PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM MINERAL GALON ISI ULANG TIRTA GOLD DI PURWOKERTO BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999
SKRIPSI
Oleh:
Ades Adiyoso E1A007098
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012
1
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM MINERAL GALON ISI ULANG TIRTA GOLD DI PURWOKERTO BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto
Oleh:
Ades Adiyoso E1A007098
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS HUKUM PURWOKERTO 2012
2
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM MINERAL GALON ISI ULANG TIRTA GOLD DI PURWOKERTO BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999.
Disusun oleh : Ades Adiyoso E1A007098 Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Diterima dan disahkan : Pada tanggal
Februari 2012
Menyetujui, Pembimbing I/
Pembimbing II
Penguji I
Penguji II
Hj. Rochani Urip S, S.H.,M.S. NIP. 195206031980032001
I Ketut K.N, S.H.,M.Hum. NIP. 19610520198703100
Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S. NIP. 195206031980032001
3
Penguji III
Suyadi, S.H.,M.Hum. NIP.196110101987031001
SURAT PERNYATAAN
Dengan ini menyatakan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Tirta Gold di Purwokerto Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber serta informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya Bila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi.
Purwokerto,
Februari 2012
Ades Adiyoso NIM. E1A007098
4
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG TIRTA GOLD DI PURWOKERTO BERDASARKAN UNDANGUNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” Oleh : Ades Adiyoso E1A007098 ABSTRAK Fenomena Depot isi ulang sudah sering kita jumpai dimana saja, namun tidak semua Depot isi ulang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan atau pedoman pelaksanaannya. Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi standar persyaratan kesehatan dan/atau agar tidak membahayakan kesehatan konsumen, maka Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum mengatur mengenai pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya sesuai dengan persyaratan kualitas air minum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran apakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum mineral galon isi ulang terkait pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat terutama pengguna air minum mineral galon isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Metode penyajian data dalam penyusunan penulisan ini disajikan dalam bentuk teks naratifyang disusun secara sistematis. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan dalam hal ini Persyaratan kualitas air yang aman diminum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi dan radioaktif dan fisik. Faktor fisik dapat berupa benda-benda mati mulai dari yang halus sampai yang kasar, kondisi alam seperti cuaca, suhu, getaran, benturan dan sejenisnya. Faktor kimia adalah bahan-bahan organik dan anorganik yang mungkin terlarut kedalam air minum ataun benda dalam sarana pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum yang dapat larut kedalam air. Faktor biologis adalah mikrobiologi seperti jasad renik pathogen seperti bakteri, virus, kapang dan jamur yang membahayakan kesehatan. Faktor biologi juga dapat berupa manusia yang menangani air minum dalam seluruh rangkaian proses pengolahan, karena sebagai sumber pencemar, perilaku yang tidak sehat atau kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan air minum.
5
Hal tersebut dimaksudkan agar air yang diproduksi pada DAMIU Tirta Gold memenuhi persyaratan air minum dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian apabila konsumen dirugikan atas air yang dikonsumsi ataupun pelayanannya, maka konsumen bisa mendapatkan gantirugi atas barang yang sejenis atau setara nilainya. Kata Kunci : DAMIU, Depot Air Minum Isi Ulang.
6
"CONSUMER PROTECTION LAW OF WATER CONTENT IN TIRTA GOLD PURWOKERTO BASED ON LAW NO 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION” By : Ades Adiyoso E1A007098 ABSTRACT
Phenomenon Depot refills are often encountered anywhere, but not all refill Depot meets the requirements set out in regulation or its implementation guidelines. To ensure the quality of drinking water produced meets health standards requirements and / or in order not to endanger the health of consumers, the Health Minister No.492/MENKES/PER/IV/2010 About Drinking Water Quality Requirements governing drinking water quality surveillance is conducted continuously and continuous so that the water used by residents of the existing drinking water supply, quality assured in accordance with the requirements of drinking water quality. This study aims to provide an overview of legal protection for consumers if the user gallon mineral water recharge associated article 4 paragraphs a and h of Act No.. 8 of 1999 on Consumer Protection in accordance with the existing reality in the lives of the people, especially users of gallons of mineral water refills. This study uses normative juridical, including data collected secondary data and primary data. Methods of presenting data in the preparation of this paper is presented in text form naratif whom arranged systematically. Normative analysis of qualitative data is done. The results stated in this Terms of safe drinking water quality requirements include bacteriological, radioactive and chemical and physical. Physical factors may include inanimate objects ranging from smooth to rough, natural conditions such as weather, temperature, vibration, impact and the like. Chemical factors are organic materials and inorganic materials that may be dissolved into the drinking water facilities or objects in the processing, storage and distribution of drinking water can dissolve into the water. Biological factors such as the microbiological pathogen microorganism such as bacteria, viruses, mold and mildew are dangerous to health. Biological factors can also be humans who handle the entire range of drinking water treatment processes, as a source of pollutants, unhealthy behaviors or lack of attention to security and safety of drinking water.
7
It is intended that the produced water at Tirta Gold DAMIU meets the requirements of drinking water and safe for consumption. Then, when consumers are injured on the water is consumed or services, so consumers can get compensation for goods similar or equal value. Keywords: DAMIU, Water Depot Refill.
8
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM GALON ISI ULANG TIRTA GOLD DI PURWOKERTO BERDASARKAN PASAL 4 UNDANGUNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Berbagai kesulitan dan hambatan penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat bimbingan, bantuan materil dan moril serta pengarahan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada : 1. Ibu Hj. Rochani Urip Salami, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing 1 skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 2. Bapak I Ketut Karmi Nurjaya, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberikan arahan, bimbingan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 3. Bapak Edi Waluyo S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 4. Bapak Drs. Antonius Shidiq Maryono, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis
9
6. Bapak Imam Subagyo, ST,M.Si selaku pegawai Dinas Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini. 7. Bapak, ibu, kakak dan adik saya atas segala doa dan bantuan baik materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Buat kekasih ku Evin Utari yang selalu memberikan support,doa dan segalanya selama penyusunan penulisan skripsi ini. 9. Seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 10. Semua pihak-pihak yang ikut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam prakata ini. Semoga amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan Wassalamu’alaikum wr. wb Purwokerto,……Februari 2012 Penulis,
Ades Adiyoso
10
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL…………………………………………...………………………… i HALAMAN PENGESAHAN….…………………………………………………...…….ii SURAT PERNYATAAN……………………………………………………………...…iii ABSTRAK……………………………………………………………………………..…iv ABSTRACT………………………………………………………………………….…...vi KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….viii DAFTAR ISI…………………………………………………………………………..…..x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………………………………………………….....1 B. Perumusan Masalah……………………………………………………….....11 C. Tujuan Penelitian………………………………………………………….....11 D. Manfaat Penelitian…...……………………………………………………....11 BAB II TINJAUAN PUSATAKA A. Dasar-dasar Perlindungan Konsumen………………………………………..13 1. Perlindungan Hukum……………………………………………………13 2. Hubungan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen……………………15 3. Pengertian Perlindungan Konsumen, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen……………………………………..…………27 4. Pengertian Konsumen. ………………………………………………….28 5. Pengertian Pelaku Usaha………………………………………………..29 6. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen. ……………………...30 7. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen……………………….......34 8. Hak dan Kewajiban Konsumen................................................................36 B. Air……………………………………………………………………………41 1. Pengertian Air Minum……………………………………………….….41 2. Persyaratan Air Minum………………………………………………....43 C. Depot Air Minum Isi Ulang……………………………………………….....50 BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan…………………………………………………………..58 B. Spesifikasi Penelitian…………………………………………………….......58 C. Lokasi Penelitian………………………………………………………..........58 D. Sumber Data………………………………………………………………….58 E. Metode Pengmpulan Data …………………………………………………...59 F. Metode Penyajian Data……………………………………………………....59 G. Metode Analisis Data…………………………………………………….......60 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian………………………………………………………………61 B. Pembahasan…………………………………………………………………102 BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan……………………………………………………………………112
11
B. Saran………………………………………………………………………..113 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………..114 LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
12
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Setiap
orang
adalah
konsumen, konsumen diibaratkan seorang raja
sehingga pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggan atau konsumennya, tetapi kenyataannya konsumen di Indonesia sering
menjadi
korban
akibat
tindakan
pelaku
usaha
yang
tidak
memperhatikan kenyamanan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen adalah pihak yang saling membutuhkan, pelaku usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen, konsumen juga memerlukan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha guna memenuhi kebutuhannya,
sehingga
kedua
belah
pihak
saling
memperoleh
manfaat/keuntungan. Pertambahan dan perkembangan industri barang dan/atau jasa disatu pihak membawa dampak positif, antara lain dapat tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Akan tetapi dilain pihak terdapat dampak negatif yaitu dampak penggunaan teknologi itu sendiri serta prilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat. Pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggitingginya sehingga sesama pelaku usaha harus bersaing dengan prilaku bisnisnya sendiri-sendiri yang dapat merugikan konsumen.1 Istilah ”perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak.
1)
Janus sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung, Aditya Bakti, 2006), hal 2.
13
Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.2 Masalah-masalah konsumen yang tidak mendapat perhatian dari pelaku usaha dan pemerintah pada akhirnya akan menghilangkan kepekaan pelaku usaha pada masalah konsumen. Ketidakpekaan ini akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha sehingga semakin sulit para konsumen mendapatkan hak-haknya. Hukum perlindungan konsumen merupakan sarana perlindungan bagi konsumen karena dapat meningkatkan posisi tawar konsumen ketika berhubungan dengan pelaku usaha. Lahirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang fair, tidak hanya bagi kalangan pengusaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen selaku pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.3 The UN Guidelines for Consumer Protection Majelis umum PBB melalui Resolusi No A/RES/39/248 pada 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain menggariskan, konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar meliputi: hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen, konsumen juga mempunyai hak memilih, hak untuk didengar, mendapatkan ganti rugi dan mendapatkan lingkungan yang bersih.4 Masalah
perlindungan
terhadap
konsumen
sudah
sejak
lama
diperbincangkan baik di forum Nasional maupun Internasional, tetapi kenyataanya posisi konsumen masih lemah. Umumnya konsumen belum
2)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal 19. 3) Gunawan Widjaya dan A.Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Gramedia, 2000), hal 1. 4) Siahaan N.H.T, Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk,.(Jakarta,Panta Rei, 2005), hal 12.
14
mengerti tentang apa yang menjadi haknya dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kedudukan konsumen dalam kegatan perekonomian, presiden John F. Kennedy pada tahun 1962 menyampaikan pesan didepan Congres On Protecting The Konsumer Interest tentang pentingnya kedudukan konsumen di dalam masyarakat, karena dua pertiga dari jumlah uang yang dipergunakan dalam kehidupan ekonomi berasal dari konsumen.5 Air minum mineral galon isi ulang menurut SNI (Standar Nasional Indonesia), definisi air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum (Air Minum Isi Ulang), atau dengan kata lain merupakan salah satu bentuk sediaan air mineral oleh pengusaha air minum atau depot air minum dengan melakukan pengisian ulang air melalui sistem reverse osmosis (osmosis terbalik) terhadap galon dan sejenisnya dengan menggunakan media filter untuk menyaring air agar kualitasnya tetap terjaga. Pengusaha air minum atau depot isi ulang sudah banyak kita jumpai di masyarakat, dimana semakin berkembangnya pengusaha air minum atau depot isi ulang yang dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan para pelaku usaha yang dapat dikatakan untuk menambah pendapatan guna memenuhi kehidupan, namun banyak pelaku usaha berfikir hanya bertujuan mencari keuntungan (money oriented) tetapi tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi para pengguna air minum mineral isi ulang yang akan mengkonsumsinya. Dewasa ini sering dengan terjadinya money oriented pada kehidupan kita, yaitu banyak berita yang kita lihat di media massa atau diberita lain yang mana hasil air dari depot air minum isi ulang Reverse Osmosis adalah kurang layak. Banyak mengandung bakteri, PH rendah, dan amat tidak layak untuk di konsumsi. Hal tersebut akan sangat merusak kesehatan5)
Hadi Evianto, Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekedar keinginan melainkan suatu kebutuhan, Hukum dan Pembangunan No 6 Tahun XVI (Desember 1986) hal.582.
15
dan kehidupan semua, sehingga kurang begitu memperhatikan kepentingan konsumen. Hal tersebut diakibatkan karena pelaku usaha menggunakan bahan-bahan media filter yang kurang baik dan kurang berkualitas, juga tidak memperhatikan jangka waktu pemakaian dari umur Media filter tersebut yang misalnya pemakaian Carbon filter, maupun Bahan lainnya yang sudah Kadaluarsa, serta tidak tepatnya sasaran pemakaian pada Media filter tersebut, sehingga banyak terjadi air minum depot Reverse Osmosis yang berbakteri, rasa pahit sebab menggunakan bahan media pada mesin filter Reverse Osmosis tersebut yang murah, dan juga kurang menguasainya seseorang penjual mesin air minum Reverse Osmosis pada dunia kimia dalam air yang harus diatasi oleh para penjual mesin filter air minum Reverse Osmosis. Disamping itu juga dari faktor penggunaan alat-alat dari mesin air isi ulang tersebut, yang antara lain 6 : 1. Pipanisasi dari mesin tersebut yang menggunakan pipa yang kurang baik dan salah cara perawatannya. 2. Media Treatment yang digunakan, yang dimana mereka hanya menggunakan Carbon filter saja, dan tidak menggunakan yang lainnya yang sesuai dengan kondisi masalah airnya, ibarat penyakit, maka dalam air tidak semuanya sakit batuk jadi kurang bijaksana jika semua masalah dalam air tersebut yang beraneka ragam diberi obat batuk. 3. Pendorang air yang digunakan masuk gallon adalah pendorong pompa yang menggunakan bahan besi yang dapat terjadinya karat yang dimana akan terkontaminasi dalam air minumnya, padahal semestinya pompa itu adalah dari jenis bahan yang baik dan tidak dari bahan yang dapat korosi. 4. Sterillisasi yang digunakan untuk mensterilkan air dengan Ultra Violet itu adalah sudah benar, tetapi harusnya yang berkwalitas tinggi dan bukan yang asal-asalan saja yang daya tahannya amat pendek waktunya. 5. Penjual Mesin Depot air minum RO yang Kurang menguasai pada bidangnya dan hanya Money Oriented/Semata-mata uang saja yang ingin didapat, sehingga kurang bisa menjaga kwalitas barang yang diberikan, atau mungkin malah tidak menguasainya dalam bidang yang baru ditawarkan pada orang yang mengkonsumsi sehingga hal itu menghasilkan kerugian pada pihak pembeli mesin serta pada khalayak masyarakat yang mengkonsumsi air minum tersebut. 6. Spech yang ditawarkan ke konsumen dirubah memakai bahan yang lebih murah. 7. Pihak pengusaha air minum/depot air minum yang kurang diberikan training dari penjual mesin depot air minum tersebut, sehingga
6)
Kualitas Depot Air Minum RO yang Kurang Baik http://victoria4water.com/?p=268. Diakses pada tanggal 12 agustus 2011.
16
banyak terjadi kesalahan pada pengoperasian mesin depot air minum tersebut, bagaimana tahap pencucian gallonnya, bagaimana tahap pengisian gallonnya, dsb. 8. Ketelitian dari pelaksana panjualan air minum pada depot mesin air minum tersebut yang kadang tergesa-gesa pada kondisi ramai, sehingga pokok asal air minum tersebut sudah terisi ke gallon ya sudah beres. Salah satu diantaranya di Tirta Gold Purwokerto, dimana kita bisa menjumpai ketidaktepatan sasaran pemakaian pada media filter, yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen air minum gallon isi ulang. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah karena menjadi obyek aktifitas bisnis pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui berbagai cara, baik melalui kiat promosi, cara penjualan maupun penerapan perjanjian standard yang merugikan konsumen.7 Hal tersebut diatas sebagai contoh keadaan sekarang, dan hal itu sangat disayangkan, karena amat berpengaruh pada kesehatan semua orang yang mengkonsumsi air minum dari depot yang kurang baik tersebut. Menurut Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi, Material, dan Lingkungan Direktorat Teknologi Lingkungan, air yang layak minum mempunyai standar persyaratan tertentu, yakni persyaratan fisis, kimiawi, dan bakteriologis. Jika satu parameter saja tidak memenuhi syarat maka air tersebut tidak layak diminum. Hal itu erat kaitannya dengan teknologi yang dipakai oleh si pelaku usaha. Jika teknologi benar maka yang dihasilkan juga bagus.8 Sisi negatif dan bahaya air minum mineral isi ulang : 1. Dalam mendorong air menggunakan pompa atau keran besi, sehingga adanya kemungkinan karat dalam air.
7)
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 12. 8) Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng,., Waspada-Gan-Dengan-Air-Galon-Isi-Ulang, http://www.klikunic.com/2010/09/. Diakses pada tanggal 10 agustus 2011.
17
2. Kurang bisa menjaga kualitas barang yang diberikan, atau mungkin malah tidak menguasainya dalam bidang yang baru ditawarkan pada konsumen, sehingga hal itu menghasilkan kerugian pada pihak yang mengkonsumsi air tersebut. 3. Tergesa-gesa pada kondisi ramai, sehingga pokok asal air minum tersebut sudah terisi ke galon yang sudah beres. 4. Tandon penampungan air baku tidak tertutup sehingga nyamuk bisa bertelur di dalam tampungan baku. Institute Pertanian Bogor (IPB) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan telah mempublikasikan hasil penelitian mereka terhadap depot-depot air minum isi ulang di beberapa daerah Jabodetabek. Hasilnya, air minum isi ulang diketahui tercemar bakteri Patogen seperti Coliform, bahkan ada yang terkontaminasi logam berat Cadmium. Menurut Marius Widjajarta, ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), sejatinya bakteri Coliform tidak bisa diremehkan. Mikrobiologi ini merupakan kelompok besar dari beberapa bakteri penyakit, seperti Escheria coli dan Enterrobahter aerogenes. Biasanya, bakteri ini berasal dari kotoran manusia ataupun hewan, dan bila keracunan bakteri ini, pencernaan seseorang terganggu. Bahkan orang yang dimaksud bisa terkena diare, sehingga terus-terusan buang air besar, kalau ini terjadi, tubuh akan kekurangan cairan, dan jelas membahayakan kesehatan. Kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, secara kasat mata, seperti ;
18
a.
Galon yang diisi ulang kadang ditukar dengan galon yang kurang baik, seperti galon bocor, rusak dsb;
b.
Ketika pencucian tidak maksimal, botol-botol galon kosong yang dibawa konsumen ke depot tak mustahil pula masih kotor meskipun botol galonnya yang kosong tadi dicuci dulu lantas digerojoki air bersih; dan
c.
Air masih mengandung bakteri yang tidak telihat oleh mata dan dapat membahayakan kesehatan konsumen air minum galon isi ulang.
Dari ketiga hal diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat didaerah Purwokerto pun bisa mengalami kasus-kasus serupa terhadap aktivitas depot-depot galon isi ulang yang kurang memenuhi persyaratan. Memang, hingga kini belum terdengar adanya kasus-kasus konsumen air minum galon isi ulang yang kesehatannya terganggu, misal terserang penyakit diare. Tak heran bila belum ada pengaduan semacam itu, baik ke YPKKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tapi bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati setelah bencana tiba? Apabila dibandingkan, sampai saat ini kasus-kasus seperti diatas memang belum diadukan oleh pihak konsumen. Bila hal tersebut dilihat dari kacamata hukum sangatlah memprihatinkan, menurut beberapa pakar hukum kendala tersebut dikarenakan : a. Kesadaran hukum masyarakat sangat rendah;
19
b. Belum terkondisinya masyarakat (konsumen) menjadi masyarakat yang mempunyai kemampuan menuntut hak-haknya; c. Proses peradilan yang ruwet dan makan waktu yang lama; d. Posisi konsumen yang sangat lemah. Hal tersebut didukung pula dengan suatu fakta bahwa konsumen memiliki kelemahan yaitu dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi atau daya tawar dan segi organisasi.9 Tiap-tiap Hubungan hukum mempunyai segi : pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban.10 Hubungan Hukum antara konsumen air minum galon isi ulang dengan pelaku usaha didasari oleh perjanjian jual beli, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Dalam Sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas the Privity of Contract. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.11 Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan pengertian dari jual-beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang 1 (satu) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain yang membayar harga yang telah diperjanjikan”. Maksud kalimat “menyerahkan suatu kebendaan” dalam hal ini 9)
Andriya Risdiwiyanto, Konsumerisme Peningkatan Pendidikan dan Pemberdayaan Konsumen Menyongsong Pemberlakuan UU No 8 Tahun 1999, (Jakarta, Wahana, 2000), hal 50. 10) Mr L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1976), hal 53. 11) Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Sinar Grafika, Indonesia, 2009), hal 13.
20
adalah, pelaku usaha menyerahkan barang kepada konsumen yang melakukan pembayaran dengan harga yang telah diperjanjikan, dan kebendaan yang dimaksud adalah berupa barang yaitu galon yang telah diisi ulang. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli yang telah diperjanjikan tadi, apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka penjual wajib menanggungnya. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama penjual, yaitu
menyerahkan barangnya dan
“menanggungnya”
dijelaskan
dalam
menanggungnya. Pengertian
Pasal 1491 KUH Perdata
bahwa
penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya. Perkataan jual-beli menunjukan dari satu pihak perbuatan dinamakan “menjual” sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli, harus cukup tertentu. Setidak-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ingin diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum, bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli adalah “barang” dan “harga”. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada saat terjadinya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu para pihak sudah setuju dengan barang dan harga yang telah ditentukan, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.
21
Pernyataan timbal balik antara pelaku usaha yaitu depot air minum isi ulang dengan konsumen
merupakan sumber untuk menetapkan hak dan
kewajiban bertimbal-balik diantara mereka. Berdasarkan pernyataan bertimbalbalik itu sudah melahirkan sepakat sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang). Hubungan hukum yang dibentuk oleh hukum pasti mempunyai 2 sisi yaitu hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya. Dalam pelaksanaannya, hak memberikan kenikmatan dan kebebasan pada individu dan kewajiban lebih mengarah pada pembatasan dan beban. Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan mengenai air minum mineral galon isi ulang yang mana dalam proses pengisian ulang air mineral ke dalam gallon atau kemasan botol membawa resiko untuk konsumen dan berbagai dampak negatif lainnya. Fokus yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen air minum galon isi ulang yang dirugikan karena air yang dikonsumsinya ternyata membahayakan kesehatan karena telah terkontaminasi. Mengenai hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan penelitian, mengingat disini konsumen merupakan pihak yang sangat dirugikan karena hak-haknya sebagai konsumen terabaikan, misalnya hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika mengkonsumsi air mineral galon isi ulang. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak-hak yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UUPK. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi dengan judul :
22
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dari pengamatan penulis masyarakat kurang mengetahui tentang perlindungan konsumen seperti yang tersebut diatas, selanjutnya diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis ataupun pragmatis. B . Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna air mineral galon isi ulang khususnya terkait dengan Pasal 4 huruf a, dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakannya penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah perlindungan hukum bagi konsumen pengguna air minum mineral galon isi ulang terkait pasal 4
huruf a dan h Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen telah sesuai dengan
kenyataan yang ada dalam
kehidupan masyarakat terutama pengguna air minum mineral galon isi ulang. D. Manfaat Penelitian 1. Kegunaan Teoretis Untuk konsumen pengguna air minum mineral galon isi ulang. 2. Kegunaan Praktis
23
Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat akan hak-haknya selaku konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang menggunakan dan mengkonsumsi air minum mineral galon isi ulang.
24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Dasar-Dasar Perlindungan Konsumen 1. Perlindungan Hukum Hukum tercipta karena adanya kumpulan masyarakat dalam suatu komunitas tertentu, setiap individu dalam masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dan semuanya berusaha untuk memenuhi kepentingannya. Hukum mempunyai peranan besar yaitu sebagai kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya, dengan adanya hukum diharapkan tidak akan terjadi bentrokan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain. Hukum bukan keseluruhan peraturan yang menetapkan bagaimana orang seharusnya bertindak satu sama lain,melainkan terdiri atas peraturanperaturan yang mengatur tingkah laku orang dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan manusia supaya semua kepentingan manusia dapat terlindungi. Hukum dapat terlaksana secara normal namun hukum juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap hukum harus ditindak dan hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Terdapat 3 unsur dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum di berbagai aspek kehidupan. Dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Masyarakat pun mengharapkan adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan
25
hukum. Begitupun terhadap keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya keadilan di setiap aspek. Ketiga unsur penegakan hukum tersebut harus berjalan dengan seimbang supaya penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik. Hukum mempunyai peranan dalam mengatur dan menjaga ketertiban masyarakat, yang diantaranya adalah mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan tersebut harus dilakukan menurut norma atau kaidah hukum yang berlaku. Adanya kaidah hukum itu bertujuan untuk mengusahakan kepentingankepentingan yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat dihindarkan kekacauan dalam masyarakat.12 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan, dalam penegakan hukum ada 3 unsur yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum/penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum/penegakan hukum harus memberi manfaat /kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan bahwa dalam pelaksanaan/penegakan hukum keadilan harus diperhatikan.13 Pengertian Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi siapapun dan perlindungan hukum itu adalah salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai dengan diberikannya rasa aman bagi seseorang sehingga kepastian hukum dapat tercapai melalui pembatasan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah-laku dalam masyarakat.
12) 13)
Surojo Wignojodipuro, Pengantar Ilmu Hukum ,(Bandung, Alumni, 1974), hal 1. Iswanto, Pengantar Ilmu Hukum, (Purwokerto, Unsoed, 2004), hal 147.
26
Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman bagi seseorang dengan membatasi hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tata tertib bertingkah laku dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut : Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum berdasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah - kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan ini dapat dilihat baik di Undang-Undang maupun Diratifikasi dan Konvensi Internasional.14 Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai, tujuan hukum dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, dengan demikian dapat menghindarkan tindakan kesewenangan pihak-pihak tertentu. 2. Hubungan Hukum dalam Perlindungan Konsumen Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan mandiri. Pembangunan Nasional sebagaimana diisyaratkan dalam GBHN 1998 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, dimana seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut kita dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin 14)
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hal 20.
27
terbuka. Saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat keterbukaan tersebut, dan untuk itu dituntut untuk memiliki daya saing yang kuat. Perlindungan konsumen pada hakikatnya berbicara mengenai upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang kerap merugikan konsumen. Kata “ konsumen ” pertama kali masuk dalam substansi GBHN pada tahun 1983. Pembangunan pada umumnya dan pada khususnya menurut GBHN harus menguntungkan konsumen. Lima tahun kedepan kata-kata itu dirasakan tetap relevan untuk dimuat kembali sehingga dalam GBHN 1988 dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi harus menjamin kepentingan konsumen. Selanjutnya di tahun 1993 kembali dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu harus melindungi kepentingan konsumen. Sebagaimana diketahui, dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan bagi sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen.15 Konsumen menjadi subyek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Melalui kiat-kiat tertentu pelaku usaha melakukan promosi, cara penjualan serta cara penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Sehubungan dengan hal-hal diatas, gunawan Wijaya dalam buku Hukum Tentang Perlindungan Konsume, menyebutkan sebagai berikut : ”Salah satu faktor yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih sangat rendah”.16 Sejumlah peraturan yang tidak pernah disebut-sebut sebagai prioritas, dalam kenyataannya justru banyak yang didahulukan pengesahannya daripada UUPK. Hal ini memperkuat dugaan yang beredar selama ini, pemerintah biasanya mendahulukan peraturan-peraturan yang menguntungkan pihaknya. Terlepas dari
15)
Erman Raja Guguk, dkk, Perlindungan Konsumen, (Bandung , Mandar Maju, 2000), hal 6. Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,, Tahun 2000), hal 12. 16)
28
kekurangan yang ada, prinsip-prinsip pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia bukan berarti tidak ada sama sekali sebelum UUPK. Untuk itu ada tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi konsumen yaitu bidang hukum perdata,pidana dan administrasi. Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan. Hak dan kewajiban terjelma dalam tindakan perorangan atau kelompok. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum tersebut perlu diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan teratur serta mempunyai kepastian hukum, karena hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai harga barang dan atau jasa tanpa diikuti dan ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Alasan pokok terjadinya hubungan hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha yaitu kebutuhan akan barang dan atau jasa tertentu. Pelaksanaannya senantiasa harus menjaga mutu suatu produk agar konsumen dapat menikmati penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian barang dan atau jasa tersebut secara layak.17 Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung terjadi apabila antara pelaku usaha dengan konsumen langsung terikat karena perjanjian yang mereka buat atau karena ketentuan undang-undang. Kalau hubung an itu terjadi dengan perantaraan pihak lain, maka terjadi hubungan tidak langsung. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen pada dasarnya berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena keduanya saling membutuhkan dan bahkan saling interdependensi. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.18 Dalam Sejarah, perlindungan konsumen pernah secara prinsipil menganut asas the Privity of Contract. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila
17)
Subandi, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Domestik Dihubungkan Dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Mei 2010), hal 1. 18) Lihat Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen, hal 7.
29
ada pandangan, hukum perlindungan konsumen berkorelasi erat dengan hukum perikatan, khususnya perikatan perdata.19 Prinsip The Privity of Contract menyatakan bahwa, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu harus dapat jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal yang terjadi diluar apa yang diperjanjikan, artinya konsumen bisa menggugat berdasarkan wanprestasi (contractual liability). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (tortious liability). Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mawujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah. Kendati hukum perlindungan konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum perlindungan konsumen semata-mata ada dalam wilayah hukum perdata. Perlindungan di bidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari adanya tarik menarik kepentingan antar sesama anggota masyarakat. Ketika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak lain itu agar bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya. Di antara mereka mungkin saja sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian hukum
19)
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Sinar Grafika Indonesia, 2009), hal 13.
30
keperdataan tetapi dapat pula sebaliknya sama sekali tidak ada hubungan hukum demikian. Bagaimanapun itu, tetap saja suatu perikatan dapat muncul dari perjanjian atau karena undang-undang. Secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen sering dikatakan berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen merupakan pihak yang selalu di dikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontrak standard yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak yang demikian si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Seseorang yang bertindak sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa perjanjian dengan pihak lain, ketika pihak lain itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cedera janji). Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Mengingat konsepsi perbuatan melawan hukum, seseorang diberi kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhi tiga unsur, yaitu ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat), dan ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian itu. Transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha cenderung bersifat tidak balance. Konsumen terpaksa
menandatangani
telah disiapkan oleh pelaku usaha.
31
perjanjian yang sebelumnya
Tahapan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, 1. Pratransaksi. Adalah tahapan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada tahap ini pelaku usaha melakukan penawaran (offer) kepada konsumen. Penawaran ini dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen. 2. Transaksi yang sesungguhnya. Bila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi atau dalam bahasa hukum terjadi perjanjian. Pada tahap ini para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kesepakatan ini kemudian dapat di tuangkan kedalam suatu perjanjian tertulis 3. Purnatransaksi. Tahap ini merupakan realisasi dari tahap transaksi, pada tahap ini para pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Menurut bahasa hukum kewajiban yang harus dipenuhi adalah prestasi dan pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat digambarkan bahwa hubungan hukum antara konsumen air minum galon isi ulang dengan Tirta Gold sebagai pelaku usaha didasari oleh suatu perjanjian jual beli. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan
32
dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Syarat terjadinya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. b. Kecakapan untuk membuat perikatan. c. Ada suatu hal tertentu. d. Kausa yang halal. Suatu kesepakatan menjadi tidak ada sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Selanjutnya untuk mengikatkan diri secara sah menurut hukum ia harus cakap untuk berbuat menurut hukum, dan oleh karenanya maka ia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Akibatnya apabila syaratsyarat atau salah satu syarat sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut tidak dipenuhi, maka berakibat batalnya perikatan yang ada atau bahkan mengakibatkan tuntutan penggantian kerugian bagi pihak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.20 Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan pengertian dari jual-beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang 1 (satu) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain yang membayar harga yang telah diperjanjikan”. Maksud kalimat “menyerahkan suatu kebendaan” dalam hal ini adalah, pelaku usaha menyerahkan barang kepada konsumen yang melakukan pembayaran dengan harga yang telah diperjanjikan, dan kebendaan yang dimaksud adalah berupa barang yaitu galon yang telah diisi ulang. Perkataan jual-beli menunjukan dari satu pihak perbuatan dinamakan “menjual” sedangkan dari pihak lain dinamakan “membeli”. Barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli, harus cukup tertentu. Setidak-tidaknya dapat
20)
Subekti, Hukum Perjanjian, ( Jakarta, Pradnya Paramita, 1992), hal 35.
33
ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ingin diserahkan hak miliknya kepada pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum, bahwa unsur-unsur pokok perjanjian jual-beli adalah “barang” dan “harga”. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada saat terjadinya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu para pihak sudah setuju dengan barang dan harga yang telah ditentukan, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli yang telah diperjanjikan tadi, apabila tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka penjual wajib menanggungnya. Menurut Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama penjual, yaitu
menyerahkan barangnya dan
“menanggungnya”
dijelaskan
dalam
Pasal
menanggungnya. Pengertian 1491
KUH
Perdata
bahwa
penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya. Pernyataan timbal balik antara pelaku usaha yaitu depot air minum isi ulang dengan konsumen merupakan sumber untuk menetapkan hak dan kewajiban bertimbal-balik diantara mereka. Berdasarkan pernyataan bertimbal-balik itu sudah melahirkan sepakat sekaligus melahirkan perjanjian (yang mengikat seperti undang-undang). Adapun dalam hal penyerahan (levering) itu berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
34
“Biaya
penyerahan”
dipikul
oleh
si penjual,
sedangkan
“biaya
pengambilan” dipikul oleh si pembeli, jika telah tidak diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUH Perdata). Pengertian biaya penyerahan adalah segala biaya yang diperlukan untuk membuat barangnya siap untuk diangkut kerumah si pembeli, jadi misalnya ongkos pengepakan atau pengisian air minum isi ulang kedalam galon, sedangkan biaya pengambilan merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut kerumah barang si pembeli air minum isi ulang. Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang dan harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka dianggap merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi dan pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Persetujuan jual-beli sebagai perjanjian yang dibuat antara konsumen air minum isi ulang dengan pelaku usaha depot air minum isi ulang meletakan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak dan berlaku mengikat bagi masing-masing pihak. Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tadi timbul kepentingan-kepentingan diantara kedua belah pihak yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Kepentingan itu berhubungan dengan hak-hak yang ada dalam hubungan tersebut, baik hak konsumen maupun hak pelaku usaha.
35
Hak konsumen merupakan kewajiban produsen, dan kewajiban produsen merupakan hak konsumen. Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 19 ayat 1, 2 UUPK ). Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat ditegaskan apabila konsumen menderita kerugian sebagai akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, berhak untuk menuntut tanggung jawab secara perdata kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut. Dengan demikian, secara normatif telah ada ketentuan yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha, sebagai upaya melindungi pihak konsumen. Secara teoritik, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ( UUPK ) diatur beberapa macam tanggung jawab ( liability) sebagai berikut21: 1. Contractual Liability. Dalam hal terdapat hubungan perjanjian (privity of contract) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada Contractual Liability (Pertanggungjawaban Kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha, atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. 2. Product Liability. Dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (no privity of contract) 21)
Johannes Gunawan, Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8 Tahun 1999 ( Jakarta, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hal 45-46.
36
antara pelaku usaha dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada Product Liability (Pertanggungjawaban Produk), yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (Strict Liability ) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkannya. Ada aspek-aspek hukum perlindungan konsumen yang berada dalam bidang hukum publik, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Jadi, tepatnya hukum perlindungan konsumen ada di wilayah hukum privat (perdata) dan di wilayah hukum publik. Perlindungan Konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keselamatan dan keamanan). Berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa
yang
dibutuhkan
keamanannya,
harganya,
masyarakat konsumen, tentang
berbagai
tentang kualitas produk, persyaratan
dan/atau
cara
memperolehnya, tentang jaminan dan garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna-jual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok sebelum ia menggunakan dananya (gaji, upah, honor atau apapun nama lainnya) untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang atau jasa tersebut. Dengan transaksi, konsumen dimaksudkan diadakannya hubungan hukum (jual-beli, beli-sewa, sewa-menyewa,
37
pinjam-meminjam dan sebagainya) tentang produk konsumen dengan pelaku usaha itu.22 Secara pidana, tuntutannya tidak lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian. Filosofi dari penuntutan secara pidana lebih luas daripada itu yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana tertentu. Perlindungan demikian diberikan oleh Negara kepada warga masyarakatnya. Untuk itu penuntutan secara pidana tidak dibebankan kepada perorangan tetapi kepada suatu instansi pemerintah, tepatnya kejaksaan. Aparat kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum yang berarti ia mewakili Negara dan masyarakat luas melindungi hak-hak warga Negara dan warga masyarakat yang dirampas oleh pihak lain. Perlindungan Konsumen dalam lapangan Hukum Adminsitrasi Negara, perlindungan yang diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung, preventif dan proaktif. Pemerintah biasanya mengeluarkan berbagai ketentuan normatif yang membebani pelaku usaha dengan kewajiban tertentu. Sebagai contoh, hasil produksi harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, limbah (polutan)nya harus di bawah ambang batas, harga jual dikendalikan oleh pemerintah dengan melakukan operasi pasar. Semua itu, kebijakan yang bersifat administrative. Walaupun sasaran langsungnya kepada pelaku usaha, dampak positif dari kebijakan itu sebenarnya ditujukan kepada konsumen sebagai warga masyarakat terbesar. Hubungan hukum yang dibentuk oleh hukum pasti mempunyai 2 sisi yaitu hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya. Dalam pelaksanaannya, hak
22)
Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Sinar Grafika Indonesia, 2009), hal 70.
38
memberikan kenikmatan dan kebebasan pada individu dan kewajiban lebih mengarah pada pembatasan dan beban. 3. Pengertian Perlindungan Konsumen, Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi konsumen 23 AZ Nasution Mendefinisikan Hukum Konsumen Sebagai berikut: Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan / atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup. Hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.24 Hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen, ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum perlindungan konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.
23) 24)
Shidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta, Grasindo, 2004), hal 11. Suyadi, Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, (Purwokerto, Unsoed, 2007), hal 5.
39
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan sebagai sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen. 4. Pengertian Konsumen Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (InggrisAmerika), atau consume/konsumet ( Belanda). Pengertian consumer atau consument itu bergantung dalam posisi mana ia berada.25 Kata konsument (Belanda) oleh para ahli hukum telah disepakati sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa (uitenindelijk gebruiker van gordern en diesten) yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (ondernemer).26 Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pengertian konsumen adalah konsumen akhir. Konsumen adalah pengguna terkahir (end user) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.27
25)
AZ .Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, (Jakarta, Diadit Media, 2006), hal 21. 26) Prasetyo Hadi Purwandoko, Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen , (Solo, UNS, 1997), hal 4. 27) Munir Fuady,Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Pasar Global, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hal 227.
40
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berpendapat, apabila badan hukum, keluarga dan orang lain diberi hak untuk menuntut ganti kerugian maka rumusan pengertian konsumen sebaiknya menentukan bahwa: Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan.28 Distributor maupun trailer tidak termasuk dalam pengertian konsumen, karena tujuan mereka memperoleh barang tidak bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan bermaksud untuk diperdagangkan. Hak dan kewajiban mereka tidak sama sepereti yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedua Pasal tersebut hanya berlaku bagi konsumen akhir. Pada prinsipnya kewajiban tersebut bermaksud agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan atau kepastian hukum baginya. 5. Pengertian Pelaku Usaha UUPK dalam Pasal I butir 3, memberikan definisi tentang pelaku usaha sebagai berikut: Adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang dididrikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 28)
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT Sinar Grafika, 2007), hal 6-7.
41
Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koprasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Luasnya pengertian mengenai pelaku usaha akan lebih memudahkan konsumen dalam menuntut ganti kerugian karena konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk membuat konsumen lebih mudah dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan sebab banyak pihak yang dapat digugat. 6. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Asas hukum bukan merupakan hukum yang konkrit melainkan sebagai pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan
42
denngan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut. Penjelasan umum Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada alinea delapan menyebutkan undangundang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum didalamnya yang memberikan perlindungan terhadap konsumen yang ditetapkan dalam Pasal 2 UUPK. Asas-Asas tersebut meliputi: a. Asas Manfaat Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha secara keseluruhan. b. Asas Keadilan Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. c. Asas Keseimbangan Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual. d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan jasa yang digunakan. e. Asas Kepastian Hukum
43
Para pelaku usaha dan konsumen harus harus mentaaati hukum dan memperoleh keadilan, dimana negara menjamin kepastian hukum. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu: 2. Asas Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen 3. Asas Keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan 4. Asas Kepastian Hukum.29 Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok diatas, dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa”Hukum yang berwibawa berarti hukum yang efisien”, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan kewajibanya tanpa penimpangan”.30 Asas-asas hukum perlindungan konsumen dipadankan dengan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabatkonsumen supaya terhindar dari dampak negatif pemakaian barang dan jasa; c. Meningkatkan pemerdayaan konsumen dalam mengambil keputusan mengenai hak-hak konsumennya; d. Menciptakan sistem perlindungan yang berkepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
29) 30)
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, hal 26 Ibid, hal 33
44
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab supaya konsumennya dapat terlindungi f. Meningkatkan
kualitas
produksi
dengan
jaminan
kesehatan,
kenyamanan dan keselamatan konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen yang telah dituangkan dalam Pasal 3 UUPK tersebut merupkan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum. Menurut Ahmad Ali masing-masing UndangUndang memiliki tujuan khusus, begitu pula dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 UUPK yang mengatur tujuan khusus perlindungan. Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen bisa dikelompokan menjadi 3 tujuan hukum secara umum, yaitu: a. Tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan, hal tersebut dirumuskan dalam rumusan huruf c dan huruf e. b. Tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan, hal tersebut dirumuskan dalam rumusan a, b, c dan d serta huruf f. c. Tujuan khusus diarahkan untuk tujuan kepastian hukum hal tersebut dirumuskan dalam rumusan huruf d Adanya tujuan yang telah ditetapkan dalam UUPK, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Agar tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 UUPK tersebut tercapai secara maksimal, maka harus didukung dengan keseluruhan subsistem perlindungan yang diatur dalam UUPK tanpa mengabaikan fasilitas penunjang dan kondisi masyarakat.
45
7. Pihak-Pihak dalam Perlindungan Konsumen Di dalam UUPK antara lain ditegaskan, pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut semestinya ditaati dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun dalam realitasnya banyak pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap kewajiban maupun larangan tersebut, sehingga berdampak pada timbulnya permasalahan dengan konsumen. Secara umum pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi tiga pihak utama antara lain: a.
Konsumen Konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi juga memiliki peranan
dalam rangka melindungi kepentingannya. Perlu diketahui bahwa konsumen juga dituntut untuk mencari apa dan bagaimana informasi yang dianggap relevan yang dapat dipergunakannya untuk membuat suatu keputusan tentang penggunaan, pemanfaatan, maupun pemakaian barang dan/jasa tertentu. Pendidikan tentang perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang signifikan, tidak hanya untuk memberikan bergaining position yang lebih kuat pada konsumen untuk menegakan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih fair bagi semua pihak.31
31)
Gunawan widjaya dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta, Gramedia, 2000), hal 4.
46
Bagi masyarakat konsumen, aneka permasalahan yang diungkapkan menyadarkan bahwa hanya mereka sendiri yang dapat memperjuangkan nasibnya menghadapi para produsen,
dengan demikian akan mampu
memberikan respons atau tanggapan yang baik bagi pengusaha.Tanggapan yang baik itu secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sarana “pendidikan” dan tekanan bagi pengusaha untuk bertanggung jawab dan memiliki integritas dalam pekerjaan dan perbuatan mereka. b.
Pelaku Usaha Pelaku usaha juga mempunyai peranan yang besar sebagai pihak yang
ikut andil dalam perlindungan konsumen, disamping harus menghormati hakhak konsumen, pelaku usaha juga harus bisa bersikap fair dengan menunjukan integritasnya kepada konsumen, berupa pertanggung jawaban atau moralitas ketika terjadi kerugian yang dialami konsumen. Tanggungjawab pelaku usaha dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen
merupakan
tanggung-jawab
dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Tanggungjawab tersebut tidak hanya ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen saja namun juga untuk melindungi kepentingan konsumen yang antara lain kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha, dapat berdasarkan undang-undang selain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuanketentuan lain, kebiasaan, doktrin, dan sebagainya. c. Pemerintah
47
Pemerintah adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan
kebijaksanaan, melaksanakan dan menjalankan pelaksanaan
peraturan yang dibuatnya agar ditaati oleh para pihak yang ada dalam daerah pemerintahannya yaitu seluruh penduduk Indonesia, artinya Jika dikaitkan dengan bidang perlindungan konsumen, kegiatan antara konsumen dan pelaku usaha tidak akan dapat berlangsung dengan baik bila tidak didukung dengan peraturan yang bersangkutan. Pemerintah disini, bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta Undang-Undang tersebut dengan baik, meskipun selama ini permasalahan yang dihadapi konsumen tersebut pada dasarnya dis ebabkan oleh kurang adanya tanggungjawab pengusaha dan juga
lemah
nya pengawasan pemerintah. 8.
Hak dan Kewajiban Konsumen a. Hak Konsumen Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang dilindungi oleh UndangUndang. Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merumuskan sejumlah hak dan kewajiban penting konsumen antara lain: a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
48
c) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa; e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen; g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin, dan status sosial lainnya; h) Hak untuk kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya i) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Shidarta menambahkan dengan hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan dengan tidak jujur, yang dalam buku hukum dikenal dengan terminologi ”persaingan curang”. Berdasarkan sembilan butir hak konsumen diatas, terlihat bahwa masalah keamanan, kenyamanan, keselamatan konsumen pada huruf a, masalah kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya pada huruf h, dan hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya pada huruf i, merupakan hal yang paling pokok dan
49
utama dalam hukum perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaanya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi, sehingga hak-hak konsumen sebagai pemakai barang dan/jasa dapat ditegakkan. Penjelasan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengenai hak atas keamanan dan keselamatan pada huruf a, dimana hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Kemudian mengenai hak untuk memperoleh ganti kerugian pada huruf h, dimana hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang merupakan kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus memenuhi prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan.
50
Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka demi hukum, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Hak-hak konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bisa dikatakan diseimbangi dengan tanggung jawab pelaku usahanya dimana pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk : pengembalian uang atau penggantian barang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kewajiban konsumen : a) Membaca atau mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamtan; b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c) Membayar dengan nilai tukar yang disepakati;
51
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban-kewajiban konsumen tersebut sebagai penyeimbang hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban–kewajiban sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 UUPK, yaitu: a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; d) Menjamin
mutu
barang
dan/jasa
yang
diproduksi
dan/atau
diperdagangkan; e) Memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan; f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
52
Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain mengatur kewajibankewajiban pelaku usaha juga mengatur mengenai hak-hak untuk pelaku usaha seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yaitu : 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. B. AIR 1. Pengertian Air Minum Kebutuhan yang paling utama bagi manusia adalah air minum. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum hidup 2-3 minggu tanpa makan tetapi hanya dapat bertahan 2-3 hari tanpa air minum. Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi mahluk hidup diantaranya sebagai air minum atau keperluan rumah tangga
53
lainnya. Air yang digunakan harus bebas dari kuman penyakit dan tidak mengandung bahan beracun. Sumber air minum yang memenuhi syarat sebagai air baku air minum jumlahnya makin lama makin berkurang sebagai akibat ulah manusia sendiri baik sengaja maupun tidak disengaja. Selain berguna untuk manusia, airpun diperlukan oleh makhluk hidup lain misalnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagi manusia, air diperlukan untuk menunjang kehidupan, antara lain dalam kondisi yang layak untuk diminum tanpa menggangu kesehatan. Pengertian Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan. Air yang bersih sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam sekitar, dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Dimana air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut.32 Pengertian Air Minum adalah: “air yang diperlukan untuk kebutuhan hidup rumah tangga, yang meliputi air untuk masak, minum, air mandi, air cuci dan air untuk membersihkan rumah”.33 Pengertian air minum menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Pasal 1 adalah: “air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum”. Air mineral adalah air yang diperoleh langsung dari sumbernya, dikemas di dekat lokasi sumber air, memiliki syarat kandungan mineral tertentu, dan juga dikemas dalam botol ataupun kemasan lainnya.
32) 33)
Definisi Air, http://etnize.wordpress.com/2009/07/01/. Diakses tanggal 30 Juni 2011. Ibid. hal 9.
54
2. Persyaratan Air Minum Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu. Air adalah materi esensial didalam kehidupan, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Sebagian besar tubuh manusia itu sendiri terdiri dari air. Tubuh manusia rata-rata mengandung air sebanyak 90% dari berat badannya. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60%, berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80% . Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan segala kegiatan mereka. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari manusia. Ditinjau dari segi kualitas, ada bebarapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya kualitas fisik yang terdiri atas bau, warna dan rasa, kulitas kimia yang terdiri atas pH, kesadahan, dan sebagainya serta kualitas biologi dimana air terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu. Bagi manusia air minum adalah salah satu kebutuhan utama. Mengingat bahwa berbagai penyakit dapat dibawah oleh air kepada manusia memanfaatkannya, maka tujuan utama penyediaan air bersih/air minum bagi masyarakat adalah untuk mencegah penyakit yang dibawah oleh air.
55
Penyediaan air bersih selain kuantitas kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Air minum yang memenuhi baik kuantitas maupun kualitas sangat membantu menurunkan angka kesakitan penyakit perut terutama penyakit diare. Beberapa sumber air minum alternative yang dapat diproses lebih lanjut sehingga layak minum, antara lain : a. Air hujan yang ditampung dalam bak penampungan. Secara teoritis air hujan adalah air yang bersih yang tidak mengandung kuman, dapat diminum, tetapi tidak mengandung mineral-mineral guna bagi kesehatan. Air hujan pada umumnya sudah tercemar oleh debu di udara, gas-gas dan asap pabrik/industry. b. Air permukaan tanah. Antara lain air danau, sungai, tambak dan lain-lain. Air permukaan tanah ini umumnya mudah tercemar oleh kotoran yang ada di dalam atau permukaan tanah, sehingga perlu adanya penjernihan. c. Mata air. Terdapat di daerah pegunungan yang bnayak pepohonannya, mata air ini keluar dari sela-sela akar pohon yang rindang. Air ini biasanya bersih dan jernih. Oleh karena itu air ini tidak memerlukan penjernihan ataupun penyaringan dan bisa langsung diminum. d. Air dari dalam tanah dengan kedalaman 3 m.
56
Biasanya air ini cukup bersih, misalnya air sumur, ada 2 (dua) macam sumur yaitu sumur dangkal dan sumur dalam (sumur artesis). Kedalaman sumur artesis dapat mencapai lebih dari 50 m dari permukaan tanah, yang semakin dalam semakin bersih airnya. Persyaratan air minum meliputi syarat fisik, kimia, biologi dan radioaktif. Standard mutu air minum atau air untuk kebutuhan rumah tangga ditetapkan berdasarkan keputusan menteri kesehatan No.492/MENKES/PER/ IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Standard baku air minum tersebut di sesuaikan dengan standard internasioanal yang dikeluarkan WHO. standarisasi
tersebut
bertujuan
untuk
memelihara,
melindungi
dan
mempertinggi derajat kesehatan masyarakat terutama terhadap konsumen air minum isi ulang, yaitu pelaku usaha harus memperhatikan dalam pengolahan air atau kegiatan usaha mengolah dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat umum. Dengan adanya standarisasi tersebut dapat dinilai kelayakan pendistribusian sumber air untuk keperluan rumah tangga. Kualitas air yang digunakan sebagai air minum sebaiknya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia dan mikrobiologi. 1). Persyaratan fisik Menurut Ir Nusa Idaman Said dalam bukunya Teknologi Pengolahan Air Minum (Teori dan Pengalaman Praktis) air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik sebagai berikut:
57
a. Jernih atau tidak keruh, air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari bahan tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid, maka air semakin keruh. b. Tidak berwarna, air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. c. Rasanya tawar, secara fisik air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, pahit, atau asin menunjukan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam disebabkan adanya
asam
organik maupun asam anorganik. d. Tidak berbau, air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. e. Temperaturnya normal, suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme. f. Tidak mengandung zat padatan, air minum mengandung zat padatan yang terapung di dalam air. Walaupun jernih, tetapi air mengandung zat padatan yang terapung maka tidak baik digunakan sebagai air
58
minum. Apabila dididihkan maka zat padatan tadi bisa larut dalam air dan mengurangi kualitas air. 2). Persyaratan kimia Kualitas air tergolong baik apabila memenuhi persyaratan kimia sebagai berikut: a. pH (derajat keasaman) netral. Penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9,2 akan tetapi dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan. b. Tidak mengandung ion-ion logam. Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l c. Kesadahan. Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara akibat keberadaan
59
Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang dihilangkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh sulfat dan karbonat, Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium disamping Besi dan Alumunium. Konsentrasi kalsium dalam air minum yang lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. Dalam jumlah yang lebih kecil magnesium dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang, akan tetapi dalam jumlah yang lebih besar 150 mg/l dapat menyebabkan rasa mual. d. Alumunium. Batas maksimal yang terkandung didalam air menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.82/2001 yaitu 0,2mg/l. Air yang mengandung banyak aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi e.
Tidak mengandung bahan organik. Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di perairan.
f. Tidak mengandung Sulfat berlebihan. Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci / ketel)selain
60
mengakibatkan bau dan korosi pada pipa. Sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air bekas. g. Nitrat dan nitrit. Pencemaran air dari nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat dapat terjadi baik dari NO2 atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang digunakan dan dari oksidasi NO2 oleh bakteri dari kelompok Nitrobacter. Jumlah Nitrat yang lebih besar dalam usus cenderung untuk berubah menjadi Nitrit yang dapat bereaksi langsung dengan hemoglobine dalam daerah membentuk methaemoglobine yang dapat menghalang perjalanan oksigen didalam tubuh. h. Chlorida. Dalam konsentrasi yang layak, tidak berbahaya bagi manusia. Chlorida dalam jumlah kecil dibutuhkan untuk desinfektan namun apabila
berlebihan
dan
berinteraksi dengan ion
Na+
dapat
menyebabkan rasa asin dan korosi pada pipa air. i. Zink atau Zn. Batas maksimal Zink yang terkandung dalam air adalah 15 mg/l. penyimpangan terhadap standar kualitas ini menimbulkan rasa pahit, sepet dan rasa mual. Dalam jumlah kecil, Zink merupakan unsur yang penting
untuk
metabolisme,
karena
kekurangan
menyebabkan hambatan pada pertumbuhan anak. 3). Persyaratan mikrobiologi
61
Zink
dapat
Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai berikut: 1. Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya: bakteri golongan coli; Salmonella typhi, Vibrio cholera dan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air. 2. Tidak mengandung bakteri non patogen seperti: Actinomycetes, Phytoplankton coliform, Cladocera dan lain-lain. Masih belum bisa dipastikan tingkat bahaya berbagai bakteri penyakit yang terdeteksi dalam air minum isi ulang. Demikian pula asal-muasalnya. Ia bisa berasal dari perjalanan air minum itu dari sumber airnya, baik di sumber mata air, air ledeng dari perusahaan daerah air minum, ataupun sumber air tanah. Atau proses pengolahan yang kurang tepat.34 C. Depot Air Minum Isi Ulang Meningkatnya kebutuhan penduduk terhadap air minum terutama di perkotaan telah mendorong tumbuhnya Perusahaan Air Minum (PAM) di kotakota besar. PAM ini melayani kebutuhan penduduk terutama kelompok ekonomi menegah keatas namum belum menjangkau seluruh penduduk. Kemudian dengan memanfaatkan sumber air permukaan, PAM mengembangkan lebih lanjut instalasi pengolahan air minum, sehingga dewasa ini jangkauan system perpipaannya makin mencapai pelosok kota. PAM di kota-kota kemudian diikuti pula oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di ibukota propinsi dan kabupaten. Namum adanya PAM dan PDAM tersebut belum muga menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan kualitas airnya ketika mencapai
34)
Kualitas-dan-kuantitas-air-bersih-untuk-pemenuhan-kebutuhan-manusia/ http://uripsantoso.wordpress.com, Diakses pada tangaal 30 Juni 2011.
62
konsumen pun sering belum memenuhi syarat air minum, sehingga merangsang pertumbuhan perusahaan pengemas air minum yang siap melayani masyarakat. Adapun mengandalkan sumber air dari mata air, maka perusahaan pengemasan ini melakukan pengemasan air ke dalam wadah-wadah air yang terbuat dari bahan plastik dan gelas. Perusahaan itu disebut perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pertumubuhan usaha AMDK cukup menjanjikan, sehingga jumlah perusahaan bertambah dan meluas bukan saja di kota tetapi juga desa. Konsumen AMDK berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena praktis dan estetis dibandingkan dengan air minum tradisional. Khusus AMDK gallon, perusahaan menyediakan pelayan isi ulang dengan cara mengembalikan botol lama (satu merek) dengan botol kemasan baru yang terisi penuh. Sejauh ini, pemakaian AMDK telah menjadi budaya dan kehidupan masyarakat luas. Makin banyaknya minat masyarakat terhadap AMDK ksususnya untuk pengisian ulang/kembali, telah mendorong pertumbuhan Depot Air Minum (DAM) isi ulang di berbagai tempat. Depot ini dimulai pada tahun 1997 oleh 400 pengusaha kecil dan jumlahnya terus meningkat sehingga di awal tahun 2002 telah mencapai 1200 pengusaha yang tersebar di berbagai kota.35 Dalam buku Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi depot air minum isi ulang kabupaten banyumas, disebutkan bahwa pengertian depot air minum isi ulang (DAMIU) adalah: “badan usaha, perorangan yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas”.36 Air minum mineral galon isi ulang menurut SNI (Standar Nasional Indonesia), definisi air minum dalam kemasan (AMDK) adalah air yang telah 35)
Ibid.hal 2. Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang, (Kab. Banyumas, 2010), hal 4. 36)
63
diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum (Air Minum Isi Ulang). Sesuai pasal 109 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dikatakan bahwa setiap orang/badan hukum yang memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan dan minuman yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil teknologi yang diedarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, karena yang dibahas dalam hal ini mengenai airnya, Sehingga jangan sampai membawa resiko buruk terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu dalam bagian ke 16 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 di pertegas lagi di pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standard dan/atau persyaratan kesehatan, sehingga apabila ada makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standard persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan, dilarang untuk diedarkan, dan pemerintah berwenang dan bertanggung jawab mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan serta pendistribusian minuman di masyarakat. Selain keputusan
apa
menteri
yang kesehatan
telah
dipaparkan
diatas,
menurut
No.492/MENKES/PER/IV/2010
Tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum, pengelola penyediaan air minum juga harus dapat menjamin air yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melakukan pemeriksaan berkala melalui berbagai tahap. Hal tersebut meliputi :
64
a. Menjamin air minum yang diproduksinya memenuhi syarat kesehatan dengan melaksanakan pemeriksaan secara berkala memeriksa kualitas air yang diproduksi mulai dari: - pemeriksaan instalasi pengolahan air; - pemeriksaan pada jaringan pipa distribusi; - pemeriksaan pada pipa sambungan ke konsumen; - pemeriksaan pada proses isi ulang dan kemasan; b. Melakukan pengamanan terhadap sumber air baku yang dikelolanya dari segala bentuk pencemaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi memenuhi standar persyaratan kesehatan dan/atau agar tidak membahayakan kesehatan konsumen, maka No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum mengatur mengenai pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini. Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi : a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan sistem perpipaan.
65
b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan dan atau kemasan isi ulang. Kegiatan
pengawasan
ini
dilakukan
oleh
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota, yang meliputi: 1) Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi: Pada air minum perpipaan maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan rumah bagi air minum perpipaan. 2) Pengambilan sampel: Jumlah, frekuensi, dan titik sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut: Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan dan atau Kemasan isi ulang. Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan mimimal sebagai berikut: 1) Pemeriksaan kualitas Bakteriologi: Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut: -
Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan satu kali.
-
Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sample sebulan sekali.
66
-
Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan satu kali.
2) Pemeriksaan Kualitas Kimiawi: Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut: -
Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali
-
Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sample sebulan sekali.
-
Air dalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali.
3) Pemeriksaan kualitas air minum Dilakukan di lapangan, dan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk. 4) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai jasa, selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiologik dan 10 hari untuk pemeriksaan kualitas kimiawi. 5) Pengambilan dan pemeriksaan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan terjadinya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen. 6) Parameter kualitas air yang diperiksa: Dalam rangka pengawasan kualitas air minum secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka parameter kualitas air minimal yang harus diperiksa di Laboratorium adalah sebagai berikut: -
Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan:
67
a. Parameter Mikrobiologi: 1) E. Koli 2) Total Koliform b. Kimia an-organik: 1. Arsen 2. Fluorida 3. Kromium-val.6 4. Kadmium 5. Nitrit, sbg-N 6. Nitrat, sbg-N 7. Sianida 8. Selenium -
Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan: a. Parameter Fisik: (1) Bau (2) Warna (3) Jumlah zat padat terlarut (TDS) (4) Kekeruhan (5) Rasa (6) Suhu b. Parameter Kimiawi: (1) Aluminium (2) Besi
68
(3) Kesadahan (4) Khlorida (5) Mangan (6) pH (7) Seng (8) Sulfat (9) Tembaga (10) Sisa Khlor (11) Amonia Dengan kata lain tindakan pengawasan terhadap kualitas air minum harus dilakukan secara berkala, karena air yang digunakan untuk kepentingan umun harus diuji kualitas airnya, sehingga dalam hal ini perlu adanya pengawasan terhadap air minum yang akan di konsumsi oleh masyarakat, dimana pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air.
69
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu : Pendekatan yang menggunakan konsepsi legistis positivis, yaitu mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini juga melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan mengabaikan norma yang ada selain norma hukum.37 B. Spesifikasi Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu : Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari obyek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia , keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan dan pendekatannya.38 C. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Tirta Gold, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. D. Sumber Data 1. Data Sekunder
37)
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta, PT Ghalia Indonesia, 1985), Hal 11. 38) Ibid, Hal 166
70
Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundangundangan yang berlaku, buku-buku literatur dan dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. 2. Data Primer Penunjang data sekunder berupa keterangan-keterangan secara langsung diperoleh dari Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Tirta Gold dan pihak-pihak atau staf Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. E. Metode Pengumpulan Data 1. Data Sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan dokumendokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh. 2. Data Primer Data primer merupakan penunjang data sekunder diperoleh dengan cara mengadakan
wawancara
bebas
terpimpin
yaitu
dengan
cara
mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang sesuai dengan masalah tersebut secara relevan dimana unsur kebebasan masih dipertahankan sehingga kewajaran dapat dicapai. F. Metode Penyajian Data Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Artinya adalah kesuluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya, disesuaikan
71
dengan pokok permasalahan sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh tentang masalah yang diteliti. G. Metode Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan normatif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis berdasarkan pada teori-teori dan peraturan perundang-undangan berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Berdasarkan penelitian yang diadakan, maka dapat diuraikan mengenai data yang diperoleh sebagai berikut : a. Data Sekunder 1.1. Pengertian. 1. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. 2. Pengguna air minum isi ulang adalah setiap orang yang mengkonsumsi produk air minum isi ulang di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). 3. Depot air minum isi ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah. 4. Sampel air adalah air yang diambil sebagai contoh yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium yang dapat terdiri dari air minum dan atau air baku Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Kesehatan No.492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
73
5. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum. 6. Hygiene sanitasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor air minum, penjamah, tempat dan perlengkapan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau ganguan kesehatan lainnya. 7. Dinas kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten/kota dan khusus di daerah pelabuhan oleh kantor kesehatan pelabuhan. 1.2. Transaksi Air Minum Isi Ulang Ada sebuah tahapan yang terjadi sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada tahap ini pelaku usaha yaitu DAMIU Tirta Gold melakukan penawaran (offer) kepada konsumen. Penawaran ini dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen. Bila calon konsumen menerima penawaran, maka terjadilah transaksi atau dalam bahasa hukum terjadi perjanjian. Pihak-pihak yang dimaksud yaitu penjual dan pembeli dalam hal ini adalah mahasiswa dan warga sekitar. Pada tahap ini para pihak menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, dimana air yang dibeli oleh konsumen harus sudah memenuhi persyaratan kesehatan yang diatur pemerintah. Kesepakatan ini kemudian dapat di tuangkan kedalam suatu perjanjian tertulis yaitu penjual memberikan semacam bukti pembayaran kepada pembeli dalam bentuk nota. Setelah itu
74
barulah para pihak harus melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. 1.3. Persyaratan Kualitas Air Minum Menurut
Pasal
3
Permenkes
No.492/MENKES/PER/IV/2010
Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Persyaratan kualitas air yang aman diminum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi dan radioaktif dan fisik. Faktor fisik dapat berupa benda-benda mati mulai dari yang halus sampai yang kasar, kondisi alam seperti cuaca, suhu, getaran, benturan dan sejenisnya. Faktor kimia adalah bahan-bahan organik dan anorganik yang mungkin terlarut kedalam air minum ataun benda dalam sarana pengolahan, penyimpanan dan pembagian air minum yang dapat larut kedalam air. Faktor biologis adalah mikrobiologi seperti jasad renik pathogen seperti bakteri, virus, kapang dan jamur yang membahayakan kesehatan. Faktor biologi juga dapat berupa manusia yang menangani air minum dalam seluruh rangkaian proses pengolahan, karena sebagai sumber pencemar, perilaku yang tidak sehat atau kurangnya perhatian terhadap keamanan dan keselamatan air minum. Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa peryaratan kesehatan air minum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Dalam pemeriksaan air nya harus memenuhi persyaratan
75
wajib parameter kualitas air minum, persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 1.3.1. Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan. 1.3.1.1. Mikrobiologi Parameter
Satuan
Air minum E Coli atau Fecal Coli Total bakteri Coliform
Jumlah per 100ml sample Jumlah per 100ml sample
Kadar maksimum yang diperbolehkan
ket
0
0
1.3.1.2. Kimia an-organik
Parameter
Satuan
Arsenik Flouride Total kromium Cadmium Borom Nitrit (sbgNO2) Nitrat (sbgNO3) Sianida Selenium
(mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter)
Kadar maksimum yang diperbolehkan 0,01 1,5 0,05 0,003 0,3 3 50 0,07 0,01
ket
1.3.2. Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan. 1.3.2.1. Parameter Fisik.
Parameter 1. Parameter fisik
Satuan 2.
76
Kadar maksimum yang diperbolehkan 3.
Ket 4.
Warna Rasa dan bau
TCU
15 -
0
Temperatur Kekeruhan Total zat padat terlarut (TDS)
Tidak berbau dan berasa
Suhu udara +30 5 500
C NTU (mg/liter)
1.3.2.2. Parameter Kimiawi.
Parameter Ammonia Alumunium Chloride Kesadahan Besi Mangan PH Sulfat Seng Tembaga
Satuan (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter) (mg/liter)
kadar maksimum yang diperbolehkan 1,5 0,2 250 500 0,3 0,4 6,5-8,5 250 3 2
Ket
Dari persyaratan parameter wajib diatas, kualitas air minum sebagaimana disebutkan dalam Permenkes No.492/MENKES/PER/I V/2010, yang meliputi persyaratan Mikrobiologi, Kimia, dan fisik, dapat
dikatakan
parameter
tersebut
wajib
dilakukan
pula
pemeriksaannya kepada pengelola penyedia air minum isi ulang khususnya Tirta Gold. Sama halnya dengan pemeriksaan persyaratan kualitas air DAMIU Tirta Gold yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dibantu Puskesmas II Purwokerto utara. Pengecekan persyaratan kualitas air
77
minum tersebut dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan tahapan sebagai berikut ;
Parameter
Kadar Maksimum Hasil yang Pemeriksa diperbolehkan an
Satuan
A. Bakteriologis 1. E Coli atau Fecal Coli 2. Total bakteri Coliform B. Kimia 1.Ph 2. Nitrat 3. Nitrit 4. Zat organic 5. Mangan 6. Besi 7. Kesadahan 8. Klorida 9.Flouride 10. Sisa Chlor C. Fisik 1.Temperatur 2. Bau 3. Rasa 4. Warna 5. Kekeruhan 6. TDS
Jumlah per 100 ml sampel Jumlah per 100 ml sampel
0
0
0
0
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
6,5-8,5 50 3 10 0,1 0,3 500 250 1,5 0,2-1,0
6,8 *) *) *) *) *) *) *) *) **)
Suhu udara ±30C Tidak berbau Tidak berasa 15 5 500
*) *) *) *) *) *)
o
C TCU NTU mg/l
Pertimbangan (kelas kualitas air) Memenuhi syarat A Memenuhi syarat A Memenuhi syarat
Keterangan : *) . Tidak diperiksa **). Tidak terdeteksi 1.4. Pengawasan kualitas air minum Berdasarkan
Permenkes
No . 907 / Menkes / SK / VII / 2002,
pengawasan kualitas air minum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (1), meliputi : 1.4.1. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air.
78
Dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten purwokerto yang dibantu oleh puskesmas II purwokerto utara telah melaksanakan inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air ke DAMIU Tirta Gold, mengenai pemeriksaan laboratorium dan pengambilan sampel didasarkan pada ketentuan Permenkes ini. Penyelenggaraan pengawasan yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan. Pengambilan sampel air minum isi ulang Tirta Gold untuk jumlah, frekuensi dan titik sampel guna penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan, dengan ketentuan minimal sebagai berikut : 1. Pemeriksaan kualitas bakteriologi Jumlah minimal sample air minum pada penyediaan air minum kemasan dan atau kemasan isi ulang adalah sebgai berikut : -
Air baku diperiksa minimal satu sampel tiga bulan sekali.
-
Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan sekali
2. Pemeriksaan kualitas kimiawi Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut : -
Air baku diperiksa minimal satu sampel enam bulan satu kali.
79
-
Air dalam kemasan minimal satu sampel tiga bulan satu kali.
3. Pemeriksaan kualitas air minum Dilakukan di lapangan dan di laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/kota atau laboratorium lainnya yang ditunjuk. Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/2002 pemeriksaan
sampel
air
yang
menyebutkan
minum
bahwa
dilaksanakan
di
laboratorium pemeriksaan kualitas air minum yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota. 4. Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai
jasa,
pemeriksaan
selambat-lambatnya
mikrobiologi
dan
tujuh
hari
untuk
sepuluh
hari
untuk
pemeriksaan kimiawi 5. Pemeriksaan dan pengambilan sampel air minum dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan karena adanya dugaan adanya pencemaran air minum yang menyebabkan terjadinya ganguan kesehatan atau kejadian luar biasa pada para konsumen. Dari paparan mengenai pengawasan air minum diatas, Pengambilan sampel air minum isi ulang Tirta Gold untuk jumlah, frekuensi dan titik sampel guna penyediaan air minum kemasan dari pemeriksaan bakteriologi, kimiawi dan kualitas air minum masing-masing diperiksa
80
untuk bakteriologi 1 (satu) bulan sekali, kimiawi dan fisik 6 (enam) bulan sekali setiap pengambilan sampel, untuk menetukan kandungankandungan yang ada dalam setiap parameter. Rinciannya adalah sebagai berikut : a. Dalam pemeriksaan parameter bakteriologi air bakunya diperiksa setiap pengisian satu sampel 1 (satu) tahun sekali yang mana seharusnya minimal harus 2 (dua) kali dalam setahun setiap pengambilan air baku dan air dalam kemasan diperiksa satu sampel 1 (satu) bulan sekali namun pada bulan Juni 2011 Tirta Gold tidak memenuhi syarat bakteriologis pemeriksaan air produknya. b. Parameter kimiawi air bakunya juga diperiksa satu tahun satu kali, dan air dalam kemasannya 1 (satu) tahun sekali yang mana seharusnya harus 2 (dua) kali dalam setahun. Penjelasan
tersebut
berdasarkan
data
hasil
Pemeriksaan
Laboratorium air baku dan air produk wilayah Puskesmas II Purwokerto Utara, Yaitu termasuk dalam pengawasan berkala oleh Dinas Kesehatan yang dibantu oleh Puskesmas II Purwokerto Utara pada tahun 2011. Dapat dikatakan idealnya suatu DAMIU apabila telah memenuhi persyaratan setiap tahunnya dengan tabel sebagai berikut : Jenis Pemeriksaan
1
2
3
81
Waktu
pemeriksaan
4
6
5
7
8
Laboratorium 9
10
11
12
I. Air baku Fisika
√
Kimia
√
Bakteriologi
√
II. Air produk Fisika
√
√
Kimia
√
√
Bakteriologi
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1.4.2. Analisis hasil laboratorium dan pemberian rekomendasi. Setelah dilakukan pemeriksaan atas pengambilan sampel yang diuji di laboratorium, ketika hasil pemeriksaan tersebut kandungan airnya diketahui berbahaya untuk dikonsumsi, maka tindakan
selanjutnya
dari
Dinas
kesehatan
memberikan
rekomendasi semacam pembinaan langsung dalam bentuk kunjungan lapangan guna mengatasi masalah yang ditemui dari hasil kegiatan laboratorium, dan hasil rekomendasi ini ditujukan pada pengelola atau penyedia air minum, dan hal ini dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dahulu kepada pemilik DAMIU. 1.4.3. Tindak lanjut upaya penanggulangan Apabila sudah dipastikan dalam pemeriksaan laboratorium air yang diperiksa berbahaya untuk dikonsumsi, maka Dinas kesehatan akan melakukan upaya penanggulangan di lapangan atau ditempat DAMIU tersebut dalam bentuk diadakannya 82
√
pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan pendekatan serta penyelidikan atas dampak yang dihasilkan air minum tersebut terhadap konsumen DAMIU. 1.4.4. Pengawasan kualitas air oleh kepala Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh kepala Dinas Kesehatan setempat kepada pemerintah kabupaten/kota setempat secara rutin, minimal setiap tiga bulan sekali, dan apabila terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib langsung dilakukan dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Direktur Jenderal. Menurut Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan No.907/MENKES/SK/2002, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, Dinas Kesehatan kabupaten/kota dapat menentukan parameter kualitas air minum yang akan diperiksa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instansi pengolahan air dan jaringan perpipaan. 1.4.5. Jenis-jenis pengawasan kualitas air. 1.4.5.1. Pengawasan eksternal meliputi : 1.4.5.1.1. Pengawasan berkala. a. Pemeriksaan lapangan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) paling
83
sedikit dua kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas sanitasi dari organisasi asosiasi atau organisasi yang
terdaftar
lainnya.
Petugas
kesehatan
yang
menangani HSMM (Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman) Dinas dibantu
Kesehatan
sanitarian
kabupaten Banyumas
puskesmas.
Pengawasan
rutin
menggunakan formulir DAM 2 sebagai pemantau kualitas Hygiene Sanitasi depot yang telah mendapat Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan mempunyai izin usaha. b. Pengambilan
contoh
dan
specimen
dikirim
ke
laboratorium untuk menganalisa tingkat pemcemaran minuman pada suatu waktu, atau dalam rangka uji petik pengawasan atau pada saat terjadi peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan c. Pemeriksaan
contoh
dan
spesimen
dilakukan
di
laboratorium yang telah mendapatkan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan data yang ditemukan dalam hasil penelitian, Pengawasan dan pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan, berupa Data Tabel Rekapitulasi Pemeriksaan Sampel DAMIU di Kabupaten Banyumas bulan Januari-Desember Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
84
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Puskesmas
Lumbir Wangon 1 Wangon 2 Jatilawang Rawalo Kebasen Kemranjen 1 Kemranjen 2 Sumpiuh 1 Sumpiuh 2 Tambak 1 Tambak 2 Somagede Kalibagor Banyumas Patikraja Purwojati Ajibarang 1 Ajibarang 2 Gumelar Pekuncen Cilongok 1 Cilongok 2 Karang lewas Pwt barat Pwt timur 1 Pwt timur 2 Pwt selatan Pwt utara 1 Pwt utara 2 Sokaraja 1 Sokaraja 2 Kembaran 1 Kembaran 2 Sumbang 1 Sumbang 2 Kedung banteng
Jmlh DAM
Pemeriksaan air baku
Pemeriksaan air produk
2 9 0 0 1 1
Bakteri MS TM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kimia MS TM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bakteri MS TM 3 0 11 1 0 0 0 0 1 0 2 0
kimia MS TM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
7 0 1 0 0 1 5 6 9 0 3 1 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
2 0 0 0 0 0 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
27 0 1 0 0 1 8 5 22 0 3 2 0 6 0 1
4 0 0 0 0 0 0 2 6 0 1 4 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 5 4 6 0 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 8 2 25 4 14 7 4 9 4 6 2
2 1 2 2 3 0 1 2 0 4 0 0 0
0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 2 0
2 1 2 2 4 1 1 1 1 4 0 2 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 5 46 2 68 2 107 11 20 28 7 33 16
4 0 1 0 6 2 8 2 3 3 4 4 2
3 3 2 2 7 2 1 4 1 5 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0
3
1
2
5
3
3
1
85
Ket
38 39
Baturaden 1 1 Baturaden 2 0 jumlah 146 % 65,7 • Keterangan
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 18 40 11 451 61 66 34 78,7 21,3 88 12 : Jumlah DAMIU yang mempunyai izin
1 0 61 96,5 adalah
0 0 2 3,5
213 DAMIU. Dari keterangan rekapitulasi tersebut, Tirta Gold termasuk dalam wilayah
dari
pengawasan Puskesmas Purwokerto Utara II, yaitu
berdasarkan Laporan Peningkatan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2011, DAMIU yang terdaftar dan menjadi sampel uji petik di wilayah Puskesmas II Purwokerto Utara ada 6 (enam) dari 14 DAMIU, dan ke enam DAMIU tersebut khususnya Tirta Gold memenuhi persyaratan kualitas air minum yang baik. Perincian hasil data uji petiknya sebagai berikut :
Puskesmas
Nama DAMIU
Purwokerto II Utara
Bio Water Q-TA OXI-PLUS Tirta Gold UVITA TIRTA SARI
Alamat
Juml ah sam pel Jl.Kampus No 3 1 Grendeng Jl.HR.Bunyamin 1 Grendeng Jl.Madrani No.14 1 Grendeng Jl.Kenanga No. 1 24 Grendeng Jl.dr Suparno No. 1 24 Kr.Wangkal Jl.Riyanto No.32 1 Sumampir
86
Hasil Pemeriksaaan Bakteri Kimia Penyimpang
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
1.4.5.1.2.
Penyuluhan
a. Penyuluhan dalam bentuk kursus penjamah bagi pegawai depot Tirta Gold dan karyawan Tirta Gold yang melayani langsung produk air minum. b. Penyelenggaraan penyuluhan dan atau kursus dilakukan oleh asosiasi atau organisasi lain yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Pertemuan
berkala,
pengembangan
usaha
seminar
atau
dilaksanakan
sarasehan oleh
untuk
organisasi
asosiasi. 1.4.5.1.3.
Uji petik.
Uji petik adalah pengawasan yang dilaksanakan untuk menilai kondisi fisik bangunan, fasilitas dan lingkungan DAMIU Tirta Gold, tingkat pencemaran air baku dan air minum secara insidental yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Setiap saat dilakukan pengambilan sampel air produk isi ulang oleh tenaga sanitarian dari Dinas Kesehatan kabupaten Banyumas tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu untuk diperiksa di laboratorium terakreditasi. Uji petik ini meliputi: 1. Lokasi Bangunan harus ada dilokasi yang bebas dari pencemaran, seperti:
87
a. Daerah tergenang air dan rawa, tempat pembuangan kotoran dan sampah, penumpukan barang-barang bekas atau bahan berbahaya dan beracun termasuk daerah lain yang diduga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air minum. b. Perusahaan lain yang menimbulkan pencemaran seperti bengkel. c. Tempat pembuangan kotoran limbah umum, terminal bus atau daerah padat pencemaran lainnya. 2. Bangunan a. Bangunan harus kuat, aman dan mudah dibersihkan dan mudah pemeliharaannya. b. Tata ruang usaha DAMIU paling sedikit terdiri dari: -
Ruangan proses pengolahan.
-
Ruangan tempat penyimpanan.
-
Ruangan tempat pembagian penyediaan.
-
Ruang tunggu pengunjung.
c. Lantai -
Bahan kedap air.
-
Permukaan rata, halus tetapi tidak licin, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
-
Kelandaiannya pembersihan.
88
cukup
untuk
memudahkan
-
Selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
d. Dinding -
Bahan kedap air.
-
Permukaan rata, halus, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan.
-
Warna dinding cerah dan terang.
-
Selalu dalam keadaan bersih, tidak berdebu dan bebas dari pakaian tergantung.
-
Khusus
dinding
yang
berhubungan
dengan
semprotan air harus rapat air setinggi minimal 2 meter dari lantai. e. Atap dan langit-langit -
Atap bangunan harus halus, menutup sempurna, tahan terhadap air dan tidak bocor.
-
Kontruksi atap dibuat anti tikus.
-
Langit-langit harus menutup sempurna seluruh ruangan.
-
Bahan langit-langit harus kuat, tahan lama dan mudah dibersihkan dan tidak menyerap debu.
-
Permukaan langit-langit rata dan berwarna terang
-
Selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
-
Tinggi langit-langit minimal 3 meter dari lantai
89
f. Pintu -
Bahan pintu harus kuat, taha lama dan tidak mengeluarkan zat beracun.
-
Permukaan
rata,
halus,
terang
dan
mudah
dibersihkan. -
Pemasangan rapih sehingga dapat menutup dengan baik.
-
Membuka kedua arah.
-
Selalu dalam keadaan bersih dan tidak berdebu.
g. Jendela -
Jendela depot harus terbuat dari bahan yang tembus, sehingga proses pengolahan dapat terlihat jelas.
-
Dibuat dari bahan yang tahan lama.
-
Permukaan rata, halus, berwarna terang dan mudah dibersihkan.
-
Tinggi sekurang-kurangnya 1 meter diatas lantai.
-
Luasnya disesuaikan dengan kegunaan.
h. Pencahayaan Permukaan tempat kerja dan ruangan pengolahan dan penyimpanan
mendapat penyinaran cahaya baik alam
maupun buatan. i. Ventilasi -
Menjamin terjadinya peredaran udara dengan baik.
90
-
Tidak mencemari proses pengolahan dan air minum.
-
Menjaga suhu tetap nyaman dan sesuai kebutuhan.
j. Sekat pemisah -
Setiap sekat bangunan depot untuk pencucian, pengisian dan pengolahan harus dari bahan yang kuat
tidak
melarutkan
bahan
serta
mudah
dibersihkan. -
Kontruksi sekat pemisah harus menjamin tidak dapat dimasuki serangga atau tikus.
k. Dampak radiasi -
Setiap proses memungkinkan terjadinya dampak radiasi
harus
dilakukan
perlindungan
yang
dibutuhkan. -
Untuk mengatur dampak radiasi, harus dilakukan pengujian secar berkala sesuai kebutuhan.
3. Fasilitas sanitasi Depot sedikitnya harus menyediakan fasilitas sanitasi sebagai berikut : a. Tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun pembersih dan saluran limbah. b. Menyediakan satu unit dispenser untuk air minum contoh bagi pengunjung.
91
Dari definisi dan penjabaran uji petik di atas, dapat kita deskripsikan bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Inspeksi sanitasi semacam kroscek ulang yang dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas terkait untuk melihat perkembangan dari kualitas DAMIU secara keseluruhan, apakah masih layak atau tidak dalam menyelenggarakan produksi air minum. Kegiatan uji petik yang dilakukan di Tirta Gold mengenai ketentuan mengenai fisik bangunan, fasilitas dan lingkungan DAMIU sebagian besar persyaratan sudah terpenuhi. Data perincian uji petiknya pada tanggal 16 Januari 2012 sebagai berikut : 1. Mengenai data keadaan umum depot air minum nya, hanya
masalah
pembilasan
galon
Tirta
Gold
menggunakan air biasa tidak dengan Ozon dan di Tirta Gold belum menyediakan adanya dispenser. 2. Pemeriksaan fisik Depot air minum isi ulangnya Tirta Gold tidak mempunyai alat bukti tertulis/sertifikat air baku berasal dari sumber air tertentu, tidak memiliki penunjuk alat penunjuk tekanan air dan tidak memiliki contoh prodak air minum sebagai sampel. 3. Saran perbaikan dari atas hasil Inspeksi Sanitasi ini adalah : a. Disediakan tempat cuci tangan
92
b. Tidak menyediakan galon lebih dari 24 buah. c. Perilaku hidup bersih ditingkatkan. d. Kawasan bebas asap rokok. e. Disediakan sampel air minum untuk konsumen. f. Disediakan tempat sampah yang tertutup. g. Tidak berkuku panjang dan tidak merokok saat melayani konsumen. 1.4.5.1.4.
Pembinaan.
Hasil pemeriksaan berkala DAMIU dilaporkan oleh organisasi/lembaga
kepada
kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya dibuatkan laporan pengawasan dan pemeriksaan DAMIU kepada Bupati dengan umpan balik kepada organisasi/lembaga yang mengeluarkan sertifikat/plakat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Berkaitan dengan hal ini pembinaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan 1.4.5.2. Pengawasan internal. Pengawasan
yang
dilakukan
oleh
pemilik
atau
penanggung jawab operator Depot Air Minum Isi Ulang terhadap kualitas bakteriologi, kimia maupun air bakunya, Pengusaha dan atau penanggung jawab usaha DAMIU wajib melaksanakan pengawasan internal dengan menggunakan jaminan mutu/produk, cara produksi yang baik atau menerapkan Analisa Bahaya Titik
93
Kendali Kritis. Selain itu membantu kelancaran pelaksanaan pengawasan
oleh
petugas
sanitarian
dari
Dinas
atau
lembaga/asosiasi yang datang melakukan pemeriksaan. Setiap pengiriman air baku harus diperiksa kebenaran sumber air dan kualitas sumber air baku dengan pemeriksaan cepat lapangan. Artinya DAMIU Tirta Gold harus selalu melakukan pengawasan internal dengan memeriksa secara berkala jaringan perpipaanya misalnya dikhawatirkan terjadinya korosif pada pipa, namun sampai saat ini data untuk pengawasan internal secara berkala di Tirta Gold belum belum ditemukan, artinya belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Tirta Gold. Pengawasan internalnya hanya dilakukan dalam bentuk perintah lisan oleh pemilik DAMIU kepada karyawan atau operator DAMIU Tirta Gold untuk melakukan pengawasan internal secara berkala dalam bentuk pengecekan-pengecekan mulai dari instalasi sampai pada pengisian air produk (galon). 1.4.5.3. Pengawasan organisasi Pengawasan DAMIU dapat dilaksanakan oleh Asosiasi Profesi bersamaan dengan Dinas atau Lembaga yang telah terdaftar di pemda yang mengeluarkan sertifikat/plakat Hygiene Sanitasi atau mitra lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas fisik bangunan dan instalasi depot air minum isi ulang (form DAM 4) secara berkala setiap 6 bulan sekali dan melaporkan
94
hasilnya ke Dinas Kesehatan. Asosiasi depot mengusakan pengadaan peralatan laboratorium sederhana untuk pengawasan mutu produk secara regular oleh masing-masing pengusaha. Berkaitan dengan ini Asosiasi DAMIU di Kabupaten Banyumas sudah tidak aktif lagi sejak dibentuknya pengurus Asosiasi Air minum isi ulang Kabupaten Banyumas tahun 2008 dengan melihat data terakhir yang diterima Dinas Kesehatan mengenai pengawasan berkala DAMIU oleh Asosiasi pada tahun 2009. 1.4.6. Pemantauan kualitas. 1.4.6.1. Pemeriksaan kualitas air DAMIU. Air minum produksi depot harus sesuai dengan persyaratan kesehatan air minum yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Pemeriksaan dilakukan secara periodik dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di daerah. Konsumen dapat melakukan pengujian biologis di DAMIU untuk menambah keyakinan akan kualitas air minumnya. Sementara pengusaha melakukan uji bakteriologis (E-Coli) dan kimia terbatas secara rutin. 1.4.6.2. Pemeriksaan pakaian karyawan. Karyawan harus memakai pakaian kerja yang bersih berseragam, memakai tutup rambut dan khusus dipakai pada saat bertugas, serta memakai tanda pengenal sehingga hanya petugas
95
resmi yang berkerja. Karyawan yang dimaksud disini adalah karyawan yang bertugas mengambil sampel secara berkala. 1.4.6.3. Proses produksi di Tirta Gold. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, proses produksi air minum isi ulang di Tirta Gold berlandaskan pada buku pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. Berhubung DAMIU Tirta Gold menggunakan air jaringan perpipaan dari PDAM, maka setelah air masuk kedalam tandon penampungan air baku, selanjutnya air menuju stainless water pump yang nantinya di tunjukan tekanan air dalam penyaringan melalui tahap active sand, anthracite filter, granular active carbon media filter berjalan terus sampai kepada tahap micro filter dengan pengukuran otomatis dari flow meter dan yang terkahir disinari dengan Ultra violet/ozon kemudian dilakukan pembilasan barulah pengsian air minum isi ulangnya. 1.5. Ruang lingkup pengawasan Air Minum. 1.5.1. Pengawasan pengisian air baku meliputi : a. Desinfeksi dilakukan terhadap keran pengeluaran air pada air tangki maupun pada kran pengisian depot air, serta pipa penyalur air baik pada mobil tangki maupun pada depot air. Desinfeksi dilakukan dengan cara antara lain : b. Menyiram dengan ozon selama 5 detik.
96
c. Sebelum dilakukan desinfeksi, dilakukan pencucian terlebih dahulu dengan air minum untuk membersihkan kotoran fisik dan debu. d. Untuk mencegah pencemaran baik pada kran pengeluaran air pada tangki maupun kran pengisian air baku pada depot harus selalu tertutup dan terlindung dari pencemaran. e. Sebelum air dialirkan pada kran pengisian depot harus dilakukan pembilasan pipa penyalur dengan cara membiarkan air terbuang, baru pipa dimasukan kedalam kran pengisian depot. f. Bahan kran, pipa penyalur dan peralatan lainnya harus terbuat dari bahan yang tidak dapat melepaskan zat-zat yang beracun kedalam air seperti food grade staienlessteel atau wadah berlapis poly carbonat. 1.5.2. Pengawasan proses pengolahan meliputi : a. Tandon air baku 1.
Tandon air baku sebagai penyimpan air pertama harus terlindung dari sinar matahri, jamahan serangga dan tikus dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk (jentik).
2.
Bahan tandon harus terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang beracun kedalam air seperti food grade staienlessteel atau wadah berlapis poly carbonat atau poly vinyl carbonat.
3.
Tandon tidak diisi selain air baku.
97
4.
Lamanya waktu penyimpanan maksimal 1 (satu) bulan setelah itu air harus dikuras untuk dibersihkan.
5.
Mempunyai saluran pembuangan untuk pembilasan/ pencucian yang dihubungkan kesaluran limbah yang tertutup.
6.
Pengawasan fisik air baku yaitu harus terlihat/transparan sampai kebagian dasar tandon.
b. Tabung filter 1.
Tabung filter harus terbuat dari bahan yang mudah peliharaannya.
2.
Filter memiliki indikator untuk kepentingan pemantauan dan perbaikan.
3.
Kualitas
filter
harus
mendapat
rekomendasi
dari
departemen kesehatan. 4. Bahan wadah tabung filter harus terbuat dari food grade. c. Tandon air bersaring 1.
Tandon air tersaring sebagai penyimpanan air yang kedua harus terlindungi dari jamahan serangga dan tikus dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.
2.
Bahan tandon harus terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang beracun kedalam air seperti food grade staienlessteel atau wadah berlapis poly carbonat atau poly vinyl carbonat.
98
3.
Tandon tidak diisi selain air tersaring.
4.
Lamanya waktu untuk penyimpanan maksimal
adalah
5x24 jam per pengisian setalah itu air harus dikuras untuk dibersihkan. 5.
Mempunyai saluran pembuangan untuk pembilasan/ pencucian yang dihubungkan kesaluran limbah yang tertutup.
d. Micro filter 1.
Micro filter dimaksudkan untuk penyaringan kedua agar bakteri virus dan partikel halus lainnya dapat tersaring dengan baik.
2.
Micro filter memiliki indicator untuk pemantauan dan perbaikan.
3.
Kualitas
filter
harus
mendapat
rekomendasi
dari
departemen kesehatan. 4.
Bahan wadah micro filter harus dari bahan foodgrade.
e. Peralatan sterilisasi / disinfeksi Peralatan sterilisasi / desinfeksi harus mampu membunuh kuman pathogen dalam air minum, tetapi tidak menimbulkan perubahan pada struktur air minum. Kuman yang harus dibebashamakan adalah E-coli, coliform dan kuman pathogen lainnya termasuk jamur dan virus. f. Peralatan pompa dan pipa penyalur air
99
1.
Semua pipa dan bahan penyalur air harus terbuat dari bahan yang dapat melepaskan zat-zat yang beracun kedalam air seperti food grade staienlessteel atau wadah berlapis poly carbonat atau poly vinyl carbonat.
2.
Semua peralatan harus terpasang dalam keadaan tertutup sehingga tidak ada rembesan atau bocoran yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap kualitas air ataupun tekanan balik.
3.
Dianjurkan menggunakan peralatan yang tembus pandang sehingga mudah dilakukan pemantauan.
Berdasarkan pengawasan proses pengolahan, baik dari tahap tandon air baku, tabung filter, tandon air bersaring, micro filter, peralatan sterilisasi / disinfeksi peralatan pompa dan pipa penyalur air, pengawasan dari DAMIU Tirta Gold sudah memenuhi persyaratan dan selalu mengacu pada buku pedoman hygienitas dan sanitasi depot air minum isi ulang. 1.5.3. Pengawasan Pelayanan Penjualan Air Minum. a. Pencucian botol 1.
Botol yang diperbolehkan di isi adalah botol yang dijamin dalam keadaan bersih dan steril.
2.
Pencucian dilakukan pada semua bagian botol, yaitu bagian permuakaan dalam, leher dan mulut botol
100
3.
Setelah botol dibersihkan barulah dilakukan sterilisasi bagian dalam botol dengan cara semprotkan larutan air mengandung ozon atau penyinaran dengan ultra violet.
4.
Botol yang setelah di sterilkan harus langsung diisi dengan air minum dari kran pengisian.
b. Cara Pengisian 1.
Petugas yang melakukan pengisian harus bersih, sehat, tidak batuk, korengan, luka atau berprilaku yang tidak hygienis lainnya.
2.
Tangan petugas harus dicuci bersih dengan sabun dan tidak sambil memegang rokok atau makanan.
3.
Pengisian botol dilakukan pada ruangan tertutup yang tembus pandang sehingga terlihat dari luar.
4.
Pengisian botol dilakukan sedemikian rupa hanya sampai pundak botol, sehingga tidak terjadi tumpahan air yang berlebihan yang akan mencemari air minum.
5.
Botol yang sudah terisi penuh segera ditutup dengan penutup botol yang baru dan steril (dalam kemasan tertutup)
Mengenai pengawasan proses pengolahan dan pengawasan pelayanan penjualan air minum, proses pencucian botol-botol galon DAMIU
Tirta
Gold
melakukan
pencuciannya
masih
belum
berdasarkan pada ketentuan yang tercakup dalam pengawasan dan
101
penjualan air minum, karena terkadang karyawan Tirta Gold tidak mencuci bagian luar dari wadah galon tetapi hanya bagian dalamnya saja, kalaupun mau konsumen bisa membersihkan sendiri bagian luarnya dengan tisu yang diberikan pada saat pengisian ulang air minum. Berkaitan dengan itu, dalam proses pengisian terkadang karyawan Tirta Gold memegang makanan yang dikhawatirkan ada zat dari makanan yang masuk ke dalam air yang telah di isi ulang dan menyebabkan menurunya kualitas air yang akan diminum. 1.5.4. Pengawasan kebersihan. a. Tempat cuci tangan Yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun, bagi karyawan setiap kali melakukan pelayanan penjualan air minum harus dipelihara kebersihan setiap saat. b. Kebersihan ruang pengolahan. 1.
Tidak ada sampah yang berserakan dan disediakan tempat sampah yang tertutup.
2.
Lantai kedap air dan mudah dibersihkan.
3.
Suhu udara cukup sejuk dan tidak pengap.
4.
Cahaya cukup terang sehingga dapat melihat air dengan jelas.
c. Kebersihan Ruang Pengisian 1.
Tidak ada sampah berserakan dan lingkungannya bersih.
102
2.
Tidak ada celah yang menjadi sarang tikus.
3.
Lantai kedap air dan mudah dibersihkan.
4.
Semua sambungan pipa atau selang terlihat rapih dan tidak bocor.
d. Pembuangan sampah dan limbah 1.
Sampah setiap hari dikumpulkan dan dibuang keluar dari depot air minum.
2.
Limbah dialirkan kesaluran pembuangan limbah yang tertutup.
3.
Setiap hari lantai selalu dicuci dan dibersihkan.
Berbicara mengenai kebersihan, baik mengenai tempat cuci tangan, kebersihan ruang pengolahan, kebersihan ruang pengisian dan pembuangan sampah, Tirta Gold telah melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan selalu melaksanakan saran perbaikan dari hasil uji petik dan terus memperhatikan lingkungan tempat kegiatan usahanya yaitu DAMIU Tirta Gold, misalnya dengan memberikan tempat cuci tangan, menyediakan tempat sampah dan peralatan kebersihan yang lainnya. 1.5.5. Pengawasan kebersihan dispenser. a. Dispenser air minum harus selalu dijaga bersih, siap pakai dan tidak bocor.
103
b. Dianjurkan penyediaan gelas sekali pakai (disposable) yang terbuat dari poly vinyl carbonat atau gelas. Jika tidak maka gelas harus selalu dicuci dan selalu dalam keadaan bersih. Berhubung di DAMIU Tirta Gold belum tersedia
dispenser
sebagai salah satu syarat pengawasan air minum, maka untuk hal pengawasan kebersihan dispenser belum ada tindakan lebih lanjut dari DAMIU Tirta Gold. 1.6. Pelayanan dan Penentuan Harga Pelayanan yang diberikan berupa pemberian informasi layanan masyarakat dalam bentuk brosur yang dibagikan pada pelanggan atau konsumen pada DAMIU Tirta Gold. Berdasarkan brosur yang dikeluarkan atau disebarkan kepada konsumen, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : 1. Pilihan harga murah dengan variabel yang digunakan dalam penghitungan harga jual produk air minum isi ulang. a. Lokasi mata air yang digunakan (jarak dari mata air sampai depot) b. Filter-filter yang digunakan dan frekuensi penggantiannya (sesuai lifetime filter) c. Layanan-layanan yang diberikan kepada konsumen. d. Sistem pengawasan kualitas air minum. 2. Penjualan air minum isi ulang dengan system tunggu dan sistem langganan yaitu dengan layanan antar gratis.
104
3. Keramahan pelayanan. Konsumen berhak mendapatkan kenyamanan pelayanan saat melakukan pengisian dan berhak mendapatkan informasi yang benar seputar produk air minum isi ulang DAMIU Tirta Gold. 1.7. Pencatatan dan pelaporan keluhan konsumen Adanya keluhan, pengaduan atau tuntutan dari konsumen merupakan hal penting yang mempengaruhi penilaian pengawasan. Menurut Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi DAMIU kabupaten Banyumas, penilaian pengawasan meliputi : a. Jumlah DAMIU yang telah terdata, jumlah penjamah, jumlah penduduk yang dilayani dan sebaran pelayanan DAMIU. b. Jumlah DAMIU yang telah diberikan Laik Hygiene sanitasi terhadap depot air minum yang ada. c. Perkembangan tingkat cemaran DAMIU. d. Frekuensi pengawasan DAMIU per daerah/wilayah kerja. e. Jumlah pengusaha dan penjamah yang telah mengikuti kursus Hygiene Sanitasi. f. DAMIU dan kapasitas terpasang dalam setahun. g. Jumlah dan frekuensi kejadian Keadaan Luar Biasa (KLB) akibat depot air minum di setiap wilayah atau daerah pengawasan. h. Jumlah keluhan atau pengaduan dari konsumen.
105
Berdasarkan Pedoman Pengawasan Hygiene Sanitasi DAMIU kabupaten Banyumas, ada beberapa hal yang terkait dengan adanya pengajuan keluhan dari konsumen, diantaranya yaitu : 1.7.1. Pencatatan Pencatatan dalam hal ini meliputi pendataan pengusaha air minum isi ulang dan asosiasi, meliputi : 1. Pemilik/penanggung jawab dan asosiasi Depot air minum isi ulang. a.
Pengusaha dan penanggung jawab berkewajiban melaporkan
kepada
Kabupaten/kota
atau
kepala
Dinas
Kesehatan
kepala
Kantor
Kesehatan
Pelabuhan setempat bilamana diduga terjadi KLB penyakit akibat air minum isi ulang. Laporan disampaikan kepada petugas kesehatan terdekat dengan mengisi formulir. b.
Pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum di dalam keputusan ini dikenakan tindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, seperti : 1. Tindakan
penghentian/penutupan
sementara
kegiatan DAMIU. 2. Tuntutan
pengadilan,
bilamana
diduga
telah
menimbulkan bahaya kesehatan masyarakat seperti
106
Kejadian Luar Biasa / keracunan air minum isi ulang dan atau kematian. 3. Pencabutan
Laik
Hygiene
Sanitasi
setelah
mendapat pertimbangan organisasi profesi/Asosiasi DAMIU disertai berita acara pemeriksaan. 2. Petugas kesehatan. a. Meregister (mencatat) Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum di wilayah kerjanya dengan menggunakan format register Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (Form DAM 17). b. Petugas
pengawas
harus
mencatat
semua
KLB
keracunan secara tertib dan teratur. c. Petugas menyampaikan laporan berkala berupa •
Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan dan tindakan yang dilakukan.
•
Kegiatan lain yang perlu dilaporkan.
d. Pengiriman tembusan
laporan dikirim
dilakukan kepada
berjenjang
Direktorat
dengan
Penyehatan
Lingkungan (Direktorat PL), Ditjen, PP & PL, Departemen Kesehatan. 3. Masyarakat atau konsumen Masyarakat
dan/atau
konsumen
pelanggan
dapat
menyampaikan laporan atau keluhan atas pelayanan depot
107
air minum dan atau meminta konfirmasi tentang depot air minum yang laik hygiene sanitasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Asosiasi Depot air minum yang telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat. 1.8. Sanksi Sanksi yang dikenakan atas perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan,
berdasarkan
pasal
11,
Permenkes
No
907/Menkes/SK/VII/2002 disebutkan bahwa : “Setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dalam keputusan ini yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang berlaku. b. Data Primer Salah satu cara yang dilakukan penulis dalam pengumpulan data, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pemilik DAMIU Tirta Gold serta badan atau instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk memperoleh keterangan mengenai tanggung jawab DAMIU Tirta Gold terhadap konsumen berkaitan dengan kualitas air minum. 1. Hasil wawancara dengan Pihak Tirta Gold Penelitian ini dilakukan di Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Tirta Gold. DAMIU ini didirikan di atas tanah milik Ibu Rakem yang
108
beralamat Jl. Kenanga No 24 Grendeng Purwokerto Utara atas nama pemilik saudara Dra Hj Kartini sebagaimana pemegang izin ganguan berdasarkan
surat
keputusan
Bupati
Banyumas
Nomor
503/1254/BPM/X/2008 dan mulai beroperasi pada tanggal 17 September 2008. Sumber mata air yang digunakan berasal dari PDAM Purwokerto, yang terletak ± 5 km dari DAMIU Tirta Gold. Untuk melakukan proses pengisian dan pengolahan air minum isi ulang diperlukan peralatan sebagai berikut : 1. Tandon air baku. 2. Stainless water pump. 3. Back washing sistem (active sand media filter, anthracitie meter, granular active carbon media filter). 4. Micro filter. 5. Flow meter 6. Sinar UV/Ozon 7. Tempat pembilasan Depot air minum isi ulang (DAMIU) Tirta Gold dalam 1 (satu) hari rata-rata melakukan pengisian sebanyak ± 40-50 galon, untuk mendapatkan volume pengisian sebanyak itu perharinya, diperlukan usaha-usaha yang keras dari pengusaha DAMIU. Salah satunya melalui brosur dan stiker yang disebarkan kepada masyarakat atau konsumen, yang isinya berupa petunjuk-
109
petunjuk pilihan air yang berkualitas yang layak untuk di konsumsi konsumen dengan harga Rp.4000,- per galonnya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menarik konsumen dalam pelayanan dan penetuan harga berdasarkan brosur tersebut sesuai dengan komitmen dari DAMIU Tirta Gold yaitu untuk memberikan jaminan kualitas dan pelayanan yang terbaik. Untuk itu di buktikan pula dengan terpenuhinya izin-izin dan pengecekan kualitas air minum, sehingga konsumen lebih mendapat keyakinan akan keamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut. Diperolehnya izin yang digunakan untuk usaha tersebut didapat dengan terlebih dahulu dilakukan pengujian laik hygienis sanitasi DAMIU, berdasarkan intruksi dan surat edaran bupati sebagai rekomendasi untuk dikeluarkannya surat izin usaha DAMIU oleh pemerintah kabupaten. Hasil dari pengujian laboratorium baik pemeriksaaan bakteriologis dan kimiawi itu dipasang di DAMIU Tirta Gold agar konsumen dapat mengetahui apakah air minum isi ulang produksi DAMIU Tirta Gold telah memenuhi uji Laik hygienis atau tidak. DAMIU Tirta Gold sendiri melakukan pengujian bakteriologi secara rutin yaitu setiap 1 (satu) bulan sekali dan untuk uji laboratorium fisika dan kimia setiap 6 (enam) bulan sekali. Selama menjalankan usahanya, DAMIU Tirta Gold sendiri belum pernah mendapatkan pengaduan dari konsumen mengenai kualitas air minum isi ulang tersebut, atau pun bentuk tuntutan ganti rugi yang di ajukan
110
oleh konsumen atau pelanggaran air minum isi ulang yang diproduksi oleh DAMIU Tirta Gold. Namun pemilik DAMIU sendiri telah mengantisipasi apabila terjadi adanya komplain dari konsumen karena adanya kerugian atau Keadaan Luar Biasa (KLB), dengan melihat dulu kasusnya apakah kerugian yang
ditimbulkan
itu
memang
benar-benar
diakibatkan
karena
mengkonsumsi air minum yang di produksi oleh DAMIU Tirta Gold atau tidak, jika memang terbukti dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan Dinas kesehatan terkait kerugian itu diakibatkan karena mengkonsumsi air minum yang di produksi oleh DAMIU Tirta Gold, maka pelaku usaha dalam hal ini yaitu Tirta Gold akan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara dengan nilainya, atau apabila terjadi KLB maka ganti rugi yang yang diberikan dalam bentuk perawatan kesehatan atau pemberian santunan yaitu dengan membayar biaya perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Berdasarkan keterangan
hasil wawancara dengan pihak Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dilakukannya pengawasan itu sendiri didasarkan pada pedoman pengawasan Laik Hygiene Sanitasi, sebagai acuan bagi petugas kesehatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan depot air minum isi ulang serta acuan bagi pengusaha dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi
111
hygiene sanitasi yang diperlukan dalam usaha depot air minum isi ulang. Selain itu juga tujuan khusus dari adanya pedoman ini adalah agar terlindungnya
masyarakat
dari
potensi
pengaruh
buruk
akibat
mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kemungkinan terkena resiko penyakit bawaan dari air yang dikonsumsi. Diketahui bahwa setiap pemeriksaan sampel air yang menggunakan parameter mikrobiologi, kimia dan fisik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang dibantu puskesmas itu tidak gratis begitu saja, artinya biaya pemeriksaan tersebut dibebankan kepada pelaku usaha. Diketahui perinciannya untuk pemeriksaan mikrobiologi saja Rp.42.500,- yang harus dikeluarkan setiap bulan sedangkan untuk satu paket pemeriksaan mikrobiologi, kimia dan fisik itu Rp.275.000,- untuk biaya setiap 6 (enam) bulan sekali. Berdasarkan wawancara dari pihak Dinas Kesehatan bagian P2PL, selain mahalnya harga untuk melakukan pemeriksaan sampel air di laboratorium, kesadaran pelaku usaha untuk memeriksakan kualitas airnya semakin rendah, hal ini dibuktikan dengan catatan pelaporan pengambilan sampel yang masuk di laboratorium Dinas Kesehatan semakin menurun, sehingga pihak Dinas Kesehatan menyimpulkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium air baku dan air produk wilayah Puskesmas II purwokerto Utara, dari 14 DAMIU 3 (tiga) diantaranya tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan bakteriologi, namun Tirta Gold tidak termasuk ketiga DAMIU yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, hanya saja dibulan Juni tahun
112
2011 Tirta Gold pernah tidak memenuhi persyaratan bakteriologinya. Maksud dari tidak memenuhi syarat disini bukan berarti berbahaya atau tidak layak konsumsi, melainkan ada kemungkinan kandungan air tersebut punya pengaruh langsung terhadap tubuh, sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan oleh pihak Dinas Kesehatan. Ditambah pihak asosiasi DAMIU sekarang sudah tidak aktif, yang diketahui dahulunya Asosiasi ini saling mendukung antar sesame DAMIU, namun sekarang antar DAMIU tersebut saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan masing-masing dengan secara tidak sehat, justru ini yang menimbulkan kepasifan dari Asosiasi, sehingga hal itu dapat berpengaruh pula terhadap tindakan pengawasan mengenai kualitas air minum yang dilakukan Asosiasi tersebut. Diketahui data terakhir yang diterima Dinas Kesehatan oleh Asosiasi adalah pada tahun 2009 sampai 2010, setelah itu tidak ada pengawasan kembali oleh Asosiasi DAMIU. Artinya setelah tahun 2010 sudah tidak ada bentuk pengawasan lagi dari Asosiasi, padahal Sejauh ini
pihak
Dinas
Kesehatan
selalu
memfasilitasi
terselenggaranya
pengawasan DAMIU oleh Asosiasi di Kabupaten Banyumas. Pihak Dinas Kesehatan dan Pengusaha atau asosiasi depot air minum isi ulang sampai saat ini belum pernah mendapatkan pengaduan seperti KLB (kejadian luar biasa) dari konsumen akibat mengkonsumsi air minum isi ulang dan berdasarkan pantauan belum pernah ada kasus KLB yang terjadi akibat mengkonsumsi air minumm isi ulang di Kabupaten Banyumas.
113
Pihak Dinas Kesehatan pun mengakui bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan belum optimal, masalahnya selain kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memeriksakan karena faktor money oriented juga untuk standar pengawasan dan kualitas air minum secara internal yang diatur dalam buku pedoman Hygiene dan Sanitasi belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak pelaku usaha. B. Pembahasan Perlindungan Hukum Konsumen Air Minum Mineral Galon Isi Ulang Tirta Gold. Antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat suatu hubungan yang erat yang timbul pada saat konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, begitu pula halnya dengan DAMIU Tirta Gold sebagai pelaku usaha yang memiliki hubungan dengan konsumen secara langsung. Hubungan hukum antara konsumen air minum galon isi ulang dengan DAMIU Tirta Gold sebagai pelaku usaha didasari oleh suatu perjanjian jual beli. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata disebut Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Syarat terjadinya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah: e. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. f. Kecakapan untuk membuat perikatan. g. Ada suatu hal tertentu.
114
h. Kausa yang halal. Menurut Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” dan melihat pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persetujuan kehendak seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Apabila kita kaitkan dengan data No 1.2 tentang Transaksi air minum isi ulang, maka dapat dideskripsikan bahwa transaksi yang terjadi di DAMIU Tirta Gold sudah didasari oleh suatu kesepakatan. Menurut Pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” maksud tidak cakap dijelaskan pada Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orangorang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang”, kemudian melihat pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Apabila kita kaitkan dengan data No 1.2 tentang Transaksi air minum isi ulang maka dapat dideskripsikan bahwa transaksi yang terjadi di DAMIU Tirta Gold tidak selamanya memenuhi syarat kecakapan mengingat konsumennya bersifat heterogen dalam arti ada yang umurnya 21 tahun keatas dan 21 tahun kebawah.
115
Menurut Pasal 1332 KUH Perdata “hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian” dan berdasarkan pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, obyek perjanjian dan apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dengan ditentukan jenisnya. Apabila kita kaitkan dengan data No 1.2 tentang Transaksi air minum isi ulang maka dapat dideskripsikan bahwa yang menjadi obyek transaksi di DAMIU Tirta Gold adalah air isi ulang yang sudah diwadahi galon, dimana sebelumnya melalui proses pengolahan berdasarkan persyaratan peraturan pemerintah. Menurut Pasal 1335 KUH Perdata “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan” dan melihat pendapat Abdulkadir Muhammad bahwa causa bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang mengambarkan tujuan yang aka dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Apabila kita kaitkan dengan data No 1.2 tentang Transaksi air minum isi ulang maka dapat dideskripsikan bahwa dasar terjadinya transaksi di DAMIU Tirta Gold bukanlah sesuatu yang melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, melainkan isi daripada perjanjian itu merupakan tujuan atas penjual dan pembeli yang sah menurut hukum. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan pengertian dari jual-beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang 1 (satu)
116
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain yang membayar harga yang telah diperjanjikan”,apabila dikaitkan dengan data No 1.2. tentang Transaksi air minum isi ulang, dan data No 1.3. tentang Persyaratan kualitas air minum. Maka dapat dideskripsikan bahwa pelaku usaha yaitu DAMIU Tirta Gold menyerahkan suatu kebendaan dalam hal ini adalah air minum galon isi ulang yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kemudian timbul suatu kewajiban dari konsumen untuk melakukan pembayaran dengan harga yang telah diperjanjikan. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tadi menimbul kepentingan-kepentingan diantara kedua belah pihak yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Kepentingan itu berhubungan dengan hak-hak yang ada dalam hubungan tersebut, baik hak konsumen maupun hak pelaku usaha. Hak konsumen merupakan kewajiban produsen, dan kewajiban produsen merupakan hak konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan menurut pendapat Ahmadi miru dan Sutarman yodo Konsumen adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh dan/atau memakai barang dan/atau jasa yang berasal dari pelaku usaha dan tidak untuk diperdagangkan. Apabila dikaitkan dengan data No 1.1 angka (2) tentang
117
pengertian konsumen (pengguna produk air minum isi ulang) dan data No 1.1 angka (3) tentang pengertian depot air minum isi ulang (DAMIU) maka dapat dideskripsikan bahwa konsumen adalah mereka yang menggunakan produk air minum isi ulang DAMIU Tirta Gold, dan mereka ini adalah orang yang menggunakan atau mengkonsumsi air minum isi ulang di DAMIU Tirta Gold yang didasari adanya hubungan jual-beli antara pelaku usaha dengan konsumen. Menurut
Shidarta
perlindungan
konsumen berkaitan
dengan
perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undangundang perlindungan konsumen adalah : a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ; b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa;
118
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya miskin, dan status sosial lainnya; h. Hak untuk kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya i. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya. Dalam skripsi ini yang dibahas oleh penulis hanya hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dan (h) Undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen : “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dalam Pasal 7 huruf (d) Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu “Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku” dan berdasarkan Pasal 1474 KUH Perdata ada 2 (dua) kewajiban utama penjual, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Pengertian “menanggungnya”
119
dijelaskan dalam Pasal 1491 KUH Perdata bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan pembatalan pembeliannya, kemudian menurut Shidarta konsumen berhak mendapatkan keamanan dan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani. Apabila kita kaitkan dengan data No 1.3. tentang Persyaratan kualitas air minum dan data No 1.4. mengenai Pengawasan kualitas air minum maka dapat kita deskripsikan bahwa hak konsumen yang tercantum dalam bunyi Pasal 4 huruf (a) dapat terwujud apabila pelaku usaha dapat menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/jasa yang berlaku yang tercantum dalam Pasal 7 huruf (d). Tirta Gold dalam menjalankan usahanya telah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan air yang dikonsumsi oleh konsumen, sehingga konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang dapat merasakan kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap air yang di konsumsinya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat Laik Hygiene dan telah memenuhi syarat-syarat kualitas air yang baik dengan melalui pemeriksaan atau uji laboratorium. Dimana air dikatakan aman untuk dikonsumsi apabila telah memenuhi standar persyaratan yaitu telah diuji di laboratorium dengan
120
parameter bakteriologis, fisik dan kimiawi secara berkala dengan mengikuti ketentuan-ketentuan didalam peraturan pemerintah. Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen : “Hak untuk kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” Berkaitan
dengan
kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian
barang sebagaimana dalam Pasal 4 huruf (h), di DAMIU Tirta Gold secara normatif belum ada ketentuannya secara tertulis, namun dalam prakteknya berdasarkan hasil wawancara apabila terjadi adanya komplain dari konsumen karena adanya kerugian yang ditimbulkan akibat karena mengkonsumsi air minum yang di produksi oleh DAMIU Tirta Gold, maka pelaku usaha dalam hal ini yaitu DAMIU Tirta Gold akan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang setara dengan nilainya. Dalam
Pasal
19
Undang-undang
Perlindungan
konsumen
menyebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha adalah : (1). Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran
dan/atau
kerugian
konsumen
akibat
mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2). Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/jasa yang sejenis
121
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ditambah menurut pendapat Shidarta, ketika konsumen merasakan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Apabila kita kaitkan dengan hasil wawancara dengan pihak DAMIU Tirta Gold maka dapat kita deskripsikan bahwa DAMIU Tirta Gold baik sebagai penjual maupun pelaku usaha sudah berupaya melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu dengan memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 19 ayat (1), (2) UUPK ). Ketentuan ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, dengan demikian dapat ditegaskan
apabila
konsumen
menderita
kerugian
sebagai
akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha,
122
berhak untuk menuntut tanggung jawab secara perdata kepada pelaku usaha atas kerugian yang timbul tersebut.
123
BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. SIMPULAN Berdasarkan penelitian yang dilakukan di DAMIU Tirta Gold dapat di simpulkan sebagai berikut : Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen DAMIU terhadap kualitas air minum yang dikelola atau di produksi oleh pelaku usaha Tirta Gold diwujudkan dalam bentuk : a. Pelaku
usaha
yaitu
DAMIU
Tirta
Gold
telah
memberikan
kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang, dengan dibuktikan adanya sertifikat Laik Hygiene yang telah memenuhi syarat-syarat kualitas air yang baik berdasarkan Permenkes No. 492/MENKES/PER /IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undangundang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. b. DAMIU Tirta Gold belum mengatur secara tertulis hak konsumen yang berkaitan dengan kompensasi dan ganti rugi, namun konsumen DAMIU Tirta Gold bisa mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan keinginan konsumen atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya berlang sung
terus menerus dan
berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena
124
keduanya saling membutuhkan dan bahkan saling interdependensi. Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini terkait pada ketentuan Pasal 4 huruf (a) dan (h) Undang-undang Perlindungan Konsumen. B. SARAN a. Agar konsumen merasa aman dalam mengkonsumsi air minum isi ulang yang di produksi DAMIU Tirta Gold, maka Tirta Gold harus meningkatkan kualitas dan menjamin air minum isi ulangnya dengan cara melakukan pemeriksaan rutin terhadap air yang diproduksi, sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 492/ MENKES /PER /IV / 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. b. Melakukan pemeriksaan internal secara berkala terhadap kualitas air yang diproduksi dan dibutuhkan pula peran serta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan melaksanakan pengecekan secara berkala terhadap DAMIU agar kualitas air minum isi ulang yang dikonsumsi terjamin kemanannya, sehingga membuat konsumen percaya, merasa aman serta terlindungi dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.
125
DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn, L.J Van . 1976. “Pengantar Ilmu Hukum”, Jakarta: Pradnya Paramita. Fuady, Munir.2002.”Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Pasar Global”. Bandung : Citra Aditya Bakti. Guguk, Erman Raja,dkk.2000. “Perlindungan Konsumen”, Bandung : Mandar Maju. Iswanto. 2004. “Pengantar Ilmu Hukum”. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman. Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2009. “Hukum Perlindungan Konsumen”,Jakarta: Sinar Grafika, Indonesia. Mertokusumo, Sudikno. 2003. “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”. Yogyakarta : Liberty. Muhammad, Abdulkadir. 1982. “Hukum Perikatan”. Bandung : Alumni. Miru, Ahmadi, dkk. 2007. “ Hukum Perlindungan Konsumen ”. Jakarta : PT Sinar Grafika. Nasution, A.Z. 2006. “ Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar ”. Jakarta : Diadit Media. N.H.T, Siahaan.2005. “Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk”. Jakarta : Panta Rei. Purwandoko, Prasetyo Hadi .1997. “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen” .Solo: Universitas Negeri Sebelas Maret. Risdiwiyanto, Andriya, 2000. “Konsumerisme Peningkatan Pendidikan dan Pemberdayaan Konsumen Menyongsong Pemberlakuan UU No 8 Tahun 1999”. Jakarta: Wahana. Said, Nusa Idaman.2008.”Teknologi Pengolahan Air Minum (Teori dan Pengalaman Praktis)”. Shidartha.2004. ”Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Jakarta: Grasindo. Shidhartha.2006. “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”. Jakarta : Grasindo.
126
Sidabalok, Janus. 2006. “ Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”. Bandung : Aditya Bakti. Soekanto, Sardjono, dkk. 1985. “ Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat ”. Jakarta : Rajawali. Soemitro, Ronny Hanitjo. 1985. “ Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri ”. Jakarta : PT Ghalia Indonesia. Subekti.1992. “Hukum Perjanjian”. Jakarta: Pradnya Paramita.
Waluyo, Bambang . 2002. “ Penelitian Hukum Dalam Praktek”, Jakarta : Sinar grafika. Widjaya, Gunawan, dkk. 2000. “ Hukum Tentang Perlindungan Konsumen”. Jakarta : Gramedia. Wignojodipuro, Surojo. 1974. “ Pengantar Ilmu Hukum”. Bandung : Alumni Wijaya, Gunawan, dkk. 2003. “ Hukum Tentang Perlindungan Konsumen ”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Sumber Lain : Dinas kesehatan Kab. Banyumas. 2010. “Buku Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Hygiene Sanitasi depot air minum isi ulang”, kab. Banyumas Evianto, Hadi. 1999. ”Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekedar keinginan melainkan suatu kebutuhan, Hukum dan Pembangunan No 6 Tahun XVI”. Jakarta: Universitas Indonesia. Gunawan, Johannes. 1999. “Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Subandi.2010.” Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Domestik Dihubungkan Dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.Cirebon : Universitas Muhammadiyah Cirebon,. Suyadi,2007. “Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen”. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.
127
Yustisia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006 “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”. Definisi Air ( http : //etnize.wordpress.com/2009/07/01). Kualitas-dan-kuantitas-air-bersih-untuk-pemenuhan-kebutuhan-manusia/ http://uripsantoso.wordpress.com, Kualitas Depot Air Minum RO yang Kurang Baik ( http : // victoria4water. com/ ?p= 268). .
Waspada Gan Dengan Air Galon Isi Ulang ( http : // www. klikunic. com/ 2010/ 09). Peraturan Perundang-undangan : Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan kualitas air minum. Permenkes No.907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum.
128
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 09 Desember 1989 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Anhadi dan Ibu Siti Aula Utami. Saat ini penulis bertempat tinggal di Perum Total Persada Raya JL.Purwakarta Blok E1/34 RT 06 RW 07 Tangerang. Penulis memulai pendidikan Tingkat Dasar di SD Doyong 3 Tangerang lulus tahun 2001, kemudian melanjutkan ke jenjang tingkat menengah pertama di SMPN 15 Tangerang lulus tahun 2004, selanjutnya jenjang tingkat menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo lulus tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada Tahun 2007 dan lulus tahun 2012.
129
