 Pasal 10, menyatakan : (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan,

pengembangan,

pelaksanaan,

dan

pengawasan kegiatan keolahragaan. (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan. 1.3 Hak dan Kewajiban Konsumen terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 1.3.1 Pasal 4, menyatakan : Setiap orang berhak atas kesehatan. 1.3.2 Pasal 9, menyatakan : (1) Setiap

orang

berkewajiban

ikut

mewujudkan,

mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya

kesehatan

masyarakat,

berwawasan kesehatan. 1.3.3 Pasal 10, menyatakan :

dan

pembangunan

75

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. 1.3.4 Pasal 11, menyatakan : Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. 1.3.5 Pasal 12, menyatakan : Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. 1.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 1.4.1 Pasal 5, menyatakan : Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa; b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab; c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika; d. pembudayaan dan keterbukaan; e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

76

f. pemberdayaan peran serta masyarakat; g. keselamatan dan keamanan; dan h. keutuhan jasmani dan rohani. 1.4.2 Pasal 17, menyatakan : Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan: a. olahraga pendidikan; b. olahraga rekreasi; dan c. olahraga prestasi. 1.4.3 Pasal 19, menyatakan : (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran. (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan

pendidikan,

lembaga,

perkumpulan,

atau

organisasi olahraga. (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan; b. membangun hubungan sosial; dan/atau c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

77

(4) Pemerintah,

pemerintah

berkewajiban

daerah,

menggali,

dan

masyarakat

mengembangkan,

dan

memajukan olahraga rekreasi. (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib: a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan b. menyediakan

instruktur

atau

pemandu

yang

mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga. (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga. 1.4.4 Pasal 68, menyatakan : (1) Pemerintah membina dan mendorong pengembangan industri sarana olahraga dalam negeri. (2) Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi sarana olahraga wajib memperhatikan standar teknis sarana olahraga dari cabang olahraga yang bersangkutan.

78

(3) Sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan

sesuai

dengan

peraturan

perundang-

undangan. (4) Produsen wajib memberikan informasi tertulis tentang bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan sarana olahraga untuk memberikan pelindungan kesehatan dan keselamatan. 1.4.5 Pasal 78, menyatakan : Setiap pelaksanaan industri olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan. 1.4.6 Pasal 79 ayat (1), menyatakan : (1) Industri olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat. (5) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa olahraga memperhatikan

kesejahteraan

kemajuan olahraga.

pelaku

olahraga

dan

79

1.4.7 Pasal 88, menyatakan : (1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. (3) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. 1.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 1.5.1 Pasal 23, menyatakan : (1) Masyarakat

dapat

melakukan

pembinaan

dan

pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.

80

(2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan: a.

organisasi keolahragaan;

b.

penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;

c.

peraturan permainan dan pertandingan;

d.

perlombaan atau pertandingan;

e.

penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;

f.

pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;

g.

peningkatan prestasi;

h.

penyediaan tenaga keolahragaan;

i.

pengadaan prasarana dan sarana olahraga;

j.

penerapan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

olahraga; k.

penyediaan informasi keolahragaan;

l.

pemberian penghargaan;

m. industri olahraga; dan n.

pendanaan.

(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud

81

pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat. (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1.6 Perjanjian Antara Pihak Helios Fitness Dengan Konsumen a. Sebelum bergabung dengan Helios Fitness Center, Konsumen jasa fitness center

(pusat kebugaran) mengisi formulir

pendaftaran yang didalamnya berisi data diri konsumen dan juga beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh konsumen setelah bergabung dengan Helios Fitness Center. b. Formulir pendaftaran tersebut merupakan perjanjian standar atau klausula baku yang dibuat oleh pihak Helios Fitness Center agar dipatuhi oleh para membernya. Yang didalamnya terdapat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh pihak konsumen dan beberapa syarat serta ketentuan menjadi anggota Helios Fitness Center. Dengan ditandatanganinya formulir pendaftaran tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

82

c. Pernyataan tersebut bahwa “Saya menyatakan menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk dan terikat serta mematuhi syarat dan

ketentuan

yang

berlaku.

Saya

bertanggungjawab

sepenuhnya untuk membayar semua tagihan atau biaya-biaya setiap bulannya yang dikenakan dan tercantum pada lembar penagihan selama saya menggunakan fasilitas yang tersedia atau tidak. Bila terjadi perubahan data termasuk terminasi, wajib menyampaikan secara tertulis. Tidak melakukan pembayaran iuran berarti berhenti dari keanggotaan.” d. Pada formulir pendaftaran juga tercantum peraturan dan kebijakan keanggotaan, seperti : i. Kartu Anggota Setiap anggota wajib menujukkan kartu keanggotaan sebelum menggunakan fasilitas. Bila kartu hilang, mohon untuk melapor dan kartu akan diganti dengan dikenakan biaya. ii. Hal Yang Khusus Dalam Perjanjian Anggota Setiap anggota wajib membayar iuran bulanan tepat pada waktunya meskipun anggota menggunakan fasilitas atau tidak. Bila anggota berhenti, maka harus memberikan surat keterangan dan mengembalikan kartu keanggotaannya. Kemudian bila anggota aktif kembali maka akan dikenakan biaya administrasi yang berlaku saat itu.

83

iii. Cuti Dinas Keluar Kota Anggota yang tidak menggunakan fasilitas yang disebabkan sedang melakukan perjalanan keluar kota selama satu bulan atau lebih dengan memberikan surat cuti perjalanan dinas sebelumnya, untuk satu bulan pertama tidak dikenakan biaya dan bulan berikutnya akan dikenakan biaya administrasi. iv. Cuti Sakit Bila anggota tidak menggunakan fasilitas yang disebabkan sakit dengan atau kecelakaan selama satu bulan atau lebih dan memberikan fotocopy surat keterangan dokter, tidak dikenakan biaya adminsitrasi dan iuran keanggotaan. v. Reciprocal (timbal balik) Anggota dapat menggunakan fasilitas di pusat kebugaran lain di Indonesia selama 2 (dua) minggu tanpa dikenakan biaya. Daftar pusat kebugaran tersedia di Resepsionis. vi. Keamanan dan Ketertiban “Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kecelakaan, kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh anggota atau tamu ketika berada di Helios Fitness.” 2. Data Primer Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan manajer Helios Fitness Center, diperoleh data sebagai berikut :

84

a. Helios Fitness Center : 2.1.1 Alamat

: Jl. Dr. Angka A3-5 Komplek Ruko Permata Hijau Purwokerto Jawa Tengah

2.1.2 No. Telepon

: (0281) 621121

2.1.3 Jam Operasional : Senin-Jumat

: 06.00-21.00 WIB

Sabtu & Hari Libur : 06.00-19.00 WIB Minggu 2.1.4 Fasilitas

: -

: 06.00-19.00 WIB

Gym (gedung olahraga)

2. Treadmill 3. Crosstrainer 4. Steper 5. Aerobic Class 6. Spinning / RPM 7. Yoga 8. Locker Room 9. Shower 10. Indovision Chanel 11. Ruangan ber AC 12. Full Music 13. Tempat Parkir luas

2.1.5 Daftar Harga Anggota :

85

- Biaya Pendaftaran

Rp. 50.000

- Reguler / Umum (06.00-21.00) Bulanan

Rp. 220.000

- Off Peak Hour / OPH (09.00-17.00) Bulanan

Rp. 125.000

- Pelajar / Mahasiswa (06.00-21.00) Bulanan

Rp. 125.000

- Class Only (Jam Bebas) Bulanan - Single Visit (1x kunjungan)

Rp. 100.000 Rp. 30.000

2.1.6 Tata Tertib Anggota : a. Setiap anggota / tamu wajib menggunakan pakaian olahraga yang pantas dan sopan. b. Setiap anggota / tamu wajib menggunakan sepatu olahraga. c. Tidak diperbolehkan merokok. d. Tidak diperbolehkan makan di area peralatan gym. e. Tidak diperbolehkan membawa anak-anak dibawah umur. f. Tidak diperbolehkan melakukan perbuatan asusila. g. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam.

86

h. Tidak diperbolehkan membawa & menggunakan obat terlarang. i. Bagi setiap anggota / tamu yang mengalami gangguan kesehatan, contoh : sakit jantung, hipertensi, dsb. Wajib berkonsultasi dengan instruktru sebelum melakukan kegiatan fitness & aerobic serta olahraga lainnya. b. Helios Fitness Center selalu mengutamakan pelayanan terhadap para membernya secara maksimal. Terutama keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berlatih baik itu berlatih fitness ataupun aerobik. c. Konsumen

yang akan

bergabung untuk

menjadi

anggota

dibebaskan memilih paket yang akan digunakan untuk berlatih. Paket tersebut tertera seperti yang ada pada daftar harga anggota. Sebelum menentukan paket yang akan dipilih, sebelumnya pihak Helios Fitness akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana keadaan (fasilitas) yang ada di Helios Fitness dan juga penjelasan mengenai daftar harga anggota tersebut. d. Member / Konsumen Helios Fitnes Center akan didampingi oleh instruktur / pelatih yang berpengalaman di dalam berlatih. Dengan tiga (3) orang instruktur fitness yang siap melayani para member dalam berlatih pihak Helios selalu mengutamakan keselamatan, keamanan dan kemyamanan pihak konsumen.

87

e. Setelah konsumen tersebut bergabung dengan Helios Fitness Center kemudian dilanjutkan dengan pengukuran tubuh oleh instruktur fitness. Dari pengukuran tersebut dapat diketahui program latihan apa yang harus diberikan oleh instruktur kepada membernya. Dan pada tahap pengukuran tersebut seorang member yang akan berlatih juga harus memberikan keterangan tentang kondisi tubuhnya, apakah dia mempunyai penyakit yang akan mempengaruhi latihannya atau tidak. f. Program latihan yang diberikan oleh seorang instruktur pada umumnya selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran adalah latihan untuk menurunkan berat badan atau latihan untuk membentuk tubuh. g. Member baru yang bergabung dan belum pernah latihan beban sebelumnya, akan dipandu oleh seorang instruktur bagaimana caracara berlatih beban yang baik dan benar. Agar member merasa aman dan nyaman serta mengurangi akibat yang tidak diinginkan, seperti terkilir atau kecelakaan lainnya saat berolahraga. Selain member baru, member yang sudah lama pun juga terus diawasi oleh para instruktur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan instruktur juga dapat membantu seorang member yang sedang berlatih mengangkat beban yang sangat berat. Hal itu

88

sebagai wujud pihak Helios Fitness Center dalam hal pelayanan kepada pihak konsumen secara maksimal. h. Pihak Helios Fitness menerima segala macam keluhan dan pendapat yang disampaikan oleh member (konsumen) atas pelayanan yang diberikan baik itu dari segi pelayanan oleh karyawan atau dari peralatan yang digunakan untuk berlatih. i. Dalam hal terjadi kerugian, pihak Helios Fitness Center memberikan keterangan sebagai berikut : a. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada saat konsumen mengisi formulir pendaftaran yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai data primer nomor 2.7.6 yaitu tentang Keamanan dan Ketertiban. Pihak Helios Fitness menyatakan : “Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kecelakaan, kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh anggota atau tamu ketika berada di Helios Fitness.” b. Jika terjadi kecelakaan, kerusakan atau kehilangan pihak Helios Fitness memberikan keterangan bahwa hanya akan memberi kebijakan secara sukarela, seperti memberikan bebas biaya iuran bulanan anggota atau memberikan biaya perawatan secara sukarela terhadap member / anggota yang mengalami kerugian.

89

j. Penyelesaian sengketa konsumen selama ini dapat diselesaikan melalui musyawarah, namun apabila tidak tercapai maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan.

B. PEMBAHASAN Hukum tercipta karena adanya kumpulan manusia yang disebut masyarakat. Dalam suatu komunitas tertentu, setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semua berusaha untuk memenuhi semua kepentingannya. Hukum mempunyai peranan yang besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi bentrokan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain. Pihak Helios Fitness dengan konsumennya yang biasa disebut member dalam melakukan kerjasamanya terjadi hubungan hukum diantara kedua pihak. Hubungan hukum tersebut terjadi karena ditanda tanganinya formulir pendaftaran yang diajukan oleh pihak Helios Fitness sebelum konsumen bergabung dengan Helios Fitness. Formulir tersebut merupakan perjanjian standar atau klausula baku yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak setelah ditanda tangani oleh pihak konsumen. Perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan kedalam jenis perjanjian campuran, dalam arti termasuk jenis perjanjian bernama dan tidak bernama yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata.

90

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu.” Setelah adanya hubungan hukum diantara kedua pihak, maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban tersebut sudah tertulis didalam hasil penelitian sebelumnya, yang intinya adalah pihak konsumen harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pihak Helios Fitness dan pihak Helios Fitness harus memenuhi hak konsumen agar Pasal 4 UUPK tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dapat terpenuhi. Terjadinya perjanjian diantara kedua pihak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati diantara keduanya. Karena perjanjian yang lahir tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dalam hal ini adalah pihak Helios Fitness dan member (konsumen). Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Istilah pelindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen menngandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan hukum itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak-hak konsumen.59

59

Shidarta, Op. Cit, hal 19.

91

Pengertian konsumen dari bahasa Belanda konsument diartikan oleh para ahli sebagai pemakai terakhir barang dan jasa yang diserahkan oleh pengusaha kepada mereka baik pengusaha itu sebagai produsen maupun pedagang perantara.60 Shidarta berpendapat bahwa : Konsumen memang tidak sekedar pembali ( buyer atau koper ), tetapi semua orang (perorangan atau badan hukum) yang mengkonsumsi jasa dan/ atau barang. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen ( consumer transaction ) berupa peralihan jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.61 Pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian Pasal 1 angka 2 UUPK dan data sekunder nomor 1.1.1 angka 4 tentang pengertian pengolahraga jika dihubungkan dengan pendapat Shidarta dan AZ. Nasution, maka dapat disimpulkan bahwa pengguna jasa Helios Fitness Center adalah konsumen yang berhak mendapat perlindungan hukum berdasarkan UUPK. Pengertian produsen atau pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah : 60 61

AZ. Nasution, Op. Cit. hal 3. Shidarta, Op. Cit, hal 22.

92

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, bahwa yang termasuk dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, koperasi, BUMN, importer, prdagang distributor, dan lain-lain. Definisi pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dan penjelasannya tersebut mencakup pelaku usaha secara luas. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK tersebut tidak hanya dibatasi pada pabrikan saja, melainkan juga para distributor, serta termasuk para importer, bahkan pelaku usaha periklanan pun tunduk pada undang-undang ini. Menurut AZ. Nasution, pelaku usaha berdasarkan Pasal tersebut diatas terdiri dari :62 1. Pelaku usaha sebagai pencipta/ pembuat barang yang menjadi sumber terwujudnya barang yang aman dan tidak merugikan konsumen. 2. Pedagang sebagai pihak yang menyampaikan barang kepada konsumen. 3. Pengusaha jasa.

Berdasarkan data sekunder nomor 1.1.3 tentang pengertian pelaku usaha apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 UUPK tentang pengertian pelaku

62

AZ. Nasution, Op. Cit. hal 32.

93

usaha dan didukung oleh pendapat AZ. Nasution tentang pelaku usaha maka dapat dideskripsikan bahwa yang menjadi pelaku usaha adalah Helios Fitness Center yang menyelenggarakan jasa pusat kebugaran. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa fitness center (pusat kebugaran) terkait dengan Pasal 4 UUPK diuraikan sebagai berikut :

a.

Hak

atas

kenyamanan,

keamanan,

dan

keselamatan

dalam

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. UUPK Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang barang dan/atau jasa.” Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat bahwa : Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.63

Konsumen

berhak

mendapatkan

kenyaman,

keamanan

dan

keselamatan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan kepadanya. Artinya produk barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi tidak boleh membahayakan, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara materiil ataupun psikis. Berdasarkan data sekunder nomor 1.4.1 tentang prinsip keolahragaan, 1.4.3 angka (5) tentang kewajiban menyelenggarakan olahraga rekreasi dan

63

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 41.

94

1.4.4 angka (3) tentang standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf a UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa telah terpenuhinya hak tersebut oleh pelaku usaha kepada konsumen. Helios Fitness dalam menyelenggarakan usaha jasa keolahragaannya selalu memperhatikan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan. Walaupun didalam ketentuan pada saat ditanda tanganinya formulir pendaftaran terdapat klausula eksenorasi, yang mengatur bahwa “Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kecelakaan, kerusakan atau kehilangan yang dialami oleh anggota atau tamu ketika berada di Helios Fitness”. Hal tersebut boleh saja diatur dalam perjanjian tertulis karena didalam prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terdapat salah satu prinsip yang memberikan ketentuan pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). Secara umum, prinsipprinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :64 1. Kesalahan (liability based on fault) 2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) 3. Praduga selalu tak bertanggung jawab (presumption of nonliability) 4. Tanggung jawab mutlak (strict liability) 5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability). Hal tersebut diatas juga didukung oleh pendapat Patrik, yang menyatakan bahwa : 64

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 92.

95

Orang tidak ingin menderita kerugian terlalu besar terhadap perjanjian yang ia buat, ia berusaha membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya dengan mencantumkan syarat-syarat itu dalam perjanjiannya.65

Pencantuman klausula eksonerasi memang boleh dilakukan namun di lain hal terdapat larangan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian, ini terdapat dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 UUPK adalah melarang pelaku usaha yang menawarkan barang dan/ atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian apabila : a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen. d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

65

Suyadi, Op. Cit, hal. 47.

96

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa. g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Sehingga konsumen dalam memakai jasa haruslah dapat juga menjaga dirinya sendiri dari hal-hal yang merugikannya selain dari pihak Helios Fitness yang berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa semaksimal mungkin.

b.

Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diwajibkan. Pasal 4 huruf b UUPK menyatakan bahwa :

97

“Konsumen berhak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diwajibkan”. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa : Hak memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kiualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.66

Berdasarkan data sekunder nomor 1.2.1 tentang hak warga negara dalam berolahraga, 1.2.2 tentang hak warga negara dalam berolahraga yang memiliki kelainan fisik dan/ atau mental, 1.2.4 tentang hak orang tua untuk mengarahkan anaknya dalam berolahraga, dan 1.4.4 tentang kewajiban produsen memberikan informasi mengenai sarana olahraga. Dari data tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 4 huruf b UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa telah terpenuhinya hak tersebut oleh pelaku usaha kepada konsumen. Konsumen diberi kebebasan untuk memilih jenis paket yang dapat digunakan untuk berlatih sesuai dengan daftar harga anggota.

c.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.

66

Ibid, hal.42.

98

Pasal 4 huruf c UUPK menyatakan bahwa : “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa”. Hak ini dimaksudkan agar kosumen mendapatkan informasi yang benar terhadap suatu produk barang dan/ atau jasa sehingga sebelum konsumen itu membelinya mengerti keadaan yang sebenarnya dari barang dan/ atau jasa yang dibelinya. Pasal 7 huruf b UUPK juga mengatur perihal tersebut namun dari sudut pandang kewajiban pelaku usaha, yaitu bahwa : “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa : Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannyan serta terhindar dari kerugian akibat dari kesalahan dalam penggunaan produk.67

Shidarta menyatakan bahwa : Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/ atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen melalui iklan berbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).68 67 68

Ibid, hal. 41. Shidarta, Op. Cit. hal. 23.

99

Berdasarkan data sekunder nomor 1.2.1 tentang hak warga negara dalam berolahraga, 1.2.4 tentang hak orang tua untuk mendapatkan informasi

tentang

perkembangan

keolahragaan

anaknya

apabila

dihubungkan dengan Pasal 4 huruf c UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo serta pandapat Shidarta, maka dapat dideskripsikan bahwa hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sudah terpenuhi.

d.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan. Hak untuk didengar merupakan hak konsumen untuk menyampaikan keluhannya mengenai suatu produk kepada pelaku usaha, hal ini erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar serta jika terjadi kerugian pada konsumen terhadap produk dan/ atau jasa yang digunakan. Hak ini dapat disampaikan oleh konsumen baik secara perorangan ataupun kolektif dan juga dapat disampaikan langsung maupun diwakili oleh lembaga tertentu. Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf d UUPK yang menyatakan bahwa : “Konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan”.

100

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa : Hak untuk didengar dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hak yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.69 Berdasarkan data sekunder nomor 1.2.5 tentang peran serta masyarakat dalam keolahragaan, nomor 1.4.3 tentang kewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan dalam keolahragaan apabila dihubungkan dengan Pasal 4 huruf d UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha jasa fitness center (pusat kebugaran) senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat dari para konsumennya sehingga hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan telah terpenuhi.

e.

Hak

untuk

mendapatkan

advokasi,

perlindungan

dan

upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Bentuk suatu pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap produk barang dan/ atau jasa yang dijualnya adalah hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat menggunakan suatu produk barang dan/ atau jasa. 69

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit. hal. 43.

101

Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan bahwa : “Konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa : Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum secara patut dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk.70

Berdasarkan data sekunder nomor 1.4.7 tentang penyelesaian sengketa keolahragaan apabila dihubungkan dengan Pasal 4 huruf e UUPK dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, maka dapat dideskripsikan bahwa hak tersebut yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen telah terpenuhi.

f.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf f UUPK yang menyatakan bahwa : “Konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen”. Menurut Shidarta yang menyatakan bahwa : Masalah perlindungan konsumen di Indonesia termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dipungkiri 70

Ibid, hal. 46.

102

sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.71 Berdasarkan data sekunder nomor 1.5.1 tentang peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan apabila dihubungkan dengan Pasal 4 huruf f dan pendapat Shidarta maka dapat dideskripsikan bahwa hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha telah terpenuhi.

g.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf g UUPK yang menyatakan bahwa : “Konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Dari sudut pandang pelaku usaha, UUPK juga turut mengaturnya yaitu pada Pasal 7 huruf c yang menyatakan bahwa : “Pelaku Usaha harus memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Berdasarkan data sekunder nomor 1.2.1 tentang hak warga negara dalam keolahragaan, 1.2.2 tentang hak warga negara dalam berolahraga

71

Shidarta, Op. Cit. hal. 33.

103

yang memiliki kelainan fisik dan/ atau mental, 1.4.1 tentang prinsip penyelenggaraan keolahragaan jika dihubungkan dengan Pasal 4 huruf g UUPK, maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha jasa fitness center (pusat kebugaran) dalam melakukan pelayanannya sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif telah terpenuhi.

h.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak ini tercantum dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menyatakan bahwa : “Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Selain Pasal 4 huruf h tersebut Pasal 7 huruf f dan g UUPK juga turut mengaturnya tetapi dari sudut pandang pelaku usaha yang menyatakan bahwa : Pasal 7 huruf f : “Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

104

Pasal 7 huruf g : “Kewajiban Pelaku Usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab dari pelaku usaha yaitu : a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. b. Ganti kerugian dapat berupa : 1) Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. 2) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku. c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Menurut Shidarta yang menyatakan bahwa :

105

Jika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas.72

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang menyatakan bahwa : Hak atas ganti kerugian dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang dan/ atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselelsaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.73

Berdasarkan Pasal 4 huruf h dan Pasal 19 UUPK serta pendapat Shidarta dan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo diatas apabila dihubungkan dengan data hasil penelitian nomor 2.13 huruf b maka dapat dideskripsikan bahwa Helios Fitness pada dasarnya telah memenuhi tanggung jawab kepada konsumen, hal itu dibuktikan dengan adanya pemberian ganti rugi kepada konsumen secara sukarela menurut kebijakan perusahaan. Namun dalam hal ini pihak Helios Fitness dapat saja memberikan kebijakan tidak akan mengganti rugi kepada pihak konsumen yang dirugikan dengan alasan klausula eksonerasi yang sudah disepakati di awal pendaftaran.

72 73

Shidarta, Op. Cit. hal. 28. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit. hal. 44.

106

BAB V PENUTUP

A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan bahwa : Pihak Helios Fitness dengan pihak konsumen terdapat hubungan hukum yang terjadi diantara keduanya dengan adanya perjanjian standar atau klausula baku yang berbentuk formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh pihak Helios Fitness untuk ditanda tangani oleh pihak konsumen. Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian campuran, yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata. Sehingga masing-masing pihak terikat oleh suatu perjanjian yang keduanya harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa kebugaran (fitness center) berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : a. Hak

atas

kenyamanan,

keamanan,

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa

dan

keselamatan

dalam

107

b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan e. Hak

untuk

mendapatkan

advokasi,

perlindungan

dan

upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya Dari kedelapan hak konsumen tersebut di atas hak yang telah terpenuhi oleh pihak Helios Fitness terhadap konsumennya secara penuh adalah huruf a-g dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Sedangkan hak yang kurang terpenuhi oleh pihak Helios Fitness adalah huruf g karena adanya klausula eksonerasi yang

108

dibuat oleh pihak Helios sebagai pembatasan tanggung jawab terhadap konsumennya dan klausula tersebut telah menjadi ketentuan pada saat awal pendaftaran konsumen menjadi anggota.

B. Saran 1. Bagi Pihak Helios Fitness Walaupun dalam formulir pendaftaran tercantum adanya klausula eksonerasi dalam membatasi tanggung jawab terhadap konsumen, pihak Helios fitness haruslah selalu memperhatikan konsumennya secara maksimal. Agar didalam menikmati jasa yang diberikan konsumen merasa puas dan terlindungi. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian sebagai awal pendaftaran konsumen bergabung dengan Helios Fitness memperhatikan usia dari konsumen. Sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Orang yang belum dewasa termasuk tak cakap dalam membuat suatu perjanjian. Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Hal ini diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata. 2. Bagi Konsumen Konsumen haruslah senantiasa berhati-hati didalam membeli barang dan/atau jasa. Selalu dipelajari dari awal tentang ketentuanketentuan yang ada, agar tidak menyesal di kemudian hari. Dalam hal ini

109

apabila sedang berlatih fitness agar selalu menjaga dirinya sendiri karena pihak Helios Fitness yang sudah berusaha memaksimalkan pelayanannya dapat saja ada kekurangannya. Maka dari itu masing-masing pihak saling menjaga satu sama lain agar tercipta kondisi yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur: Giam, C.K. & K.C. The. 1992. Ilmu Kedokteran Olahraga. Binarupa Aksara.

Jakarta:

Halim Barkatulah, Abdul. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran. Bandung: Nusa Media.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Alumni.

Iswanto. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Purwokerto: UNSOED.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2002. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2007. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Setiawan. R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bima Citra.

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT Grasindo.

Sidabalok, Janus. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Simorangkir, J.T.S, Rudi T. Erwin, J.T. Prasetyo. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka., Jakarta: Rajawali. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

Suyadi. 2007. Buku Ajar : Dasar-dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Purwokerto: FH Unsoed.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignojodipuro, Surojo. 1974. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (Lembaran Negara)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. (Lembaran Negara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara)

C. Sumber – sumber lain :

http://www.wordpress.com/data/kamus besar bahasa Indonesia online.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, Jakarta, Balai Pustaka http://www.google.com/pengertian fitness centre/. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

http://www.google.com/fitness/memiliki motivasi untuk sehat/. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

http://www.google.com/pengertian kebugaran jasmani/kumpulan artikel berbahasa Indonesia. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

http://www.google.com/s_ikor_034446_chapter2(1).pdf . Diakses tanggal 9 Maret 2012.