PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Oleh : Yulies Tiena Masriani ABSTRAK

Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Oleh : Yulies Tiena Masriani [email protected]

ABSTRAK Perjanjian perkawinan dilihat sebagai gejala sosial budaya, karena itu titik tolak untuk memahaminya ialah dengan melihat hubungan timbal balik antara pola-pola tindakan dan struktur realitas bagi orang yang tunduk pada Hukum Islam. Pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yaitu apabila terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain, kedua belah pihak masing-masing membawa inbreng (pemasukan modal) yang cukup besar, masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut, atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri, dan masing-masing pihak atau salah satu pihak telah pernah berkeluarga, punya anak dan mempunyai harta kekayaan, sehingga mereka bersepakat untuk membuat perjanjian perkawinan. Dibuatnya perjanjian perkawinan melahirkan akibat secara hukum, secara psikologis, maupun secara sosiologis dan budaya bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga. Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum.

I.

hubungan dengan sesama manusia

PENDAHULUAN Islam merupakan agama (ad din)

yang

rahmatanlil’alamin,

dan

alam

dengan

sekitarnya.

manusia

Hubungan

lainnya,

dalam

artinya agama yang menjadi rahmah

bentuk muamalah, baik di bidang

bagi alam semesta. Pada dasarnya

harta

lingkup kehidupan manusia di dunia

hubungan kekeluargaan. Hubungan

ini bersandar pada dua macam

antar sesama manusia, khususnya di

hubungan

bidang lapangan harta kekayaan,

yaitu

vertikal

kepada

kekayaan

maupun

dalam

Allah SWT dan horizontal, yaitu

128


biasanya diwujudkan dalam bentuk

bertujuan untuk saling mengikatkan

perjanjian (akad).

diri, dengan kesukarelaan secara

dapat

Dengan demikian istilah akad

timbal balik

disamakan

istilah

yang dilakukan oleh kedua belah

verbintenis,

pihak yang harus sesuai dengan

perikatan

dengan

atau

terhadap perjanjian

sedangkan

kata

Al-‘ahdu

dapat

kehendak syariat (Hukum Islam).

dikatakan

sama

dengan

istilah

Artinya bahwa seluruh perikatan

perjanjian atau overeenkomst, yang

yang diperjanjikan oleh kedua belah

dapat

suatu

pihak atau lebih baru dianggap sah

pernyataan dari seseorang untuk

apabila secara keseluruhan tidak

mengerjakan atau tidak mengerjakan

bertentangan dengan syariat Islam

sesuatu, dan tidak ada sangkut

(Hukum Islam).

diartikan

sebagai

pautnya dengan kemauan pihak lain.

Pemahaman

Janji hanya mengikat bagi orang

mengenai

yang

sebagaimana

perkawinan kurang baik atau belum

yang telah diisyaratkan dalam Al-

dapat menerima, artinya masyarakat

Qur’an Surat Ali Imran ayat 76.1

beranggapan

bersangkutan,

dibuatnya

masyarakat

bahwa

perjanjian

membuat

perjanjian2 perkawinan sebelum atau

Untuk perjanjian perkawinan dapat dimasukkan dalam pengertian suatu

akad

mengidentifikasikan

di

mana sebagai

perjanjian kedua belah pihak yang 1

Fathurahman Djamil, 2001, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.248.

2

Istilah perjanjian, menurut W.J.S. Poerwadarminta diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masingmasing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu; syarat; janji (batas waktu dsb)(W.J.S.Poerwadarminta, 2003: 470). Pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum ketika seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Perjanjian juga dapat diartikan

129


pada waktu perkawinan itu ‘tabu’

keluarga antar calon besan, karena

(pantang,

Orang

membuat

berasumsi kalau membuat perjanjian

dianggap

perkawinan itu tidak etis. Maka

materialistis. Bisa juga dikatakan ide

ketika ide untuk membuat perjanjian

membuat perjanjian perkawinan ini

perkawinan dilontarkan, bukan tidak

sebagai tindakan preventif untuk

mungkin akan terjadi perbedaan

mengantisipasi

pendapat atau pertengkaran diantara

sebelum melakukan perkawinan.

larangan).

perjanjian

perkawinan

sebagai tindakan

terjadinya

yang

konflik

calon pasangan suami istri, bahkan

Perjanjian perkawinan belum

bisa merembet menjadi masalah

merupakan lembaga hukum yang

suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada seorang lain, atau ketika 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal-hal yang diperjanjikan adalah perjanjian memberi atau menyerahkan sesuatu barang, perjanjian berbuat sesuatu, perjanjian tidak berbuat sesuatu (Lukman Santoso, 2012 : 12). Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatannya. Perjanjian membuktikan bahwa hubungan hukum para pihak merupakan sebuah fakta hukum, yang dengan fakta itu kesalahpahaman dalam sengketa dapat diluruskan, bagaimana seharusnya hubungan itu dilaksanakan dan siapa yang melanggarnya (legalakses.com). Terhadap penggunaan istilah kontrak dan perjanjian, Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko,SH,MH, mengatakan sependapat dengan beberapa sarjana yang memberikan pengertian sama antara kontrak dengan perjanjian. Hal ini disebabkan fokus kajiannya berlandaskan pada perspektif Burgerlijk Wetboek (BW), di mana antara perjanjian atau persetujuan (overeenkomst) mempunyai pengertian yang sama dengan kontrak (contract)(Agus Yudha Hernoko, 2011: 15).

terbiasa dilakukan di masyarakat, yang

semula

hanya

merupakan

lembaga hukum khusus bagi anggota masyarakat Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH

Perdata),

tetapi

dengan semakin meningkatnya angka perceraian, keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan pun semakin bertambah, karena biasanya pasangan suami istri yang bercerai akan meributkan pembagian harta perkawinannya.

130


Dengan membuat perjanjian

mewujudkan perkawinan di kalangan

perkawinan, suami istri mempunyai

orang muslim menjadi perkawinan

kesempatan untuk saling terbuka,

yang bertauhid dan berakhlak, sebab

saling berbagi rasa atas keinginan-

perkawinan semacam inilah yang

keinginan yang hendak disepakati

bisa

tanpa harus merugikan salah satu

transendental

pihak, juga hubungan suami istri

mencapai tujuan perkawinan yang

menjadi aman, karena jika suatu saat

sejalan dengan tujuan syari’at Islam.4

diharapkan

hubungan mereka tidak harmonis lagi

dan

bahkan

sampai

Dari

pada

dan

segi

hukum

nilai

sakral

untuk

penerapannya,

munakahat/hukum

perceraian, maka ada sesuatu yang

perkawinan

dapat dijadikan pegangan dan dasar

bagian

hukum. Status hukum perjanjian

memerlukan

perkawinan ini sifat dan hukumnya

negara.

adalah mubah3.

rangka

Perjanjian perkawinan yang

memiliki

termasuk

hukum

5

ke

dalam

Islam

yang

bantuan

Artinya,

kekuasaan

bahwa

pelaksanaan

pemberlakuannya,

negara

dalam atau harus

merupakan bagian dalam hukum

terlebih dahulu memberikan landasan

perkawinan

merupakan

yuridisnya, karena negara merupakan

bagian integral dari syari’at Islam,

kekuasaan yang memiliki legalitas

adalah

yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin 3

Mubah, artinya tidak diharamkan dan tidak pula dihalalkan (tidak terlarang)(W.J.S.Poerwadarminta, 2003 : 776).

4

Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.10. 5 Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 96.

131


dan kekuatan untuk hal itu. 6 Oleh

wanita sebagai suami istri dengan

karena itu, dengan diberlakukannya

tujuan membentuk keluarga (rumah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

tangga) yang bahagia dan kekal

1974 tentang Perkawinan merupakan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

landasan

Esa.7

yuridis

dari

perjanjian

perkawinan, Instruksi Presiden RI

Perkawinan sebagai lembaga

No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

yang

Hukum

Keputusan

kehidupan berbangsa dan bernegara,

Menteri Agama RI No.154 Tahun

diharapkan akan dapat melahirkan

1991 tentang Pelaksanaan Instruksi

keluarga yang sakinah, yang mampu

Presiden

mempertahankan kebahagiaan secara

Islam

RI

dan

No.1

Tahun

1991

lahir

Tanggal 10 Juni 1991.

sangat

penting

maupun

batin.

dalam

Dalam

tujuan

memasuki kehidupan berumahtangga,

dilaksanakannya suatu perkawinan

seorang pria dengan seorang wanita

adalah untuk membentuk keluarga

pasti akan

yang bahagia, sejahtera lahir dan

sesuatunya dalam kehidupan barunya

batin atau keluarga yang sakinah,

nanti sebagai sepasang suami istri.

mawadah,

Dalam

Pada

dasarnya

warahmah. Di dalam

merencanakan

merencanakan

segala

kehidupan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

barunya ini terkadang seorang pria

Tahun

maupun

1974

disebutkan

bahwa

seorang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin

menginginkan

antara seorang pria dengan seorang

perjanjian

dibuatnya

perkawinan

wanita suatu sebelum

6

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

7

------, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Karya Ilmu, hlm.7-8.

132


mereka

memasuki

gerbang

(4) Selama perkawinan berlangsung

Perjanjian

perjanjian tersebut tidak dapat

perkawinan tersebut diatur di dalam

dirubah, kecuali bila dari kedua

Undang-Undang Perkawinan Nomor

belah

1 Tahun 1974, Bab V, Pasal 29

untuk merubah dan perubahan

sebagai berikut :

tidak merugikan pihak ketiga.

berumahtangga.

(1) Pada

waktu

atau

perkawinan

sebelum

pihak

ada

Sedangkan

persetujuan

di

dalam

dilangsungkan,

Kompilasi Hukum Islam, Buku I

kedua pihak atas persetujuan

tentang Perkawinan, Bab VII, Pasal

bersama

45

dapat

mengadakan

mengatur masalah

perjanjian tertulis yang disahkan

perkawinan,

oleh

kedua

Pegawai

pencatat

perjanjian

menyebutkan

calon

mempelai

bahwa dapat

perkawinan setelah mana isinya

mengadakan perjanjian perkawinan

berlaku

dalam bentuk : (1) taklik talak, dan

juga

terhadap

pihak

ketiga sepanjang pihak ketiga

(2)

tersangkut.

bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan

bilamana

perjanjian

lain

yang

tidak

Perjanjian perkawinan adalah

melanggar

perjanjian yang dilakukan oleh calon

batas-batas hukum, agama dan

suami istri mengenai kedudukan

kesusilaan.

harta setelah mereka melangsungkan

(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29

Undang-Undang

Perkawinan

disebutkan bahwa taklik talak tidak

133


termasuk

dalam

perjanjian

tata

caranya.

Hak

memilih

ini

perkawinan, yaitu syarat-syarat atau

dilaksanakan segera setelah syarat

janji-janji yang disepakati bersama

atau janji dimaksud dilanggar atau

dan menjadi keinginan pihak-pihak

tidak dipenuhi. Jika syarat atau janji

yang akan menikah yang diucapkan

yang telah disepakati oleh kedua

dalam ijab kabul dan dihadapan

mempelai

saksi-saksi dalam akad nikah.

pokok pernikahan dan diucapkan

Syarat atau janji dalam akad

itu

menyalahi

tujuan

dalam ijab kabul akad nikah, maka

nikah yang diperbolehkan misalnya,

akad

nikah

bahwa istri tidak akan dimadu, suami

karenanya.8

itu

menjadi

batal

tidak akan menjatuhkan talak, syarat

Perjanjian perkawinan itu

menyediakan rumah dalam masa satu

harus dibuat secara tertulis atas

bulan sesudah akad nikah, syarat

persetujuan kedua belah pihak, baik

bahwa mempelai wanita masih gadis

dibuat berupa surat perjanjian di

dan sebagainya.

bawah tangan maupun dibuat berupa

Apabila syarat-syarat atau

Akta

Perjanjian

Perkawinan

di

janji-janji yang diucapkan dalam ijab

hadapan Notaris, yang kemudian

kabul akad nikah itu kemudian

surat tersebut dibawa ke Kantor

dilanggar atau tidak dipenuhi, maka

Urusan

Agama

pihak yang dirugikan atau dilanggar

disahkan

oleh

syarat atau janjinya berhak memilih

Perkawinan. Apabila telah disahkan

(KUA) Pegawai

untuk Pencatat

antara melangsungkan perkawinan 8

atau memfasakh perkawinan melalui

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.57.

134


oleh Pegawai Pencatat Perkawinan,

Jika

maka isi dari Perjanjian Perkawinan

perkawinan

tersebut mengikat para pihak yaitu

adanya

suami istri dan juga pihak ketiga

perkawinan, maka pada dasarnya

sepanjang

harta yang diperoleh selama dalam

pihak

ketiga

tersebut

tersangkut.

membahas tentulah

harta

perkawinan

Bentuk dan isi perjanjian perkawinan,

tidak

benda

menjadi

lepas dalam

satu

yaitu

menjadi harta bersama.

halnya

Seperti yang tercantum dalam Pasal

dengan perjanjian pada umumnya,

35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

kepada kedua belah pihak diberikan

1974 tentang Perkawinan sebagai

kebebasan atau kemerdekaan seluas-

berikut :

luasnya (sesuai dengan azas hukum

(1) Harta benda diperoleh selama

“kebebasan

sebagaimana

masalah

berkontrak”)

asalkan

tidak bertentangan dengan undangundang,

kesusilaan

atau

tidak

perkawinan

menjadi

harta

bersama. (2) Harta

bawaan

dari

masing-

melanggar ketertiban umum. Dan

masing suami dan istri dan harta

berlakunya perjanjian perkawinan

benda yang diperoleh masing-

sejak saat perkawinan berlangsung

masing

dan tidak boleh dirubah, kecuali atas

warisan,

persetujuan dari kedua belah pihak

penguasaan

dengan syarat tidak merugikan pihak

sepanjang

ketiga yang tersangkut.

menentukan lain.

sebagai adalah

hadiah di

atau bawah

masing-masing para

pihak

tidak

135


Di dalam kehidupan suatu

harmonis dalam perkawinan yang

keluarga atau rumah tangga yang

bertujuan

untuk

tunduk pada Hukum Islam, selain

kehidupan

rumah

masalah hak dan kewajiban sebagai

sakinah, mawaddah, dan rahmah

suami istri, maka masalah harta

(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

benda juga merupakan salah satu

Sedangkan

faktor atau pokok pangkal yang

dalam mengatur harta benda

dapat

timbulnya

hak dan kewajiban calon suami istri

atau

muslim dapat menimbulkan konflik.

menyebabkan

berbagai

perselisihan

ketegangan dalam suatu perkawinan,

Konflik

bahkan

masalah

dapat

menghilangkan

mewujudkan tangga

perbedaan

yang

pandangan

berkaitan

harta

yang

serta

dengan

kekayaan

dan

kerukunan antara suami-isteri dalam

kepentingan

kehidupan suatu keluarga. Kondisi

bermuara pada masalah kesepakatan,

seperti itu dapat dihindari dengan

persetujuan,

membuat

melahirkan ide, keinginan untuk

antara

perjanjian

pihak

calon

perkawinan suami

istri,

membuat

masing-masing,

yang

perjanjian

akhirnya

perkawinan.

sebelum atau pada saat mereka

Untuk itu, yang menjadi masalah

melangsungkan perkawinan.

mendasar adalah bagaimana orang

Kesamaan

pandangan,

yang tunduk pada Hukum Islam

keinginan dan cita-cita dari calon

memahami dan melakukan perjanjian

suami istri dapat

perkawinan

menumbuhkan

dalam

memasuki

ikatan kasih sayang dan selanjutnya

kehidupan rumah tangganya ? Apa

membentuk keluarga yang kuat dan

sajakah akibat hukumnya dengan

136


dibuatnya

perjanjian

perkawinan

memahami

bagi para pihak tersebut ?

masalah

perjanjian,

khususnya perjanjian perkawinan ini. Karena sebagian besar orang yang

II.

melakukan atau membuat perjanjian

PEMBAHASAN Perkawinan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi,

perkawinan di Notaris adalah orang-

yang

orang yang tunduk pada Hukum

didalamnya sarat dengan kewajiban-

Perdata Barat (BW), yaitu orang

kewajiban dan hak, bahkan terdapat

Cina

pula beberapa perjanjian perkawinan.

masyarakat yang tunduk pada hukum

Kewajiban dan hak masing-masing

adat dan hukum Islam belum banyak

suami istri telah diformulasikan di

yang

dalam Undang-Undang Nomor 1

perjanjian perkawinan dikarenakan

Tahun 1974.

9

(Tionghoa).

memahami

Sedangkan

dan

membuat

persepsi yang berbeda. Pemahaman

Kontrak ini satuyang

dan persepsi masyarakat muslim

relevan dalam menetapkan adanya

(tunduk pada Hukum Islam) terhadap

perkawinan.10

perjanjian perkawinan yang berbeda

satunya

perbuatan

Pemahaman

hukum

yang

utuh

ini dikarenakan alasan-alasan yang

mengenai hukum perjanjian Islam

dimilikinya.

sangat berguna, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Belum banyak orang muslim yang mengenal dan 9

H.M.Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.21. 10 Joseph Schacht, 2012, Pengantar Hukum Islam, Jogjakarta : Imperium, hlm.240.

1.

Alasan

dibuatnya

Perjanjian

Perkawinan Pada umumnya pemahaman calon suami istri dengan dibuatnya

137


perjanjian

perkawinan

dalam

mempunyai

harta

kekayaan,

memasuki

kehidupan

rumah

sehingga

mereka

bersepakat

membuat

perjanjian

tangganya itu dasarkan pada hal-hal

untuk

sebagai berikut :

perkawinan.

(1) Bilamana

terdapat

sejumlah

Suatu perjanjian perkawinan

kekayaan yang lebih besar pada

dibutuhkan

salah satu pihak daripada pihak

bermasyarakat untuk menghindari

yang lain.

konflik antara calon suami istri

(2) Kedua

belah

kehidupan

masing-

mengenai harta yang didapat oleh

inbreng

suami istri masing-masing, untuk

(pemasukan modal) yang cukup

mempertahankan harta suami istri

besar.

dari kepailitan/untung rugi serta

masing

pihak

dalam

membawa

(3) Masing-masing

mempunyai

keinginan

suami

usaha sendiri, apabila salah satu

kelangsungan

jatuh

diperolehnya.

pailit

yang

lain

tidak

tersangkut.

istri

terhadap

harta

yang

Dalam ajaran Islam untuk

(4) Atas hutang mereka yang dibuat

sahnya

suatu

perjanjian,

harus

sebelum kawin, masing-masing

dipenuhi rukun dan syarat dari suatu

akan bertanggungjawab sendiri-

akad. Rukun adalah unsur yang

sendiri.

mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu

(5) Masing-masing pihak atau salah satu

pihak

telah

pernah

hal,

peristiwa

dan

tindakan.

Sedangkan syarat adalah unsur yang

berkeluarga, punya anak dan

138


harus

ada

untuk

sesuatu

hal,

wujudnya.

peristiwa, dan tindakan tersebut.11

12

Secara

khusus

perjanjian perkawinan ini

dikaji

menurut pandangan masyarakat yang

Perlu untuk mengkaji lebih

tunduk pada Hukum Islam.

jauh mengenai perjanjian perkawinan,

Sebagaimana telah dijelaskan

sahnya perjanjian perkawinan yang dilakukan di depan Notaris dan

di

akibat hukumnya apabila para pihak

perkawinan merupakan suatu akad

(calon suami istri) melanggar isi dari

yang harus memenuhi rukun dan

perjanjian

syarat

perkawinan

yang

muka

dari

bahwa

perjanjian

perjanjian.

Secara

dibuatnya. Karena dalam membuat

etimologis perjanjian dalam bahasa

perjanjian

harus

Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah

dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu : dua

Ittifa’, atau akad. Dalam bahasa

pihak

melakukan

Indonesia dikenal dengan kontrak,

akad/perjanjian yang secara langsung

perjanjian atau persetujuan yang

terlibat dalam perjanjian memiliki

artinya adalah suatu perbuatan di

kelayakan untuk melakukan akad

mana

sehingga akad tersebut dianggap sah

mengikatkan

dan obyek akad harus suci, bisa

seseorang lain atau lebih. 13 Dalam

digunakan

yang

sistem hukum Indonesia terdapat tiga

bisa

macam sistem hukum yang mengatur

disyariatkan,

perkawinan

yang

dengan

cara

harus

seseorang

atau

dirinya

lebih terhadap

diserahterimakan dan harus diketahui 12

11

Fathurahman Djamil, 2001, Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm.252.

Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 24-26. 13 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1.

139


masalah perjanjian ini, yaitu Hukum

Rasulullah, Al-Qur’an surat Ar-Rum

Adat,

(30) ayat 21, yang artinya :

Hukum

Perdata

Barat

(KUHPerdata), dan Hukum Islam.14 Mengingat

secara

“Dan

di

antara

kekuasaan-Nya

faktual

tanda-tanda

adalah

Dia

mayoritas

menciptakan untukmu pasangan dari

memeluk agama Islam, maka berlaku

jenismu sendiri agar dapat hidup

pula hukum Islam yang menyangkut

damai bersamanya, dan dijadikan

lapangan ibadah dan muamalah.

rasa kasih sayang di antaramu.

Dengan

diperlukan

Sesungguhnya pada yang demikian

pemahaman yang utuh mengenai

itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-

hukum

orang yang berpikir.”15

masyarakat

Indonesia

demikian

perjanjian

umumnya,

dan

Islam

pada

perjanjian

Manusia

ciptaan

Allah SWT menginginkan dapat

perkawinan pada khususnya. Sehubungan

sebagai

hidup

dengan

berpasangan hidup

dalam

perkawinan, maka Allah SWT telah

perkawinan,

berdampingan

menciptakan lelaki dan perempuan

secara damai. Dalam mencapai hidup

agar dapat berhubungan satu sama

damai tersebut, pasangan suami istri

lain, saling mencintai, menghasilkan

berupaya dengan membuat suatu

keturunan, dan hidup berdampingan

perjanjian perkawinan yang dibuat

secara damai dan sejahtera sesuai

sebelum atau pada saat mereka akan

dengan perintah Allah dan petunjuk

melangsungkan

perkawinan

sebagaimana diatur dalam Pasal 45 14

Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,Yugyakarta: Gajah Mada University Press, hlm.1.

15

A.Rahman I Doi, 1996, Syariah I, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.203.

140


Kompilasi

Hukum

Islam,

yang

bagi yang muslim dan dibacakan

menyatakan

bahwa

kedua

calon

pada

mempelai

dapat

saat

dilangsungkannya

mengadakan

perkawinan, agar dapat mengikat

perjanjian perkawinan dalam bentuk

bagi para pihak maupun pihak ketiga.

taklik talak dan perjanjian lain yang

Dengan

tidak bertentangan dengan

perkawinan, maka harta asal / harta

hukum

Islam.

adanya

perjanjian

bawaan suami istri tetap terpisah dan Demikian pula diatur dalam

tidak masuk dalam harta bersama,

ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-

suami istri memisahkan harta yang

Undang Perkawinan yang berbunyi

didapat

sebagai

perkawinan.

berikut

:

“Pada

waktu

sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua

pihak

selama

Dalam Pasal 29 Undang-

persetujuan

Undang

mengajukan

menyebutkan secara spesifik hal-hal

perjanjian tertulis yang disahkan oleh

yang dapat diperjanjikan, kecuali

Pegawai

Perkawinan,

hanya menyatakan bahwa perjanjian

setelah mana isinya berlaku juga

tersebut tidak dapat disahkan jika

terhadap pihak ketiga tersangkut”.

melanggar batas-batas hukum dan

bersama

atas

masing-masing

dapat

Pencatat

Perjanjian perkawinan baru

asal

telah

hukum

pada

Kantor

tidak

kesusilaan. Ini artinya, semua hal,

mempunyai akibat hukum apabila didaftarkan

Perkawinan,

tidak dan

bertentangan kesusilaan

dengan dapat

Catatan Sipil (bagi yang non muslim)

dituangkan dalam perjanjian tersebut,

dan Kantor Urusan Agama (KUA)

misalnya tentang harta sebelum dan

141


sesudah perkawinan atau setelah

Proses Kapitalistik ialah proses

perceraian,

untuk

pemeliharaan

dan

mempertahankan

harta

pengasuhan anak, tanggung jawab

suami istri dari kepailitan/untung

melakukan

rugi.

pekerjaan-pekerjaan

rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan hubungan

rekening keluarga,

Bank,

Proses Aktualisasi ialah proses

warisan,

untuk mengemukakan keinginan

larangan melakukan kekerasan. Demikian Kompilasi

pula

Hukum

3. Proses Aktualisasi

dari

didalam

Islam

tidak

menjelaskan secara rinci masalah perjanjian perkawinan ini. Suatu

pribadi

suami

masing-masing

istri

kelangsungan

terhadap

mengenai

harta

yang dia peroleh. Adapun

syarat

perjanjian

perjanjian perkawinan saat ini sangat

perkawinan tersebut dapat dibeda-

dibutuhkan

bedakan atau dikelompokkan sebagai

dalam

kehidupan

bermasyarakat, hal ini disebabkan

berikut :

adanya 3 proses yaitu:

1. Syarat-syarat yang mengenai diri

1. Proses Individualistis

pribadi / para pihak.

Proses

Individualistis

ialah

proses

kemandirian

untuk

membedakan harta yang didapat oleh suami istri masing-masing. 2. Proses Kapitalistik

2. Syarat-syarat

cara

pembuatan

akta perjanjian perkawinan. 3. Syarat-syarat

mengenai

isi

perjanjian perkawinan. Syarat-syarat yang mengenai diri pribadi / para pihak, artinya

142


bahwa calon suami istri tersebut

masing-masing sepanjang hal itu

adalah laki-laki dan perempuan yang

tidak bertentangan dengan hukum

akil

(dewasa),

Islam (Pasal 47 ayat 2 KHI). Boleh

merdeka dan tidak dipaksa, baik

juga isi perjanjian itu menetapkan

yang belum pernah menikah ataupun

kewenangan masing-masingt untuk

sudah

telah

mengadakan ikatan hipotik atas harta

bersepakat untuk membuat perjanjian

pribadi dan harta bersama atau harta

perkawinan

syarikat (Pasal 47 ayat 3 KHI).

(berakal),

pernah

balig

menikah,

mengenai

kedudukan

harta dalam perkawinan.

Apabila

Syarat-syarat cara pembuatan

perkawinan

dibuat

perjanjian

mengenai

pemisahan

akta perjanjian perkawinan, bahwa

harta bersama atau harta syarikat,

perjanjian perkawinan dibuat secara

maka perjanjian tersebut tidak boleh

tertulis, baik perjanjian di bawah

menghilangkan

tangan

untuk memenuhi kebutuhan rumah

maupun

berupa

akta

tangga.

depan Notaris dan isi perjanjian

perkawinan yang tidak memenuhi

perkawinan tidak boleh bertentangan

ketentuan tersebut, dianggap tetap

dengan hukum Islam dan kesusilaan.

terjadi pemisahan harta bersama atau

perjanjian

mengenai

perkawinan

harta

pemisahan

harta

pribadi

perjanjian

isi

harta syarikat dengan kewajiban

adalah

suami menanggung biaya kebutuhan

perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran

dibuat

suami

perjanjian perkawinan yang dibuat di

Syarat-syarat

Jika

kewajiban

dan

pencaharian

rumah tangga (Pasal 48 KHI). Perjanjian

perkawinan

mengenai harta mengikat para pihak

143


dan pihak ketiga terhitung tanggal

mengenai kedudukan harta dalam

mulai dilangsungkannya perkawinan

perkawinan.

di

hadapan

pegawai

pencatat

(2) Perjanjian tersebut dapat meliputi

perkawinan (Pasal 29 ayat 3 UUP

percampuran harta pribadi dan

dan Pasal 50 ayat (1) KHI). Selama

pemisahan

perkawinan

masing-masing sepanjang hal itu

berlangsung,

perjanjian

tersebut

tidak

isi dapat

dirubah, kecuali ada persetujuan dari

tidak

harta

pencaharian

bertentangan

dengan

Hukum Islam.

kedua belah pihak, dan selama

(3) Di samping ketentuan dalam ayat

perubahan tersebut tidak merugikan

(1) dan (2) di atas, boleh juga isi

pihak ketiga (Pasal 29 ayat (4) UU

perjanjian

Perkawinan).

kewenangan

itu

menetapkan masing-masing

Kedua calon suami istri yang

untuk mengadakan ikatan hipotik

akan membuat perjanjian perkawinan

atas harta pribadi dan harta

harus

bersama atau harta syarikat”.

mengetahui

Kompilasi

isi

Hukum

Pasal

Islam

47 yang

menyebutkan bahwa : (1) Pada

waktu

atau

Apabila perkawinan

isi

akan

perjanjian

dirubah,

maka

sebelum

harus ada kesepakatan kedua belah

perkawinan dilangsungkan kedua

pihak. Bila keinginan untuk merubah

calon mempelai dapat membuat

itu datang dari salah satu pihak saja,

perjanjian tertulis yang disahkan

dan pihak yang lain tidak setuju,

Pegawai

maka perubahan tidak sah, yang

Pencatat

Nikah

berarti

perjanjian

yang

telah

144


disepakati,

belum

atau

tidak

perjanjian

perkawinan

dan

mengalami perubahan. Artinya isi

masing-masing

harus

dari perjanjian perkawinan masih

melaksanakan

tetap berlaku selama perkawinan

haknya. Para pihak juga harus

tersebut masih berlangsung.

siap dengan konsekuensi hukum

kewajiban

dan

yang akan timbul bila melakukan 2. Akibat

Hukum

Dibuatnya

perkawinan.

Perjanjian Perkawinan Perjanjian

pelanggaran terhadap perjanjian

perkawinan

2. Secara

psikologis,

perjanjian

merupakan sarana untuk melakukan

perkawinan akan menimbulkan

proteksi terhadap harta para pihak.

perasaan tidak percaya terhadap

Maka perjanjian perkawinan dapat

pasangan

memuat pengaturan mengenai harta

dibayangi perasaan takut kalau

bersama

pasangannya

Suami

maupun istri

harta

dibebaskan

bawaan. untuk

hidupnya.

pelanggaran terhadap perjanjian. Kecemasan

Adanya

mengakibatkan

perkawinan

ini

melahirkan akibat hukum, karena

bahagiaan

perjanjian tersebut dikehendaki oleh

rumah tangga.

para pihak, sehingga menimbulkan

perjanjian

1. Secara hukum para pihak saling

menimbulkan

dengan

diadakannya

akan ketidak

dalam

menjalani

3. Secara sosiologis dan budaya,

beberapa akibat, antara lain:

terkait

akan

melakukan

melakukan tindakan hukum. perjanjian

Ia

perkawinan adanya

cultuur

shock. Masyarakat timur yang

145


kekeluargaannya tidak mengenal

orang lain atau ketika orang itu

individualistis

saling

tentu

menolak

berjanji

untuk

adanya perjanjian perkawinan.

melaksanakanan sesuatu hal. Dalam

Perjanjian perkawinan dianggap

suatu perjanjian ini timbul suatu

sebagai hal yang tidak ada karena

hubungan hukum antara dua orang

mementingkan

tersebut / perikatan. Perjanjian ini

Walaupun

harta

tidak

perjanjian

saja.

selamanya

sifatnya konkret.16

perkawinan

Jika

terjadi

pelanggaran

berorientasi pada harta dalam

mengenai pemisahan harta kekayaan

perkawinan.

dalam perjanjian perkawinan, istri

Prosedur

perjanjian

berhak meminta pembatalan nikah

perkawinan harus dibuat sebelum

atau mengajukannya sebagai alasan

perkawinan dilangsungkan atau pada

gugatan cerai di Pengadilan Agama

saat

(Pasal 51 KHI).

perkawinan

dilangsungkan.

Harus dibuat dalam Akta Notaris, ini merupakan

syarat

yang

Pemisahan kekayaan dalam

paling

perjanjian perkawinan dapat diakhiri

penting, karena jika tidak, akan

dengan pencabutan atas persetujuan

diancam

bersama

dengan

kebatalan.

suami

istri

dan

wajib

Perjanjian perkawinan itu isinya

didaftarkan

tidak boleh melanggar batas-batas

Pencatat Nikah tempat perkawinan

hukum,

kesusilaan.

dilangsungkan. Sejak pendaftaran ini,

Perjanjian adalah suatu peristiwa

pencabutan mengikat kepada suami

agama,

dan

di

Kantor

Pegawai

ketika seseorang berjanji kepada 16

Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Jogjakarta : Cakrawala, hlm.8.

146


istri. Namun bagi pihak ketiga,

pada

pencabutan baru mengikat sejak

daripada pihak yang lain.

tanggal diumumkannya pendaftaran

salah

masing

kabar setempat. Jika dalam waktu 6

(pemasukan

(enam) bulan pengumuman tidak

cukup besar.

maka

pendaftaran

pihak

b. Kedua belah pihak masing-

oleh suami istri dalam suatu surat

dilakukan,

satu

membawa

inbreng

modal)

c. Masing-masing

yang

mempunyai

pencabutan menjadi gugur dengan

usaha sendiri, apabila salah

sendirinya dan tidakmengikat pihak

satu jatuh pailit yang lain

ketiga (Pasal 50 ayat (4) KHI).

tidak tersangkut. d. Atas hutang mereka yang

III.

dibuat

KESIMPULAN Dari uraian tersebut di atas

sebelum

masing-masing

dapat disimpulkan sebagai berikut:

bertanggungjawab

1.

sendiri.

Pada calon

umumnya suami

pemahaman istri

kawin, akan sendiri-

dengan

e. Masing-masing pihak atau

dibuatnya perjanjian perkawinan

salah satu pihak telah pernah

dalam

kehidupan

berkeluarga, punya anak dan

rumah tangganya itu dasarkan

mempunyai harta kekayaan,

pada alasan sebagai berikut :

sehingga mereka bersepakat

a. Bilamana terdapat sejumlah

untuk

memasuki

kekayaan yang lebih besar

membuat

perjanjian

perkawinan.

147


2.

Akibat hukum dengan dibuatnya

akan mengakibatkan ketidak

perjanjian perkawinan bagi para

bahagiaan dalam menjalani

pihak, antara lain:

rumah tangga.

a. Secara hukum para pihak saling

terkait

dengan

diadakannya perkawinan

perjanjian dan

masing-

c. Secara sosiologis dan budaya, perjanjian

perkawinan

menimbulkan adanya cultuur shock.

Masyarakat

timur

masing harus melaksanakan

yang kekeluargaannya tidak

kewajiban dan haknya. Para

mengenal

pihak juga harus siap dengan

tentu

konsekuensi

yang

perjanjian

perkawinan.

akan timbul bila melakukan

Perjanjian

perkawinan

pelanggaran

dianggap sebagai hal yang

hukum

terhadap

perjanjian perkawinan.

individualistis menolak

tidak

b. Secara psikologis, perjanjian perkawinan

akan

adanya

ada

mementingkan

karena harta

saja.

Walaupun tidak selamanya

menimbulkan perasaan tidak

perjanjian

percaya terhadap pasangan

berorientasi pada harta dalam

hidupnya. Ia akan dibayangi

perkawinan.

perasaan

takut

kalau

pasangannya

melakukan

pelanggaran

terhadap

perjanjian.

perkawinan

Kecemasan

ini

148


Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Ghofur Anshori, 2010, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia,Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Abdul Manan, 2006, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Arief Fuechan, 1992, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, Surabaya : Usaha Nasional. A.Rahman I Doi, 1996, Syariah I, 1 R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya. Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika. Fathurahman Djamil, 2001, Hukum Perjanjian Syariah dalam

Joseph Schacht, 2012, Pengantar Hukum Islam, Jogjakarta : Imperium. Lukman Santoso, 2012, Hukum Perjanjian Kontrak, Jogjakarta : Cakrawala Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta : Sinar Grafika. R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia, Surabaya : Airlangga University Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1

------, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Karya Ilmu. Internet : -

-

digilib.sunanampel.ac.id/files/diski/191/jiptiainmohamamadkh-9518-4-bab2.pdf. www.lbh-apik.or.id/fact%20%20pemisahan%20harta%20perkawi nan.htm

149

PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Oleh : Yulies Tiena Masriani ABSTRAK

Recommend Documents