PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DALAM PERJANJIAN WARALABA Yulia Widiastuti Hayuningrum*, Kholis Roisah** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro [email protected] ABSTRAK Waralaba sebagai jalur distribusi yang sangat efektif untuk mendekatkan merek produk kepada konsumen sekaligus sebagai sarana eksploitasi hak ekonomi merek bagi pemiliknya. Penelitian membahas perlindungan hak ekonomi atas penggunaan merek dalam perjanjian waralaba dan cara pemberi waralaba mengeksploitasi hak ekonomi mereknya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan Upaya perlindungan dan eksploitasi hak ekonomi atau kepemilikan eksklusif bagi pemilik merek melalui perjanjian waralaba dilakukan dengan mengatur hak dan kewajiban yang jelas perjanjian waralaba antara pemilik merek produk dan penerima waralaba. Kewajiban penerima waralaba untuk menggunakan setiap unsur tanda merek dan menggunakan memproduksi produk merupakan upaya menjaga reputasi dan ekuitas kepemilikan hak merek pemberi waralaba. Perjanjian waralaba merupakan salah satu cara pemilik merek mengeksploitasi hak atas mereknya juga memperluas distribusi produk yang berkaitan dengan mereknya. Eksploitasi hak ekonomi melalui perjanjian waralaba secara ketat tidak selalu pada merek terkenal, bahwa merek terkenal CFC tidak terlalu rigit dalam mengatur klausula-klausula perjanjian penggunaan dan pemenfaatan hak mereknya sedangkan merek nasional “Ayam Bakar Wong Solo” mengatur pemanfaatan hak mereknya tersusun amat detail dan rapi dalam perjanjian waralabanya. Kata Kunci : Hak Ekonomi; Merek; Perlindungan; Perlindungan Hukum; Waralaba

*

**

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP Penulis Kedua, Penulis Koresponden

255



A. PENDAHULUAN

suatu perusahaan dapat memberikan izin untuk

1.

Latar Belakang Penelitian

menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual

Waralaba juga dikenal sebagai jalur distribusi

yang dimilikinya kepada pihak lain. Undang-

yang sangat efektif untuk mendekatkan produk

undang memberikan kesempatan kepada suatu

kepada

dari

perusahaan yang mempunyai aset HKI untuk

penerima waralaba. Dalam waralaba unsur

menggunakan hak atas aset HKI yang dimilikinya

terpenting yang diperjualbelikan adalah produk

kepada

yang mengandung Hak Kekayaan Intelektual. Hak

berdasarkan suatu perjanjian lisensi.3

konsumennya

melalui

cabang

pihak

lain

yaitu

pengguna

HKI

Kekayaan Intelektual yang mempunyai nilai

Salah satu bentuk perjanjian lisensi adalah

penting dalam waralaba dan bisnis perdagangan,

perjanjian waralaba. Istilah waralaba pertama kali

diantaranya Hak Cipta, Merek, Paten, Desain

diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan

Pembinaan

Rahasia Dagang1.

persamaan kata Waralaba.Waralaba berasal dari kata

HKI terdapat hak-hak eksklusif yang menjadi

WARA

Management (lebih

atau

(LPPM).Sebagai istimewa)

dan

hak pencipta, seperti hak moral dan hak ekonomi.

LABA.Waralaba berarti usaha yang memberikan

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi

laba lebih dari istemewa

seperti

Perjanjian Waralaba melibatkan dua belah

perlindungan atas reputasi si pencipta. Pemilikan

pihak, Pemberi waralaba yaitu pemilik merek

atas HKI dapat dipindahkan ke pihak lain tetapi

dagang dan system bisnis yang terbukti sukses.

hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari

Penerima waralaba yaitu pihak yang memperoleh

penciptanya2. Hak ekonomi adalah hak untuk

hak (izin) menggunakan merek dagang dan

mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi

system bisnis yaitu, perorangan atau pengusaha

seperti royalti, uang. Hak Kekayaan Intelektual

lain yang dipilih oleh pemberi waralaba untuk

mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi,

menjadi penerima waralaba, dengan memberikan

maka kekayaan intelektual ditinjau dari segi

imbalan berupa uang jaminan awal (fee) kepada

perusahaan

perusahaan

pemberi waralaba dan Royalti (imbalan “bagi hasil”

termasuk pa da aset benda bergerak yang tidak

terus menerus) serta keduanya bersepakat

berwujud (intangible asset). Atas dasar perjanjian,

melakukan kerjasama saling menguntungkan,

kepentingan

1

pribadi

si

merupakan

pencipta

aset

Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012), halaman 3 2 Muh. Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) halaman 72

dengan berbagai persyaratan yang disetujui dan

3

Andrian Sutedi, 2008, Hukum Waralaba, Ghali Indonesia, halaman 7

256


dituangkan

dalam

perjanjian


yang

disebut

Perjanjian Waralaba.

waralaba tentunya harus mendapat perlindungan yang memadai, karena hak tersebut merupakan

Unsur-unsur perjanjian waralaba meliputi:45 a. Adanya subjek hukum, yaitu pemberi dan

asset perusahaan yang diperoleh dengan kerja keras. 2. Permasalahan

penerima waralaba b. Adanya lisensi atas merek barang atau jasa

Berdasarkan uraian pada latar belakang,

c. Untuk jangka waktu tertentu

dirumuskan suatu permasalahan, sebagai berikut:

d. Adanya pembayaran royalty

a. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pemberi

Perjanjian waralaba bersifat mengikat kedua

waralaba atas penggunaan merek dalam

belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang

perjanjian waralaba?

sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum

b. Bagaimana pemberi waralaba mengeksploitasi

antara pemberi waralaba dan penerima waralaba.

hak ekonomi atas penggunaan merek dalam

Perjanjian waralaba termasuk kategori perjanjian

perjanjian waralaba?

baku

/

perjanjian

Badrulzaman

standar.

menjelaskan

Mariam

bahwa

3. Metode Penelitian

Darus

perjanjian

Metode penelitian yang digunakan dalam

standar adalah perjanjian yang didalamnya

penelitian

dibakukan syarat eksenorasi5 dan dituangkan

pendekatan adalah pendekatan yuridis normatif,

dalam bentuk formulir yang bermacam-macam

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

bentuknya.7

cara

Sesuai ketentuan tersebut, perlu

hukum

meneliti

ini

bahan

terdiri

pustaka

dari:

metode

atau

data

adanya perlindungan hukum untuk melindungi

sekunder.612 Spesifikasi penelitian ini bersifat

atas merek barang atau jasa dan melindungi

deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang

subjek hukum perjanjian waralaba (pemberi

dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha

waralaba / penerima waralaba). Hak-hak ekonomi

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan

pada

sebagaimana

penggunaan

merek

dalam

perjanjian

adanya.

Jenis

Data

adalah

waralaba merupakan hak untuk mengeksploitasi

penelitian kepustakaan (Librarian Research), yaitu

penggunaan merek secara komersial. Hak-hak

penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan

ekonomi sebelum diberikan kepada penerima

data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Metode analisis data menggunakan

4

Salim,Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia,(Jakarta:Sinar Grafika, 2008) halaman 165 5 Rijken mengatakan bahwa klausul eksenorasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar jani atau perbuatan melawan hukum (Mariam D Badrulzman, AnekaHukum Bisnis., Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1994,halaman 47)

silogisme deduksi dengan metode interpretasi (penafsiran) sistematis.

6

Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 35.

257



B. PEMBAHASAN

ekonomi kekayaan intelektual yang dimilikinya

1. Perlindungan Perlindungan Hak Ekonomi

kepada pihak lain.

Merek

Benda yang bersifat tidak kebendaan

Perlindungan ditujukan pada subjek hukum

(tidak berwujud) yang berupa Hak Kekayaan

dan objek hukum. Objek hukum menurut pasal

Intelektual berdasarkan

499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah

dikemukakan oleh John Locke, lahirnya hak

segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum

kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu

atau segala sesuatu yang menjadi pokok

karena

permasalahan dan kepentigan bagi para subjek

pemikirannya, kemudian bekerja secara keras

hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi

sehingga menghasilkan sesuatu karya yang

objek dari hak milik.

tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan

Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata

seseorang

Teori Labour yang

telah

menggunakan

proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada.8

disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak serta

yakni7 :

merta muncul begitu saja, untuk memperoleh

a. Benda yang bersifat kebendaan (berwujud)

kekayaan intelektual diperlukan kerja keras dan

adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat,

pemikiran yang matang. Kerja keras dan pemikiran

diraba, dan dirasakan dengan panca indra

yang matang pun memerlukan waktu yang tidak

b. Benda yang bersifat tidak kebendaan (tidak

sedikit sehingga hasil dari kerja keras tersebut

berwujud) adalah suatu benda yang hanya

perlu mendapat perlindungan.

dirasakan oleh panca indra saja (tidak dapat

Salah satu hasil jerih payah seseorang yang

dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan

berupa kekayaan intelektual adalah Merek. Merek

menjadi suatu kenyataan, contoh merek

merupakan tanda yang berupa gambar, nama,

perusahaan, paten, ciptaan musik yang

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,

termasuk

Kekayaan

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

Intelektual,

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

Intelektual.

dalam Hak

jenis

Hak

Kekayaan

mempunyai manfaat ekonomi yang cukup

kegiatan perdagangan barang atau jasa.

tinggi, maka HKI ditinjau dari segi perusahaan

Perlindungan merek adalah perlindungan yang

merupakan asset perusahaan termasuk pada

melindungi

asset benda bergerak yang tidak berwujud.

Memperhatikan bunyi Pasal 3 Undang-Undang

Atas dasar perjanjian, suatu perusahaan dapat

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terdapat

haknya,

hak

atas

merek.

memberikan izin untuk menikmati manfaat 8 7

Etty Susilowati, Op.cit, hal 151-152

Kholis Roisah, Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), haamanl 25

258



penegasan yang jelas, hak atas merek sebagai

pihak yang beritikad tidak baik pada mereknya.

hak khusus, hanya dapat diberikan negara kepada

Perlindungan tersebut bertujuan untuk:

seseorang apabila merek yang bersangkutan

1) Kepastian hukum untuk menentukan siapa

terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM).

yang sebenarnya pemilik merek yang paling

Selama merek belum terdaftar dalam DUM, tidak

utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa

mendapat perlindungan dari negara. Oleh karena

yang lebih dulu memperoleh “filing date” atau

itu, bagi pemilik merek yang ingin diakui dan

terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

dilindungi haknya atas merek yang dipunyai dan

2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya

dipergunakan dalam perdagangan, wajib diminta pendaftaran

kepada

kantor

merek.

didasarkan pada fakta pendaftaran.

Hanya

3) Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan

pendaftar pertama yang memperoleh kedudukan

alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik

dan perlindungan atas hak eksklusif.

karena dibuat oleh pejabat yang berwenang

Peranan merek yang sangat penting tersebut

untuk itu yakni Kantor Merek. Pembuktian

membuat para pemilik merek rela mengeluarkan

terhindar dari pemalsuan dan kelicikan.

ongkos yang banyak demi membangun reputasi

4) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik

merek mereka. Reputasi yang baik dan dikenal

merek yang paling berhak, tidak menimbulkan

orang banyak tentu akan sangat menguntungkan

kontroversi antara pemakai pertama dengan

pemilik merek nantinya. Merek mempunyai

pendaftar pertama, karena dugaan hukum

tingkatan

hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.

ketenaran

atau

reputasi

berupa

pengetahuan konsumen tentang suatu merek yang biasa dikenal dengan ekuitas merek.

5) Menentukan siapa pemegang merek yang

Ekuitas

paling utama hanya didasarkan atas prinsip

merek (brand equity) adalah nilai tambah yang

pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan

diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek

pada dokumen yang lebih bersifat otentik. Hal

berbasis-pelanggan

brand

ini berdampak positif atas penyeleseian

equity) adalah pengaruh diferensial yang dimiliki

sengketa, yakni penyeleseian jauh lebih

pengetahuan merek atas respons konsumen

sederhana, cepat dan biaya ringan.

(customer-

based

terhadap pemilik merekan merek tersebut.

Beberapa cara dilakukan pemilik merek guna

Di Indonesia, perlindungan hak ekonomi atas

melindungi hak ekonomi mereknya. Perlindungan

merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15

merek dalam perkembangannya mempunyai ciri

Tahun 2001. Merek yang sudah terdaftar dalam

yang

Daftar Umum Merek tentu akan langsung

pertimbangan sebagai berikut:9 (1)

mendapat

perlindungan

hukum

dan

universal

yang

didasarkan

pada

Merek telah

dapat

menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada

9

Suyud Margono,2010, Aspek Hukum Komersialisasi (ASET INTELEKTUAL), Bandung: CV. Nuansa Aulia,halaman 112

259


dipromosikan

secara

pemiliknya

unsur perjanjian lisensi. Kaitan teori posner

sehingga menjadi terkenal luas di lingkungan

dengan waralaba, pemberi waralaba dalam

bisnis dan konsumen; (2) Bermutu baik dan

kegiatan waralaba pasti akan memberikan rahasia

banyak digemari oleh masyarakat konsumen.

dagang dan penggunaan mereknya pada pihak

2.

Pemberi

lain. Hal ini tentu sangat berisiko bagi pemberi

Waralaba atas Penggunaan Merek dalam

waralaba yang merupakan pemilik merek yang

Perjanjian Waralaba

sudah susah payah membangun suatu usaha.

Perlindungan

luas


Hak

oleh

Ekonomi

Hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek

Adannya hukum yang mengatur tata cara

setelah membangun ekuitas merek dalam rangka

waralaba beserta akibat hukumnya tentu akan

mendapatkan manfaat dari merek tersebut,

memberikan perlindungan bagi pemberi waralaba.

meliputi jangkauan Hak Tunggal (sole or single

Hukum

right), Hak Monopolitis (monopoly right), dan Hak

waralaba saja namun juga melindungi penerima

paling unggul atau superior right.10 Hak monopoli

waralaba dari kecurangan pemberi waralaba.

ini merupakan hak ekonomi dari merek. Hak

Hukum bertindak adil dan melindungi para pihak

ekonomi

yang

adalah

hak

untuk

mendapatkan

tidak

hanya

mengadakan

melindungi

hubungan

hukum.Tujuan

keuntungan yang bernilai ekonomi seperti royalti,

memberi

uang. Pemilik merek berhak memonopoli hak

memperlancar dan mempermudah persaingan

eksklusifnya untuk

keuntungan

jujur dan sehat. Ruang lingkup perlindungan

yang sebesar-besarnya. Pemilik merek berhak

hukum atas merek sama luasnya dengan

melarang pihak lain tanpa izin

kandungan isi yang terdapat dalam hak khusus

mendapatkan

menggunakan

perlindungan

pemberi

hukum

adalah

merek miliknya. Secara umum setiap negara,

tersebut.11 Pemberi waralaba (pemilik merek)

minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi

dapat

tersebut meliputi jenis hak reproduksi dan hak

penggunaan merek sebagai berikut.

distribusi.18

a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek

Perjanjian waralaba merupakan salah satu cara

dalam mempergunakan tanda merek sebagai

pemilik merek mengeksploitasi hak atas mereknya

logo, label atau gambar.

juga memperluas distribusi produk yang berkaitan

b.

dengan mereknya. Adanya pemberian izin oleh

merek sebagai alat eksploitasi memperoleh

pemilik HKI kepada pihak lain untuk menggunakan

keuntungan dalam perdagangan dalam hal

merek ataupun prosedur tertentu merupakan

penerima waralaba memasarkan barang atau jasa

melindungi

hak

ekonomi

atas

Melindungi hak eksklusif mempergunakan

dalam perdagangan Nasional, regional dan global. 10

Yahya Harahap, 1997, Tinjauan Umum Merek dan Hukum Merek Di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 342

11

260

Yahya Harahap, Ibid halaman 35



c. Melindungi hak kegiatan memperluas wilayah

kebutuhannya.12 Eksploitasi ekonomi yang berarti

dan segmen pemilik merek, sesuai dengan sistem

politik pemanfaatan yang secara sewenang-

pasar atau perdagangan bebas dan dilakukan

wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu

sesuai prinsip persaingan bebas, jujur dan sehat.

subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan

d.

ekonomi.

Melindungi pengalihan atau transfer merek

dalam bentuk: (1)Transfer berdasar titel umum

Waralaba memberikan kesempatan bagi pemberi

sesuai dengan ketentuan hukum waris; (2) Dalam

waralaba

bentuk lisensi, memberi izin kepada orang lain

ekonomi guna memperbanyak dan memperoleh

atau badan hukum untuk menggunakannya.

keuntungan

3. Eksploitasi Hak Ekonomi Atas Penggunaan

yang

Merek Melalui perjanjian Waralaba

waralaba. Waralaba juga memberikan penerima

Waralaba

sebesar-besarnya

ringan

dengan biaya

ditanggung

ekonomi untuk melakukan penjualan, reproduksi

mempunyai ciri khas bisnis tersendiri, baik

dan mendapatkan keuntungan dari merek pemberi

mengenai

yang

waralaba. Penerima waralaba tidak perlu bersusah

diusahakan, identitas perusahaan (merek dagang,

payah dari awal lagi guna memperkenalkan dan

logo, desain bahkan termasuk pakaian dan

menjual produk pada masyarakat karena merek

penampilan karyawan perusahaan), rencana

tersebut sudah dikenalkan pada masyarakat oleh

pemasaran dan bantuan operasional.20 Waralaba

pemberi waralaba.

mempunyai ciri khas tersendiri mengenai jenis dan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

bentuk yang diusahakan termasuk identitas

terhadap Perjanjian Waralaba Ayam Bakar Wong

perusahaan, ini penting

dalam

dan

bentuk

merupakan waralaba

produk

melakukan

penerima

jasa,

jenis

untuk

hak

atau

perdagangan

waralaba

karena

eksploitasi

usaha

bidang

suatu

melakukan

sistem

dalam

merupakan

untuk

eksploitasi

hak

bagian

yang

Solo, CFC dan Freshasan, maka didapat

yang

dapat

persamaan dan perbedaan Perjanjian Waralaba

dieksploitasi guna mendatangkan keuntungan.

Ayam Bakar Wong Solo, CFC dan Freshasan

Pemberian izin

penerima

maka dapat disimpulkan bahwa pemberi waralaba

waralaba tentu tidak diserahkan dengan mudah

baik yang mempunyai merek terkenal ataupun

tetapi dengan syarat dan ketentuan yang dibuat

merek biasa mempunyai cara tersendiri dalam

pemberi waralaba guna melindungi Hak Kekayaan

menyusun perjanjian waralaba. para pemberi

Intelektual

dari

waralaba mengeksploitasi hak ekonomi melalui

penerima waralaba. Eksploitasi dalam arti umum

perjanjian waralaba secara ketat ataupun longgar.

adalah pengambilan sumberdaya alam untuk

Eksploitasi secara ketat, pemberi waralaba

dan

waralaba kepada

eksploitasi

berlebihan

dipakai / dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi

12

Rooseno Harjowidigdo, dalam Munir Fuady,2002, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung; Citra Aditya Bakti, halm 1

261



memberikan persyaratan dan ketentuan secara

waralaba. Upaya untuk menjaga reputasi dan

detail, jelas dan komplit disertai penggantirugian

ekuitas

bila terjadi wansprestasi oleh pihak kedua.

kewajiban penerima waralaba untuk penggunaan

Eksploitasi secara ketat ini berguna sebagai

setiap unsur tanda merek produk, pengunaan dan

pengendali agar penerima waralaba tidak semena-

pembuatan produk sesuai intruksi pemberi

mena dan berbuat curang pada pemberi waralaba,

waralaba.

meminimalisir adanya kecurangan yang berujung

melakukan promosi merek dan produknya dan

pada kerugian. Eksploitasi secara longgar,

memperluas wilayah perdagangan dan segmen

pemberi waralaba mengatur perjanjian hanya

pasarnya. sesuai prinsip persaingan bebas, jujur

secara garis besar, kurang detail, tidak tersusun

dan sehat. Memaksimalkan hak ekonomi dengan

rapi bahkan tidak dipisahkkan secara berurutan

perolehan royalty dari lisensi merek dalam

sehingga terpencar bagian satu dengan yang lain

perjanjian waralaba.

tidak jelas ketentuan tentang pemberi waralaba

2. Perjanjian waralaba yang disusun sesuai

sebagai pemilik merek ataupun apa saja yang

keinginan

diwaralabakan dalam perjanjian tersebut.

mengekspresikan hak ekonominya. Perjanjian

Eksploitasi secara ketat tidak selalu pada merek

waralaba dengan banyak aturan dan batasan yang

terkenal, pada penelitian ini bahwa merek terkenal

memuat hal-hal seperti diatas tentu tidak akan

CFC tidak terlalu rigit dalam mengatur klausula-

memberikan kesempatan bagi penerima waralaba

klausula perjanjian sedangkan merek yang baru

untuk berbuat curang. Perjanjian waralaba yang

merambah nasional yakni “Ayam Bakar Wong

dibuat secara longgar tentu akan memberikan

Solo” sudah tersusun amat detail dan rapi sampai

kesempatan bagi penerima waralaba untuk

ketentuan bagaimana si penerima waralaba

berbuat kecurangan dalam mengeksploitasi hak

memasang merek dan menggunakan merek

ekonomi penggunaan merek dalam waralaba.

tersebut. Jadi tidak selalu merek terkenal yang

Semakin baik pemberi waralaba mengekspresikan

mempunyai perjanjian waralaba secara detail dan

perlindungan hak-hak ekonomi merek dalam

bagus.

perjanjian maka semakin baik pula reputasinya di

merek

masa

pemilik

Kewajiban

merek

pemilik

pemberi

yang

akan

menerapkan

merek

waralaba

datang

untuk

dalam

serta

akan

C. SIMPULAN

menambah keuntungan si pemberi waralaba.

1. Upaya perlindungan hak ekonomi atau

Eksploitasi hak ekonomi

kepemilikan eksklusif pemilik merek melalui

waralaba secara ketat tidak selalu pada merek

perjanjian waralaba dilakukan dengan mengatur

terkenal, bahwa merek terkenal CFC tidak terlalu

hak dan kewajiban yang jelas perjanjian waralaba

rigit dalam mengatur klausula-klausula perjanjian

antara pemilik merek produk dan penerima

sedangkan merek yang baru merambah nasional 262

melalui

perjanjian



yakni “Ayam Bakar Wong Solo” sudah tersusun

Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI, Semarang:

amat detail dan rapi sampai ketentuan bagaimana

Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

si penerima waralaba memasang merek dan

Salim, 2006, Perkembangan Hukum Kontrak di

menggunakan merek tersebut. Jadi tidak selalu

Luar KUHPerdata, Jakarta: PT. Raja Grafindo

merek terkenal yang mempunyai perjanjian

Persada

waralaba secara detail dan bagus.

Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia,

DAFTAR PUSTAKA

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

1. BUKU

2. INTERNET

Badrulzman, Mariam D. 1994, Aneka Hukum

http://www.scribd.com/doc/229618100/Perlindunga

Bisnis, Bandung : Citra Aditya Bhakti. 1994

n-HKI-Yang-Memberikan-Hak-Eksklusif-

Muh. Djumhana, R. Djubaedillah,2006, Hak Milik

Kepada- Pemegang-Hak diunduh pada tanggal

Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

17 Agustus 2014 http://pengertianpengertian.blogspot.com/2013/03/

2006 Margono

pengertian-eksploitasi.html Suyud,

Komersialisasi

2010, (ASET

Aspek

Hukum

tanggl 7 Desember 2014

INTELEKTUAL),

Bandung: CV. Nuansa Aulia Peter Mahmud Marzuki,2002, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) Harjowidigdo, Rooseno, dalam Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung; Citra Aditya Bakti Raharjo

Handri,2009,

Hukum

Perjanjian

di

Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009 Roisah, Kholis,2013, Dinamika Perlindungan HKI Indonesia dalam Tatanan Global, Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Waralaba Jakarta : Ghalia Indonesia,2008, Susilowati, Etty, 2012 Eksistensi dan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional sebagai Ragam Budaya Bangsa , Hak Kekayaan 263

diunduh

pada

PERLINDUNGAN HAK EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN MEREK DALAM PERJANJIAN WARALABA

Recommend Documents