POLIGAMI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Oleh: Nur Hayati ABSTRAK

Nur Hayati – Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan

POLIGAMI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Oleh: Nur Hayati Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK Dalam perkawinan, sudah selayaknya jika pada saat bersamaan, seorang pria hanya memiliki seorang wanita sebagai istrinya, begitupun seorang wanita, hanya memiliki seorang pria sebagai suaminya. Namun ternyata, disamping asas monogami tersebut, juga dikenal poligami dan poliandri. Poligami yaitu seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang wanita mempunyai lebih dari satu orang suami pada saat bersamaan. Hukum perkawinan Indonesia, selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, juga didasarkan pada prinsip prinsip yang berlaku dalam agama.. dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama tama harus diperhatikan syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral. Dalam hal poligami, terhadap seorang yang agamanya melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan UndangUndang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing masing. Dengan demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan kedua tersebut menjadi tidak sah. Dalam hukum Islam, poligami dimungkinkan walaupun dengan syarat syarat yang ketat. Maka, dalam hal seorang yang beragama Islam ingin melakukan poligami, hal tersebut dimungkinkan, asalkan memenuhi ketentuan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harus berjalan seiring, tanpa saling mempertentangkan.

Key Words: Poligami, Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan

I.

hewan, yang dalam upaya memperoleh

PENDAHULUAN Dalam kehidupannya, manusia

sebagai mahluk hidup memiliki naluri untuk mempertahankan jenisnya atau melanjutkan

keturunannya.

keturunan dilakukan dengan sesukanya, tanpa didahului upacara perkawinan. Perkawinan,

pada

dasarnya

Sebagai

menyangkut dua aspek. Pertama, aspek

mahluk yang berbudaya, tentunya untuk

duniawi, dalam hubungannya dengan

mendapatkan

pergaulan hidup bermasyarakat,

keturunan

tersebut

yang

dilakukan dengan cara tertentu, berupa

dalam kaitannya dengan bidang hukum

perkawinan.

dikenal dengan aspek perdata. Kedua,

Tidak

seperti

halnya

Lex Jurnalica/ Vol. 3/ No. 1 / April 2005

38


aspek

religius,

dalam

hubungannya

dengan

asas

monogami.

Namun

dengan pergaulan antara manusia dan

ternyata, disamping asas monogami

penciptanya, yang tertuang dalam ajaran

tersebut, juga dikenal poligami dan

agama.

poliandri. Poligami yaitu seorang lakiPengaturan perkawinan dalam

laki beristri lebih dari satu orang

hukum negara, acapkali berbeda antara

perempuan dalam waktu yang sama.

negara yang satu dengan lainnya. Ada

Sedangkan

yang memandang perkawinan dari sudut

poliandri

perdatanya

mempunyai lebih dari satu orang suami

saja,

ada

juga

yang

memandang dari sudut perdata dan

yang

dimaksud

dengan

adalah

seorang

wanita

pada saat bersamaan.

agama. Di Indonesia, pengaturan tentang

Di Indonesia, asas yang dianut

perkawinan terdapat dalam Undang

oleh

Undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang

adalah

untuk

dengan

monogami yang dianut tidak bersifat

Undang-Undang Perkawinan), dimana

mutlak, karena dengan alasan dan syarat

yang dimaksud perkawinan sebagaimana

tertentu, undang undang memberikan

terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang

kesempatan bagi suami untuk beristri

Perkawinan, ialah ikatan lahir batin

lebih dari seorang

selanjutnya

disebut

Undang-Undang monogami.

antara seorang pria dengan seorang

Perkawinan

Namun,

prinsip

Berdasarkan pasal 2 ayat (1)

wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Undang-Undang

membentuk keluarga (rumah tangga)

menyatakan bahwa perkawinan adalah

yang bahagia dan kekal berdasarkan

sah apabila dilakukan menurut hukum

Ketuhanan

masing-masing

definisi

Yang

Maha

tersebut,

Esa.

nampak

Dari bahwa

Perkawinan,

agamanya

yang

dan

kepercayaannya itu, dan didukung oleh

pengaturan perkawinan di Indonesia,

ayat

disamping memandang aspek perdata,

menyatakan

juga memperhatikan aspek agama.

perkawinan dicatat menurut peraturan

Dalam

perkawinan,

(2)

pasal

yang

bahwa

sama,

yang

Tiap

Tiap

sudah

perundangundangan yang berlaku, maka

selayaknya jika pada saat bersamaan,

nampak bahwa sahnya perkawinan,

seorang pria hanya memiliki seorang

ditentukan oleh hukum agama, dan

wanita

disamping itu, juga harus memenuhi

sebagai

istrinya,

begitupun

seorang wanita, hanya memiliki seorang

hukum

pria

perkawinan.

sebagai

perkawinan,

asas

suaminya.

Dalam

tersebut

dikenal

negara,


berupa

pencatatan

39


Mengingat hukum perkawinan

perkawinan dalam hukum Islam adalah

di Indonesia tidak hanya memandang

monogami. Hal ini dapat dilihat pada

perkawinan dari sudut perdata, maka

kata “seyogyanya hanyalah kamu kawini

perihal poligami pun, sebaiknya juga

seorang perempuan saja”. Namun, dari

ditinjau dari sudut pandang agama.

kata tersebut, nampak bahwa asas

Kompleksitas dari pengaturan poligami

monogami itu hanya merupakan anjuran.

menurut hukum negara dan hukum

Dalam hal ini, hukum Islam tidak

agama

kemudian

melarang poligami, namun ditetapkan

melatarbelakangi ketertarikan penulis

syarat bahwa dalam poligami tersebut

untuk mengangkat permasalah tersebut

harus adil.

tersebut,

dalam makalah ini. Namun, karena

Pertanyaan selanjutnya yang

keterbatasan yang penulis miliki, maka

muncul adalaah apakah arti adil dalam

kajian poligami dari sudut agama,

persepsi hukum Islam tersebut?. Dalam

dibatasai hanya pada Agama Islam.

menilai

arti

adil

itu,

tidak

ada

kesepakatan mengenai arti keadilan yang dapat dijadikan definisi Banyak II.

POLIGAMI

DALAM

teori

PERSPEKTIF

HUKUM

dikembangkan oleh para ahli filsafat hukum.

ISLAM A. ASAS PERKAWINAN DALAM

Dari

keadilan

teori

keadilan

yang

yang

dikembangkan Plato dan Aristoteles, hingga teori keadilan yang kontemporer

HUKUM ISLAM Asas

tentang

perkawinan

dalam

yang dikembangkan oleh Rawls dan

hukum Islam adalah monogami. Hal ini

Hart. Dari semua teori tersebut, tidak

dapat dilihat dari penafsiran Al- Qur’an

ada kesamaan tentang pengertian adil.

Surat Annisa, ayat 3 (Q.IV :3), yang

Dalam

penyimpangan

asas

menyatakan bahwa “…kalau kamu tidak

monogami, arti adil menjadi sangat

adil diantara isteri-isteri kamu itu,

penting, karena ia merupakan tolak ukur

seyogyanya

kawini

diperbolehkannya penyimpangan dari

saja,….kawin

asas monogami. Bahkan, ketidakadilan

dengan seorang perempuan itulah yang

dalam penyimpangan asas monogamai,

paling dekat bagi kamu untuk kamu

dapat mengakibatkan seseorang berbuat

tidak berbuat aniaya”

aniaya. Dalam hukum Islam, perbuatan

seorang

hanyalah perempuan

kamu

Dari uraian tersebut diatas, nampak bahwa pada prinsipnya asas

aniaya tidak dibenarkan, dan karenanya merupakan dosa.


40


lelaki. Dalam hal ini, apabila seorang B. POLIGAMI DALAM HUKUM

laki-laki akan berpoligami, maka wanita yang akan dinikahinya itu haruslah ibu

ISLAM Walaupun hukum perkawinan

dari anak yatim, dimana pernikahan

Islam berasaskan monogami, poligami

tersebut

bukanlah hal yang sama sekali dilarang.

melindungi si anak yatim. Jadi dalam

Dalam

konsep

beberapa

keadaan,

dapat

pada

dasarnya

hukum

untuk

Islam,

dalam

diadakan penyimpangan terhadap asas

berpoligami, seorang pria tidak boleh

monogami.

menikahi

Namun, penyimpangan

wanita

lajang.

Ia

dalam

terhadap asas monogami tersebut, harus

berpoligami hanya dapat menikahi ibu

memenuhi

dari anak yatim saja.

beberapa

ketentuan,

diantaranya adalah:

2. Pembatasan Jumlah Istri. Dalam

1. Bertujuan untuk mengurus anak

berpoligami,

hukum

Islam membatasi jumlah istri yang boleh

yatim Dalam membahas Q. IV :3,

dinikahi. Disebutkan bahwa seoarang

hendaknya tidak dibahas secara berdiri

pria dapat menikahi 2, 3 sampai 4 orang

sendiri, tetapi perlu dihubungkan dengan

wanita pada waktu yang bersamaan.

ketentuan

Dalam hal ini, jumlah wanita yang dapat

mengingat

lain

dalam

Al-Qur’an

Al-Qur’an, itu

isinya

dinikahi

dalam

waktu

merupakan satu kesatuan yang tak

paling banyak 4 orang.

terpisahkan. Dalam membahas Q.IV :3

3. Akan

ini, perlu dihubungkan dengan Q.IV:

Sanggup

bersamaan

Adil

diantara

isteri-isterinya itu

127 yang berbunyi: “Mereka bertanya

Dalam

berpoligami,

seorang

kepadamu hai Muhammad, mengenbai

pria harus dapat berbuat adil kepada

perempuan yang tertentu(yang boleh

ister-isterinya. Syarat ini menjadi sangat

dikawini disamping istri yang telah ada

penting, karena terpenuhinya syarat ini

sebagaimana

merupakan

dimaksud

Q.IV:

3).

unsure

utama

dalam

Katakanlah, hai Muhammad, perempuan

poligami berdasarkan hukum Islam

tertentu itu ialah perempuan yang ada

4. Jangan Ada Hubungan Saudara

hubungannya dengan anak yatim itu

antara isterinya dengan calon istri

tadi”

yang akan dinikahinya. Berdasarkan uraian diatas, maka

Berdasarkan Surat Annisa ayat

tidak semua wanita dapat dijadikan istri

23,

dikatakan

kedua (dan seterusnya) dari seorang

hendak dijadikan isteri-isteri janganlah


bahwa wanita

yang

41


wanita yang bersaudara.. dalam arti

Berdasarkan

diatas

saudara ini, bukan hanya saudara seayah

meskipun

dan seibu, tetapi juga saudara seayah

namun terdapat syarat-syarat khusus

saja atau saudara seibu saja. Bahkan,

yang harus dipenuhi. Dalam hal ini,

penafsirannya diperluas sampai saudara

syarat

sesusuan

syarat yang ringan. Dengan demikian,

5. Dengan Wanita mana poligami

berdasarkan hukum Islam, poligami

boleh dilakukan

sebaiknya dihindari karena perbuatan

Mengenai wanita yang boleh

poligami

uraian

untuk

dimungkinkan,

berpoligami

bukanlah

poligami lebih dekat dengan perbuatan

dikawini, terdapat dua pendapat yaitu:

aniaya dan perbuatan aniaya adalah

a. Ibu dari anak yatim.

dosa.

Pendapat

yang

mengatakan

bahwa wanita yang boleh dinikahi oleh

III.

POLIGAMI

DALAM

seorang pria yang akan berpoligami

PERSPEKTIF

adalah

UNDANG NOMOR I TAHUN

ibu

dari

anak

yatim

ini,

berdasarkan pada Q.IV : 3 yang

1974

dihubungkan dengan Q.IV :127. prof.

PERKAWINAN

Hazairin menganut bendapat ini dengan

UNDANG

TENTANG

A. ASAS PERKAWINAN DALAM

mengatkan bahwa berpoligami itu oleh

UNDANG-UNDANG

seorang laki-laki hanya dapat dilakukan

PERKAWINAN

antara isterinya yang telah ada dengan

Berdasarkan ketentuan pasal 3

ibu anak yatim yang dipeliharaoleh laki-

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

laki itu

yang berbunyi “pada asasnya dalam

b. Wanita yang dinikahi tersebutlah

suatu perkawinan seorang pria hanya

yang anak yatim

boleh mempunyai seorang istri, seorang

Pendapat ini mengatakan bahwa

wanita hanya boleh mempunyai seorang

wanita yang akan dikawini berikutnya

suami”,

dapat

oleh seorang pria yang akan berpoligami

Undang-Undang Perkawinan menganut

boleh dengan wanita mana saja, tidak

asas monogami. Rumusan ini sedikit

harus ibu dari anak yatim. Dalam

berbeda dengan bunyi pasal 27 Kitab

kaitannya Q. IV:3 dengan Q.IV: 127,

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

maka anak yatim yang dimaksud adalah

Perdata) yang berbunyi “Dalam waktu

wanita yang dinikahi tersebut

yang

sama

disimpulkan

seorang

laki

bahwa

hanya

diperbolehkan mempunyai satu orang


42


perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan

hanya

satu

orang

laki

sebagai suaminya.

Asas monogami yang dianut oleh

Undang-Undang

sebagaimana

Rumusan

dalam

tersebut

Perkawinan diatas,

dapat

kedua

disimpangi dengan ketentuan pasal 3

ketentuan sebagaimana tersebut diatas,

ayat (2) yang berbunyi “pengadilan

pada hakekatnya adalah sama, namun

dapat memberi izin kepada seorang

terdapat sedikit perbedaan pada kata

suami untuk beristri lebih dari seorang

“Dalam waktu yang sama” yang terdapat

apabila dikehendaki oleh pihak pihak

pada pasal 27 KUH Perdata. Pada

yang bersangkutan” namun, meskipun

Undang-Undang

dibuka

Perkawinan

kata

kemungkinan

untuk

“Dalam waktu yang sama” tersebut tidak

menyimpangi asas monogami, undang

lagi disebut. Dalam hal ini, penulis

undang

berpendapat

batasan yang harus dipatuhi.

“Dalam

bahwa

waktu

yang

ketiadaan sama”

kata

memberikan

batasan-

tidak

membuat pengertian tersebut kabur. Dalam

pun

Undang-Undang

Perkawinan hanya disebutkan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai

B. POLIGAMI DALAM UNDANGUNDANG PERKAWINAN 1. Poligami Sebagai Penyimpangan Asas Monogami

seorang istri, seorang wanita hanya

Undang-Undang

boleh mempunyai seorang suami. Dari

pada

pengertian seorang istri maupun seorang

monogami.

suami itu tersebut, sudah mewakili

terhadap asas tersebut dimungkinkan

“dalam waktu yang bersamaan”, karena

oleh pasal 3 ayat (2) Undang-Undang

jika seorang laki isterinya meninggal,

Perkawinan yang menyatakan bahwa

kemudian menikah lagi, maka ia tetap

“Pengadilan dapat memberi izin kepada

hanya mempunyai seorang istri. Wanita

seorang suami untuk beristri lebih dari

yang pertama dinikahinya tersebut, tidak

seorang apabila dikehendaki oleh pihak

lagi disebut istri, tetapi mantan istri.

pihak yang bersangkutan.”

Hanya wanita yang dinikahi kedua yang

prinsipnya

Perkawinan

menganut

Namun,

asas

penyimpangan

Dalam hal ini, poligami bukan

dapat disebut istri. Jadi, dalam hal ini,

merupakan

asas

pengertian yang terdapat pada pasal 3

Undang-Undang

ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

pula

sudah tepat.

berpoligami

dengan

perkawinan

dalam

Perkawinan.

Bukan

adanya dalam

kemungkinan

asas

monogami

lantas disebut bahwa Undang-Undang


43


Perkawinan mengganut asas monogami

Dalam alasan

yang

bersifat

dengan pengecualian. Dalam hal ini,

komulatif ini, untuk dapat berpoligami,

asas yang dianut dalam Undang-Undang

cukup hanya harus dipenuhi satu syarat

Perkawinan

monogami.

saja. Yang termasuk syarat poligami

penyimpangan

sebagaimana terdapat dalm pasal 4 ayat

Namun,

tetap

bisa

terhadap

asas

terjadi

asas

tersebut,

dimana

penyimpangan tersebut disahka oleh hukum.

(2) Undang-Undang Perkawinan adalah: 1. isteri

tidak

dapat

menjalankan

kewajibannya sebagai isteri Dalam

poligami,

kehendak

2. isteri medapat cacat badan atau

untuk berpoligami tidak semata mata

penyakit

merupakan

disembuhkan

keinginan

suami,

tetapi

merupakan kehendak para pihak. Dalam hal ini, prosesnya bukanlah suami

3. isteri

yang

tidak

tidak

bisa

dapat

melahirkan

syarat

fakultatif

keturunan

mengajukan permintaan atau izin kepada

Dalam

isteri, kemudian isteri mengizinkan atau

sebagaimana

menolak

kedua yang menyatakan bahwa isteri

perkawinan

kedua

dan

tersebut

yang

suami serta anak anak yang dilahirkan

penyakit yang tidak bisa disembuhkan

dalam

merupakan salah sebab seorang suami

tersebut

sepakat

memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang atau

cacat

badan

syarat

seterusnya tersebut, melainkan isteri dan

perkawinan

mendapat

diatas,

atau

dapat berpoligami, dirasa kurang tepat. Dalam hal ini, mendapat cacat

menikah lagi.

badan atau penyakit yang tidak bisa

2. Syarat Poligami

disembuhkanbukanlah kehendak isteri.

Mengingat berdasarkan Perkawinan

poligami Undang-Undang

hanya

Apa yang dialami oleh isteri tersebut, sebenarnya

sudah

merupakan

merupakan

penderitaan baginya. Namun ternyata,

penyimpangan dari asas monogami yang

penderitaan tersebut, kemudian dapat

diperkenanankan, maka undang undang

dijadikan alasan bagi suami untuk

pun menentukan persyaratan khusus

beisteri lebih dari seorang. Apabila hal

yang harus dipenuhi apabila seorang pria

ini dikaitkan dengan pasal 33 Undang-

ingin berpoligami. Syarat syarat tersebut

Undang Perkawinan yang menyatakan

terdiri dari:

bahwa “suami isteri wajib saling cinta

a. syarat yang sifatnya komulatif

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin,


44


yang satu kepada yang lain”, maka

paksaan maupun ancaman dari suami.

terdapat kontradiksi.

Disamping itu, suami

harus dapat

Berdasarkan pasal 33 Undang-

menjamin bahwa ia mampu memenuhi

Undang Perkawinan, suami isteri harus

keperluan hidup dari isteri-isteri dan

saling

hormat

anak-anaknya. Dalam hal ini, suami

menghormati, setia dan memberikan

tidak boleh mentelantarkan salah satu

bantuan lahir bathin, yang satu kepada

isteri maupun anaknya. Mengenai syarat

yang lain. Tetapi, pada saat isteri

ketiga dimana suami harus mampu

menderita penyakit atau cacad badan

belaku

yang tidak dapat disembuhkan, suami

tindakannya, suami harus dapat bersikap

bukannya mendampingi dan memberi

adil, tidak hanya secara lahir tetapi juga

semangat, tetapi malah menikah lagi.

bathin.

Pernikahan kedua dan seterusnya dari

3. Peran Pengadilan Dalam Poligami

suami

cinta

mencintai,

tersebut,

tentunya

adil,

akan

maka

Dalam

dalam

setiap

Undang-Undang

menambah penderitaan isterinya, karena

Perkawinan,

poligami

berusaha

pada dasarnya, wanita tidak akan rela

diminimalisir sejauh mungkin. Dalam

suminya menikah lagi.

hal ini, untuk dapat berpoligami, seorang

b. Syarat yang sifatnya fakultatif

suami harus terlebih dulu mendapat izin

Terhadap syarat syarat yang

pengadilan. Dalam hal seorang suami

sifatnya komulatif, maka semua syarat

ingin beristeri lagi, maka ia harus

tersebut harus terpenuhi dalam hal

mengajukan permohonan ke pengadilan

seorang pria ingin berpoligami. Syarat

untuk beristeri lebih dari seorang dengan

tersebut diatur dalam pasal 5 Undang-

disertai alasan alasannya. Pengadilan

Undang Perkawinan, yang berupa:

kemudian

1. adanya persetujuan dari isteri

alasan alasan yang diajukan tersebut

2. adanya

kepastian

bahwa

suami

akan

memeriksa

apakah

berdasar hukum atau tidak.

mampu menjamin keperluan hidup

Dalam

pemeriksaan

ister-isteri dan anak-anak mereka

pengadilan tersebut, pengadilan harus

3. adanya jaminan bahwa suani akan

mwmanggil dan mendengarkan isteri

berlaku adil terhadap isteri isteri dan

isteri

anak mereka.

kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini,

Dalam

syarat

komulatif

yang

bersangkutan

guna

pemeriksaan pengadilan harus dilakukan

sebagaimana tersebut diatas, persetujuan

selambat

lambatnya

isteri tersebut, harus bersifat netral tanpa

permohonan


beserta

30

hari

sejak

lampirannya

45


diterima.

Apabila

pengadilan

masing agama dan kepercaayaannya itu,

berpendapat cukup alasan bagi pemohon

maka dapat disimpulkan bahwa hukum

untuk beristeri lebih dari seorang, maka

perkawinan

pengadilan memutuskan untuk memberi

berdasarkan hukum negara sebagaimana

izin beristeri lebih dari seorang. Namun,

terdapat

dalam hal pengadilan menilai tidak

Perkawinan, juga berdasarkan hukum

cukup alasan untuk beristeri lebih dari

agama.

seorang, maka pengadilan akan menolak permohonan pemohon.

dalam

selain

Undang-Undang

berdasarkan

pada

Undang-

yang

Undang Perkawinan, juga didasarkan

kedua, dan seterusnya itu, baru dapat

pada prinsip prinsip yang berlaku dalam

dilangsungkan setelah mendapat izin

agama.. dengan demikian, dalam hal

dari pengadilan. Syarat formil atau tata

suami akan beristeri lebih dari satu

cara pelangsungan perkawinan untuk

orang,

beristeri lebih dari seorang adalah sama

diperhatikan syarat dan prosedur yang

dengan

ditentukan

tata

suami

Indonesia,

Hukum perkawinan Indonesia, selain

Perkawinan

di

cara

pelangsungan

perkawinan untuk pertamakalinya.

maka

KAITAN DAN

HUKUM

HUKUM

DALAN

AGAMA

undang-undang.

harus

Kedua,

harus

pula

diperhatikan

ketentuan moral Sebagaimana

NEGARA

UNDANG-UNDANG

tama

harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga

IV.

pertama

diuraikan

pada

bagian sebelumnya, hukum agama dan hukum negara harus berjalan bersamaan,

PERKAWINAN Berdasarkan pasal 1 Undang-

tanpa harus dipertentangkan satu dengan

Undang Perkawinan yang menyebutkan

lainnya. Dalam hal poligami, terhadap

bahwa perkawinan, ialah ikatan lahir

seorang

batin antara seorang pria dengan seorang

poligami,

wanita sebagai suami istri dengan tujuan

berpoligami

membentuk keluarga (rumah tangga)

Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan

yang bahagia dan kekal berdasarkan

karena sahnya perkawinan ditentukan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga

berdasarkan hukum agamanya masing

pasal

masing. Dengan demikian, dalam agama

2

ayat

(1)

Undang-Undang

Perkawinan yang menyatakan bahwa

yang

perkawinan dilakukan

adalah menurut

yang

agamanya

maka

ia

tidak

berdasarkan

melarang

melarang

poligami,

dapat Undang-

tentunya

sah

apabila

perkawinan kedua tersebut menjadi

hukum

masing-

tidak sah, dalam hal ini, secara agama,


46


perkawinan

tersebut

tidak

diakui

Undang-Undang

Dan

keabsahannya. Dengan demikian, karena

Peraturan Pelaksanaannya,

berdasarkan hukum agama tidak sah,

(Jakarta: CV. Gitama Jaya,

maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) unang

2003)

undang perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Feiblemen, James K, Jusrice, Law and

Dalam hukum Islam, poligami

Culture(Dordrecht: Matinus

dimungkinkan walaupun dengan syarat

Publisher, 1985),

syarat yang ketat. Maka, dalam hal seorang yang beragama Islam ingin melakukan

poligami,

dimungkinkan,

hal

asalkan

Thalib Sayuti, Hukum Kekeluargaan

tersebut

Indonesia (Jakarta: Penerbit

memenuhi

Universitas

ketentuan hukum Islam dan ketentuan

Indonesia,

1986)

Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini,

antara

ketentuan

poligami

Khairandy, Ridwan Itikad Baik Dalam

berdasarkan hukum Islam dan ketentuan

Kebebasan

poligami berdasarkan Undang-Undang

Berkontrak(Jakarta:

Perkawinan,

Progaram

harus

berjalan

seiring,

tanpa saling mempertentangkan.

Pasca

Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)

DAFTAR PUSTAKA Darmabrata , Wahyono dan Surini Ahlan

Sjarif

Hukum

Perkawinan Dan Keluarga Di

Indonesia,

(Jakarta:

Rizkita, 2002)

Darmabrata,

Wahyono

Undang-Undang Tahun

1974

Perkawinan

Tinjauan NO.

1

tentang Beserta


47



48

POLIGAMI DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Oleh: Nur Hayati ABSTRAK

Recommend Documents