PERKEMBANGAN, PARADIGMA, VISI DAN MISI SERTA TRILOGI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING A. Perkembangan Bimbingan dan Konseling Bimbingan dan konseling mengalami perkembangan selama beberapa tahun ini. Pada tahun 1962, Kriteria penentapan konselor ketika itu tidak jelas. Pada awal dekade 1960-an, LPTK-LPTK mendirikan jurusan untuk menyiapkan konselor yang dinamakan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan, dengan program studi yang diselenggarakan pada 2 jenjang yaitu jenjang Sarjana Muda yang bisa diteruskan ke jenjang Sarjana. Pada akhir dekade 1970-an dilebur menjadi program S-1. Pada dekade 1970-an itu pula mulai ada lulusan program Sarjana (lama) di bidang Bimbingan dan Konseling. Kurikulum 1975 mengacarakan layanan Bimbingan dan Konseling sebagai salah satu dari wilayah layanan dalam sistem persekolahan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA. Pada tahun 1976, ketentuan yang serupa juga diberlakukan untuk SMK. Pada tanggal 17 Desember 1975 di Malang didirikanlah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI), yang menghimpun konselor lulusan Program Sarjana Muda dan Sarjana yang bertugas di sekolah dan para pendidik konselor yang bertugas di LPTK. Pada tahun 2001 dalam kongres di Lampung Ikatan Pertugas Bimbingan Indonesia (IPBI) berganti nama menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Dengan diberlakukannya Kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan ahli bimbingan dan konseling dalam sistem persekolahan di Indonesia. Pada tahun 2003 diberlakukan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebut adanya jabatan “konselor” dalam pasal 1 ayat (6), akan tetapi tidak ditemukan kelanjutannya dalam pasal-pasal berikutnya. Pasal 39 ayat (2) dalam UU nomor 20 tahun 2003 tersebut menyatakan bahwa “Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi”. Dengan diberlakukannya PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pun, juga belum ditemukan pengaturan tentang Konteks Tugas dan Ekspektasi Kinerja Konselor. Oleh karena itu, tiba saatnya bagi ABKIN sebagai organisasi profesi untuk mengisi kevakuman legal ini, dengan menyusun Rujukan Dasar bagi berbagai tahap dan/atau sisi penyelenggaraan layanan ahli bimbingan dan konseling yang memandirikan khususnya dalam jalur pendidikan formal di tanah air, dimulai dengan penyusunan sebuah naskah akademik yang dinamakan Naskah
Akademik Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal B. Paradigma Bimbingan dan Konseling Paradigma secara harfiah berarti memperagakan atau mendemostrasikan. Paradigma diartikan sebagai model atau pola, sebuah contoh (tertera dalam Oxford English Dictionary). Paradigma juga sering ditafsirkan sebagai kerangka berfikir. Dijabarkan secara luas dalam buku fragmen fantasi kebudayaan Indonesia baru disebutkan bahwa paradigma adalah keseluruhan susunan kepercayaan, teknik dan nilai yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakaat tertentu. Dalam keadaan norma, paradigma adalah system acuan menyeluruh yang membimbing aktvitas masyarakat. Paradigma bimbingan dan konseling adalah psiko-pedagogis dalam acuan budaya Indonesia. Yaitu, para pelaksana BK perlu mengusai materi psikologi (psikologi umum, perkembangan, belajar, kepribadian, dan social) serta materi pedagogis (filsafat antropologi, dasar-dasar pendidikan, kurikulum, proses belajar dan pembelajaran, dan penilaian pendidikan). Dikemas dalam ilmu-teknologi BK dengan warna budaya (termasuk nilai dan norma) Indonesia. Arah bimbingan dan konseling mengembangkan potensi siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya secara optimal. C. Visi dan Misi Bimbingan dan Konseling Visi Visi secara harfiah artinya penglihatan yang akan dicapai atau sesuatu yang akan dicapai. Visi sendiri menggambarkan aspirasi, juga pandangan di masa depan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Visi Bimbingan dan Konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan
melalui
tersedianya
pelayanan
bantuan
dalam
pemberian
dukungan
perkembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Misi Misi sendiri sebenarnya merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan visi. Secara singkatnya misi adalah cara-cara untuk mencapai visi. Misi Bimbingan dan Konseling adalah 1.
sebagai berikut : Misi pendidikan, yaitu mendidik individu dan/atau kelompok melalui pengembangan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan terkait dengan masa depan.
2.
Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu kea rah
3.
perkembangan yang optimal. Misi pengentasan masalah, yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah yang dihadapi individu mengacu pada kehidupan seghari-hari yang efektif. D. Trilogi Profesi Bimbingan dan Konseling Saat ini dunia pendidikan Indonesia telah memasuki era profesional. Hal ini ditandai bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional” (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2), sedangakan “ profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” (UU No.14 tahun 2005 pasal 1 butir 4). Sedangkan untuk menjadi professional, dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi tiga komponen trilogy profesi, yaitu (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, dan (3) komponen praktik profesi. Komponen dasar keilmuan adalah sebagai landasan bagi calon tenaga professional dalam wawasan, nilai, juga sikap agar selalu tercemin sebagai pribadi yang professional dalam profesinya. Komponenen substansi profesi membekali calon tenaga professional tentang spesifik dan focus objek profesinya. Sedangkan Komponen praktik profesi adalah sebagai arahan atau acuan calaon tenaga professional untuk menyelenggarakan praktik profesinya kepada sasaran pelayanan secara tepat dan efektif. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya. Konselor, yang adalah pendidik (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6) , sebagai tenaga professional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu Komponen Dasar Keilmuan Komponen Substansi Profesi
: Ilmu Pendidikan : Proses pembelajaran terhadap pengembangan diri/ pribadi
individu melalui modus pelayanan konseling. Komponen Praktik Profesi : Penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling.
TRILOGI PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian dari para petugasnya. Untuk menjadi profesional, profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi, yaitu (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, dan (3) komponen praktik profesi Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen substansi profesi membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. Komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya. Konselor, yang adalah pendidik (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6) , sebagai tenaga professional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu : 1. Komponen Dasar Keilmuan : Ilmu Pendidikan Konselor diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena konselor digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik; dan oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang konselor pertama-tama adalah Sarjana Pendidikan. Atas dasar keilmuan inilah konselor akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik melalui modus pelayanan konseling. Dalam hal ini proses konseling tidak lain adalah proses pembelajaran yang dijalani oleh sasaran layanan bersama konselornya. Dalam arti yang demikian pulalah, konselor sebagai pendidik diberi label juga sebagai agen pembelajaran. 2. Komponen Substansi Profesi : Proses pembelajaran terhadap pengembangan diri/ pribadi individu melalui modus pelayanan konseling. Di atas kaidah-kaidah ilmu pendidikan itu konselor membangun substansi profesi konseling yang meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan, dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah pendukung yang diambil dari bidang keilmuan lain. Semua subtansi tersebut menjadi isi dan sekaligus fokus pelayanan konseling. Secara keseluruhan substansi tersebut sebagai modus pelayanan konseling. Objek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalah kehidupan efektif sehari-hari (KES). Dalam hal ini, sasaran pelayanan konseling adalah kondisi KES yang dikehendaki untuk dikembangkan dan kondisi kehidupan efektif seharihari yang terganggu (KES-T). Dengan demikian, pelayanan konseling pada dasarnya adalah upaya pelayanan dalam pengembangan KES dan penanganan KES-T.
Berkenaan dengan pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayan konseling, konselor wajib menguasai berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukungnya dengan landasan teori, acuan praksis, standar prosedur operasional (SPO), serta implementasinya dalam praktik konseling. Pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayanan itu perlu didukung oleh kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi seperti psikologi, sosiologi, teknologi- informasi-komunikasi sebagai “alat” untuk lebih menepatgunakan dan mendayagunakan pelayanan konseling. 3. Komponen Praktik Profesi : Penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling. Praktik pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan merupakan puncak dari keberadaan bidang konseling pada setting tertentu. Mutu pelayanan konseling diukur dari penampilan paktik pelayanan oleh konselor terhadap sasaran pelayanan. Pada setting satuan pendidikan misalnya, mutu kinerja konselor di sekolah/ madrasah dihitung dari penampilannya dalam praktik pelyaanan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Penguasaan konselor atas materi ketiga komponen trilogi profesi konseling tersebut diperolah dari studi pada program bidang konseling tingkat sarjana (S-1) ditambah dengan pendidikan profesi konselor (PPK). Seluruh materi tersebut dipadukan dalam bentuk praktik pelayanan konseling melalui persiapan yang matang berupa berbagai program pelayanan sesuai dengan kebutuhan sasaran pelayanan.
Di awal abad ke-21 ini dunia pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa " Pendidik merupakan tenaga profesional" (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 ), dan "Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi" (UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4 ). Untuk menjadi profesional seseorang harus mengusai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi, yaitu (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen subtansi profesi, dan (3) komponen praktek profesi, sebagaimana berikut.
Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahun, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. komponen substansi profesi membekli calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profeonalnya, komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menylenggarakan praktik profesinya. itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantab merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan pfofesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebu diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pondidikan akademik yang mendasarinya. Guru pembimbing / konselor sekolah, yang adalah pendidik (UU No. 20 Tahunb 2003 Pasal 1 Butir 6), sebagai tenaga profesional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi pfofesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu
Komponen Dasar Keilmuan
Komponesn Subtansi Profesi : Proses pembelajaran terhadap pengembangan diri/pribadi individu melalui modus pelayanan konseling.
Komponen Praktek Profesi : Penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan melalui modus pelayanan konseling.
: Ilmu Pendidikan
Triologi Profesi Guru
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Profesi pendidik merupakan suatu bidang yang memerlukan profesionalisme dalam menjalankannya. Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan diperlukan para pendidik yang profesional yang ditopang dengan pengelola kependidikan yang profesional pula dan perlu kebersamaan dalam menjalankannya.
Memperhatikan ciri-ciri mendasar tentang profesi dan arah pengembangan profesi serta pembinaan tenaga profesional, dikonsepsikan adanya komponen-komponen pokok yang membentuk profesi itu dalam konsep/teori, praksis dan praktiknya. Ada tiga komponen profesi yang membentuk trilogi profesi pada umumnya, yaitu: dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktek profesi.
BAB II PEMBAHASAN
A. Trilogi Profesi Pendidik Di awal abad ke-21 ini dunia pendidikan di Indonesia mulai memasuki era profesional. Hal ini ditandai dengan penegasan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional” (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2), dan “profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi” (UU No.14 Tahun 2005 Pasal 1 Butir 4). Untuk menjadi profesional, profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi, yaitu (1) komponen dasar keilmuan, (2) komponen substansi profesi, dan (3) komponen praktik profesi. Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen substansi profesi membekali calon profesional apa yang menjadi fokus
dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. Komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya. Guru, yang adalah pendidik (UU No.20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 6) , sebagai tenaga professional dituntut untuk menguasai dan memenuhi trilogi profesi dalam bidang pendidikan, khususnya bidang konseling, yaitu Komponen Dasar Keilmuan Komponen Substansi Profesi
: Ilmu Pendidikan : Proses pembelajaran terhadap pengembangan diri/ pribadi
individu melalui modus pelayanan konseling. Komponen Praktik Profesi
: Penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran
pelayanan melalui modus pelayanan konseling. B. Komponen Profesi Guru 1.
Ilmu Pendidikan Guru diwajibkan menguasai ilmu pendidikan sebagai dasar dari keseluruhan kinerja profesionalnya dalam bidang pelayanan konseling, karena guru digolongkan ke dalam kualifikasi pendidik; dan oleh karenanya pula kualifikasi akademik seorang guru pertama-tama adalah Sarjana Pendidikan. Atas dasar keilmuan inilah guru akan menguasai dengan baik kaidah-kaidah keilmuan pendidikan sebagai dasar dalam memahami peserta didik (sebagai sasaran pelayanan konseling) dan memahami seluk beluk proses pembelajaran yang akan dijalani peserta didik
melalui modus pelayanan konseling. Dalam hal ini proses konseling tidak lain adalah proses pembelajaran yang dijalani oleh sasaran layanan bersama gurunya. Dalam arti yang demikian pulalah, guru sebagai pendidik diberi label juga sebagai agen pembelajaran.
2.
Substansi Profesi Konseling Di atas kaidah-kaidah ilmu pendidikan itu guru membangun substansi profesi konseling yang meliputi objek praktis spesifik profesi konseling, pendekatan, dan teknologi pelayanan, pengelolaan dan evaluasi, serta kaidah-kaidah pendukung yang diambil dari bidang keilmuan lain. Semua subtansi tersebut menjadi isi dan sekaligus fokus pelayanan konseling. Secara keseluruhan substansi tersebut sebagai modus pelayanan konseling. Objek praktis spesifik yang menjadi fokus pelayanan konseling adalah kehidupan efektif sehari-hari (KES). Dalam hal ini, sasaran pelayanan konseling adalah kondisi KES yang dikehendaki untuk dikembangkan dan kondisi kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu (KES-T). Dengan demikian, pelayanan konseling pada dasarnya adalah upaya pelayanan dalam pengembangan KES dan penanganan KES-T. Berkenaan dengan pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayan konseling, guru wajib menguasai berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukungnya dengan landasan teori, acuan praksis, standar prosedur operasional (SPO), serta implementasinya dalam praktik konseling. Pendekatan dan teknologi, pengelolaan dan evaluasi pelayanan itu perlu didukung oleh kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi seperti psikologi, sosiologi, teknologiinformasi-komunikasi sebagai “alat” untuk lebih menepatgunakan dan mendayagunakan pelayanan konseling.
3.
Praktik Pelayanan Konseling Praktik pelayanan konseling terhadap sasaran pelayanan merupakan puncak dari keberadaan bidang konseling pada setting tertentu. Mutu pelayanan konseling diukur dari penampilan paktik pelayanan oleh guru terhadap sasaran pelayanan. Pada setting satuan pendidikan misalnya, mutu kinerja guru di sekolah/ madrasah dihitung dari penampilannya dalam praktik pelayanan konseling terhadap siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Penguasaan guru atas materi ketiga komponen trilogi profesi konseling tersebut diperolah dari studi pada program bidang konseling tingkat sarjana (S-1) ditambah dengan pendidikan profesi guru (PPK). Seluruh materi tersebut dipadukan dalam bentuk praktik pelayanan konseling melalui persiapan yang matang berupa berbagai program pelayanan sesuai dengan kebutuhan sasaran pelayanan. Memenuhi trilogi profesinya guru menguasai kaidah-kaidah keilmuan pendidikan. Dalam kaidah-kaidah keilmuan pendidikan inilah guru, dan juga para pendidik lainnya bertemu. Guru sama-sama sebagai agen pembelajaran bagi para siswa dalam KTSP. Apabila dalam praktik profesionalnya guru terfokus pada pengembangan PMP dan penanganan KPMP siswa dengan modus pengajaran untuk matapelajaran tertentu maka konselor terfokus pada pengembangan KES dan penanganan KES-T siswa dengan modus pelayanan konseling yang meliputi sembilan jenis layanan (yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi dan mediasi) serta enam kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, koferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus). Disekolah/madrasah pengembangan potensi siswa, didukung secara bersama-sama melalui praktek pengajaran (oleh
guru), praktek pelayanan konseling (oleh guru), dan kegiatan ekstrakurikuler (oleh pembina khusus).
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari ciri-ciri mendasar tentang profesi dan arah pengembangan profesi serta pembinaan tenaga profesional, dikonsepsikan adanya komponen-komponen pokok yang membentuk profesi itu dalam konsep/teori, praksis dan praktiknya. Ada tiga komponen profesi yang membentuk trilogi profesi pada umumnya, yaitu: dasar keilmuan, substansi profesi, dan praktek profesi. Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen substansi profesi membekali calon profesional apa yang menjadi fokus dan objek praktis spesifik pekerjaan profesionalnya. Komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya.
Jakarta, Kemdikbud --- Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA tahun 2014 mencapai 99,52 persen. Dari total peserta UN SMA/MA yang berjumlah 1.632.757 siswa, sebanyak 7.811 (0,48 persen) dinyatakan tidak lulus UN. Demikian dijelaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh saat menggelar jumpa pers mengenai hasil UN SMA/SMK tahun pelajaran 2014 di Gedung Ki Hajar Dewantara Kemdikbud, Jakarta, (19/05/2014). Mendikbud juga menjelaskan tingkat kelulusan untuk jenjang SMK/MAK, yaitu sebesar 99,90 persen. Dari 1.171.907 peserta UN SMK/MAK, ada 1.159 siswa yang tidak lulus. Kelulusan peserta didik SMA/MA dan SMK/MAK ditetapkan berdasarkan perolehan nilai akhir (NA). Nilai akhir merupakan gabungan dari 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai ujian sekolah/madrasah. Peserta didik SMA/SMK/MA/MAK dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA paling rendah 5,5 dan nilai mata pelajaran paling rendah 4,0. Dari keseluruhan nilai nasional, terdapat 16.497 sekolah (89,40 persen) dengan tingkat kelulusan 100 persen. Sementara itu tidak ada sekolah dengan tingkat kelulusan 0 persen. Terkait dugaan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan UN, Mendikbud mengatakan hal tersebut sulit dibuktikan melihat hasil analisis perolehan nilai UN yang nilai rata-rata setiap mata pelajarannya mencapai nilai 5 ke atas. "Agak susah diterima dengan logika yang simpel kalau ada kecurangan yang masif rata-rata bisa 5 koma. Kami tetap berdasarkan realita analisis," tuturnya. (Desliana
