Perleng kapan

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KEPANITERAAN TIPIKOR Jalan R. E. Martadinata No. 74 - 80 Bandung Telepon. 022-4231827 Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected] .

Dasar Hukum :

Nomor SOP

01/WII.UI/PID.SUS/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Negeri Bandung

SOP PERMOHONAN BANDING Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Anggaran 3. SOP Pelaksanaan Anggaran 4. SOP Administrasi Surat Masuk Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidak pastian hukum

-

SLTA S-1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan : -

Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register Perkara

Pencatatan dan pendataan : Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Panitera Muda menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atau Terdakwa. 2. Panitera membuat Keterangan Permintaan Banding, dan staf mencatat dalam buku register. 3. Panitera melaporkan adanya banding kepada Pengadilan Tinggi. 4. Staf/Jurusita memberitahukan permintaan banding kepada pihak yang lain. 5. Panitera memberi kesempatan kepada pemohon banding untuk mempelajari berkas. 6. Panitera mengirimkan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi. Pelaksana Mutu Baku Staf Panmud Pan/Wapan Persya Wak Out NO Uraian ratan/ Tu put . Prosedur Perleng kapan 1

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum atau Terdakwa

1 Dalam waktu 7 (satu) hari hari sesudah putusan dijatuhka n atau setelah putusan 97

diberitah ukan kepada terdakwa yang tidak hadir. 2

Membuat Keterangan Permintaan Banding, dan staf mencatat dalam buku register Melaporkan adanya banding kepada Pengadilan Tinggi

1 Akt (satu) a hari

4

Staf/Jurusita memberitahuka n permintaan banding kepada pihak lain

3 (tiga) hari

5

Memberi kesempatan kepada pemohon banding untuk mempelajari berkas

7 (tujuh ) hari

6

Mengirimkan putusan Pengadilan Negeri dan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi

14 (emp at belas ) hari kerja

3

1 Sur (satu) at hari Lap ora n

98


Dasar Hukum :

1. SOP Perkara Pidana Biasa 2. SOP Administrasi Surat Masuk

02/W11.U1/PID.SUS/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMOHONAN GRASI Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Grasi 2. UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Grasi Keterkaitan :

Nomor SOP

-

D-3 S-1 Hukum



Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidakpastian hokum

Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Staf Kepaniteraan Tipikor menerima surat salinan permohonan Grasi yang ditujukan kepada Presiden dari Terpidana atau Kuasa Hukumnya atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana untuk diteruskan kepada Ketua/Wakil melalui Panitera. 2. Panitera Muda meneliti permohonan grasi apakah memenuhi syarat formal atau tidak. a. Bila tidak memenuhi syarat formal, maka Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi, dan b. Bila memenuhi syarat formal, maka Panitera membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi 3. Panitera mengirimkan permohonan grasi ke Mahkamah Agung RI Pelaksana Mutu Baku Uraian Staf Pan Pan/Wa Ketua/Wakil Persya Wak Out NO Prosedur mud pan ratan/ Tu put . Perleng kapan 1

Menerima surat salinan permohonan Grasi yang ditujukan kepada Presiden dari Terpidana atau

Syarat : 1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap 2. Thd pidana

1(sa tu) hari kerj a

99

Kuasa Hukumnya atau keluarga terpidana dengan persetujuan terpidana untuk diteruskan kepada Ketua/Wakil melalui Panitera

2

3.a

Meneliti permohonan apakah memenuhi syarat formal atau tidak Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi Panitera membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi

3.b

mati, seumur hidup dan paling rendah 2 tahun 3. Hanya dapat diajukan satu kali. 4. Permohona n Grasi diajukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2 (du a) hari kerj a 2 (du a) hari kerj a 2 (du a) hari kerj a

Panitera membuat akta Penerimaan Salinan Grasi

100

Akt a

Akt a

4

Panitera mengirimkan permohonan grasi beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung

1.Salinan Permohonan Grasi 2. Berkas Pokok Perkara

Pali ng lam bat 20 hari

101

Sur at Pe nga ntar


Dasar Hukum :

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMOHONAN KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

1. SLTA 2. S-1 Hukum


Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) Register

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidak pastian hokum

Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Panitera Muda menerima permintaan kasasi demi kepentingan hukum dari Jaksa Agung disertai risalahnya yang ditujukan kepada Ketua Mahkahmah Agung dan meneruskan kepada Ketua/Wakil melalui Panitera/Wapan. 2. Panitera menyampaikan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada pihak yang berkepentingan. 3. Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung 4. Mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung

114

Pelaksana Staf Panitera Pan/ Ketua/ Panitera Muda Wapan Wakil Peng ganti

Majelis Hakim

Mutu Baku Persya Wak Out ratan/ tu put Perleng kapan

NO.

Uraian Prosedur

1.

Panitera Pengadilan Negeri menerima permintaan kasasi demi kepentingan hukum dari Jaksa Agung disertai risalahnya yang ditujukan kepada Ketua Mahkahmah Agung

1 Hari

2.

Panitera menyampaikan permohonan kasasi demi kepentingan hukum kepada pihak yang berkepentingan

2 Hari

3.

Membuat Surat Pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung

1 Hari

4.

Mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung

115

Sur at Pe ng an tar

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KEPANITERAAN TIPIKOR Jalan R. E. Martadinata No. 74 - 80 Bandung Telepon. 022-4231827 Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected]

Dasar Hukum :

Nomor SOP

03/W11.U1/PID.SUS/I/2014

Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMOHONAN KASASI Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan :

-

SLTA S-1 Hukum

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Anggaran Peringatan :

- Peralatan Komputer (Aplikasi CTS2) - Register Perkara Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidak pastian hokum

Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Staf Kepaniteraan Tipikor melayani permohonan kasasi, dan menyiapkan data-data perkara/berkas perkara. 2. Panitera Muda menerima permohonan kasasi dengan meneliti tenggang waktu permohonan kasasi. 3. Apabila tenggang waktu permohonan kasasi terlambat, maka Panitera membuat Akta Terlambat mengajukan kasasi. 4. Apabila memenuhi tenggang waktu kasasi, maka Panitera membuat Akta Permohonan Kasasi. 5. Panitera melaporkan adanya permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung 6. Panitera Muda menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan. 7. Panitera membuat Akta Menerima Memori Kasasi atau Akta Terlambat mengajukan Memori Kasasi bila melewati tenggang waktu. 8. Staf memberitahukan adanya permohonan kasas dan menyampaikan tembusan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi. 9. Panitera Muda menerima Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi. 10. Staf menyampaikan tembusan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi. 11. Panitera Muda meneliti syarat-syarat formal permohonan kasasi. 12. a. Bila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal, Panitera membuat Keterangan Panitera tentang berkas tidak memenuhi syarat formal b. Ketua Pengadilan membuat penetapan bahwa berkas tidak memenuhi syarat formal, dan permintaan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung 13.Staf Kepaniteraan Tipikor melakukan pemberkasan perkara, terdiri dari bundel A, berkas pokok 102

dan bundel B berkas untuk Mahkamag Agung. 14. Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. 15. Staf Kepaniteraan Tipikor mengirimkan berkas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung 16. Staf Kepaniteraan Pidana mengirim berkas tidak memenuhi syarat formal ke Panitera Muda Hukum untuk di arsipkan Pelaksana NO .

1

2

3

4

5

Uraian Prosedur

Melayani permohonan kasasi, dan menyiapkan data-data perkara/berkas perkara. Menerima permohonan kasasi dan meneliti tenggang waktu permohonan kasasi Apabila tenggang waktu permohonan kasasi terlambat, maka Panitera membuat Akta Terlambat mengajukan kasasi Apabila memenuhi tenggang waktu kasasi, maka Panitera membuat Akta Permohonan Kasasi Melaporkan adanya permohonan kasasi kepada

Staf

Panmud

Panitera/Wapan

Mutu Baku Persya ratan/ Perleng kapan

Wak Out Tu Put

1. Identitas pemohon 2. Berkas perkara pokok

1 hari

terlambat

1 hari

Akta

1 hari

Akta

memenuhi

1 hari

103

Mahkamah Agung

6

Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan.

7

Membuat Akta menerima Memori Kasasi atau Akta Terlambat mengajukan Memori Kasasi bila melewati tenggang waktu

8

Memberitahuka n adanya permohonan kasas dan menyampaikan tembusan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi

1 hari

9

Menerima Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi

1 hari

Dala m wakt u 14 hari seja k per moh ona n diaj uka n 1 hari

104

Relaa s

10

Menyampaikan tembusan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi

11

Meneliti syaratsyarat formasi permohonan

1 hari

memenuhi syarat formal

Tidak memenuhi syarat formal

Relaa s

2 hari

12a. Membuat keterangan Panitera tentang berkas tidak memenuhi syarat formal

2 hari

Akta

12b

Membuat penetapan bahwa berkas tidak memenuhi syarat formal, dan permintaan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas tidak dikirim ke Mahkamah Agung

2 hari

Penet apan

13

Melakukan pemberkasan perkara, terdiri dari bundel A, berkas pokok dan bundel B berkas untuk Mahkamag Agung.

2 hari

105

14

Membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung

1 hari

15

Mengirimkan berkas permohonan kasasi ke Mahkamah Agung

1 hari

16

Mengirim berkas tidak memenuhi syarat formal ke Panitera Muda Hukum untuk di arsipkan

1 hari

106

Surat


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI/KETUA PENGADILAN TINGGI Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : 1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang penahanan. 3. Surat Edaran Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Penahanan perkara Korupsi 4. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pelaksana Anggaran

-

SLTA S-1 Hukum



Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidakpastian hokum

Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Pasal 25 ayat 2 KUHAP Staf menerima surat permintaan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KPN dari permintaan Penuntut Umum, diterima oleh PN 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, kemudian diteliti oleh Panitera Muda Tipikor dan selanjunya diajukan kepada Ketua/Wakil 2. Pasal 26 ayat 2 KUHAP. Majelis Hakim memohonPenetapan Perpanjangan penahanan oleh KPN atas permintaan Hakim PN, diajukan 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, kepada Ketua/Wakil melalui Panitera Muda Tipikor. 3. Pasal 29 ayat (1 a, b), ayat 2. a. Staf menerima surat permintaan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KPN dari permintaan Penyidik atau Penuntut Umum, diterima oleh PN 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, kemudian diteliti oleh Panitera Muda Tipikor dan selanjunya diajukan kepada Ketua/Wakil b. Majelis Hakim meminta Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua/Wakil atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri

107

NO .

Uraian Prosedur

1

Pasal 25 ayat 2 KUHAP Staf menerima surat permintaan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KPN dari permintaan Penuntut Umum, diterima oleh PN 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, kemudian diteliti oleh Panitera Muda Tipikor dan selanjunya diajukan kepada Ketua/Wakil

2

Pasal 26 ayat 2 KUHAP Majelis Hakim memohonPenet apan Perpanjangan penahanan oleh KPN atas permintaan Hakim PN, diajukan 10 hari sebelum masa penahanan

Staf

Pelaksana Panmud Pan/Wa Majelis pan Hakim

Mutu Baku Ketua/W Persya Wak Out akil ratan/ Tu put Perleng kapan

Resume dan permoho nan perpanja ngan penahan an

2 (du a) hari

108

Pe net apa n

3

berakhir, kepada Ketua/Wakil melalui Panitera Muda Pidana. Pasal 29 ayat (1 a, b), ayat 2. • Staf menerima surat permintaan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh KPN dari permintaan Penyidik atau Penuntut Umum, diterima oleh PN 10 hari sebelum masa penahanan berakhir, kemudian diteliti oleh Panitera Muda Pidana dan selanjunya diajukan kepada Ketua/Wakil • Majelis Hakim meminta Penetapan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua/Wakil atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri

Berkas perkara dan resume

3 hari

Pe net apa n

Pe 3 net (tiga apa ) n hari

Sur at

109


Dasar Hukum :

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENINJAUANKEMBALI Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana. 3. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Pelaksanaan Anggaran

1. SLTA 2. S1 - Hukum



Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidak pastian hukum

Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Staf Kepaniteraan Tipikor melayani permintaan Peninjauan Kembali disertai alasan-alasannya dari Terpidana/Ahli Warisnya. 2. Panitera Muda Tipikor menerima dengabn meneliti syarat formal permohonan Peninjauankembali. 3. Panitera membuat Akta Pernyataan Peninjauankembali 4. Panitera Muda Tipikor mencatat permintaan peninjauankembali dalam buku register, mempersiapkan berkas pokok perkara, dan draft penunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti. 5. Ketua/Wakil menetapkan Majelis Hakim dan Panitera menugaskan Panitera Pengganti. 6. Majelis Hakim bersidang untuk memeriksa alasan-alasan permintaan peninjauankembali dan membuat berita acara pendapat. 7. Majelis Hakim meminutasi berkas perkara. 8. Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung. 9. Staf Kepaniteraan Tipikor mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

116

NO.

Uraian Prosedur

1.

Melayani permintaan Peninjauan Kembali disertai alasanalasannya dari Terpidana/Ahli Warisnya. Menerima dengan meneliti syarat formal permohonan Peninjauankem bali Panitera membuat Akta Pernyataan Peninjauankem bali Panitera Muda Tipikor mencatat permintaan peninjauankem bali dalam buku register, mempersiapkan berkas pokok perkara, dan draft penunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti.

2.

3.

4.

5.


Majelis Hakim

Mutu Baku Persya Wak Out ratan/ tu put Perleng kapan 1 hari

1 Hari

Akta

2 Hari

Ketua/Wakil menetapkan Majelis Hakim dan Panitera menugaskan Panitera Pengganti.

Pene tapan dan surat tugas

117


Majelis Hakim


NO.

Uraian Prosedur

6.

Majelis Hakim bersidang untuk memeriksa alasan-alasan permintaan peninjauankem bali dan membuat berita acara pendapat.

7.

Majelis Hakim meminutasi berkas perkara.

8.

Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.

2 Hari

9.

Staf Kepaniteraan Tipikor mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung.

1 Hari

14 Hari

118

Berita Acara Pen dapat


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PERMINTAAN IJIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN, PENYITAAN, KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : 1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk

1. D-3 2. Sarjana



Peringatan :



Peralatan Komputer

Prosedur : 1. Staf menerima surat Permintaan persetujuan atau ijin penggeledahan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua / Wakil 2. Staf menerima surat Permintaan persetujuan atau ijin penyitaan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua/Wakil. 3. Staf menerima surat Permintaan ijin pemeriksaan surat dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua / Wakil. 4. Staf menerima surat Permintaan ijin/persetujuan penyadapan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua / Wakil

119

NO.

Uraian Prosedur

1.

Staf menerima surat Permintaan persetujuan atau ijin penggeledahan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua / Wakil

2.

Staf menerima surat Permintaan persetujuan atau ijin penyitaan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua/Wakil. Permintaan pemeriksaan surat dari Penyidik kepada Ketua Pengadilan

3.

Pelaksana Staf Panitera Ketua/ Muda Wakil

Persyaratan/ Perlengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

1.Surat Permohonan, 1 Hari SPDP, Resume atau Laporan Kemajuan Penyidikan dan Berita Acara Sita untuk persetujuan

Penetapan

1 Hari

Penetapan

1 Hari

Penetapan

120

NO.

Uraian Prosedur

4.

Staf menerima surat Permintaan ijin/persetujuan penyadapan dari Penyidik, diteruskan kepada Panitera Muda untuk diteliti, dan kemudian diajukan kepada Ketua / Wakil

Pelaksana Staf Panitera Ketua/ Muda Wakil

Persyaratan/ Perlengkapan

Mutu Baku Waktu

Output

121

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KEPANITERAAN TIPIKOR Jalan R. E. Martadinata No. 74 - 80 Bandung Telepon. 022-4231827 Faximile. 022-4217945 Website : www.pn-bandung.go.id, Email : [email protected]

Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

02 Januari 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

02 Januari 2014

Disahkan Oleh


SOP PENERIMAAN BERKAS PERKARA TIPIKOR TINGKAT PERTAMA Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum : 1. UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim serta keterbukaan pad Pengadilan Tipikor. 3. Buku II Edisi 2007 MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Keterkaitan : 1. SOP Administrasi Surat Masuk 2. SOP Anggaran

-

SLTA S-1 Hukum



Peringatan :



Buku Register dan Komputer

Prosedur : 1. Staf Kepaniteraan Tipikor melayani pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Jaksa Penuntut Umum dan meneruskan kepada Panitera Muda Tipikor untuk diteliti kelengkapan berkas perkara tersebut, bila : a. Tidak lengkap, maka dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dilengkapi. b. Bila lengkap dicatat dalam buku register perkara pokok pidana biasa, dan berkas diteruskan kepada Ketua/Wakil melalui Panitera/Wapan. 2. Ketua/Wakil membuat penetapan penunjukkan majelis hakim 3. Panitera/Wapan menugaskan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis hakim. 4. Staf mencatat dalam register dan meneruskan berkas perkara kepada Majelis hakim. 5. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Pidana tentang hari sidang untuk dicatat dalam register dan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum. 6. Majelis Hakim bersidang untuk memeriksa perkara, dan harus selesai dalam waktu 90 hari kerja kecuali untuk perkara tertentu atau tindak pidana khusus, dan putusan yang akan dibacakan harus sudah siap. 7. Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan pada hari putusan diucapkan kepada Panitera Muda Tipikor yang kemudian mencatatnya dalam register. 8. Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti wajib menyerahkan petikan putusan kepada Panitera Muda Tipikor pada hari itu juga atau paling lambat 3 hari kerja setelah putusan dibacakan. 110

9. Panitera Muda Tipikor menyerahkan petikan putusan kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/PH dan Rutan paling lama 3 hari kerja. 10. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi perkara paling lama 14 hari kerja setelah putusan diucapkan dan Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Tipikor. 11. Panitera Muda Tipikor dalam waktu 14 hari kerja wajib mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi bila ada upaya banding atau kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan. Pelaksana Mutu Baku Staf Panite Pan/ Ketua/ Panite Maje Persya Wak Out NO. Uraian ra Wa Wakil ra lis ratan/ tu put Prosedur Muda pan Peng Hakim Perleng ganti kapan 1.

Menerima pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Jaksa Penuntut Umum dan meneruskan kepada Panitera Muda Tipikor untuk diteliti kelengkapan berkas perkara

2.

Diteruskan kepada Ketua/Wakil untuk ditetapkan Majelis Hakim

3.

Diteruskan kepada Panitera/Wapan untuk menugaskan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim

1 Hari

1 Hari

111

Pe ne tap an

NO.

Uraian Prosedur

4.

Mencatat dalam register dan meneruskan berkas perkara kepada Majelis hakim Majelis Hakim menetapkan hari sidang, dan Panitera Pengganti melaporkan kepada Panitera Muda Tipikor tentang hari sidang untuk dicatat dalam register danmemberi tahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

5.

6.

Majelis Hakim bersidang untuk memeriksa perkara, dan harus selesai dalam waktu 90 hari kerja kecuali untuk perkara tertentu atau tindak pidana khusus, dan putusan yang akan dibacakan harus sudah siap.


Maje lis Ha kim


Mini mum 3 hari sebe lum sida ng

Pe ne tap an

90 Hari

Pu tus an

112

Pelaksana NO.

Uraian Prosedur

7.

Panitera Pengganti melaporkan tanggal dan amar putusan pada hari putusan diucapkan kepada Panitera Muda Tipikor yang kemudian mencatatnya dalam register.

Staf Panitera Pan/ Ketua/ Muda Wapan Wakil

Panitera Peng ganti

Mutu Baku Maje lis Ha kim

Persya ratan/ Perleng kapan

Wak tu

1 Hari

113

Out put

Perleng kapan

Recommend Documents