PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM ISI ULANG DI KAWASAN UMBULHARJO YOGYAKARTA
A. Latar Belakang Masalah Tidak ada kehidupan di dunia, tanpa adanya air. Air digunakan dalam setiap kehidupan manusia, kegiatan manusia sehari-hari nya selalu memerlukan air bersih. Kebutuhan masyarakat akan air yang layak dan aman untuk diminum terus meningkat dari tahun ke tahun karena berlangsungnya pencemaran lingkungan yang menurunkan mutu air minum, industri air minum dalam kemasan terus berkembang disertai dengan berkembangannya pengusaha air minum lainnya yang tidak termasuk katagori air minum dalam kemasan. Tidak sekadar menjawab rasa haus, air yang kita konsumsi harus memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan intraselular dan ekstraselular. Sesuai namanya, yang intraselular adalah cairan di dalam sel yang memungkinkan sel berfungsi. Sedangkan yang ekstraselular merendam sel-sel, mengalirkan nutrisi, sel, dan produk buangan melewati jaringan-jaringan dalam tubuh. 1 Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain. Badan manusia terdiri dari 65% air atau terdapat sekitar 47 liter air per orang dewasa. Setiap hari 2,50 liter dari jumlah air tersebut harus diganti dengan air yang baru. Diperkirakan dari sejumlah air yang harus diganti, 1,5 liter berasal dari air minum dan sekitar 1 liter berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi. Menurut WHO jumlah air minum yang harus dipenuhi agar
1
http://www.keluargasehat.com/airisi.php?news_id=755 - 19k.5 September 2008 09.45
dapat mencapai syarat kesehatan adalah 86,4 liter per kapita per hari, sedang kondisi di Indonesia ditentukan sebesar 60 liter per hari.2 Bumi sebenarnya menyediakan banyak sekali sumber air. Ada air permukaan (sungai, danau, laut), air angkasa (air hujan, salju) ada pula air tanah (ada air tanah dangkal, selain yang dalam). Hanya saja, tak beda dengan produk yang berjajar di toko, masing-masing mempunyai kualitasnya sendiri. Kemajuan Teknologi seringkali memunculkan beragam produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah produk air minum. Produk ini disambut baik oleh konsumen sebagai salah satu alternative solusi dari sulitnya mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Produk air minum ini menggunakan sumber air pegunungan sebagai bahan bakunya. Kehadiran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) awalnya memberi solusi bagi masyarakat kota akan kebutuhan air layak minum. Namun, seiring tingginya permintaan pasar, harga AMDK terus melambung. Persoalan tersebut tampaknya mendapat jawaban ketika muncul alternatif lain berupa air minum isi ulang. Harga air minum yang bisa diperoleh di depot-depot itu bisa sepertiga hingga seperempat dari air kemasan. Karenanya, banyak orang beralih pada layanan ini. Konsekuensi logisnya, usaha depot air isi ulang pun menjamur. Apalagi untuk membuka usaha ini dibutuhkan modal tidak terlalu besar. Depot pengisian air minum pun kini telah tersebar merata di beberapa sudut jalan bahkan di dalam lintasan gang kecil di daerah
Yogyakarta yang padat. Ekonomi
kerakyatan adalah sebuah cita-cita. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat untuk melayani kebutuhan rakyat dengan tenaga yang relatif dengan ketrampilan yang
2
Ibid.
sederhana. Dengan penggunaan air minum dengan tabung/ galon selain mudah dan praktis dengan penampilannya akan sedikit mengangkat pristise di dalam suatu kehidupan rumah tangga. Demikian juga prastise dalam suatu lingkungan wilayah, sebagai indikasi adanya kegiatan ekonomi sedikit maju, seperti adanya kegiatan mesin fotocopy, warung telepon, rumah makan/restoran, perbengkelan kendaraan bermotor, klinik/pelayanan kesehatan, jalur transpotasi dan lain sebagainya.3 Tidak heranlah kalau kebutuhan akan air minum dalam kemasan, sudah tercipta dan berhasil terpelihara sampai sekarang. Konsumsinya dari tahun ke tahun terus menanjak.Faktor yang menjadikan bisnis air minum isi ulang ini menjadi menjamur di tengah masyarakat adalah bisnis tersebut menjanjikan keuntungan di masa krisis saat ini, dan juga air minum isi ulang ini menjadi alternative bagi masyarakat perkotaan untuk memenuhi kenutuhan air minumnya, karena harga yang ditawarkan jauh lebih murah daripada harga air minum dalam kemasan (AMDK). Harga yang ditawarkan air minum isi ulang bisa lebih murah lantaran tak memerlukan biaya pengiriman dan pengemasan. Dengan tingkat konsumsi air minum yang semakin besar dan diiringi dengan perkembangan pasar bebas dan persaingan didunia usaha, maka banyak para pelaku usaha yang mendirikan depot-depot air minum isi ulang di Yogyakarta. Keberadaan depot air minum isi ulang ini terus meningkat sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap air minum, selain itu juga harga air minum isi ulang lebih murah dibandingkan dengan harga air minum dalam kemasan. Menjamurnya bisnis depot air isi ulang di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah Yogyakarta tak diikuti aktifnya pengawasan pemerintah setempat.. Walhasil
3
http://www.seputarair.wordpress.com/tag/air-minum/ - 56k/ 5 September 2008.
banyak usaha depot air ditengarai bukan saja ilegal, namun mutu air yang dijual pun jauh dari memenuhi syarat kesehatan. Upaya pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat konsumen dinilai masih rendah. Padahal, tugas pengawasan mutu air minum ini seharusnya dilakukan secara berkala oleh dinas kesehatan setempat. Maraknya bisnis baru ini tak terlepas dari semakin mahalnya harga air minum kemasan terutama yang bermerek. Kalau air mineral yang dikemas dalam galon ditawarkan Rp 8.000 sampai Rp 10.000 (tukar galon), maka air isi ulang harganya antara Rp 2.500 - Rp 3.500 per galon. Harga yang ditawarkan air minum isi ulang bisa lebih murah lantaran tak memerlukan biaya pengiriman dan pengemasan. Lagipula, untuk mendapatkan air minum isi ulang ini, konsumen tak perlu repot, sebab cara isi ulang (refill) terhitung praktis. Pembeli hanya tinggal membawa botol plastik tempat minum dan akan diisi oleh penjualnya di depot-depot pengisian air minum. Sebagian produk air minum isi ulang tersebut tidak aman sebagai air minum karena tidak memenuhi standar, seperti mengandung kuman penyebab penyakit (patogen). Selain itu, untuk air minum isi ulang, tidak ada standardisasi, sehingga tidak bisa dikatakan mutu air minum isi ulang yang banyak diperjualbelikan saat ini adalah sama. Berbeda halnya dengan air minum dalam kemasan (AMDK), yang memiliki standar dan teregistrasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kekurangan yang ada pada air minum isi ulang adalah: 1. Lemahnya pengawasan dan pembinaan membuat mutu air cenderung labil (tidak konsisten); 2. Terjadinya salah produksi relatif tinggi, terutama menyangkut pemilihan bahan baku, sanitasi, dan pemilihan alat. Semua itu bisa mempengaruhi kualitas air;
3. Tidak ada aturan yang jelas tentang jasa layanan depo isi ulang menyangkut kualitas produksi, sehingga tidak ada perlindungan hukum secara khusus terhadap konsumen jika terjadi kasus yang tidak diinginkan; dan 4. Proses pengemasannya hanya mengandalkan teknologi sederhana yang seringkali menjadi penyebab terkontaminasinya air oleh bakteri. Selain memiliki kekurangan, air minum isi ulang juga mempunyai kelebihan, kelebihan yaitu: 1. Relatif murah, sepertiga harga air minum dalam kemasan ( AMDK ); 2. Mudah didapat; dan 3. Meski tidak semuanya, kualitas air sudah memenuhi standar Departement Kesehatan.Ini tergantung kualitas mesin, sanitasi, dan bahan baku airnya.4 Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kini manusia telah membuat standar kualitas air minum yang layak untuk diminum serta tidak berdampak negatif bagi kesehatan. Di Indonesia standar kualitas air ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1990 yang menetapkan kualitas air melalui 4 golongan yaitu: 1. Kualitas air golongan A sebagai baku mutu air untuk air minum tanpa Pengolahan terlebih dahulu. 2. Kualitas air golongan B sebagai baku mutu air untuk air baku. 3. Kualitas air golongan C sebagai baku mutu air minum untuk perikanan
dan
peternakan.
4
http://www.airminumisiulang.com/news/6/Air-minum-isi-ulang-mengandung-bakteri/5 September 2008, 10.20.
4. Kualitas air golongan D sebagai baku mutu air untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha di perkotaan, industri, Pembangkit Listrik Tenaga Air.5 Syarat kualitas air tergantung tiga hal, yakni fisik, kimia dan biologi. Secara fisik, misalnya, bisa terlihat dari kejernihan air, ada partikel atau tidak, sedang kimia meliputi kandungan logam, mercuri, timbal, dan lain-lain. Dalam kenyataannya, setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa di dalam air minum isi ulang terdapat bakteri yang tentunya dapat merugikan kesehatan manusia.Jenis bakteri ini tidak secara langsung menimbulkan penyakit, tapi kehadirannya menunjukkan tingkat sanitasi yang rendah.Semakin tinggi tingkat kontaminasi bakteri ini, risiko kehadiran bakteri patogen lain yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan akan semakin tinggi pula. Keberadaan bakteri tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin karena sumber air bakunya tercemar atau pemaparan radiasi dengan sinar ultraviolet kurang memadai, sehingga bakteri tidak terbasmi selama penyinaran. Mutu peralatan yang digunakan para pengusaha juga bervariasi dan tidak semua memenuhi standar produk. Sementara itu, hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas kualitas air minum di sejumlah depot isi ulang menunjukkan adanya cemaran mikroba dan logam berat. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No.907/2002 tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, pengawasan mutu air
5
http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ekonomi&id=37098 - 24k, 6 September 2008. 11.00.
pada depo air minum menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Kesehatan kabupaten atau kota.6 Salah satu yang bakteri itu adalah shigella. Mikroba jenis ini dapat mengakibatkan gejala diare, demam, kram perut dan muntah-muntah. Bakteri jenis coliform lain, yaitu ecoli yang bersifat patogen, bisa menyebabkan diare berdarah,mual,dan tidak enak badan. Tidak hanya diare dan muntah-muntah, terkontaminasinya air minum oleh bakteri coliform, bahkan bisa menyerang syaraf manusia.7 Itu artinya kualitas air tersebut tidak memenuhi standar nasional. Saat ini ada dua standar nasional yang mengatur kualitas air minum, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 01 35543-1996 dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan,dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002. Kedua standar itu menyatakan bahwa air minum harus memenuhi persyaratan tingkat kontaminasi nol untuk keberadaan bakteri coliform. Di Indonesia, konsumen yang selama ini berada pada posisi yang sangat lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kiat promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif. Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia. 8 Masalah perlindungan konsumen menjadi sangat menarik dan mendasar untuk dibahas, karena banyak dijumpai pelanggaran/atau penyimpangan dalam hubungan antara
6
http:// www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/04/25/brk,20030425-09,id.html - 28k. 6 September 2008,11.45. 7 Ibid. 8 John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 5.
konsumen dengan pelaku usaha dan kadang merugikan pihak konsumen tanpa adanya suatu kepastian hukum tentang apa yang menjadi hak-hak konsumen. Konsumen dan pengusaha adalah ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/atau membeli hasil usahanya. Karena itu keseimbangan dari segala segi, menyangkut kepentingan dari kedua pihak ini merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan.9 B.
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapatlah
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standar mutu pada produk air minum isi ulang di Yogyakarta? 2. Bagaimanakah peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap pelanggaran atas standar mutu pada produk air minum kemasan isi ulang?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terkait dengan penerapan standar mutu pada produk air minum kemasan isi ulang di Yogyakarta.
9
Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 21.
2. Untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terhadap pelanggaran atas standar mutu pada produk air minum kemasan isi ulang D.
Tinjauan Pustaka Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku
usaha perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Sehingga, kedua belah pihak saling memperoleh manfaat dan keuntungan. Namun, dalam prakteknya seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang nakal. Karena ketidaktahuan dan kekurangsadaran konsumen akan hak-haknya, akibatnya konsumen menjadi korban pelaku usaha yang curang. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Karena tanpa adanya perhatian dan perlindungan dari pemerintah kepada konsumen, maka pelaku usaha akan semena-mena dalam menawarkan suatu barang/atau jasa tanpa melihat akibat hukum yang ditimbulkan dalam penawaran barang/atau jasa, padahal UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen, tetapi pada kenyataannya masih banyak diselewengkan oleh para pelaku usaha sehingga berakibat pengelabuhan terhadap konsumen. Satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Pengertian perlindungan konsumen terwujud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 19999 tentang perlindungan konsumen, yaitu : “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”.
Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen yang diatur dalam pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga., orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.10 Pada hakekatnya, terdapat dua instrument hukum penting yang dapat dijadikan landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni : 1. Undang–Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional
diwujudkan melalui system pembangunan ekonomi yang demokratis sehinggga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak di konsumsi oleh masyarakat. 2. Undang–Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ( UUPK ), lahirnya undang – undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.11 Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bahan dari proses produksi suatu produk lainnya.
10
Gunawan Widjaya, Ahmad Yani,Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 4-5. 11 http://www.pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=konsumen - 33k
Pengertian konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 adalah No 8 adalah konsumen akhir.12 Pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah : “setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.13 Untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa yang dimaksudkan, Undangundang juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut : 1. Barang adalah “setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”; dan 2. Jasa adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. Ada sembilan hak yang secara eksplisit di tuangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen itu sebagai berikut : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
12
Ibid, Hlm. 9 - 10, lihat juga penjelasan pasal 1 angka 2 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 13
Ibid.
2. Hak untuk memilih barang barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.14 Sedangkan upaya suatu perlindungan konsumen bila dilihat dari batasan pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusuma Atmadja adalah : “Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat”.
14
Pasal 4, Undang-undang No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
Keperluan dengan adanya hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen adalah suatu hal yang tidak dapat kita pungkiri, karena telah sejalan dengan tujuan nasional, yaitu : pembangunan manusia yang seutuhnya sebagai masyarakat Indonesia. Perlindungan yang diberikan konsumen, karena konsumen tersebut mengalami kerugian dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha diatur dalam pasal 8 ayat (1) Butir a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menyatakan bahwa : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ayat
2
UUPK,
dinyatakan
juga
bahwa
pelaku
usaha
dilarang
memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha, serta di laksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Di dalam Undang-undang perlindungan Konsumen juga telah mengakui adanya hak-hak dari konsumen untuk membentuk suatu wadah/atau organisasi yang dianggap dapat membantu maupun melindungi hak-hak kepentingan konsumen. Organisasi ini adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
Selain lembaga yang dibentuk dan diawasi langsung oleh pemerintah ada juga suatu lembaga yang di dirikan atas swadaya masyarakat, dan lembaga ini adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang berdiri pada tanggal 11 Mei 1973 yang diharapkan dapat turut serta aktif di dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, yang merupakan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk memenuhi syarat dan berperan aktif di dalam mewujudkan perlindungan konsumen, lembaga ini mulai efektif beroprasi didalam Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen pada tahun 2003. Ketidaktahuan/atau ketidakpahaman konsumen dan posisi/atau kondisi konsumen yang lemah mengakibatkan kecenderungan menghindari konflik akan segala sesuatu kerugian dan derita yang menimpa konsumen. Menurut YLKI, hak konsumen tersebut, adalah : 1. Hak atas keselamatan dan keamanan. 2. Hak untuk mendapatkan informasi. 3. Hak untuk memilih. 4. Hak untuk mendapat gaji. 5. Hak untuk mendapat ganti rugi. 6. Hak untuk Mendapat pendidikan Konsumen.15 Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya apa yang telah di janjikan oleh para pelaku usaha, maka dalam hal ini konsumen telah menajdi korban dan dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut hakhak sebagai konsumen. Tuntutan konsumen atas kerugian yang diderita dalam Undang-
15
YLKI, Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran, Buku I, hlm. 16.
undang Hukum Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 7 huruf (f) tentang kewajiban para pelaku usaha untuk meberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dan pasal 7 huruf (g) tentang kewajiban para pelaku usaha untuk meberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai yang di-perjanjikan. Setiap pengelola penyedia air minum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan kepentingan umum dapat dikenakan sanksi administrative dan/atau sanksi pidana yang berlaku. Sanksi-sanksi hukum yang dapat di kenakan bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar pasal-pasal diatas di pidana dengan pidana paling lama 5 tahun tau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah
E.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yaitu sebagai berikut : 1. Objek Penelitian. a. Hak-hak Konsumen yang harus dipenuhi oleh pihak produsen. b. Perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pihak
produsen
produk air minum kemasan isi ulang terhadap pelanggaran mengenai standar mutu pada produk air minum kemasan isi ulang.
c. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) dalam melindungi konsumen.
2. Subjek Penelitian. Para pihak yang dimintai keterangan sebagai sumber data yaitu : a. Dinas Kesehatan Yogyakarta. b. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) Yogyakarta. c. Produsen air minum kemasan isi ulang di Yogyakarta. d. Para pihak yang terkait dengan objek penelitian. 3.. Sumber Data Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah : a. Sumber data primer Sumber data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan keteranganketerangan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu para pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian. b. Sumber Data Sekunder Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas : 1)
Bahan hukum Primer, berupa : a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. b. Undang-undang Konsumen
No
8
tahun
1999
tentang
Perlindungan
2)
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer, yaitu: buku, makalah, jurnal surat kabar,dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.
3)
Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan kamus umum.
4. Teknik pengumpulan data. a. Wawancara Dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan cara tanya jawab dengan subyek penelitian. Wawancara yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara bebas terpimpin yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan meningkatkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b. Studi kepustakaan dan dokumen. Data diperoleh dengan cara mepelajari buku-buku, mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan/atau literature yang berkaitan dengan permasalahan penulisan, kemudian dari data yang ada dipelajari dan di analisis. 5. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan menitik beratkan aspek yuridis dan jika dianggap perlu digunakan pendekatan lain sebagai penunjang dari pendekatan yuridis tersebut, yaitu sosiologis yang artinya metode pendekatan secara hukum berdasarkan peraturan hukum dan praktekpraktek dalam kemasyarakatan.
6.
Analisis Data. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab perumusan masalah yang ada.
