PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN JL. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat

1

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

gIL \Er PERJANJIAN KINERJA 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kamiyang bertanda tangan di bawah ini : WAHJU SATRIO UTOMO, SH., M.Si

Nama

;

Jabatan

:KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama Ja

: IGNASIUS TONAN

batan

: MENTERI PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Jakarta, lanuari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN

PIHAK PERTAMA KEPAI.A BADAN PENGEMBANGAN

*TftY1r{6if/qz-'-r

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

IGNASIUSJONAN WAHJU SATRIO UTOMO.5H. M.si PEMBINA UTAMA {lv/e)

NtP.19590906 198503 L 002

Perioniion Kinerio Sekretoriat Badan Pengembongan Sumber Doya Manusio perhubungan Tahun 2076

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Tahun 2016 merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen anggaran/DlpA. Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Tahun 2016 ini sekaligus merupakan kontrak kerja yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan pada akhirTahun Anggaran 2016.

Semoga Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ini dapat dijadikan sebagai pedoman

dan acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan SDM agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Jakarta, Januari

2016

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

WAHJU SATRIO UTOMO. SH.. M.Si Pembina Utama (tv/e) NtP. 19590906 198503 1 002

Koto Pengantqr

Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KATA PENGANTAR ..................... …………………………………………………………….

i

DAFTAR ISI ... ....... …………………………………………………………………………….

ii

BAB I

PENDAHULUAN

....………………………………………………….

1

A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.......................................................................... B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.......................................................................... C. Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.......................................................................... BAB II

I-1 I-2 I-3

PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 A. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015 - 2019 .......................................... B. Rencana Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016 ....................................................................

BAB III

II-5 II-17

PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2016 A. Indikator Kinerja ........................................................................................ III-22 B. Target Kinerja .......................................................................................... III-25 C. Kegiatan Strategis.................................................................................... III-33

BAB IV

PENUTUP ...................................................................................................... IV-36

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Daftar Isi

ii

Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016

BAB I P E N D A H U L U A N A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi agar dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksananya. Penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi. Dalam rangka ikut menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang unggul dan berstandar internasional, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan. BPSDM Perhubungan berkomitmen untuk ikut serta mewujudkan “Road Map to Zero Accident” dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas‐tugas perhubungan melalui terwujudnya SDM Perhubungan 1|Page


yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal. Caranya yaitu dengan mendidik insan perhubungan di berbagai sekolah‐ sekolah perhubungan (UPT) di bawah naungan BPSDM Perhubungan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 780 Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 781 adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. 2|Page


C. Struktur Organisasi Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri dari : a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat; c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut; d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki 26 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain : 1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi; 2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta; 3. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug; 4. Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta; 5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal; 6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali; 7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang; 8. Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun; 9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang; 10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar; 11. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya; 12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta; 13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang; 14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong; 15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong; 16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh; 17. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan; 3|Page


18. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya; 19. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar; 20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang; 21. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura; 22. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug; 23. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi; 24. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman; 25. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan; 26. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bandung. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN DARAT

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN LAUT

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA

PUSAT PENGEMBANGAN SDM APARATUR PERHUBUNGAN

1. 2. 3. 4. 5.

STTD BEKASI PKTJ TEGAL API MADIUN BP2TD PALEMBANG BP2TD BALI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

STIP JAKARTA BP3IP JAKARTA PIP SEMARANG PIP MAKASSAR POLTEKPEL SURABAYA BP2TL JAKARTA BP2IP TANGERANG BP2IP SORONG BP2IP BAROMBONG BP2IP MALAHAYATI ACEH 11. BALAI DIKLAT PELAYARAN PADANG PARIAMAN 12. BALAI DIKLAT PELAYARAN MINAHASA SELATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

STPI CURUG ATKP MEDAN ATKP SURABAYA ATKP MAKASSAR BP3 PALEMBANG BP3 JAYAPURA BP3 CURUG BALAI DIKLAT PENERBANG BANYUWANGI

BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan 4|Page

Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015 ‐ 2019 A. SASARAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015–2019 Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa untuk tahun 2015‐2019 tidak ada visi dan misi unit eselon I, melainkan mengikuti Visi dan Misi Presiden terpilih, Agenda prioritas (Nawacita), kemudian diturunkan menjadi Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Tingkat Eselon I. 1.

Visi Dan Misi Presiden Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015‐ 2019yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015‐ 2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan upaya untuk meujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum; c. Mewujudkan politik luar negeri bebas‐aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5|Page


e. Mewujudkan bangsa yang berdaya‐saing; f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 2. Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu: a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah‐daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan; d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; g. Mewujudkan

kemandirian

ekonomi

dengan

menggerakan sektor‐

sektorstrategis ekonomi domestik; h. Melakukan revolusi karakter bangsa; i.

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.

Sasaran Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015‐2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010‐2014, 6|Page


maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015‐2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. a.

Handal diindikasi oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;

b. Berdaya saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, professional, mandiri dan produktif; c.

Nilai Tambah diindikasi oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (national security dan sovereighty) di segala bidang (ideology, politik, ekonomi, lingkungan, social, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (sustainable development).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015‐2019, dapat diuraikan sebagai berikut: a.

Keselamatan dan Keamanan Transportasi Aspek keselamatan dan keamanan tranportasi meliputi: 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi. b. Pelayanan Transportasi Aspek pelayanan transportasi meliputi: 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 2) Terpenuhinya SDM transportasidalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan; 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; 7|Page


4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance; 5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance; c.

Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi meliputi: 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda; 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; 3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia; 4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; 5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan.

Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015‐2019 diperoleh sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut : “Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan”. 4.

Arah Kebijakan Dan Strategi Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015‐2019 Badan Pengembangan SDM Perhubungan Arah kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu “Meningkatkan kualitas dan Kuantitas SDM di Bidang Transportasi”. 8|Page


Terpenuhinya SDM transportasi dalam

SASARAN

jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM di bidang transportasi

ARAH

KEBIJAKAN

• •

STRATEGI

• • • •

Menyusun Man Power Planning SDM transpotasi Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi

Gambar 2.1.Arah kebijakan Rencana strategis BPSDM Perhubungan 2015‐2019: Berdasarkan Arahkebijakan diatas diperoleh strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut : a.

Menyusun Man Power Planning SDM Transportasi; Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

9|Page


b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) Sdm Transportasi; Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik

kompetensi

maupun

kuantitas

yang

dibutuhkan,

sehingga

penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efesien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan Training Needs Analysis c.

Mengembangakan kapasitas diklat SDM Transportasi; Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional. Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10 | P a g e


Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan upgrading skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu‐isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi. Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan

kebutuhan

dan

perkembangan

ilmu

pengetahuan teknologi transportasi. d. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi; Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi. e.

Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan; Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai 11 | P a g e


Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan. f.

Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi. Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

5.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Dari Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: 12 | P a g e


Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan IKU SASARAN Terwujudnya Transportasi

INDIKATOR SASARAN Peserta

Yang

SATUAN

Diklat Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat,

Berpotensi Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur

Tinggi Yang Didukung Fisik dan Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat Psikis Yang Prima.

Orang

BPSDM Perhubungan. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut,

Terwujudnya

Lulusan

Diklat Udara,

Perkeretaapian

dan

Aparatur

Transportasi

Yang

Prima, Perhubungan yang Yang Prima, Profesional,

Profesional, Beretika dan berdaya Beretika dan Berdaya saing internasional yang saing internasional.

Orang

dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan Jumlah peserta penyuluhan Transportasi

Terwujudnya Peserta Penyuluhan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Transportasi yang berketertiban Aparatur Perhubungan yang berketertiban dan berkeselamatan.

orang

dan berkeselamatan yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun

Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen

SDM

TransportasiYang

Berbasis

Teknologi Informasi.

Jumlah sistem informasi manajemen SDM traansportasi

yang

dibangun

dan

sistem

dikembangkan.

Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang

Berbasis

Kompetensi Jumlah kurikulum silabi Diklat Transportasi

(Harmonization, Compliance and Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Demand Fullfillment Curriculum) Aparatur dan

Sesuai

Perhubungan

yang

berbasis

Dok

Dengan kompetensi.

Perkembangan IPTEK. 13 | P a g e


Terwujudnya

Lembaga

Diklat

Transportasi Yang Mandiri dan Profesional,

Transparan

dan

Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum

Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi

lembaga

Badan Layanan Umum (BLU).

(BLU). Terwujudnya

Kerjasama

dan

Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga Pengakuan

Internasional pemerintah/ swasta nasional atau asing di

Dok.

(International Recognition) Serta bidang Diklat Transportasi Kerjasama

Pemerintah

Swasta

(Public

dan Private

Partnership) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan. Meningkatnya

Optimalisasi

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM

Tingkat

Penyerapan

Anggaran

Nilai BPSDM

Perhubungan. Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil

Perhubungan.

diinventasisasi. Terwujudnya Perundangan

Rp.

Peraturan dan

Ketentuan

Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM

(%)

Transportasi

Yang

Memenuhi Ketentuan Nasional

Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Peraturan Transportasi yang dihasilkan.

dan/atau Internasional. Terwujudnya Prasarana

Sarana

Diklat

dan Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut,

Transportasi Udara,

Perkeretaapian

dan

Aparatur

Unit

14 | P a g e


Berbasis

Teknologi

Mutakhir

Yang

Standar

Nasional

Internasional

Tinggi/ Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ Memenuhi mutakhir(Simulator, CBT, Peralatan Lab, Alat

serta

dan/atau Praktek) ramah Jumlah prasarana baru Diklat Transportasi

lingkungan

Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan

m2

Aparatur Perhubungan yang dibangun. Jumlah

pendidik

Diklat

Transportasi

bersertifikat yang memiliki kompetensi, Tersedianya Pendidik dan Tenaga disiplin, integritas yang tinggi dan profesional

Orang

Kependidikan Diklat Transportasi serta didukung oleh fisik dan psikis yang prima Yang Beretika, Profesional dan Jumlah Prima.

tenaga

kependidikan

Diklat

Transportasi di yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas yang tinggi dan profesional

Orang

serta didukung oleh fisik dan psikis yang prima 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan Untuk mengukur kinerja terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DI Lingkungan Kementerian Perhubungan, berikut uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan : a. Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan; b. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM

Perhubungan,

setiap

tahun

yang

sesuai

standar

kompetensi/kelulusan; 15 | P a g e


c. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi; d. Jumlah sistem informasi yang dibangun; e. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi; f. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi; g. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi; h. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU); i.

Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi;

j.

Nilai AKIP BPSDM Perhubungan;

k. Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan; l.

Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi;

m. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan; n. Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir; o. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan; dan p. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

16 | P a g e


B. KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS (SS)

a Terwujudnya Peserta Diklat 1 Transportasi Berpotensi

Tinggi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah peserta Diklat Transportasi

Yang

Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian

Yang

dan

Aparatur

Perhubungan, Orang

Didukung Fisik dan Jasmani

pertahun sesuai standar diklat

Yang Prima.

BPSDM Perhubungan.

b Terwujudnya Lulusan Diklat 2

Jumlah lulusan diklat Transportasi

Transportasi Yang Prima,


Profesional dan Beretika.

dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang

dihasilkan

BPSDM

Orang

245.527

267.858

269.574

275.816

286.478

240.616

262.501

264.183

270.300

280.749

Perhubungan, setiap tahun yang sesuai

standar

kompetensi/

kelulusan 17 | P a g e


c Terwujudnya Sistem dan 3 Metoda

Penyelenggaraan

Jumlah

dokumen

metode

penyelenggaraan Diklat Transportasi

Diklat Transportasi Yang

Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Dokumen

Berbasis

dan Aparatur Perhubungan yang

Teknologi

Informasi

385

391

401

413

57

62

67

64

65

76

71

72

68

70

76

71

72

68

70

berbasis teknologi informasi. 4

Jumlah sistem informasi yang dibangun.

d Terwujudnya Kurikulum dan 5 Silabi

361

Yang

Berbasis

Jumlah

kurikulum

Diklat

Transportasi Darat, Laut, Udara,

Kompetensi

Perkeretaapian

(Harmonization,

Perhubungan

Compliance and Demand

kompetensi.

Fullfillment Curriculum) dan 6

Jumlah silabi Diklat Transportasi

Sesuai


Dengan

Perkembangan IPTEK.

Sistem

dan yang

Aparatur Dokumen berbasis


Dokumen

berbasis kompetensi.

18 | P a g e


7

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang

berbasis

kompetensi

Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian Perhubungan

dan

Aparatur

yang

berbasis

Dokumen

141

160

133

139

136

0

0

94

100

kompetensi. e Terwujudnya

Lembaga 8

Jumlah lembaga diklat Transportasi

Diklat Transportasi Yang

Darat,

Mandiri dan Profesional,

Perkeretaapian yang menjadi Badan

Transparan dan Akuntabel

Layanan Umum (BLU).

Yang

Diarahkan

Laut,

Udara

dan

2 2 1 Lembaga

Untuk

Kerjasama 9

STPI

83

90

Jumlah dokumen kerjasama dengan

dan Kemitraan Yang Baik

lembaga

Dalam Rangka Mewujudkan

nasional atau asing di bidang Diklat

Kemandirian

Transportasi

dan

ATKP

Tangerang

Umum (BLU). Terwujudnya

ATKP

Barombong Medan Makassar BP2IP

Menjadi Badan Layanan

f

BP2IP

pemerintah/

swasta

Dokumen

76

19 | P a g e


Profesionalisme Lembaga, International Serta

Recognition

Public

Private

Partnership. g Meningkatnya Optimalisasi 10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

Nilai

Pengelolaan Akuntabilitas 11 Tingkat Penyerapan Anggaran (%) Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan. BPSDM Perhubungan. 12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.

h Terwujudnya Perundangan Ketentuan

Peraturan 13 Jumlah dan Pelaksanaan

Lainnya di Bidang SDM Transportasi Memenuhi Nasional

perundangan

draft dan

Rp.

86

87

88

89

90

88

90

92

93

94

11.915.1

12.153.4

59.215.6

62.399.9

14

26

4

4

11.681.528. 642.759

12.396.53 1.647.925

12.644.4 62.280.8 83

peraturan ketentuan

pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.

Peraturan 4

4

4

Yang Ketentuan dan/atau 20 | P a g e


Internasional.

i

Terwujudnya Sarana dan 14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Prasarana Transportasi

Diklat


Berbasis


Teknologi Tinggi/ Mutakhir

dan/atau

Internasional.

2.664

8.686

2.692

1.996

1.908

M2

1.219.522

685.256

455.662

519.448

278.615

Orang

3.509

3.899

4.289

4.679

5.069

berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Yang Memenuhi Standar 15 Jumlah Nasional

Unit

prasarana

Diklat

Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian

dan

Aparatur

Perhubungan. j

Tersedianya

Tenaga 16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat

Kependidikan

Diklat

Transportasi di Lingkungan BPSDM


Perhubungan

yang


profesional dan beretika.

prima,

21 | P a g e


BAB III PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2016 A.

INDIKATOR KINERJA Dalam rangka mengukur kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

4

a Terwujudnya Peserta Diklat

1)

Jumlah peserta Diklat Transportasi

Transportasi Yang Berpotensi


Tinggi Yang Didukung Fisik dan

dan

Jasmani Yang Prima.

pertahun sesuai standar diklat

Aparatur

Orang

Perhubungan,

BPSDM Perhubungan. b Terwujudnya Lulusan Diklat

2)

Jumlah lulusan diklat Transportasi





Orang

prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan. c Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat

3)

Jumlah

dokumen

metode

Dokumen

penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian

22 | P a g e


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

4

Transportasi Yang Berbasis


Teknologi Informasi

berbasis teknologi informasi. 4)

Jumlah sistem informasi yang

Sistem

dibangun. d Terwujudnya Kurikulum dan

5)

Jumlah kurikulum Diklat Transportasi

Silabi Yang Berbasis Kompetensi


(Harmonization, Compliance and


Demand Fullfillment Curriculum)

berbasis kompetensi.

dan Sesuai Dengan

6)

Perkembangan IPTEK.

Jumlah silabi Diklat Transportasi

Dokumen

Dokumen

Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. 7)

Jumlah modul/ bahan ajar Diklat

Dokumen

yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi. e Terwujudnya Lembaga Diklat

8)

Jumlah lembaga diklat Transportasi

Transportasi Yang Mandiri dan

Darat, Laut, Udara dan

Profesional, Transparan dan

Perkeretaapian yang menjadi Badan

Akuntabel Yang Diarahkan

Layanan Umum (BLU).

Lembaga

Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU). f Terwujudnya Kerjasama dan

9)

Jumlah dokumen kerjasama dengan

Kemitraan Yang Baik Dalam

lembaga pemerintah/ swasta

Rangka Mewujudkan

nasional atau asing di bidang Diklat

Kemandirian dan

Transportasi

Dokumen

23 | P a g e


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

2

4

Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership. g Meningkatnya Pengelolaan

Optimalisasi 10) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.

Nilai

Akuntabilitas 11) Target Penyerapan Anggaran.

Prosentase

Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.

(%) 12) Nilai aset yang berhasil

Rp

diinventasisasi. h Terwujudnya Peraturan

13) Jumlah draft peraturan perundangan

Perundangan dan Ketentuan

dan ketentuan pelaksanaan lainnya

Pelaksanaan Lainnya di Bidang

di Bidang SDM Transportasi yang

SDM Transportasi Yang

dihasilkan.

Memenuhi Ketentuan Nasional

dan/atau Internasional.

i Terwujudnya Sarana dan

14) Jumlah sarana Diklat Transportasi

Prasarana Diklat Transportasi


Berbasis Teknologi Tinggi/


Mutakhir Yang Memenuhi

berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.

Standar Nasional dan/atau Internasional.

15) Jumlah prasarana Diklat

Peraturan

Unit

M2

Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.

j Tersedianya Tenaga

16) Jumlah tenaga kependidikan Diklat

Kependidikan Diklat

Transportasi di Lingkungan BPSDM


Perhubungan yang prima,


profesional dan beretika.

Orang

24 | P a g e


B.

TARGET KINERJA Sesuai dengan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016, maka target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 adalah : 1.

Jumlah target peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan adalah 268.836 orang, dengan rincian sebagai berikut: a.

Jumlah target peserta Diklat Transportasi Darat , pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan adalah 8.892 Orang dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 2.357 Orang

2) Peserta Pelatihan Teknis

: 6.535 Orang

b. Jumlah target peserta Diklat Transportasi Laut, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan adalah 235.490 Orang dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 10.524 Orang

2) Peserta Diklat Penjenjangan/Peningkatan

: 10.053 Orang

3) Peserta Pemutakhiran

: 42.251 Orang

4) Peserta Penyegaran

: 29.094 Orang

5) Peserta Pengukuhan

: 1.390 Orang


`

: 142.278 Orang

c.

Jumlah target peserta Diklat Transportasi Udara, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan adalah 9.929 Orang, dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 3.376 Orang


: 151 Orang


: 6.402 Orang

25 | P a g e


d. Jumlah target peserta Diklat Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan adalah 14.525 Orang yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPSDM Perhubungan dan PPSDM Aparatur Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut: 1) Diklat Struktural

: 160 Orang

2) Diklat Fungsional

: 225 Orang

3) Rintisan Gelar

: 65 Orang

4) Character Building (Pembentukan Karakter)

: 5.050 Orang

5) Pelatihan Teknis

: 9.025 Orang

2. Jumlah target lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan adalah 256.891 orang, dengan rincian sebagai berikut: a.

Jumlah target lulusan diklat Transportasi Darat yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan adalah 7.285 Orang, dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 750 Orang


: 6.535 Orang

b. Jumlah target lulusan diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan adalah 227.756 Orang, dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 2.272 Orang


: 9.933 Orang

3) Peserta Pemutakhiran

: 42.251 Orang

4) Peserta Penyegaran

: 29.214 Orang 26 | P a g e


5) Peserta Pengukuhan

: 1.390 Orang


`

: 142.696 Orang

c.

Jumlah target lulusan diklat Transportasi Udara yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan adalah 7.414 Orang, dengan rincian sebagai berikut: 1) Peserta Diklat Pembentukan

: 898 Orang


: 151 Orang


: 6.365 Orang

d. Jumlah target lulusan diklat Transportasi Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan adalah 14.436 Orang yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPSDM Perhubungan dan PPSDM Aparatur Perhubungan, dengan rincian sebagai berikut: 1) Diklat Struktural

: 160 Orang

2) Diklat Fungsional

: 150 Orang

3) Rintisan Gelar

: 51 Orang

4) Character Building (Pembentukan Karakter)

: 5.050 Orang

5) Pelatihan Teknis

: 9.025 Orang

3. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi adalah sebanyak 57 dokumen, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat yang berbasis teknologi informasi adalah 23 dokumen; b. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis teknologi informasi adalah 19 dokumen; 27 | P a g e


c. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Udara yang berbasis teknologi informasi adalah 13 dokumen; d. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi adalah 1 dokumen. 4. Jumlah sistem informasi yang dibangun adalah sebanyak 8 sistem informasi, dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Darat adalah 3 sistem informasi; b. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Laut adalah 4 sistem informasi; c. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Udara adalah 1 sistem informasi. 5. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 46 dokumen dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat adalah 4 dokumen; b. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Laut adalah 11 dokumen; c. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Udara adalah 31 dokumen; 6. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensiadalah 26 dokumen dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat adalah 4 dokumen; b. Jumlah silabi Diklat Transportasi Laut adalah 3 dokumen; c. Jumlah silabi Diklat Transportasi Udara adalah 18 dokumen.

28 | P a g e


7. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 250 dokumen dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat yang berbasis kompetensi adalah 19 dokumen; b. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Laut yang berbasis kompetensiadalah 208 dokumen; c. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Udara yang berbasis kompetensiadalah 15 dokumen. d. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Aparatur yang berbasis kompetensi adalah 7 dokumen. 8. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) adalah 9 Lembaga dengan rincian sebagai berikut: a. API Madiun;

g. BP3 Jayapura

b. BP2TD Palembang;

h. BP3 Palembang

c. BP2TD Bali;

i. BP3 Curug

d. BP2TL;

j. BP3 Banyuwangi

e. BP2IP Sorong;

9. Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi adalah 138 dokumen dengan rincian sebagai berikut: a. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Darat adalah 28 dokumen; b. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Laut adalah 73 dokumen; c. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Udara adalah 23 dokumen; d. Jumlah dokumen kerjasama Diklat Aparatur adalah 11 dokumen. 29 | P a g e


10. Nilai AKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2015 adalah sebesar 87. 11. Target penyerapan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2015 adalah sebesar 91,41 %. 12. Nilai aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2015 yang berhasil diinventarisasi adalah sebesar Rp. 12.999.033.852.926,‐. 13. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan adalah 36 dokumen dengan rincian sebagai berikut:  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Putus Studi pada UPT di Lingkungan BPSDM Perhubungan;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Dosen di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Widyaiswara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perikatan Taruna Pada UPT di Lingkungan BPSDM Perhubungan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri tentang Perencanaan SDM Transportasi Nasional; 30 | P a g e


 Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Terhadap Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Bidang Transportasi;  Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara, Prosedur dan Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan SDM di Bidang Transportasi;  Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan SDM di Bidang Transportasi;  Rancangan Peraturan Menteri tentang Statuta Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun (menyesuaikan BLU);  Rancangan Peraturan Menteri tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;  Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyebutan Nomenklatur Unit Organisasi BPSDM dalam Bahasa Inggris;  Rancangan Peraturan Menteri tentang Penelitian dan Pengembangan SDM di bidang transportasi  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kurikulum dan Silabus Diklat di Lingkungan PPSDMP Darat;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kurikulum dan Silabus Diklat di Lingkungan PPSDMP Darat;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kurikulum dan Silabus Diklat di Lingkungan PPSDMP Laut.  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Diklat Transportasi;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;  Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya; 31 | P a g e


 Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Character Building PNS Kemenhub;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kursil Diklat Calon Purna Bhakti PNS Kementerian Perhubungan;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kursil Diklat Teknis Presentasi Berbasis IT Kementerian Perhubungan;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kursil Diklat Character Building CPNS Kementerian Perhubungan.  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kursil Diklat Budaya Keselamatan Transportasi;  Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Pengembangan tentang Kursil Diklat English For Social and Office Communication; 14. Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir adalah sebanyak 8.198 unit dengan rincian sebagai berikut: a.

Darat

: 193 Unit

: 7.791 Unit

Udara

: 212 Unit

b. Laut c.

15. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan adalah sebesar 387.244 m2 dengan rincian sebagai berikut: a.

: 123.315 m2

: 116.256 m2

Udara

: 146.117 m2

Darat

b. Laut c.

d. Sekretariat BPSDMP : 1.556 m2 32 | P a g e


16. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional, dan beretika adalah sebanyak 3.628 orang dengan rincian sebagai berikut: a.

Darat

: 437 Orang

: 1.842 Orang

Udara

: 979 Orang

: 119 Orang

b. Laut c.

d. Aparatur

Total pagu awal Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada DIPA Tahun Anggaran 2016 adalah Rp. 5.497.531.296.000,‐dengan rincian sebagai berikut:  Rincian Persumber dana (dalam ribuan rupiah): ‐ RM

:

Rp.

4.826.292.864,‐

‐ PNBP

:

Rp.

269.939.245,‐

‐ BLU

:

Rp.

401.299.187,‐

 Alokasi perjenis belanja sebagai berikut (dalam ribuan rupiah): ‐ Belanja Pegawai

:

Rp.

342.042.984,‐

‐ Belanja Barang

:

Rp.

2.267.241.642,‐

‐ Belanja Modal

:

Rp.

2.888.246.670,‐

C.

KEGIATAN STRATEGIS Adapun kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015, sebagai berikut: 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat : Lanjutan Pembangunan BPPTD Mempawah Tahap IV dan Pengadaan peralatan/fasilitas diklat BPPTD Mempawah. 33 | P a g e


2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut : a) Lanjutan Pembangunan BP2IP Padang Pariaman Tahap V, BP2IP Minahasa Selatan Tahap IV; b) Pembangunan Kampus Baru BP2IP Ambon dan NTT; c) Pengadaan peralatan dan fasilitas diklat BP2IP Padang Pariaman dan BP2IP Minahasa Selatan. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara : a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama, gedung laboratorium dan pengadaan fasilitas diklat di BPPP Palembang; b) Renovasi Asrama D, pekerjaan konstruksi jalan masuk, talud dan pagar di BPPP Jayapura; c) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat, pembuatan jalan dan taman di BPPP Curug. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan : a) Renovasi gedung bangunan di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan. b) Lanjutan Pembangunan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahap IV dan pengadaan fasilitas diklat. 5. Pendidikan Perhubungan Darat : a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama dan Workshop di STTD Bekasi, Laboratorium Nautika dan Teknika di BP2TD Palembang, asrama dan kelas di PKTJ Tegal Tahap V; b) Lanjutan Pembangunan Kampus BP2TD Bali Tahap II dan Kampus Akademi Perkeretaapian Tahap VI. 34 | P a g e


6. Pendidikan Perhubungan Laut : a) Pengadaan peralatan diklat, GMDSS di STIP dan Renovasi gedung kelas, labotarium dan gedung utama di BP2IP Sorong; b) Lanjutan Pembangunan gedung serba guna, asrama dan kelas di PIP Semarang, Kampus Terpadu PIP Makassar Tahap VII dan gedung asrama, kelas dan talud di BP2IP Malahayati‐Aceh Besar. c) Lanjutan Pembangunan kapal latih (Multiyears) di STIP, PIP Makassar dan Poltekpel Surabaya. 7. Pendidikan Perhubungan Udara : a) Lanjutan Pengadaan pesawat latih (Multiyears) di STPI dan Pengadaan Peralatan Diklat di ATKP Medan; b) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat di ATKP Surabaya dan Kampus Terpadu ATKP Makassar Tahap IV. 8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BPSDMP : Peningkatan

Kualitas

Tenaga

Pengajar

dan

Asesment

Pejabat

Struktural/Fungsional Dilingkungan Kementerian Perhubungan.

35 | P a g e


BAB IV P E N U T U P Bahan masukan Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015 ini disusun berdasarkan 10 Sasaran Strategis dengan 16 Indikator Kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.497.531.296.000,‐ Dengan sasaran strategis, indikator kinerja beserta target tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang merupakan tugas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Demikian Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016 yang akan dilaksanakan dan dijadikan tolok ukur keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

36 | P a g e

P lC O- -l g:oro

6'i'c

=

I

oo

0)

oa

OJ

3 5

rD

-

oo) o)

Sl. -0J oa

s+

EE

c0a or9 6)

ild-

gq o_

UJ

P

o)

or

e3 oJf

6' -J gl

s-. = oJ q6 o)

6)

C

I ds6' q=x -''\ 2= ;e s6

| 9=':

Il9-- 1466;

I alE Il=-t5oio= =

o'*

Ho= d6 f,oq 5.or o

oo{ --:O il =.or ;r.< X o-o)

oo=

-.ll(D ,J!

*-) Q6=

o)!J gq o6o=oJ :l o) ='

6.E=E

6'+qq j Egdoi i.J--

5f=o

co=c

=

o-

=

=o-oJ oq

E3 -O a3

o-. oZS OJ OJ oJ+ co a=

eE.d -'oJ 5orf sE'

Pn,< LLlTc' ?dilo)

3 5

rD

=

rD

3 .D

I o

0 o

o

I o xc 3

NJ

O)

6

o o. o

-o)

d1 g

o)

o)C .
0ro

.'0J-

=oio) L

rH

fo

oJ

:JOl EOJ OJ o15

oE oJ

g_;

(r

NJ

so=

o-

1;

=--.{

(o

_o-

OJ

=.\

qr

-o_ 5o

-o .(r oJ= gac

tsF

ct oCO

:-aE .15O (D ::" lo

'-d=

Pil;

-OJo 5Ed Ôd

co-1

OJo)O) fsOQ

ooo !2.oE-TDJ A-o

-E ooL = :oooJ 5 9d5 (Dii6;oroJ O -'E

qa

loc= lo o- L

f, !2. ct 5Ac

**r =(oo -rd g6'o o).II J

EE = oo=

3

=rD

= OLJ -ol =OA -5

oJ

e=;. o.t x-î -

J6-U -ol:

-9tu g3n oJrX

*d='

\=. ^.. o O)=+

c=E.H. ori6 ^=o =oJ^ o*=

c+-{

do' Jo'Q

Jf\<

.-- o:ao

@6 .r sr3< = eE: .6--E E9.-&.

9?

=

-_J

o-

o)

3 f

(Dh

rD

t-

3 o

o o

o.

3

(D

h.

I O.) 6ooJ 6.'

(DO-

ds'

*il

CO 50 OQr ooJ

E-

5d a0

Foi EE rDo

il='

o 3

2

@

=

oo

OJ

o

gq o_

J

OJ

=' o or 3 ro 6; OJ OJ+

fo-

o-= oJ

oJc )C

.Y-x-

9A5

= IE IJ =1-.4 lJ -OrDoJ lo lj (D+x6 -Oq ;or=

,f E oo=

sO)

f

oa

ag oo.

cnc = 9itio Jo(D

o-9"< o;'oJ

pb'd 9. 3 s':

(Dô

E6's IF=

o95

)rF vN-

InCOE

=6a=

=5.J=

Q oi6

)at5rDrD= oJ=== 3+q'-

t9:9F

+=3

(Dcoo

lJT--l

i'

o-

5

3 o

0 o cx-

!

ul

i-' o- o od f o EI ol -l ol +l cl -l

q'-

dPq

ooo

-.d9 +ou

6'P: 3oo o(Do H6m

g=.D -orE

6

-0J ds"f cr;;o (Dcf

xE6

ts E.F Jof

J--

EEE

i

.< o-l oaD(D

o

-

oq

OJ

o)

OJ

o-

6.

o)

-0J oJ= io

d+

('* (D;i

fo_

$;

o-9 oJ

q'-

o)

d

= oa

OJ

o

ts

co

9)

ul

NJ

I

=.o j

soo ou -o)

=6oJ -c..o-P Jgq@=o -o-c (r.< -o>JL

3do-

--6

!+rD

^9j

-.-d

-=o)Yo) XE; d-q

9orH

c,oo)o)F o =E; =for't =fu0-o rDo-

O) 90

NJ

+l

ol

JooJ o-l o-l

OJ^ JOJ L -O (DCC or. 3 6C, do_

9+ (DoJ

--o

o-oJ oJ5 CE

gq

o

O)

UJ

co

JO+

jE O c6'= 5 o) ! =, o-oooYoJ-

etg

e"x'a5 lloil <6 f EirE

-orD= (,fJ =

qlE

P

oq

=- 5

oJ

P.<

3il

!2.

oJ

I I

oJ ooOJ

or

-a O-

xc- o.) f oal E: E

+il-

JO gao-

orl

EH -
5_

=.oc ==od9.= ro"< l:".x

EC -O O-

= qaq= J='x3

!EE

-.,|

N'

3< =.e o)

E

c #] o) c19(Do) o-X 5 cXo fJOL 5l+o

eoi=

!-)

E.t

+rD (D6:so :a sq o0J

!2. o.<=

crE oJ(D

;P qii

oJJ 5cl 0lod

S* oif

=.(D

c3

It 6' Yd

€<

oo.li

-a: O--

q'3 i

P o-l ='

U1

m

o -c

z

-t 5 C

u-)

NJ

F

-{

o m

-t 7

D

^

-l o 7 x zm

I =

z

7

(n

o z

co) z

FZ c6 EDFJ

!=

O-

zz (./t>

z= c)z !m

5E

gE => il=

!m

g 2a

@

L3 19

l(,

io+l:' ol NJ IF

H: r-

u ol l-'{ bflo

E

+li 8:lo or ;- lC

." olc riQka

=l=

IE

o z z

(n

IC

2

o

=

c

q

q

z

z2

ts

4E 6 Fe

rrE m<

-V

i2 >6)

2t)

BF * <E i= z,_

Ea E;

E

Crq

OJ

-f

:

9

q.

OJ

io

'6i

O

f.a

(DJ

e6

Jo 5=

=E 'rD o-f oJA

o_tl e.

d,P

'Ci d -O o5

ed fo-

o)

9.

C

f

ol

o)

o)

-I

U (D

3

lJ)

o)

f 0q

u o)

3

rD

oa

l

(D

-o

ooi 5

OJ

@

OJ

5

OJ

OJ

OJ

E

0i

)

o-

OJ

o o o

CN

N (o

ts

u)

(/l

{

5 (o

-<9 oJ*

8*

o= ',o f

do

;+

ao Od

o f oq

co

bl

u)

OJ

o

6,

oo--' o"

IO oJi E S2.

-= --. E

0ro oi

N)

NJ

5 5

o)

o_

C

,o

co

:

C

0

J*

UJ

f0J Ioa OO l5

ca

gq oo= rDo

==

lJl

g

z

^f

=.O 0Ja

OJ

da

=

f

C

co

90 H

2.

OJ

o-o (t

oi-

;3

co go_ oJ oJ =CS+ .< o-

lo-

Xo_

o-

oJ

=

=o ES

cfoJ do-oSoJoJ ::oJ; fE

--' Jo1

CIodh -.o dogqo;

=

2.

OJ

1o

o(D0J OJ

oJ

ad ]E

o{ fo)

T= rDo

Ohl -"-

odo :f-:

:,C0J (DOJO) -i(- f,-o) = 6'o

ilfr o:<- r

{=..3

oJrDf 6. o=o='< =Oo o=o.) ^gqoJ

oxc

dr d6

--1

-

J

O

3

(f o x 3 .D 5

UJ

ctro

=rD o)o 6.4 -
laJ q= E ^X

o)o_

df

0j Zoa

(,6;

ga:

)=

o-9 9o o-o

-O

<=

gLE

oE = oo)5 o-;i =o=o J iri' oJfo_ fOJ'ojo)

-.J
EJ Of-o l:d Y(D

ou^ c=:i6= *-J

i*9

oJ 0q :, Itno g-o ilv.J SOO

JJL

='e oio)c Id sQ o-b^-'9 o'fq C-
d -5^< -o--+oQ dJo

OroJ=

-

P

ideq =-:Jfo)< ag= f.Dac o6:. -6'C H=PE. 5*O

ut 5 -rD(D

o= rD:

9

ki oJ r+ -oQ ox-

u

sfi alt *

96SE

o

:+orrD

a=

o

z

C q, C

7 r

r CrQ -l ! m acoJ

o 3

! t6

@

z

{

F

o

m

z

n

z 6) o

o,'

o_

=. o'< \oJ

io

--l

P

Onl :fuq rD

-<

P

-ots

NOJ ro i|

='

3d

(,l

{u

EYI 'o urf 5_ (D9

,9

9O (DOJE

5-< 9o) (Da

oJ -. -l o)=

Ao' oqil

-'-

ord o(D of

oo) 7\- o

orf;

OJ fd

ds

oo) (D:?

orQ

fooJ 0q :l oJ_ oJ(D o=

Ge. oo oq (DJ

o= .\ J

-lf o)oa 50J cf 5= Ni

fr+ oJ=

-o qa 5 =t cJ

-o

?

v E

I

N)

N (o

ul

oo

UJ

o UJ

(o (o

(O

J.'

P

f

oJ

rD

=o 5

2:

oi

-J

u o

oa

OJ

o

q =

>R

rD

o)

f

rD

-g I q

(o

Fs H

=

OJ

n OJ

,a

f

=

OJ

o

o)

(D

=

rD

-tr

o

la

OJ

--t

- -

d

l

c 3

(D

I

!

co

do

L=

-o

:f

oq

1' (D

U

@

x-tr

z

= 9.

:-'

OJ

;.i

==* 3e: .=

=-=

=3

-o 6i OoJ

P;

=2. PE

@;
JO

oJO :]E af. of

ffir oJa

se-

-o,

de -=.

-.2

PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2016

Recommend Documents