PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSFEKTIF KUHPerdata DAN PERMENKOMINFO NO

1

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSFEKTIF KUHPerdata DAN PERMENKOMINFO NO. 8 TAHUN 2006

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

DONI FREDDI MANURUNG 030200195 DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM DAGANG

Disetujui oleh :

Ketua Depertemen Hukum Keperdataan

Prof. Dr. Tan Kamello S.H, M.S (131764556) Dosen Pembimbing I

H. Hasnil Basri Siregar S.H (130279505)

Dosen Pembimbing II

Ramli Siregar S.H, M.Hum (131281010)

Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................... ii Abstraksi .......................................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1 B. Rumusan Masalah ................................................................. 3 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .............................................. 4 D. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Perusahaan ..................................................... 5 2. Macam-Macam Perusahaan ............................................. 7 3. TELKOM Sebagai Perusahaan Negara ............................ 10 4. Penyelenggara

Warung

TELKOM

Sebagai

Perusahaan Swasta .......................................................... 13 E. Metode Pengumpulan Data ................................................... 14 F. Sistematika Penulisan............................................................ 15 BAB II

PERJANJIAN

KERJASAMA

ANTARA

PT.

TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM

SEBAGAI

SALAH

SATU

JENIS

PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA A. Perjanjian Secara Umum 1. Istilah, Pengertian, dan Bentuk Perjanjian ........................ 18 2. Jenis-Jenis dan Syarat Sahnya Perjanjian ......................... 23 3. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian .............................. 30 4. Berakhirnya Suatu Perjanjian .......................................... 34 B. Perjanjian Kerjasama 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama ..................................... 41 2. Latar Belakang Perjanjian Kerjasama .............................. 42


3

3. Perjanjian Kerjasama Antara PT. TELKOM dan Penyelenggara

Warung

TELKOM

Menurut

KUHPerdata .................................................................... 45 BAB III

PROSEDUR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM a. Prosedur Pendirian Warung TELKOM ................................. 50 b. Prosedur Pelaksanaan Warung TELKOM ............................. 54

BAB IV

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN KELUARNYA PERMEN No.08/Per/M.KOMINF/02/ 2006 TERHADAP POLA BAGI HASIL ANTARA PT.TELKOM

DENGAN

PENYELENGGARA

WARUNG TELKOM A. Hubungan hukum Para Pihak (Hak dan Kewajiban) .............. 57 B. Penyelesaian Masalah-masalah Yang Timbul dari Perjanjian .............................................................................. 62 1. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya ................................ 63 2. Masalah-Masalah

Yang

Timbul

Di

Luar

Kekuasaaan Para Pihak .................................................... 68 C. Tinjauan Terhadap Skema Bagi Hasil Antara PT. TELKOM Dengan Penyelenggara Warung TELKOM Sebelum

Dan

Setelah

Keluarnya

Permen

No.08/PER/M.KOMINF/02/2006 ......................................... 71 BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................... 78 B. Saran-Saran........................................................................... 80

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 82 Lampiran


4

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSFEKTIF KUHPerdata DAN PERMENKOMINFO NO. 8 TAHUN 2006 Abstraksi PT. TELKOM sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertugas untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi melakukan suatu upaya untuk menjawab kebutuhan akan alat komunikasi masyarakat. Di dalam pelaksanaannya PT. TELKOM melakukan kerjasama dengan Badan Usaha yang diatur menurut perundang-undangan. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM diikat oleh suatu Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan. Namun permasalahannya, bagaimana proses terjadinya kerjasama tersebut, sejauh mana diatur mengenai hak-hak dan kewajibankewajibanpara pihak, dan bagaimana pola bagi hasil yang supaya kedua pihak sama-sama untung.. Untuk itu, maka diperlukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku sehubungan dengan permasalahan dan juga melakukan penelitian kepada PT. TELKOM dan mengolah data-data yang diperoleh baik baik yang tertulis seperti peraturan-peraturan PT. TELKOM maupun yang lisan yaitu melalui wawancara dengan pegawai PT. TELKOM tersebut. Untuk terjadinya suatu PKS, calon Penyelenggara Warung TELKOM harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada PT. TELKOM dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk itu. PT. TELKOM akan terlebih dahulu melakukan analisa dengan berbagai pertimbangan untuk menyetujui permohonan tersebut. Apabila PT. TELKOM setuju, maka dilakukanlah PKS dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan ditandatanganinya PKS tersebut, maka dengan sendirinya kedua belah pihak telah memiliki hubungan hukum dan tunduk kepada ketentuan dalam PKS tersebut. Dan para pihak telah menyepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban masingmasing pihak dan bagaimana cara para pihak menyelesaikan masalah jika timbul dikemudian hari baik karena suatu wanprestasi maupun overmacht. Disamping itu para pihak juga telah menetapkan besaran pendapatan masing-masing pihak yaitu 70% untuk TELKOM dan untuk Penyelenggara Warung TELKOM sebesar 30% ditambah lagi 10% dari pendapatan Air Time. Namun dengan keluarnya Permenkominfo No 08 Tahun 2006, pendapatan 10% Penyelenggara Warung TELKOM menjadi tidak suatu kewajiban untuk memberikannya oleh Penyelenggara STB.


5

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bagi negara kita, bidang telekomunikasi termasuk salah satu urat nadi nasional

yang

dapat

menentukan

penyelenggaraan telekomunikasi memperkukuh

persatuan

dan

kelangsungan

mempunyai kesatuan

hidup

bangsa

karena

arti strategis dalam upaya

bangsa,

memperlancar

kegiatan

pemerintahan dan perekonomian, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa, juga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

yang dalam rangka

mewujudkan Wawasan Nusantara dan juga Ketahanan Nasional. Telekomunikasi dapat dijadikan sebagai prasarana paling dominan disamping energi dan perhubungan, karena telekomunikasi tergolong cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 33 UUD 1945. Sehingga

telah menjadi kebijaksanaan nasional

bahwa penguasaan dan pengusahaan industri jasa telekomunikasi dikendalikan atau dijalankan sepenuhnya oleh negara untuk dimanfaatkan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Di dalam meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut pemerintah telah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurusi masalah telekomunikasi. 1 Hal tersebut sesuai dengan pasal 8 undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaringan 1

Telekomunikasi Indonesia (Sejarah, Perkembangan,dan Proyeksi ke Depan, PT. TELKOM dan Yayasan Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL),1997, hal xxvii


6

telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara. Yang dimaksud dengan Badan Penyelenggara dalam hal ini adalah BUMN yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT, yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku., yang bertindak selaku pemegang kuasa penyelanggaraan jaringan telekomunikasi yang meliputi penyelenggaraan jaringan

telekomunikasi

dalam

negeri

dan

penyelenggaraan

jaringan

telekomunikasi internasional. Dalam hal ini kita akan membahas lebih jauh tentang PT. TELKOM yang mana dalam menyelenggarakan telekomunikasi melakukan kerjasama dengan mitra usahanya yaitu WARTEL (Warung Telekomunikasi) atau sekarang disebut dengan Warung TELKOM. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi Dan

Informatika

Nomor

:

05/PER/M.KOMINFO/I/2006

Tentang

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa Warung Telekomunikasi dan/atau Warung TELKOM sebagai mitra usaha penyelenggara jaringan telekomunikasi merupakan kebutuhan untuk mengatasi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa telekomunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam komunikasi. Atas dasar prinsip yang dianut dalam kerjasama antara PT.TELKOM dengan Badan Penyelenggara tersebut yang dalam hal ini adalah Warung TELKOM yaitu dengan prinsip saling menguntungkan atau bagi hasil. Penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bentuk perjanjian tersebut Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

7

ditinjau dari segi hukum perdatanya. Bersamaan dengan hal itu juga diawal 2007, beberapa media massa telah mengabarkan bahwa PT. TELKOM akan meninjau ulang pola bagi hasilnya dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu Warung TELKOM diakibatkan keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 08 tahun 2006 tentang Interkoneksi. 2 Dengan pemberitaan tersebut, penulis semakin tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM, dan sejauh mana Permenkominfo No 08 Tahun 2006 tentang Interkoneksi tersebut telah memberikan akibat hukum terhadap perjanjian kerjasama tersebut.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana proses Perjanjian Kerjasama antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM? 2. Apa hak dan kewajiban masing-masing yang menjadi akibat hukum terjadinya Perjanjian Kerjasama tersebut terhadap kedua belah pihak ? 3. Bagaimana perubahan terhadap pola bagi hasil antara PT . TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM sebelum dan sesudah keluarnya PERMEN No.08/PER/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi?

2

Dikutip dari Harian Analisa edisi Jumat, 2 Februari 2007, Halaman 31, Kolom 1


8

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Di dalam setiap kita melakukan kegiatan pasti ada tujuan dan manfaat yang akan kita capai, begitu juga dengan penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PT.TELKOM dengan mitra usahanya yaitu Penyelenggara Warung TELKOM 2. Untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajibankewajiban kedua belah pihak dan cara-cara apa atau bagaimana cara kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah yang timbul (mis : wanprestasi) didalam perjanjian untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak baik PT. TELKOM maupun Penyelenggara Warung TELKOM. 3. Untuk mengetahui seberapa besar aspek hukum yang diakibatkan keluarnya Permen No.08/PER/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi tersebut, yang mana beberapa media cetak manyatakan bahwa dengan keluarnya Permen tersebut akan memberikan kerugian kepada pihak Penyelenggara Warung TELKOM. Sedangkan yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara akademis, penulisan skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum. 2. Disamping itu penulisan ini secara akademis juga bermanfaat untuk memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum secara khusus dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

9

3. Secara praktisnya, penulisan skripsi ini bermanfaat juga dalam memberikan pemahaman dan juga kepastian hukum dalam perjanjian bagi hasil dalam kerjasama antara dua belah pihak yaitu dengan mengkaji bentuk perjanjian dan juga aspek hukum dari peraturan tentang perjanjian tersebut.

D. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Perusahaan Baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) maupun di dalam Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUHD) tidak ada diatur mengenai pengertian tentang perusahaan. Hal ini menurut R. Soekardono: “…..bahwa kekuasaan perundang-undangan berkehendak menyerahkan penetapan pengertian itu kepada dunia keilmuan dan kepada yurisprudensi.” 3 Namun demikian, di dalamUndang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan memberika defenisi tentang perusahaan. Rumusan defenisi tentang perusahaan itu terdapat dalam Pasal 1 huruf b Undang-undang tersebut yang berbunyi: “ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

3

R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Cetakan IX, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1983, Hal 19


10

Dikarenakan tidak adanya suatu pengertian yang baku mengenai perusahaan, maka untuk lebih jelasnya pengertian perusahaan itu, beberapa sarjana memberikan pengertian perusahaan sebagai berikut : 1. Molengraaf berpendapat, perusahaan adalah keselutuhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan,

dengan

cara

memperniagakan

barang-barang

atau

mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. 4 2. Polak mengemukakan bahwa , baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. 5 3. Sudargo Gautama, sepertu telah dikutip article 1618 Code Civil, the maatschap as a contrak where by two or more persons agree to contribute something together, to carry on a business together, in order to share in the profits accruing from the common effort. 6 Dari ketiga rumusan perusahaan diatas, dapat diuraikan bahwa perusahaan terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu : a. Badan Usaha Yaitu bentuk hukum yang menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha. b. Kegiatan dalam bidang ekonomi 4

Sentosa, Sembiring, Hukum Dagang, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001, hal 6. Ibid 6 Abdul, Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teoti Dan Contoh Kasus), Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 82 5


11

Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum. c. Terus menerus Kegiatan dalam bidang ekonomi itu dilakukan secara terus menerus artinya tidak terputus-putus dan tidak bersifat insidentil, bersifat tetap untuk jangka lama. Kegiatan tersebut dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha. d. Terang-terangan Kegiatan perusahaan itu harus diketahui dan ditujukan kepada umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang dan bebas berhubungan dengan pihak lain. Bentuk terang-terangan ini dapat dilihat dari akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha dan akta pendaftaran perusahaan. e. Keuntungan dan atau laba Kegiatan perusahaan itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Namun harus sesuai berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang. f. Pembukuan Dari hasil usaha suatu perusahaan harus dibukukan dalam suatu pembukuan umtuk dapat mengetahui keuntungan dan atau laba. Dan disamping itu pembukuan berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan dan juga alat bukti pendukung. 2. Macam-Macam Perusahaan Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

12

Dilihat dari status kepemilikan modal perusahaan, maka perusahaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu 7:

a. Perusahaan Negara b. Perusahaan Swasta Ad. 1. Perusahaan Negara Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960, yang dimaksud dengan Perusahaan Negara ialah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perusahaan Negara saat ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), istilah tersebut digunakan setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Perusahaan negara yang atau lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu 8: 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan jawatan adalah perusahaan milik negara yang seluruh modalnya berasal dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan lebih mengutamakan pelayanan umum dari pada kepentingan komersil. Perusahaan jawatan ini

dibentuk berdasarkan

Indonesische Bedrijvenwet (IBW) Stb. 1927-419 dengan perubahannya, dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1969.

7 8

Ibid, hal 83 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, PT. Refika Aditama, hal 23.


13

2. Perusahaan Umum( Perum) Perusahaan Umum adalah perusahaan milik negara yang modalnya berasal dari harta kekayaan negara yang disisihkan, yang bertujuan lebih mengutamakan mewujudkan kesejahteraan umum daripada kepentingan komersial semata. Artinya sekalipun juga mencari keuntungan, tetapi hal itu diperuntukkan bagi kesejahteraan umum. Perusahaan umum ini dibentuk beradasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960. khusus pengelolaan modal perusahaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965. 3. Perusahaan Perseroan ( Persero) Perusahaan Perseroan adalah perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas dan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara

serta

bertujuan

untuk

mencari

keuntungan,

tetapi

tetap

memperhatikan pelayanan umum. Karena persero ini adalah perseroan terbatas, maka semua ketentuan tentang perseroan terbatas yang terdapat dalam KUHD diberlakukan terhadap persero. Begitu pula halnya dengan semua aturan dan asas hukum perdata, berlaku terhadap persero. Namun demikian, karena persero ini adalah milik negara (BUMN) maka pengelolaannya sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Ad. 2. Perusahaan Swasta Berdasarkan pada pengklasifikasian perusahaan sebelumnya dimana perusahaan swasta adalah merupakan salah satu dari klasifikasi perusahaan menurut status kepemilikan selain perusahaan negara, maka dapat disimpulkan pengertian perusahaan swasta itu sendiri. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

14

Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk perusahaan swasta itu adalah Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Comanditer (CV), Persekutuan Firma (Fa), Koperasi, Usaha Dagang (UD). Bentuk-bentuk perusahaan ini dapat diketahui dari anggaran dasar perusahaan yang disusun oleh pengusaha dan dituangkan dalam akte notaris yang lazim disebut Akte Pendirian Perusahaan. Ini akta

pendirian perusahaan ini

memuat Identitas perusahaan, alat perlengkapan, keanggotaan dasar dan tujuan perusahaan, hubungan hukum perusahaan. Akta ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu perusahaan dapat pula tanpa akta pendirian perusahaan. Namun hal ini hanya berlaku bagi perusahaan perseorangan dan minimal harus ada identitas perusahaan yang menunjukkan bentuk hukumnya, misalnya surat izin usaha, surat tanda pendaftaran perusahaan.

3. TELKOM Sebagai Perusahaan Negara PT. TELKOM (Persero) adalah merupakan salah satu Perusahaan Negara (BUMN) yang bernaung dibawah Departemen Perhubungan. Hal ini dapat dibuktikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang pengalihan bentuk Perusahaan umum Telekomunikasi Indonesia (Perumtel) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya tertuang di dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero)

PT. Telekomunikasi

Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH. Nomor Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

15

128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan akta Nomor 111 tanggal 26 Februari 1993 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-6870.HT.01.01 tahun 1991 tamggal 19 November 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Tahun 1992, tambahan berita negara RI Nomor 5. PT. TELKOM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Pada awalnya bernama Post en Telegraafdienst sebuah perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa-jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan Staatdblad pada No. 52 tahun 1884.. penyelenggaraan telekomunikasi swasta ini berlangsung sampai tahun 1906 dan sejak itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Stb N0. 395 Tahun 1906 dan diubah menjadi Post Telegraaf en Telefoondienst dan semenjak itu disebut dengan PTT-Dienst. PTT Dienst pada tahun 1927 ditetapkan menjadi Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda. Jawatan PTT berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 yang menetapkan jawatan PTT untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 240 tahun 1961, Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri yakni berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1965 didirikan PN. Telekomunikasi.


16

Lapangan usaha PN. Pos dan Telekomunikasi ternyata berkembang pesat, maka pada tahun 1965 pemerintah mengadakan peninjauan kembali. Hasilnya berdasarkan SK Menteri Perhubungan No 129/ 1970 PN : Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum telekomunikasi yang disingkat menjadi Perumtel. Keberadaan Perumtel dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelolaan telekomunikasi umum dalam dan luar negeri. Namun pada saat itu hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT. Indosat (Indonesia Satelite Corporation) yang pada saat itu berstatus perusahaan asing bagian dari American Cable dan Radio Corporation, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, AS. Pada akhir tahun 1980, pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan membeli seluruh saham PT. Indosat, dan kemudian diubah statusnya menjadi suatu BUMN berbentuk Persero. Pernyataan modal negara Republik Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 1980. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan

jasa telekomunikasi

untuk umum, maka dengan peraturan pemerintah No 53 Tahun 1980 diadakan perubahan atas Peraturan Pemerintah

No 22 Tahun 1974, yakni dengan

menetapkan Perumtel sebagai badan usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam negeri dan PT Indosat sebagai badan usaha

yang

diberi wewenang

menyelenggarakan telekomunikasi umum

internasional. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1974 tentang Perumtel juga diubah dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 1980.


17

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero, diterbitkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1984 tentang Perumtel sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1970 jo Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 1980. Satu hal yang juga sangat mengembirakan dalam sejarah perundangundangan ini adalah ditetapkannya undang-undang No 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, yang memberikan angin segar dalam pengembangan dan pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia. Yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Mengingat perkembangan yang begitu pesat ditambah dengan pola manajemen yang lebih terbuka, pemerintah melalui PP No 25 Tahun 1991 tanggal 1 Mei 1991 menetapkan pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan. Peralihan bentuk perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan

Akta

Pendirian

Perusahaan

Persero

(Persero

PT.

Telekomunikasi Indonesia) oleh Notaris Imas fatimah SH bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo Soedarman yang bertindak selaku kuasa dari Menteri Keuangan sebagai pemegang saham, hari Selasa tanggal 24 September 1991 jam 06.30 WIB di Depparpostel, Jl Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat.

4. Penyelenggara Warung TELKOM sebagai Perusahaan Swasta Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi 3 hal yaitu Penyelenggaraan Jaringan

Telekomunikasi,

Penyelenggaraan

Jasa

Telekomunikasi,

dan

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus. Berdasarkan Undang-undang Nomor Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

18

36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi telah disebutkan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, selain dapat dilakukan oleh BUMN, juga dapat dilakukan badan lain dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi atas kerjasama dengan badan penyelenggara atau BUMN. Warung TELKOM adalah Outlet TELKOM yang pengelolaannya diserahkan kepada suatu Badan Usaha lain sebagai pengelola berdasarkan perjanjian kerjasama. Badan Usaha dimaksud terdiri dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi, ataupun Perorangan. Badan Usaha dimaksud harus berkedudukan dikota atau daerah hukum sesuai alamat Warung TELKOM tersebut berada. Pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan hak berupa penggunaan dan pemanfaatan element brand Warung TELKOM dalam penjualan jasa telekomunikasi Tata cara pengelolaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan antara lain : Sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses TELKOM; Produk dan pelayanan yang dijual hanya prodk dan pelayanan TELKOM; Menggunakan identitas element brand

TELKOM sesuai dengan

House style Warung TELKOM berpedoman pada ketetentuan yang berlaku; Kualitas pelayanan harus memenuhi standar yang digunakan TELKOM. Lingkup kerjasama meliputi penjualan pruduk jasa dan pelayanan TELKOM, penggunaan dan pemanfaatan element-element brand warung TELKOM dan pembinaan manajemen operasional.

E. Metode Pengumpulan Data


19

Untuk memperoleh suatu kebenaran haruslah didukung oleh dalil-dalil, fakta-fakta atau data-data yang empiris yang diperoleh dari suatu karya ilmiah. Maka untuk memperoleh fakta-fakta atau data-data dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan dua metode yaitu : 1. Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan sekaligus mentransfer data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada yang berasal dari bukubuku, perundang-undangan, media cetak, artikel-artikel, dll. 2. Field Research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan dengan mengolah data-data tertulis yang diperoleh seperti peraturan-peraturan dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan Penyusunan materi skripsi ini terdiri atas beberapa bab, yang mana dibagi lagi kedalam beberapa sub bab guna mempermudah dalam memahami isi tulisan. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Yakni bab yang mengemukakan latar belakang dari penulisan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penulisan, tinjauan kepustakaan, metode pengumpulan data, dan kemudian sistematika penulisan.


20

BAB II

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA Di dalam bab ini akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai ketentuanketentuan yang berlaku pada perjanjian pada umumnya seperti syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, dsb. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perjanjian kerjasama yaitu yang dilakukan oleh PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Misalnya mngenai latar belakang munculnya perjanjian.

BAB III

PROSEDUR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM Di dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai perjanjian kerjasama tersebut yaitu bagaimana prosedur untuk mendirikan suatu Warung

TELKOM.

Dan

ketika

suatu

Perjanjian

Kerjasama

Penyelenggaraan Warung TELKOM telah dilakukan maka bagaimana pula prosedur pelaksanaan perjanjian tersebut. BAB IV

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN KELUARNYA PERMEN No.08/Per/M.KOMINF/02/2006 TERHADAP POLA BAGI HASIL ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM Di dalam bab ini akan dijabarkan berbagai hal khusus mengenai perjanjian yang dilakukan oleh PT.TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM yang juga akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diawal. Namun terlebih dahulu dijabarkan apa yang


21

menjadi latar belakang terjadinya perjanjian kerjasama antara PT.TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM, setelah itu bagaimana bentuk perjanjian kerjasamanya, hubungan hukum atau hak dan kewajiban para pihak dan juga bagaimana pola bagi hasil yang dilakukan

sebelun

dan

sesudah

PERMEN

No.08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang interkoneksi. BAB V

PENUTUP Merupakan bab terakhir yang mana berisi kesimpulan dari semua yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran oleh penulis berdasarkan pemikiran penulis untuk kemajuan ilmu pengetahuan kedepannya.


22

BAB II PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM SEBAGAI SALAH SATU JENIS PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA B. Perjanjian Secara Umum 1. Istilah, Pengertian dan Bentuk Perjanjian Di dalam hukum perdata terdapat beberapa istilah yang sering diganakan atau disamaartikan dengan perjanjian. Ada beberapa istilah yang perlu diklarifikasi yaitu Perikatan, Perhutangan, Persetujuan,Perjanjian, dan Kontrak. Masing-masing istilah tersebut mempunyai penekanan yang berbeda-beda 9. Istilah perikatan merupakan istilah paling luas cakupannya. Istilah “perikatan” merupakan kesepadanan dari istilah Belanda Verbintenis. Istilah perikatan ini mencakup semua ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. Karena itu istilah perikatan terdiri dari dua golongan besar, yaitu perikatan yang berasal dari undang-undang dan perikatan yang berasal dari perjanjian.

9

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Penerbit Cipta Adytia, Bandung, 2001, Hal 1.


23

Istilah perhutangan sebenarnya dimaksudkan sebagai padanan atau bahkan istilah lain dari perikatan. Akan tetapi karena istilah perhutangan ini berasal dari kata ‘utang’ maka bagaimanapun juga pemakaian istilah perhutangan ini akan berkonotasi bahwa ikatan hukum tersebut merupakan ikatan yang berhubungan dengan pembayaran utang. Artinya salah satu pihak harus memberikan sejumlah uang untuk memenuhi prestasinya. Perhutangan timbul dari perjanjian (overeenkomst) dan undang-undang (wet) Istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari persetujuan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Óvereenkomst atau Agreement dalam bahasa Inggris. Perjanjian memiliki cakupan yang lebih sempit dari istilah perikatan. Jika dengan istilah perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku III KUHPerdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang. Maka istilah perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja. Istilah kontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan contract. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing. Misalnya dalam hukum kita sudah lama dikenal istilah

“Kebebasan Berkontrak”

bukan Kebebasan Berperjanjian atau

Berperikatan atau Berperhutangan 10. Hanya saja dewasa ini istilah Hukum Kontrak ada konotasi tersendiri yaitu 11:

10 11

Ibid, hal 2 Ibid, hal 3


24

a. Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian tertulis semata. Sehingga orang sering menanyakan ”mana kontraknya?” diartikan bahwa yang ditanyakan adalah kontrak yang tertulis. b. Hukum kontrak dimaksudkan sebgai hukum yang mengatur tentang perjanjian dalam dunia bisnis semata. c. Hukum kontrak semata dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian internasional. Untuk memberikan suatu pengertian perjanjian, tidaklah semudah menyebutkannya, sama halnya dengan memberikan defenisi hukum. Setiap sarjana tidak mempunyai kesepakatan/kesatuan pendapat karena hal ini tergantung dari sudut mana sarjana tersebut memandang. Dalam hal mengemukakan suatu pendapat atau pandangan tentang suatu masalah seorang ahli hukum akan berpijak dari berbagai sudut yang melatarbelakangi pemikirannya. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan, yang dibuat sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Jadi perjanjian melahirkan suatu perikatan, yang meciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian memberikan hak pada kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dalam perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakti tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali pelaksanaan Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

25

kembali perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor 12. Di dalam pasal 1313 Buku III Titel dua KUHPerdata, disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Apabila kita melihat pengertian perjanjian diatas maka dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu orang atau lebih orang lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersbut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalui ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dal pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor)13. Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 diatas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III ini, yang diatur dalam Buku III ini kriterianya dapat dinilai secara meteriil, dengan kata lain dengan uang. Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H memberikan rumusan perjanjian sebagai berikut: Perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak, dalam

12

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 91 13 Ibid, hal. 92 Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

26

mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan janji tersebut. 14 Prof. R. Subekti, S.H mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang berjanji kepada orang lain dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya dikemukakan bahwa istilah perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu bertujuan untuk melakukan sesuatu hal.15 Yahya Harahap S.H berpendapat perjanjian mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta antara uda orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperolah prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 16 Abdul Kadir Muhammad, S.H memberikan rumusan bahwa perjanjian adalah suatu perssetujuan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan. 17 Dari pendapat-pendapat beberapa sarjana tentang perjanjian dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak yang lain dan sebaliknya untuk melakukan sesuatu hal yang telah diperjanjikan dimana para pihak dapat menuntut apabila ada salah satu pihak yang tidak menepati janjinya. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tak tertulis (lisan). Perjanjian Tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan Perjanjian Tak

14

Wiryono Prodjodokoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung, 1982, Hal. 9. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, Hal. 1. 16 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986, Hal 6. 17 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, Hal 78. 15


27

Tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak ). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut 18 : 1. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 2. Perjanjian dengan akte notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaaksian nitaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tandatangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari sisi perjanjian. 3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akte notariel. Akte notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka perjabat yang berwenang untuk itu. Perjabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

18

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal. 43.


28

2. Jenis-Jenis dan Syarat Sahnya Perjanjian a. Jenis-Jenis Perjanjian Di dalam praktek hukum perdata, dikenal beberapa jenis perjanjian. Namun dalam hal ini akan dijelaskan beberapa yang relevan dengan permasalahan ini. 1. Perjanjian positif, suatu perjanjian disebutkan positif apabila pelaksanaan prestasi yang dimaksudkan dalam isi perjanjian merupakan tindakan positif, baik yang berupa memberi/menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu perbuatan. 19 2. Perjanjian negatif, suatu perjanjian yang apabila prestasi yang menjadi maksud perjanjian merupakan sesuatu tindakan negatif yaitu tidak melakukan sesuatu. 20 3. Perjanjian terus menerus, yaitu perjanjian dimana kewajiban pemenuhan dan pelaksanaan prestasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. 21 4. Perjanjian Bernama (Benoemd), perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. 22 5. Perjanjian Tidak Bernama (onbenoemde), diluar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama yang tidak diatur di dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-

19

Yahya harahap, op cit, hal 15. Ibid 21 Ibid 22 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 67. 20


29

pihak yang mengadakanya. Seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan. 23 6. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. 24 7. Perjanjian Bersyarat, suatu perjanjian adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. 25 8. Perjanjian Dengan Ketetapan Waktu, lain halnya dengan pserjanjian yang bersyarat dimana suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian 26. 9. Perjanjian Dengan Ancaman Hukuman, yaitu perjanjian di mana ditentukan bahwa untuk jaminan pelaksanaan perjanjian, debitur diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu apabila perjanjiannya tidak dipenuhi 27. 10. Perjanjian yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi,. Suatu perikatan daikatakan dapat atau tidak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakkekat prestasi itu. Soalnya dapat atau tidak dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu 28.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

23

Ibid Ibid, hal 66. 25 Subekti, op cit, hal 4 26 Ibid, hal 6. 27 Ibid, hal 11. 28 Ibid, hal 9. 24


30

Pada umunya suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Syaratsyarat tersebut antara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Ad.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Syarat pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Dimana yang sesuai itu adalah pernyataanya, karena kehendak itu dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan 29 : 1. bahasa yang sempurna dan tertulis, 2. bahasa yang sempurna secara lisan, 3. bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataanya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 4. bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya, 5. diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para 29

Salim H.S, op cit, hal. 33.


31

pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dikala timbul sengketa di kemudian hari. Dalam ketentuan pasal 1321 KUHPerdata diaktakan bahwa “tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Jadi apabila kata sepakat diperoleh dengan kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian. Akibat perkembangan zaman dan juga teknologi, perjanjian antara para pihak tidak lagi dilakukan secara langsung bertatap muka, namun sudah banyak cara yang muncul seperti melalui surat ataupun melalui internet. Sehingga selalu dipertanyakan kapan terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian. Mengenai hal tersebut ada beberapa teori yaitu 30 : 1. Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalkan dengan menulis surat. 2. Teori pengiriman (verzendtheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh yang menerima tawaran. 3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. 4. Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima yang menawarkan. Ad.2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 30

Ibid, hal 40


32

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sedangkan orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut pasal 1330 KUHPerdata adalah : 1. orang yang belum dewasa ; 2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin dan juga yang sudah kawin tetapi kemudian bercerai meskipun belum genap umur 21 tahun. Namun dengan keluarnya UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, maka ketentuan dewasa diubah sehingga menjadi 18 tahun (atau sudah pernah kawin). Dengan demikian , umur dewasa 21 tahun sebagimana ditentukan oleh KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi. Hal ini juga telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No.477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976. Pasal 433 KUHPerdata, mangatakan bahwa orang yang ditaruhkan dibawah pengampuan tersebut adalah setiap orang dewasa yang selalu barada dalam keadaan dungu, sakit otak (tidak waras pikirannya), mata gelap dan juga yang Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

33

boros. Mereka akan tetap dibawah pengampuan sungguhpun kadang-kadang mereka dapat bertindak seperti orang yang cakap berbuat. KUHPerdata memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Namun sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat kederajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan mengahdap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub 3 dari pasal 1330 KUHPerdata sekarang sudah merupakan kata-kata hampa. Ad.3. Suatu hal tertentu Yang dimaksud dengan perihal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Ad.4. Suatu sebab yang halal Didalam pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Sedangkan pasal 1320 KUHPerdata sendiri tidak memberikan pengertian atau defenisi “sebab” sebagaimana dimaksud. Yang dimaksud disini “sebab” bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Pasal 1336 dan 1337 KUHPerdata menerangkan mengenai sebab yang halal dan sebab yang terlarang yang mengatkan “Jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

34

ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab lain dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah” dan “ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksuddari perjanjian. Melalui syarat sebab, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Di dalam perkembangan doktrin ilmu hukum keempat syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut digolongkan kepada dua jenis yaitu :

1. dua syarat pertama digolongkan kepada syarat subyektif ; 2. dan dua syarat berikutnya digolongkan kepada syarat obyektif. Suatu perjanjian yang cacat subyektif akibat hukumnya dapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang cacat obyektif batal demi hukum.

3. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat para pihak, oleh KUHPerdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas hukum adalah suatu pemikiran yang bersifat umum dan abstrak yang melatarbelakangi hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut tidak tertuang dalam hukum konkrit. Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

35

mengenai pengertian tersebut yaitu sebagai berikut “Pengertian asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum yang konkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut” 31. Adapun asas-asas yang berlaku dalam lapangan hukum perjanjian adalah sebagai berikut

32

:

a. Asas kebebasan berkontrak Yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri, baik terhadap perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum ada pengaturannya. Dengan asas ini, sering disebut bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekan kata “semua”, Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat persetujuan harus menaati hukum yang bersifat memaksa tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari dianutnya sistem terbuka dalam hukum perjanjian yang sifatnya sebagai hukum pelengkap. Hal ini berarti bahwa masyarakat atau para pihak 31

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 33. 32 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, op cit, hal 83 Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

36

selain bebas membuat perjanjian apapun, mereka pada umumnya juga diperbolehkan untuk mengenyampingkan atau tidak mempergunakan peraturanperaturan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata. Oleh karena itu bahwa para pihak dapat membuat peraturan-peraturan yang berlaku diantara mereka. Undangundang hanya melengkapi saja apabila ada hal-hal yang belum diatur diantara mereka. Dengan demikian tepatlah jika hukum perjanjian sebagai hukum pelengkap, sehingga dapat dipergunakan untuk melengkapi perjanjian-perjanjian yang memang tidak lengkap. b. Asas kesepakatan (konsensuil) Maksud dari asas ini adalah bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, maka pada saat itu pula perjanjian sudah sah atau lahir dan mempunyai kekuatan mengikat tanpa harus diikuti oleh perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Asas konsensuil ini merupakan asas yang universal yang terdapat dalam KUHPerdata, khususnya dalam hukum perikatan. Dalam KUHPerdata asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 yang menentukan bahwa salah satu menentukan syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam Pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang tercapai itu sudah sah

atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. c. Asas Kepercayaan Seseorang atau satu pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain, yang seharusnya atau semestinya dapat menumbuhkan rasa kepercayaan Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

37

diantara kedua pihak itu, bahwa satu sama lainnya akan memegang janjinya untuk memenuhi prestasinya dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat atau mereka capai dalam perjanjian. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak dapat terwujud atau tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan adanya kepercayaan maka para pihak setuju untuk mengikatkan dirinya yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang. d. Asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) Asas kekuatan mengikat atau sering disebut asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konsekuensi dari asas ini adalah bahwa sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu pula perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Mengikat sebagai undang-undang berarti pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berakibat hukum sama dengan melanggar undang-undang. Mengikat artinya masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan yang bertentangan dengan isi perjanjian. e. Asas Persamaan Hukum Menurut asas ini bahwa para pihak ditempatkan dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sekalipun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Dimana masing-masing pihak wajib ikut melihat adanya


38

persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lainnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. f. Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Disini dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. g. Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian itu. h. Asas Moral Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan dengan kewajiban meneruskan

dan

menyelesaikan

perbuatannya

juga.

(hukum) untuk

Faktor-faktor

yang

memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang akan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nurani. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

39

i. Asas Kepatutan Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan ini erat kaitannya dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Kesepakatan yang dituangkan dalam isi perjanjian menurut asas kepatutan ini harus melahirkan rasa keadilan baik kepada pihak yang mengadakan perjanjian maupun terhadap rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Berakhirnya Suatu Perjanjian Pasal 1381 KUH Perdata mengatur cara-cara hapus atau berakhirnya perjanjian, antara lain 33: a. Karena pembayaran Mengenai hapusnya perikatan karena pembayaran diatur dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata. Yang dimaksud oleh undang-undang dengan perkataan “pembayaran” adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak ada paksaan atau eksekusi. Alat pembayaran dapat diserahkan berupa uang dan barang. Pembayaran

merupakan

pelaksanaan

perjanjian

dalam

arti

yang

sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian secara yang tergambar dalam alam pikiran kedua dalam pihak pada waktu membentuk persetujuan. 34 Waktu pembayaran yaitu tergantung pada apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian, kalau tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan segera 33 34

Ibid, hal 116 Wirdjono Prodjodikoro, op cit, hal. 95.


40

setelah perjanjian terjadi. Mengenai pembayaran yang dilakukan secara berkala (periodik), misalnya sewa rumah, cicilan atau angsuran, oleh undang-undang diberikan suatu keringanan bagi debitur dalam membuktikan debitur sudah membayar cicilan-cicilannya, yaitu dengan menunjukkan adanya tiga surat pembayaran (kuitansi), dari mana terbukti bahwa telah terjadi pembayaran cicilan tiga kali berturut-turut, menerbitkan suatu persangkutan bahwa cicilan-cicilan yang lebih dahulu telah dibayar lunas. b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti penyimpanan atau penitipan (konsinyasi) Ketentuan tentang pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan barang diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPerdata. Dalam Pasal 1404 KUHPerdata menegaskan bahwa adanya penawaran pembayaran tunai adalah untuk membantu pihak yang berutang apabila si berpiutang menolak menerima pembayaran dengan melakukan penitipan uang atau barang di panitera pengadilan. Hal ini

dilakukan untuk mengakhiri perjanjian apabila si berpiutang

(kreditur menolak pembayaran). Prosedur penawaran ini diatur oleh Pasal 1405 KUHPerdata. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan ada kreditur atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu disimpan di suatu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat. Jika ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan di suatu tempat atas tanggungan si kreditur. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya oleh juru sita yang membuat proses ferbal dari perbuatan itu. Sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan memberitahukan kepada Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

41

kreditur. Jika cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, si debitur telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya, ia sudah dianggap membayar secara sah. c. Karena pembaharuan hutang (Novasi) Pembaharuan hutang atau novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan 1424 KUHPerdata. Pembaharuan hutang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan atau sekaligus diadakan suatu perikatan baru. Menurut Pasal 1413 KUHPerdata, ada 3 (tiga) macam jalan untuk melakukan suatu pembaharuan hutang atau novasi, yaitu: 1. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru, yang menggantikan perjanjian lama yang dihapuskan karenanya. 2. Apabila terjadi penggantian debitur, dengan demikian debitur lama dibebaskan dari perikatannya. 3. Apabila terjadi penggantian kreditur, dengan demikian kreditur lama dibebaskan dari perikatannya. d. Karena perjumpaan hutang (Kompensasi) Menurut Pasal 1425 KUHPerdata, perjumpaan hutang ini adalah akibat dari suatu keadaan bahwa pada suatu ketika seorang A mempunyai utang kepada seorang B. Antara mereka terjadi perjumpaan dengan utang mana antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal akan disebutkan atas kekuatan sendiri. Perjumpaan hutang (kompensasi) adalah suatu cara penghapusan hutang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara debitur dan kreditur. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

42

Untuk terjadinya kompensasi, Pasal 1427 KUHPerdata menentukan bahwa hutang tersebut adalah : 1. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau sejumlah barang yag dapat dihabiskan atau diganti. 2. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika. e. Karena percampuran hutang Menurut Pasal 1436 KUHPerdata, pencampuran hutang adalah akibat dari keadaan yaitu bahwa seorang A yang mula-mula adalah debitur dari B kemudian menjadi kreditur dari B. Misalnya B meninggal dunia dan adalah satu-satunya ahli waris, maka dengan sendirinya utang hapus. Percampuran hutang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum penghapusan hutang piutang tersebut. f. Karena pembebasan hutang Pembebasan hutang dibuatnya suatu perjanjian baru dimana kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya. Pembebasan hutang ini perlu diterima baik terlebih dahulu oleh debitur, barulah dapat dikatakan bahwa perikatan hutang piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada juga kemungkinan debitur sering tidak suka dibebaskan hutangnya. Menurut Pasal 1439 KUHPerdata pengembalian sepucuk surat tanda piutang asli secara sukarela oleh si kreditur, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utang. g. Karena musnahnya barang Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, sepanjang barang tadi musnah atau Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

43

hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan barang itu. Bahkan menurut Pasal 1444 KUHPerdata, debitur dapat bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang tersebut juga dapat menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur. h. Karena pembatalan Perjanjian dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, juga yang dibuat karena paksaan, kekhilafan atau penipuan ataupun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat dikembalikannya keadaan antara kedua belah pihak seperti sebelum perjanjian yang bersangkutan dibuat. Jangka waktu pengajuan tuntutan itu adalah lima tahun dihitung sejak (vide Pasal 1454 KUHPerdata) : 1. Dalam hal kebelum-dewasaan, yaitu sejak hari kedewasaan. 2. Dalam hal pengampuan, yaitu sejak hari pencabutan pengampuan. 3. Dalam hal paksaan, yaitu sejak hari kapan paksaan itu berhenti. 4. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, yaitu sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu. 5. Dalam hal kebatalan yang tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdata, sejak hari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk pembatalan itu ada. i. Karena berlakunya suatu syarat batal Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, baik Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

44

secara menangguhkan lahirnya perikatan sehingga terjadi peristiwa, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Perikatan dengan syarat batal adalah suatu perikatan yang justru akan berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Dalam hukum perjanjian pada dasarnya suatu syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Menurut Pasal 1265 KUHPerdata, syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Syarat batal itu mewajibkan debitur untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. j. Karena lewat waktu (daluwarsa) Menurut Pasal 1946 KUHPerdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu alat untuk memperoleh suatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat

yang ditentukan oleh

undang-undang. Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan bahwa “segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak perlu menunjukkan suatu alasan hak, karena tidak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk”.


45

Di samping hapusnya perjanjian berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata seperti tersebut di atas, maka ada sebab lain berakhirnya perjanjian yang diatur diluar KUHPerdata, yaitu 35: a. Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut telah berakhir. b. Adanya persetujuan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Hal ini berbeda dengan pembatalan perjanjian, oleh karena dalam hal ini tiada suatu sebab yang membatalkan perjanjian tersebut, hanya saja para pihak dengan sukarela sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat. c. Ditentukan oleh undang-undang, misalnya perjanjian akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak peserta perjanjian tersebut. d. Adanya putusan hakim yang menyatakan pailit. e. Karena di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian tersebut.

C. Perjanjian Kerjasama 1. Pengertian Perjanjian Kerjasama Seperti telah diterangkan dalam point sebelumnya bahwa ada beberapa jenis perjanjian dimana salah satunya adalah perjanjian tidak bernama (onbenoende overeenkomst) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdata tetapi dikenal dalam hukum perdata dan terdapat didalam masyarakat. Misalnya Perjanjian Kerjasama Seperti Perjanjian Kerjasama Antara

35

Yahya Harahap, op cit, hal 166


46

PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Di dalam KUHPerdata pasal 1319 dikatakan : “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lain.” Di dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, menyebutkan bahwa : “ Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan untuk menyelenggarakan warung telekomunikasi antara penyelenggara jasa teleponi dasar dengan penyelenggara warung telekomunikasi”. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah penyelenggaraan jasa teleponi yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimile, teleks, telegraf, dan data. Di dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar yang dalam hal ini PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM, terdapat beberapa ketentuan yang diatur di mana salah satunya adalah pola bagi hasil yang akan di peroleh oleh para pihak. Karena terdapat muatan bagi hasil yang tercantum didalam perjanjian tersebut, perjanjian ini sering juga disebut sebagai perjanjian bagi hasil. Istilah perjanjian bagi hasil dalam bahasa Inggris diartikan sebagai contract production sharing. Perjanjian atau kontrak ini biasa kita dapati pada perjanjian-perjanjian yang diadakan pada bidang minyak dan gas bumi dan jiga di bidang pertanian. Didalam pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dikatakan “ Kontrak bagi hasil atau bentuk Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

47

kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat” Secara umum, tidak ada peraturan yang mengatur dan memberikan defenisi tentang perjanjian bagi hasil yang dapat dipakai secara umum terhadap perjanjian bagi hasil.

2. Latar Belakang Perjanjian Kerjasama Manusia sebagai mahluk sosial akan melakukan hubungan dengan manusia lain atau mengadakan suatu komunikasi yang akan melahirkan bentuk pergaulan hidup yang meluas baik yang akan dilaksanakan antar tempat yang berbeda ataupun pada bangsa yang berbeda pula. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang informasi menyebabkan secara implisit dunia dirasakan semakin sempit. Jarak yang jauh tidak menjadi alasan untuk mengadakan komunikasi yang baik antar manusia. Para pengusaha, politisi, budayawan, mahasiswa bahkan segala profesi yang ada bahkan sampai rakyat biasa dapat melangsungkan komunikasi dengan rekannya hanya melalui sarana telekomunikasi. Kemajuan teknologi yang pesat, secara umum bila dilihat dari kacamata dunia usaha pada dasarnya adalah menguntungkan bagi para pemilik modal atau para investor untuk berlomba menanamkan investasi guna membangun berbagai proyek khususnya di bidang pertelekomunikasian, yang mana hasilnya akan dipasarkan kepada para konsumen atau pelanggan telekomunikasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa :


48

“ Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.” Telekomunikasi ini sudah memasyarakat dan selalu menyelimuti kebutuhan manusia disamping kebutuhan lainnya. Kebutuhan akan pemenuhan sarana telekomunikasi semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar untuk mengetahui kesulitan tersebut. Pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Telekomunikasi membuka dan memanfaatkan peran serta pihak swasta dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi melalui dana, fasilitas, dan tenaga profesional yang dimiliki pemerintah tersebut. Pihak yang diminta peranannya juga akan memperoleh keuntungan lewat hasil kerjasama penyelenggaraan tersebut. Tujuan pemerintah membuka kesempatan kepada badan lain adalah untuk meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat. Dalam

meningkatkan

pelayanan

jasa

telekomunikasi

tersebutpenyelenggaraan warung telekomunikasi, perlu adanya peran serta masyrakat di luar badan penyelenggara yang dapat berbentuk koperasi, BUMD, ataupun Badan Usaha Swasta Nasional maupun Perorangan yang menyatakan kesanggupannya dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Peran serta tersebut diwujudkan dengan bentuk perjanjian kerjasama penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta ketentuanketentuan lain termasuk pembagian pendapatan.


49

Perjanjian kerjasama tersebut merupakan kesepakatan bersama yang merupakan hasil ciptaan kedua belah pihak, dengan motivasi untuk saling menguntungkan. Secara umum perjanjian di dasari oleh KUHPerdata. Hal ini dapat kita lihat dari asasnya yang dikenal dengan Asas Konsensualisme. Artinya ialah hukum untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian perikatan yang timbul karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak, artinya apa yang mereka kehendaki sama dalam kebalikannya. 36 Demikianlah antara PT.TELKOM dengan

penyelenggara Warung

TELKOM telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam hal pengelolaan Warung TELKOM, perjanjian mana dibuat untuk saling menguntungkan karena pada dasarnya pendapatan penyelenggara Warung TELKOM merupakan pendapatan PT. TELKOM juga sehingga di butuhkan pola bagi hasil.

3. Perjanjian Kerjasama Antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM menurut KUHPerdata Dari penjelasan sebelumya, telah dibahas tentang bentuk dan jenis-jenis perjanjian yang terdapat dalam Hukum Perdata. Apabila dilihat Perjanjian Kerjasama antara TELKOM dengan Penyelenggara

Warung

TELKOM

merupakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban

36

Ibid, hal 15.


50

mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Sedangkan mengenai jenis perjanjian, perjanjian kerjasama antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM dapat diketegorikan kedalam beberapa jenis perjanjian yaitu : 1. Perjanjian Positif, karena didalam penyelenggaraan Warung TELKOM ini PT.TELKOM hendak memberikan suatu pelayanan yaitu berupa jasa telekomunikasi yang dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Sehingga dilakukan kerjasama dengan suatu Badan Usaha yang bersedia menyelenggarakan Warung TELKOM tersebut. 2. Perjanjian terus menerus,

karena Perjanjian Kerjasama tersebut dalam

pemenuhan dan pelaksanaan prastasi belangsung untuk jangka waktu yang lama. PKS antara TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM berlangsung dalam jangka 3 tahun, dan dapat diperpanjang lagi. 3. Perjanjian tidak bernama, karena pengaturan tentang perjanjian kerjasama tidak ada diatur di dalam KUHPerdata, namun perjanjian tersebut tetap mengacu kepada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata. 4. Perjanjian Timbal Balik, karena dalam perjanjian tersebut penyelenggara Warung TELKOM berkewajiban memberikan jasa pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat dan berhak mendapat pembagian atas hasil pendapatan. Sedangkan TELKOM berkewajiban untuk menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi dan berhak juga untuk medapat pembagian atas hasil dari pendapatan Warung TELKOM tersebut. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

51

5. Perjanjian bersyarat, karena di dalam perjanjian kerjasama tercantum syaratsyaratyang harus ditepati oleh para pihak, yang mana dapat membatalkan perjanjianapabila tidak melakukan syarat tersebut. Salah satu contoh tidak boleh memindahtangankan Penyelenggaraan Warung TELKOM kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu kepada pihak TELKOM. 6. Perjanjian dengan ketetapan waktu, karena perjanjian dilakukan dengan suatu batas waktu atau jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang lagi sesuai dengan kebutuhan para pihak. Atau apabila dimohonkan oleh salah satu pihak, 7. Perjanjian yang tidak dapat dibagi, karena perjanjian itu dalam emenuhi prestasinya, para pihak tidak dapat melimpahkanatau membebankan kepada pihak lain da selaiknya kuga pihak lain tidak dapat menuntut sesuatu atas tidak dilakukannya suatu prestasi. Penututan hanya dapat dilakukan oleh PT. TELKOM.

BAB III PROSEDUR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan Warung TELKOM adalah Outlet TELKOM yang pengelolaannya diserahkan kepada suatu Badan Usaha lain sebagai pengelola berdasarkan perjanjian kerjasama. Badan Usaha dimaksud terdiri dari Badan Usaha

Milik Daerah

(BUMD), Badan Usaha Swasta, Koperasi, ataupun Perorangan. Badan Usaha dimaksud harus berkedudukan dikota atau daerah hukum sesuai alamat Warung Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

52

TELKOM tersebut berada. Pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan hak berupa penggunaan dan pemanfaatan Element brand Warung TELKOM dalam penjualan jasa telekomunikasi Tata cara pengelolaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan antara lain : Sambungan telekomunikasi hanya menggunakan jaringan akses TELKOM; Produk dan pelayanan yang dijual hanya produk dan pelayanan TELKOM; Menggunakan identitas Element brand

TELKOM sesuai dengan

House style Warung TELKOM berpedoman pada ketetentuan yang berlaku; Kualitas pelayanan harus memenuhi standar yang digunakan TELKOM. Lingkup kerjasama meliputi penjualan pruduk jasa dan pelayanan TELKOM, penggunaan dan pemanfaatan elemen-element brand warung TELKOM dan pembinaan manajemen operasional. Warung TELKOM dibagi kedalam 3 tipe yaitu KARTIKA, KENCANA, dan KIRANA. Warung TELKOM tipe KARTIKA adalah warung TELKOM yang memiliki lebih dari 2 saluran pelayanan telekomunikasi dan melaksanakan penjualan dan pelayanan produk jasa TELKOM lainnya. Standar menimal yang ditetapkan sebagai berikut : a. Memiliki lebih dari 4 saluran telekomikasi b. Memiliki penjualan dan pelayanan jasa telepon dasar; telepon lokal, SLJJ dan SLI 007. c. Memiliki penjualan dan pelayanan produk jasa lain, antara lain : Kartu perdana TELKOM Flexi, Vocher Flexi, Kartu Perdana TELKOM Save, Facsimile (Optional), Pelayanan TOPP (Telepon On Line Payment Point) bekerjasama dengan penyelenggara TOPP yang Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

53

diizinkan TELKOM (perbankan, POS dan KOPEGTEL setempat), penjualan terminal/ pesawat telepon Flexi dan pesawat telepon biasa, Pelayanan atau penjualan jasa lainnya milik TELKOM Group seperti; Penjuakan

produk

jasa

Multimedia

:

TELKOM

Global017,

TELKOMNet Instan dan Kartu iVAS d. Memiliki penampilan eksterior dan interior sesuai dengan spesifikasi yang berlaku e. Memiliki ruang KBU kedap suara f. Memiliki ruang tunggu sesuai dengan spesifikasi yang berlaku Warung TELKOM tipe KENCANA adalah Warung TELKOM yang memiliki lebih dari 2 saluran pelayanan telekomunikasi. Standar minimal yang ditetapkan sebagai berikut : a. Memiliki lebih dari 2 saluran pelayanan telekomunikasi. b. Memiliki penjualan dan jasa telepon dasar; telepon lokal, SLJJ dan SLI 007. c. Penjualan

dan

pelayanan

sambungan

Internasional

TELKOM

Global017 d. Memiliki penampilan eksterior sesuai dengan spesifikasi yang berlaku e. Memiliki ruang KBU tersendiri f. Memiliki ruang tunggu sesuai dengan spesifikasi yang berlaku Warung TELKOM tipe KIRANA adalah warung TELKOM yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 2 saluran telekomunikasi akses fisik untuk diberlakukan setelah kebajakan ini. Standar minimal ditetapkan sebagai berikut : b. Memiliki sebanyak-banyaknya 2 saluran telekomunikasi Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

54

c. Memiliki penjualan dan pelayanan jasa telepon dasar; telepon lokal, SLJJ dan SLI 007 d. Penjualan dan sambungan Internasional TELKOM Global017 e. Memiliki ruang KBU f. Memiliki petugas 37. Jenis-jasa telekomunikasi yang dijual di Warung TELKOM terdiri dari : 1. Produk jasa teleponi dasar meliputi TELKOM Lokal, TELKOM SLJJ, TELKOM Global017, Jasa Teleponi dasar lainnya 2. Produk jasa Multimedia yaitu internet yang menggunakan akses TELKOMNET 3. Produk Jasa Sambungan Telepon meliputi TELKOM Flexi, TELKOM Phone. 4. Produk Jasa Lainnya meliputi Kartu Telepon Umum, Kartu Perdana TELKOM Save, Kartu Isi Ulang Flexi,Kartu TELKOM Save, Facsimili. 5. Pelayanan yang jenis dan banyaknya ditetapkan lebih lanjut oleh Divre. Namun jenis jasa telekomunikasi yang dilayani oleh setiap tipe Warung TELKOM berbeda- beda. Warung TELKOM tipe KIRANA dan KENCANA melayani produk jasa teleponi dasar dan produk jasa lainnya. Sedangkan Warung TELKOM tipe KARTIKA melayani produk jasa teleponi dasar, produk jasa lainya, produk jasa multimedia, produk jasa sambungan telepon atau pelayanan.

37

Nyoman. G. Wiryanata, TELKOM Solution For Sumatra, PT. TELKOM Indonesia, Hal 11.


55

Dalam membahas bagaimana prosedur dalam melakukan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan Warung TELKOM, kita membaginya kedalam 2 bagian :

A. Prosedur Pendirian Warung TELKOM Di dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. TELKOM No. 39/HK.220/JAS-51/2003 tentang Pedoman Pengelolaan Outlet TELKOM melalui Warung TELKOM dan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. TELKOM No. 40/HK.220/JAS-51/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Warung Telekomunikasi di dalam point menimbangnya dapat dilihat suatu persaingan usaha dalam memberikan jasa pelayanan telekomunikasi termasuk jasa telekomunikasi yang bukan di berikan TELKOM sehingga oleh TELKOM sendiri merubah nama Warung Telekomunikasi menjadi Warung TELKOM. Namun dengan keluarnya ketentuan tentang nama Warung TELKOM tersebut Perjanjian kerjasama yang dilakukan sebelumnya antara TELKOM dengan Penyelenggara Warung Telekomunikasi tetap berlaku namun di dalam masa akhir perjanjian kerjasama apabila ingin melakukan peepanjangan maka pihak TELKOM akan memberikan pilihan untuk penyesuaian apakah berubah menjadi Warung TELKOM atau tetap menjadi Warung Telekomunikasi. Ada beberapa perbedaan yang mendasar dari dua Warung tersebut yaitu : 1. Dari segi pelayanan, bahwa Warung TELKOM hanya melayani jasa telekomunikasi produk TELKOM, sedangkan Warung Telekomunikasi disamping memberikan jasa telekomunikasi produk TELKOM dapat juga melayani jasa telekomunikasi diluar produk TELKOM. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

56

2. Dari segi administrasi, Warung TELKOM status sambungan layanan telekomunikasi adalah dinas berbayar sehingga tidak dikenakan biaya pasang baru dan abonemen bulanan. Sedangkan Warung Telekomunikasi status

sambungan

layanan

telekomunikasi

adalah

sambungan

telekomunikasi pelanggan biasa dan dikenakan biaya pasang baru serta abonemen bulanan dengan klasifikasi pelanggan bisnis. Dalam hal pendirian Warung TELKOM tidak berbeda atau sam halnya dengan pendirian Warung Telekomunikasi. Dalam mendirikan sebuah Warung Telekomunikasi atau Warung TELKOM akan mengacu kepada ketentuan yang diatur

dalam

Peraturan

Menteri


Komunikasi

Tentang

Dan

Informatika

Penyelenggaraan

Nomor Warung

Telekomunikasi. Seperti telah disebutkan diatas bahwa yang dimaksud dengan badan lain yang dapat melakukan penyelenggaraan Warung TELKOM adalah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, atau juga Perorangan. Sehingga sebelum mendirikan sebuah Warung TELKOM, maka harus terlebih dahulu memiliki akta pendirian badan usaha untuk penyelenggara wartel badan usaha atau koperasi, namun untuk perorangan cukup dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja. Di dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa untuk perjanjian kerjasama (PKS) penyelenggaraan wartel harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada penyelenggara jasa teleponi dasar setempat yaitu PT. TELKOM melalui Kantor Pelayanan Telekomunikasi/ Sejenis (YANTEL /PUSYANTEL). Permohonan PKS tersebut harus diajukan dengan melampirkan :


57

a. Foto copy akta pendirian badan usaha untuk penyelenggara wartel yang badan usaha atau foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk penyelenggara Wartel yang perorangan ; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa calon penyelenggara wartel bersedia

tunduk

pada

ketentuan

operasional

yang

berlaku

dalam

penyelenggaraan jasa teleponi dasar. Dalam hal ini PT. TELKOM sebagai Penyelenggara jasa teleponi dasar berhak untuk menolak permohonan tersebut apabila tidak melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Evaluasi terhadap permohonan calon penyelenggara Warung TELKOM

dilakukan

mempertimbangkan

oleh

asas

penyelenggara

pelayanan,

jasa

pemerataan,

teleponi

dasar

kelayakan

dengan

usaha

dan

kemudahan. Persetujuan atau penolakan permohonan calon penyelenggara Warung TELKOM wajib diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan. Apabila permohonan calon penyelenggara Warung TELKOM ditolak, penyelenggara jasa teleponi dasar wajib memberitahukan alasan-alasan penolakan. Pendirian Warung TELKOM dilakukan berdasarkan analisis TELKOM sesuai dengan kebutuhan TELKOM (market driven). Pengurusan dan penerbitan persetujuan Pengelolaan Warung TELKOM tidak dikenakan biaya apapun. Dalam hal pendirian Warung TELKOM yang berupa perubahan dari Wartel (Warung Telekomunikasi), dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara TELKOM dan pengelola Wartel dengan melakukan pemutusan PKS Wartel dan


58

membuat perikatan hukum baru dalam bentuk PKS Warung TELKOM, setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. Bahwa pendapatan rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir sebesar nilai tertentu yang ditetapkan oleh KADIVRE. 2. Bahwa kualitas pelayanan memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan TELKOM, seperti standar minimal tiap-tiap tipe Warung TELKOM diatas. 3. Bahwa Wartel memiliki track record yang baik dan tidak pernah menunggak pembayaran bagian pendapatan TELKOM. Apabila Wartel memnuhi ketentuan diatas maka dapatlah dilakukan perpanjangan PKS namun dengan bentuk PKS yang baru yaitu PKS Warung TELKOM sesuai dengan tipe masing-masing Warung TELKOM.

B. Prosedur Pelaksanaan Warung Telekomunikasi. Apabila permohonan yang diajukan oleh calon penyelenggara Warung TELKOM telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan atau telah memenuhi standar minimal Warung TELKOM, maka akan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara Warung TELKOM dengan PT. TELKOM. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama, maka dengan sendirinya para pihak harus tunduk kepada setiap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

59

tersebut. Seperti diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian Kerjasama yang mengikat para pihak dibedakan dalam 3 (Tiga) jenis yaitu PKS Warung TELKOM tipe KARTIKA, tipe KENCANA, dan tipe KIRANA. Namun setiap PKS harus sekurangkurangnya memuat : 1. Nama, alamat dan tempat kedudukan masing-masing pihak; 2. Lingkup kerjasama : a. Penjualan dan pelayanan Produk jasa TELKOM b. Penggunaan dan pemanfaatan Element-Element brand Warung TELKOM c. Pembinaan Manajemen. 3. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak; 4. Pembagian dan penyetoran pendapatan masing-masing pihak; 5. Penunjukan jumlah tagihan pada perangkat Warung TELKOM sebagai patokan tagihan kepada pelanggan dan pengguna; 6. Penetapan tarif pelayanan; 7. Jangka waktu perjanjian adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan masa perpanjangan kurang dari atau maksimal 3 (tiga) tahun; 8. Penyelesaian perselisihan; 9. Risiko; 10. Sanksi; 11. Force majeure.


60

Perjanjian Kerjasama Warung TELKOM dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa menunggu persetujuan dari Pengelola Warung TELKOM atau Badan Peradilan apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini : 1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pihak Pengelola Warung TELKOM belum memulai kegiatannya; 2. Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak TELKOM, Pengelola Warung TELKOM memindahtangankan pengelolaannya kepada pihak lain; 3. Pengelola Warung TELKOM melalaikan kewajibannya sebagai Pengelola Warung TELKOM; 4. Pengelola Warung TELKOM menggunakan jaringan akses telekomunikasi lain diluar jaringan akses telekomunikasi milik TELKOM; 5. Tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak TELKOM, Pengelola Warung TELKOM menjual jasa telekomunikasi produk pengelola Jasa Telekomunikasi lain (berlaku bagi daerah dimana produk jasa TELKOM belum bisa dilayani/dijual); 6. Pengelola Warung TELKOM memungut biaya jasa telekomunikasi melebihi ketentuan tarif yang berlaku dan setelah teguran TELKOM tidak diindahkan oleh Pengelola Warung TELKOM. Dalam hal terjadi pemutusan PKS karena hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, TELKOM berhak untuk mencabut sambungan telekomunikasi milik TELKOM yang tersambung di Warung TELKOM.


61

BAB IV ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA DAN KELUARNYA PERMEN No.08/Per/M.KOMINF/02/2006 TERHADAP POLA BAGI HASIL ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA Warung TELKOM

D. Hubungan Hukum Para Pihak (Hak dan Kewajiban) Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

62

Tujuan dari setiap perjanjian adalah memenuhi dengan sempurna segala isi dari ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui para pihak. Unutuk pemenuhan suatu perjanjian tersebut diperlukanlah yang namanya prestasi. Menurut Riduan Syahrani, S.H yang dimaksud dengan Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan 38. Menurut pasal 1234 KUHPerdata prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian

Kerjasama

yang

dibuat

oleh

PT.

TELKOM

dengan

Penyelenggara Warung TELKOM secara langsung telah menimbulkan suatu hubungan hukum dimana setiap hubungan hukum.akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam hal ini kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari Perjanjian tersebut. Sehingga ada hubungan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarika kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasanalasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan hal tersebut, Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan oleh PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM telah menjadi undang-

38

Riduan syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, hal 218.


63

undang bagi mereka, sehingga harus memenuhi segala hak dan kewajiban setiap pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun yang menjadi kewajiban dari pihak Penyelenggara Warung TELKOM adalah 39: 1. Melakukan pembayaran atas tagihan pendapatan Warung TELKOM pada periode waktu yang ditetapkan oleh TELKOM sesuai dengan besaran tagihan L-11 berikut PPN Jastel yang diterbitkan oleh TELKOM ; 2. Menyediakan : a. Ruangan/ gedung/ bangunan Warung TELKOM yang memadai sesuai standart TELKOM untuk Penyelenggaraan Warung TELKOM, b. Perangkat fasilitas telekomunikasi antar lain : PTUS dan saluran untuk pengiriman data yang diparalelkan ke PTUS harus sesuai spesifikasi TELKOM dan peruntukannya, c. Instalasi kabel rumah/ gedung sesuai standart TELKOM, meubelair yang memadai untuk ruangan kerja dan ruang tunggu, d. Petugas pelayanan yang telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pelatihan pelayanan dari TELKOM, e. Satuan tenaga listrik yang menjamin kontinuitas pelayanan dan untuk perangkat Warung TELKOM harus dilengkapi dengan UPS (Uninterupted Power Ssystem), f. Menyediakan Kamar Bicara Umum (KBU),

39

Perjanjian Kerjasama Antara PT. TELKOM dengan UD. Ridho, hal 5


64

g. Menyediakan kamara kecil (toilet) untuk keperluan pemakai jasa telekomunikasi di lokasi Warung TELKOM apabila luas ruangan memungkinkan, h. Alat pendingin ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, i. Display/ penunjuk meteran pulsa pada perangkat Warung TELKOM yang dipasang pada KBU sebagai patokan penghitung pulsa; 3. Menyediakan dan memelihara pesawat/ terminal/ PTUS dan sarana lainnya yang berada di sisi Penyelenggara Warung TELKOM agar selalu berfungsi dengan baik, termasuk pemprograman untuk setiap perubahan tarif; 4. Menjaga nama baik dan citra TELKOM serta menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa telekomunikasi melalui Warung TELKOM dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada yang mengganggu keamanan dan keselamatan kerja selaku Penyelanggara layanan jasa telekomunikasi ataupun mengganggu lingkungan masyarakat pada umumnya; 5. Menyediakan informasi secara tertulis perihal tarif jasa telekomunikasi yang diberlakukan; 6. Menerima besaran tarif Warung TELKOM sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh TELKOM dan berlaku di lingkup wilayah Divisi Regional I Sumatera; 7. Melaporkan secapatnya gangguan jaringan telekomunikasi yang ada di Warung TELKOM kepada pihak TELKOM melalui call center 147; 8. Menciptakan

suasana

pelayanan

yang

baik,

sehingga

memberikan

kenyamanan bagi pengguna jasa telekomunikasi;


65

9. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan jasa telekomunikasi di Warung TELKOM tersebut; 10. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Kantor Pelayanan Pajak setiap bulannya atas layanan jasa Warung TELKOM yang dipungut dari Pemakai Jasa Warung TELKOM, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku; 11. Membebaskan TELKOM dari gugatan dan tuntutan Pengguna jasa Warung TELKOM

yang

dirugikan

akibat

perbuatan

yang

dilakukan

oleh

Penyelenggara yang melanggar Perjanjian Kerjasama atau peraruran perundangan; 12. Penggunaan dan pemanfaatan elemen-element brand Warung TELKOM untuk tampilan ekterior dan interior; 13. Mewajibkan petugas pelayanan Warung TELKOM menggunakan pakaian rapi atau seragam dan silengkapi identitas petugas, bersikap ramah dan sopan santun; 14. Berkewajiban untuk membayar dan menyetorkan PPN yang dipungut dari pelanggan kepada pemerintah; 15. Menanggapi dan menindak lanjuti keluhan pengguna jasa Warung TELKOM sehubungan dengan ketidakpuasan pelayanan Warung TELKOM; 16. Menyediakan pelayanan telekomunikasi sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) jam setiap hari (disesuaikan dengan kondisi) 17. Melarang adanya stiker-stiker, brosur-brosur atau elemen-element brand operator lain di lokasi Warung TELKOM. Sedangkan yang menjadi hak penyelenggara Warung TELKOM adalah Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

66

1. Berhak memungut biaya percakapan dari pelanggan sesuai tarif percakapan yang terjadi beserta PPN Jastel; 2. Harga produk jasa TELKOM yang dikenakan/dipungut penyelenggara Warung TELKOM kepada pengguna/pemakai jasa telekomunikasi adalah harga sesuai tarif yang berlaku ditanbah tarif pelayanan yang besarnya maksimal 10% dari tarif pulsa jasa telekomunikasi dari PPN; 3. Harga jasa TELKOM lokal dan TELKOM SLJJ yang dibayarkan oleh Penyelenggara Warung TELKOM kepada TELKOM adalah sebesar 70% dari tarif jasa telekomunikasi yang berlaku, sehingga penyelenggara akan mendapat diskon sebesar 30%; 4. Untuk percakapan ke sambungan Telepon Bergerak (HP), penyelenggara memperoleh diskon sebesar : a. Lokal STB

= 30% X pulsa

b. SLJJ STB

= 30% x (85% x pulsa)

5. Mendapatkan Service Level Guarantee (SLG) dari TELKOM atas Penyelenggaraan Warung TELKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TELKOM, sehingga penyelenggaraan Warung TELKOM dapat dilakukan secara optimal. Disamping

penyelenggara

Warung

TELKOM

memiliki hak

dan

kewajiban, PT TELKOM sendiripun mempunyai hak dan kewajiban juga. Adapun yang menjadi kewajiban TELKOM adalah 40:

40

Ibid hal 8


67

1. Menyediakan, memasang , dan memelihara jaringan telekomunikasi pokok berupa sambungan telepon berstatus Dinas TELKOM berbayar untuk pelayanan Jasa Telekomunikasi sampai KTB (Kotak Terminal Batas); 2. Memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikasi milik TELKOM agar selalu berfungsi dengan baik; 3. Menyediakan dan memasang tambahan jaringan fasilitas telekomunikasi sepanjang memungkinkan dengan catatan peralatan terminal tambahan berupa PTUS, POTS, Faksimile, dan lain-lainnya menjadi tanggung jawab penyelenggara; 4. Melakukan pengecekan operasional Warung TELKOM sesuai dengan kebutuhan; 5. Membukukan seluruh penerimaan Warung TELKOM yang menjadi hak TELKOM, sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku di TELKOM; 6. Menyetorkan PPN Jastel kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap bulannya, sesuai dengan periode penyetoran. Sedangkan yang menjadi hak TELKOM adalah : 1. Berhak menerima seluruh pendapatan berikut PPN dari trafik domestik telepon (Lokal, SLJJ, Airtime) dan jasa telekomunikasi produk TELKOM lainnya yang diperoleh dari operasional Warung TELKOM berdasarkan tagihan L-11 atau Bukti pemakaian lainnya; 2. Melakukan rekonsiliasi terhadap pembukuan pendapatan Warung TELKOM ataupun buku-buku lain yang berkaitan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku;


68

3. Sewaktu-waktu

melakukan pemeriksaan kualitas

operasional

Warung

TELKOM, termasuk apabila terdapat keluhan Pengguna Warung TELKOM. Apabila dilihat PT.TELKOM dalam hal ini adalah selaku badan usaha milik negara yang mengelola jaringan telekomunikasi diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dengan menyediakan dan memasang jaringan telekomunikasi. Namun TELKOM sendiri dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat yang bersedia membantu atau sebagai mitra TELKOM dalam mendistribusikan jasa telekomunikasi. Kerjasama tersebut diselenggarakan dengan prinsip saling menguntungkan, hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya pola bagi hasil antara TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Sedangkan peranan Penyelenggara Warung TELKOM adalah hanya sebagai mitra kerja TELKOM yang bersedia memberikan jasa pelayanan telekomunikasi melalui pelaksanaan Warung TELKOM. Dan peranan tersebut diimbangi dengan adaya suatu pembagian hasil pendapatan (revenue sharing) yang seimbang.

E. Penyelesaian Masalah-masalah Yang Timbul dalam Perjanjian Di dalam suatu perjanjian, sering timbul permasalahan-permasalahan baik itu yang berasal dari dalam maupun di luar perjanjian. Di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT.TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM akan dibahas secara terpisah antara masalah-masalah yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan salah satu pihak (Wanprestasi) dengan masalah-masalah yang timbul diluatr kekuasaan para pihak. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

69

1. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Perkataan Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk. Apabila dua pihak mengadakan perjanjian, tentu yang diperjanjikan adalah sesuatu yang aka dipenuhi atau dilaksanakan. Kewajiban untuk memenuhi sesuatu itulah yang disebut dengan Prestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan perjanjian diadakan adalah untuk dilaksanakan oleh para pihak, sesuai dengan tuntutan dan kepastian hukum dan tututan yang diinginkan setiap orang. Akan tetapi untuk mewujudkan prestasi itu, tidak selamanya dapat dilaksanakan dengan baik karena salah satu pihak ingkar janji atau lalai. Hal inilah yang disebut dengan Wanprestasi. Menurut Yahya Harahap S.H, mangatakan bahwa adapun pengertian Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya 41. Secara umum wanprestasi dapat berupa : 1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2. Tidak tunai memenuhi prestasi; 3. Terlambat memenuhi prestasi; 4. Keliru memenuhi prestasi. Menurut pasal 1266 KUHPerdata, syarat batal dianggap selalu dianggap tercantum mana kala salah satu pihak tidak memenuhi prastasinya, yang mana perjanjian tidak batal demi hukum tetapi dapat dimintakan kepada hakim untuk pembatalannya.

41

Yahya Harahap, op cit, Hal. 60.


70

Dalam

hal

Perjanjian

Kerjasama

antara

PT.

TELKOM

dengan

Penyelenggara Warung TELKOM, diatur mengenai perbuatan salah satu pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, dimana pihak lain dapat melakukan penuntutan dengan suatu tindakan hukum tertentu. Dapat berupa pemutusan perjanjian maupun pemberian sanksi atau denda. Adapun keadaan-keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dan pihak lain dapat melakukan tuntutan adalah sebagai berikut: 1. Khusus untuk Warung TELKOM yang menggunakan jaringan fisik kabel,apabila terjadi kerusakan atas fasilitas telekomunikasi Warung TELKOM yang menggunakan saluran fisik/kabel selama 15 hari kalender berturut-turut sejak tanggal diterimanya laporan gangguan dari Penyelenggara dan gangguan tersebut dapatdibuktikan secara sah disebabkan kesalahan TELKOM maka Penyelenggara berhak atas kompensasi pendapatan yang dihitung dari selisih antara tarif dasar TELKOM dengan rata-rata tagihan sesuai besaran tarif yang dikenakan TELKOM kepada Warung TELKOM selama kurun waktu 15 (lima belas) hari, yang besarnya diambil dari rata-rata tagihan Warung TELKOM untuk periode 3 (tiga) bulan sebelumnya. Bagian pendapatan yang dimaksud merupakan bagia pendapatan dalam negeri dari pulsa TELKOM SLJJ dan TELKOM Lokal. Namun apabila bukan karena kesalahan TELKOM melainkan oleh Penyelenggara, pihak ketiga atau Force Majeure, maka TELKOM dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi kepada Penyelenggara. 2. Apabila terdapat nomor telepon/nomor KBU selama 2 (dua) bulan berturutturut tidak berproduksi atau pulsa Nol yang diakibatkan oleh kerusakan Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

71

perangkat milik Penyelenggara secara diam-diam mengundurkan diri dan nomor telepon dimaksud akan dicabut. 3. Apabila pembayaran tagihan pendapatan tidak dilakukan oleh Penyelenggara, maka pada hari kerja berikutnya dilakukan pengisoliran total terhadap semua saluran telekomunikasi dan dikenakan denda sebesar 5 (lima) permil dari jumlah yang seharunsnya disetor untuk satiap hari keterlambatannya. Apabila Penyelenggara mengajukan pasang kembali, maka dikenakan biaya sebesar 100 (seratus) persen dari biaya pasang baru. Namun apabila Penyelenggara tidak juga melakukan pembayaran penagihan pendapatan maka akan dilakukan pemutusan secara sepihak oleh TELKOM. 4. Apabila Penyelenggara memiliki lebih dari satu Pendirian Warung TELKOM, maka penyelesaian kewajiban pembayaran tagihan yang tertunda dari salah satu Warung TELKOM terssebut dapat mengakibatkan pengisoliran dan bahkan sampai kepada pemutusan PKS Penyelenggaraan Warung TELKOM lainnya milik Penyelenggara. Apabila setelah diputusnya PKS, penyelenggara tidak juga menyelesaikan kewajibannya maka penagihan tunggakan dilimpahkan ke pihak yang berwenang. 5. TELKOM dan Penyelenggara Warung TELKOM sepakat bahwa perjanjian dapat diputuskan secara sepihak oleh TELKOM tanpa adanya suatu tuntutan dari Penyelenggara apabila terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut dibawah ini : a. Penyelenggara menyerahkan penyelenggaraan Warung TELKOM kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak TELKOM dan pihak-pihak terkait; Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

72

b. Penyelenggara tanpa ada persetujuan dari TELKOM melakukan pemindahan lokasi atau alamat Warung TELKOM; c. Penyelenggara melalaikan kewajibannya sebagai penyelengara Warung TELKOM; d. Penyelenggara menyimpang dari ketentuan dan/atau peraturan TELKOM yang berlaku; e. Penyelenggara telah mendapat tegoran tertulis pernyataan tidak puas dari TELKOM sebanyak 3 (tiga) kali dalam masa berlaku Perjanjian Kerjasama

akibat

dengan

sengaja

memperlambat

setoran

pendapatan/tunggakan dan atau merusak citra TELKOM; f. Penyelenggara tidak melaksanakan pelayanan jasa telekomunikasi tanpa izin TELKOM lebih dari 3 (tiga) hari kalender; g. Penyelenggara menggunakan jaringan telekomunikasi lain diluar jaringan telekomunikasi milik TELKOM. Apabila permasalahan yang timbul sampai mengakibatkan pemutusan Perjanjian Kerjasama maka Penyelenggara akan dimaksukkan kedalam “Daftar Hitam Penyelenggaraan Warung TELKOM”. Di dalam Perjanjian Kerjasama antara Penyelenggara Warung TELKOM dengan TELKOM terdapat ketentuan khusus dimana kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUHPerdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian. Sehingga pemutusan perjanjian

cukup

dilakukan

secara

sepihak

oleh

TELKOM

dengan

memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara tanpa perlu keputusan dari Hakim terlebih dahulu. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

73

2. Masalah-Masalah Yang Timbul Di Luar Kekuasaan Para Pihak Sebagaimana diketahui bahwa asas umum menyatakan setiap kelalaian dan keingkaran yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka si pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran tersebut. Akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena suatu keadaan yang memaksa, maka pihak lain dibebaskan dari resiko kerugian tersebut. Hal ini disebabkanoleh karena keadaan

tersebut

terjadi

semata-mata

oleh

peristiwa

di

luar

kemampuan/perhitungan para pihak. Dengan kata lain para pihak bebas/lepas dari kewajiban untuk melakukan ganti rugi apabila dia dalam keadaan yang memaksa. Keadaan memaksa tersebut didalam hukum perdata sering disebut dengan Overmacht atau Force majeure. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” atau overmacht atau Force Mejeure, selain karena diluar kekuasaan para pihak dan memaksa, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh salah satu pihak. Jika dapat membuktikan adanya suatu keadaan yang memaksa itu. 42 Dalam hal memaksa ini, kejadian-kejadian yang merupakan force mejeure tersebuttidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut 43. Di dalam KUHPerdata mengenai overmacht atau force majeure diatur dalam pasal 1244 dan juga pasal 1245. Apabila dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian, overmacht atau force majeure dapat

42 43

Subekti, op cit, hal 150 Munir Fuady, op cit, hal. 113.


74

dibedakan menjadi Force majeure yang absolut yaitu suatu keadaan yang terjadi sehingga prestasi dari perjanjian sama sekali tidak mungkin dilakukan lagi, misalnya barang yang merupakan objek perjanjian musnah. Dan Force majeure Relatif yaitu suatu keadaan dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguhpun secara tidak normal masih mungkin dilakukan 44. Didalam

Perjanjian

Kerjasama

antara

PT.

TELKOM

dengan

Penyelenggara Warung TELKOM, para pihak menyadari bahwa setiap perbuatan/tindakan hukum melahirkan akibat hukum yang dikehendaki dan akibat hukum tidak dikehendaki. Untuk akibat hukum yang tidak dikehendaki, maka kedua belah pihak telah sepakat mengikuti suatu ketentuan yang tertuang dalam Force majeure. Adapun keadaan-keadaan yang kategirikan kedalam force majeure adalah 45 : a. Bencana Alam, seperti Gempa Bumi, Angin Taufan, Banjir Besar, Tanah dan Longsor. b. Pemberontakan/huru-hara/perang. c. Kebakaran besar. d. Sabotase e. Pemogokan umum. Dalam hal terjadi

force majeure sebagai mana dimaksud maka

Penyelenggara wajib memberitahukan kepada pihak TELKOM selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kelender sejak saat terjadinya, dilengkapi dengan

44 45

Munir Fuady, op cit, hal 115 Perjanjian Kerjasama Antara PT. TELKOM dengan UD. Ridho, hal 9.


75

keterangan resmi pejabat yang berwenang pada Pemerintahan Daerah tentang terjadinya peristiwa tersebut. Akibat hukum dari keadaan yang

force majeure ini ditanggung oleh

masing-masing pihak sehingga kerugian yang diderita oleh satu pihak tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa apabila terjadi force majeure, maka kerugian lebih besar cenderung dialami oleh penyelenggara. Hal ini terjadi karena di dalam penyelenggaraaan Warung TELKOM ini, pihak penyelenggara yang melakukan atas seluruh perlengkapan operasional Warung TELKOM serta pelayanannya. Penyelenggaralah yang secara langsung bertanggung jawab atas seluruh jalannya penyelenggaraan Warung TELKOM. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa para pihak membuat perjanjian bebas membatasi peristiwa yang dianggap force majeure. Perjanjian yang membatasi peristiwa force majeure mengakibatkan tidak semua rintangan yang menimpa salah satu pihak menjadi keadaan dan alasan force majeure. Hanya peristiwa yang disebut denga tegas dalam perjanjian itu saja, yang dapat dibenarkan sebagai peristiwa force majeure. Pembatasan peristiwa force majeure dalam suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata.

F. Tinjauan Terhadap Pola Bagi Hasil Antara PT.TELKOM Dengan Penyelenggara Warung TELKOM Sebelum Dan Setelah Keluarnya Permen No.08/PER/M.KOMINF/02/2006 Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

76

Seperti telah dikatakan sebelumnya di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM adalah perjanjian yang saling menguntungkan yaittu terdapatnya pembagian hasil pendapatan dari jasa telekomunikasi yang dilakukan. Sebelum melihat ketentuan khusus mengenai pola bagi hasil jasa telekomunikasi Warung TELKOM di dalam Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan TELKOM 39/HK220/JAS-51/2003, di dalam Peraturan Menteri Komunikasi

Dan

Informasi

Nomor


diatur

mengenai ketentuan khusus bagian pendapatan atas pendapatan wartel sebagai berikut : 1. Sekurang-kurangnya 30% dari pendapatan domestik yang berasal dari dan ke jaringan telekomunikasi tetap yang sama (TELKOM Lokal dan TELKOM SLJJ) 2. Sekurang-kurangnya

30

%

dari

pendapatan

domestik

ke

jaringan

telekomunikasi lainnya setelah dikurangi biaya Interkoneksi (Percakapan ke Telepon Bergerak (STB) atau HP). 3. Sekurang-kurangnya 8% dari pendapatan percakapan Internasional. 4. Penyelenggara Warung TELKOM dapat memungut langsung biaya jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku ditambah dengan tarif pelayanan sebanyak-banyaknya 15%. Di dalam ketentuan diatas dapat kita lihat bahwa di dalam ketentuan bagian pendapatan yang diterima masing-masing pihak tidak ditetapkan secara pasti karena mengunakan kata sekurang-kurangnya, dapat disimpulkan bahwa


77

besaran

bagian

pendapatan

masing-masing

pihak

dikembalikan

kepada

kesepakatan kedua belah pihak. Permenkominfo No. 05 Tahun 2006 diatas merupakan pengganti Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 dan KD 39/HK220/JAS-51/2003 dibuat oleh TELKOM dengan masih mengacu kepada Kepmenhub No. 46 Tahun 2002. Namun ketentuan mengenai bagian pendapatan di dalam kedua peraturan tersebut tidaklah berbeda. Adapun beberapa perbedaaan antara Permenkominfo No 5 Tahun 2006 dengan Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 1. Dari Pola Bagi Hasil. Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 mennetukan bahwa besaran pendapatan yang diperoleh PT TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM adalah 70 : 30, dan ditambah 10% lagi dari biaya Airtime, sedangkan didalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2006 besaran pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak tetap sama yait 70 : 30, namun 10% dari biaya airtime tidak lagi diharuskan untuk di bayarkan kepada Penyelenggara Warung TELKOM. 2. Penyelenggara Warung TELKOM Kepmenhub N0. 46 Tahun 2002 menentukan bahwa yang dapat melakukan penyelenggaraan Warung TELKOM adalah Badan Usaha Daerah, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi. Sedangkan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2006 bahwa penyelenggara Warung TELKOM disamping ketiga badan usaha tersebut, juga diberikan kesempatan kepada Perorangan. Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

78

3. Biaya Pelayanan Jasa Telekomunikasi Bahwa di dalam Kepmenhub N0 46 Tahun 2002 ditentukan bahwa penyelenggara

Warung

TELKOM

dapat

memungut

biaya

jasa

telekomunikasi kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku ditambah tarif pelayanan, tanpa menentukan besaran yang pasti. Sedangkan di dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2006, bahwa yang dapat ditagih adalah tarif jasa telekomunikasi ditambah tarif pelayanan sebesar sebanyak-banyaknya 15%. 4. Besaran Tarif Air time dan Interkoneksi. Melalui Kepmenhub No. 46 Tahun 2002 ditentukan bahwa besaran air time yang diperoleh dari percakapan telepon PSTN ke STB yaitu sebesar 325 rupiah untuk malam dan 406 rupiah untuk siang. Namun setelah keluarnya Permenkominfo No. 5

Tahun 2006 istilah Biaya Airtime

ditiadakan dan diganti Biaya Interkoneksi. Dan melalui Permenkominfo No. 8 Tahun 2006 ditentukan besaran biaya Interkoneksi adalah menjadi 361 rupiah untuk terminasi dekat dan 471 rupiah untuk terminasi jauh. Di dalam KD 39/HK220/JAS-51/2003, tarif yang dapat dipungut sebagai biaya jasa telekomunikasi sesuai dengan ketentuan tarif jasa telekomunikasi yang berlaku ditambah dengan tarif pelayanan maksimal 10 %. Dan besaran bagi hasil pendapatan ditetapkan sebesar 70 : 30 antara PT.TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Sehingga pendapatan Penyelenggara Warung TELKOM disamping yang 30 % juga mendapat 10% dari air time percakapan ke STB. Yang akan dibahas lebih lanjut adalah besaran biaya Interkoneksi. Permenkominfo No 05 Tahun 2006 menetapkan bahwa untuk percakapan ke STB Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

79

Penyelenggara Warung TELKOM mendapat besaran 30% setelah dikurangi biaya Interkoneksi. Sementara biaya Interkoneksi melalui Permenkominfo No. 08 Tahun 2006 menetapakan besaran biaya Interkoneksi sebasar 361 rupiah untuh terminasi dekat dan 471 untuk terminasi jauh. Sebelum Permenkominfo No. 08 Tahun 2006, penyelenggara jaringan STB menetapkan besaran biaya Interkoneksi atau dulu disebut dengan Air time sebesar 325 rupiah untuk malam dan 406 rupiah untuk siang. Contoh 46: •

Untuk percakapan Lokal PSTN ke STB. Biaya pulsa Rp. 125,-/menit, biaya

Interkoneksi

Rp.

325,-/menit,

maka

yang

harus

ditagih

penyelenggara kepada pelanggan adalah Rp. 450,-/menit + PPN. Maka besarnya sharing adalah :

•

Penyelenggara

: (30% x Rp. 125) + (10% x Rp. 325) = Rp. 70,-

TELKOM

: 70% x Rp. 125,- = Rp. 87,5,-

Penyelenggara STB

: (100% x Rp. 325) - (10% x Rp. 325) = Rp. 292,5.

Untuk percakapan SLJJ dari PSTN ke STB. Misalkan biaya pulsa Rp. 2500,-/menit, biaya interkoneksi Rp. 325,-/menit, maka yang harus ditagih adalah sebesar Rp. 2825,-. Maka besarnya sharing adalah : Penyelenggara

: 30% x (Rp.2500 x 85%) = Rp. 637,5,-

TELKOM

: (85% x pulsa) - Hak Penyelenggara (85% x Rp.2500) – Rp. 637,5 = Rp. 1487,5,-

Penyelenggara STB

46

: 15% x pulsa + Interkoneksi

Hasil Wawancara dengan Pak Ketut pada tanggal 29 November 2007, pukul 14.00 wib di DIVRE I Sumatera, bagian Costumer Care.


80

15% x Rp. 2500 + 325 = Rp. 700. Setelah Permenkominfo No 08 Tahun 2006, istilah Air time dihapus dan diganti dengan biaya Interkoneksi, dimana besaran biaya interkoneksi di naikkan menjadi 361 rupiah untuk terminasi dekat dan 471 rupiah untuk terminasi jauh. Dengan catatan bahwa kewajiban Penyelenggara STB untuk membayar Air time kepada Penyelenggara Warung TELKOM tidak ada lagi. Contoh 47: •

Untuk percakapan Lokal PSTN ke STB. Yang ditagih ke pelanggan tetap sebesar Rp. 450/menit, sedangkan biaya Interkoneksi Rp. 361,-/menit. Dimana kondisinya bahwa TELKOM yang akan menyesuaikan tarif pulsanya. Maka besarnya sharing adalah : Penyelenggara STB

: 100% x Rp. 361,- = Rp 361,-

Biaya Pulsa menjadi : Rp 450 – Rp. 361 = Rp. 89,-

•

Penyelenggara

: 30% x Rp. 89,- = Rp. 26,7.

TELKOM

: 70% x Rp. 89,- = Rp. 62,3.

Untuk percakapan SLJJ dari PSTN ke STB. Misalkan jumlah yang ditagih tetap sebesar Rp. 2825,- biaya Interkoneksi Rp. 361,-. Maka besarnya sharing adalah : Biaya Pulsa

: Rp. 2825 – Rp. 361 = Rp. 2464

Penyelenggara STB

: 15% x pulsa + Interkoneksi 15% x Rp. 2464 + Rp. 361 = Rp. 730,6

Penyelenggara

: 30% x (85% x pulsa) 30% x (85% x Rp. 2464) = Rp. 628,32

47

Ibid


81

TELKOM

: (85% x pulsa) - Hak Penyelenggara (85% x Rp.2464) – Rp. 628,32 = Rp. 1466,08,-

Apabila dilihat perbandingan kedua contoh diatas dengan sebelum dan sesudah Permenkominfo No. 08 Tahun 2006 maka setelah ketentuan Permen tersebut terdapat penurunan pendapatan baik pihak TELKOM maupun penyelenggara Warung TELKOM. Dimana yang tadinya pihak Penyelenggara Warung TELKOM mendapat bagian pendapatan 30% ditambah 10% dari Air time, namun setelah keluarnya Permen tersebut, pihak penyelenggara Wartel tidak lagi mendapat bagian yang 10% itu, artinya pihak Penyelenggara STB tidak wajib lagi memberikan 10% dari Air time. Sedangkan untuk pihak TELKOM harus bisa bertahan dengan biaya pulsa yang tetap tanpa harus menaikkan biaya pulsa untuk menyeimbangkan dengan biaya Interkoneksi. Karena dengan biaya seperti itupun, pada saat ini pelanggan Warung

TELKOM

sudah

banyak

yang

akhirnya

menggunakan

jasa

telekomunikasi lain yang lebih hemat, apalagi bila TELKOM menaikkan biaya pulsa, mungkin pelanggan akan lebih berkurang lagi. Di dalam praktek sejauh ini, TELKOM masih menggunakan tarif Air time yang lama yaitu Rp.325 (malam) dan Rp.406 (siang) sembari sedang mengkaji ulang pola bagi hasil antara PT TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Dalam hasil wawancara, Pak Ketut yang menangani tentang Warung TELKOM untuk DIVRE I SUMATERA mengatakan bahwa saat ini TELKOM masih menggunakan sistem yang lama, namun juga sedang memohonkankan


82

kepada Menteri Komunikasi dan Informasi untuk dapat tetap menggunakan tarif Air time yang lama 48.

BAB V 48

Ibid..


83

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mengenai Perjanjian Kerjasama antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut : A. Kesimpulan 1. PT. TELKOM melihat tuntutan zaman yaitu suatu kebutuhan masyarakat akan media komunikasi yang dapat digunakan untuk umum sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh, sehingga perlu diadakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dilakukanlah suatu pengadaan Waung TELKOM sebagai jasa telekomunikasi untuk masyarakat dengan bekerjasama dengan badan usaha swasta untuk menyelenggarakannya. Pengadaan Warung TELKOM tersebut diikat dengan suatu perjanjian kerjasama. Perjanjian Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Untuk mengadakan kerjasama tersebut

badan

menyelenggarakan permohonan

usaha Warung

kepada

PT.

harus

menyatakan

kesediaanya

TELKOM

dengan

mengajukan

TELKOM

melalui

Kantor

untuk suatu

Pelayanan

Telekomunikasi/ Sejenis (YANTEL /PUSYANTEL) dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Foto copy akta pendirian badan usaha untuk penyelenggara wartel yang badan usaha atau foto copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk penyelenggara Wartel yang perorangan ; b. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

84

c. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa calon penyelenggara wartel bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku dalam penyelenggaraan jasa teleponi dasar. Permohonan akan telebih dahulu di analisa dengan memepertimbangkan asas pelayanan, pemerataan, kelayakan usaha dan kemudahan. Apabila setelah menganalisa PT. TELKOM setuju untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha tersebut, maka dilakukanlah suatu Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Warung TELKOM dengan ditandatangani kedua belah pihak. 2. Dengan ditandatanganinya perjanjian maka perjanjian tersebut sah dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak seperti diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata. Sehingga kedua belah pihak harus tunduk kedalam ketentuan-ketentuan dalam lingkup kerjasama saperti hak dan kewajiban para pihak, bagian pendapatan masing-masing pihak, jangka waktu perjanjian,

overmacht,

dan

hal-hal

lainnya.

Perjanjian

Kerjasama

menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kewajiban Penyelenggara Warung TELKOM seperti memberikan jasa telekomunikasi, dan berhak atas pendapatan dari jasa telekomunikasi tersebut. Dan PT. TELKOM berkewajiban untuk memasang dan memperbaiki jaringan telekomunikasi ke Warung TELKOM tersebut dan berhak atas hasil pendapatan Warung TELKOM tersebut. Apabila pihak Penyelenggara Warung TELKOM tidak taat pada perjanjian, maka akan diberikan sanksi denda bahkan hingga pemutusan perjanjian. Namun apabila Penyelenggara Warung TELKOM tidak melakukan kewajiban Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

85

karena suatu keadaan yang memaksa (overmacht atau force majeure) maka dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kejadian tersebut. 3. Kepmenhub Nomor 46 Tahun 2002 menetapkan bahwa besaran bagi hasil antara PT. TELKOM dengan Penyelenggara Warung TELKOM adalah 70% : 30%, dan Penyelenggara Warung TELKOM mendapatkan 10% dari Air time. Namun setelah keluarnya Permenkominfo No. 08 Tahun 2006 jo. Permenkominfo No. 05 Tahun 2006 menetapkan bahwa biaya Air time ditiadakan dan diganti dengan biaya Interkoneksi, yang mana biaya Interkoneksi justru lebih besar (Rp.361 terminasi dekat dan Rp.471 untuk terminasi jauh) dibandingkan dengan biaya Air time sebelumnya (Rp.325 (malam) dan Rp.406 (siang)) dan besaran 10% dari Air time tidak lagi wajib akan diterima Penyelenggara Warung TELKOM dari Penyelenggara STB sehingga mengurangi pendapatan Penyelenggara Warung TELKOM. Perubahan tarif interkoneksi tersebut mengakibatkan pendapatan baik PT. TELKOM maupun Penyelenggara Warung TELKOM menjadi lebih sedikit. Sehingga memaksa PT. TELKOM untuk meninjau kembali pola bagi hasilnya dengan Penyelenggara Warung TELKOM. Didalam praktek hingga saat ini PT. TELKOM masih menggunakan tarif lama sampai menunggu pola bagi hasil yang baru. B. SARAN 1. Hendaknya

mekanisme

pengadaan

Warung

TELKOM

lebih

di

sosialisasikan supaya memperbanyak jumlah Warung TELKOM sehingga masyarakat memperoleh jasa telekomunikasi dengan mudah. Disamping itu dalam pengadaan Warung TELKOM perlu memperhatikan dengan serius Doni Freddi Manurung : Perjanjian Kerjasama Antara PT.Telkom Dengan Penyelenggara Warung Telkom Dalam Persfektif KUHPerdata Dan Permenkominfo No. 8 Tahun 2006, 2008. USU Repository © 2009

86

lokasi tempat Warung TELKOM berada, supaya tidak ada penumpukan Warung TELKOM di suatu tempat, namun di tempat yang lain susah untuk menjangkau Warung TELKOM karena tujuan dari pengadaan Warung TELKOM adalah untuk

memberikan

jasa telekomunikasi kepada

masyarakat. 2. Karena Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian dari perjanjianperjanjian yang sering dibahas dalam ilmu hukum, hendaknya mengenai perjanjian ini lebih banyak di sosialisaikan supaya menambah ketertarikan mahasiswa untuk mengkaji perjanjian tersebut untuk kebaikan bersama, dimana mahasiswa mendapat ilmu, dan pihak TELKOM menerima masukan. 3. Dalam hal pelaksanaan Warung TELKOM, hendaknya dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelayanan Warung TELKOM terkhusus dalam hal pentarifan, jangan sampai terdapat tarif jasa telekomunikasi lebih dari yang disepakati, karena hal tersebut dapat memperburuk citra TELKOM. Dan dalam menetapkan tarif percakapan hendaknya

tidak

terlalu

memberatkan

para

pelanggan

karena

penyelenggaraan telekomunikasikan tujuananya untuk memberikan jasa kepada masyarakat, bukan sepenuhnya untuk mencari sumber pemasukan. 4. Karena zaman sekarang sudah banyak yang menyediakan telekomunikasi melalui telepon genggam dengan tarif yang lebih murah daripada tarif jasa telekomunikasi TELKOM, hendaknya TELKOM dapat menyesuaikan trif tersebut dan sebanding dengan pelayanannya.


87

DAFTAR PUSTAKA Buku Badrulzaman, Mariam Darus, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996. Badrulzaman, Mariam Darus, dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Fuady, Munir, Hukum Bisnis (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. Harahap, Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, PT. Alumni, Bandung, 1986. Ibrahim, Johannes, Hukum Organisasi Perusahaan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006. Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,1986. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. Muljadi, Kartini, (Seri Hukum Perikatan) Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Prodjodokoro, Wiryono, Azas-Azas Hukum Perjanjian, PT. Bale, Bandung, 1982. Saliman, Abdul, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teoti Dan Contoh Kasus), PT. Prenada Media, Jakarta, 2005. Salim, Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003. Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Sembiring, Sentosa, Hukum Dagang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Bagian Pertama, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1993. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke IX, PT. Intermasa, Jakarta, 1984.


88

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004. Telekomunikasi Indonesia, (Sejarah, Perkembangan, dan Proyeksi ke Depan), PT. TELKOM dan yayasan Ikatan Alumni Lemhanas (IKAL), 1997 Wiryanata, Nyoman, TELKOM Solution For Sumatra, PT. TELKOM Indonesia,2006.

Peratuan-Peraturan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ; Peraturan Menteri Komunikasi 05/PER/M.KOMINFO/I/2006 Tentang Telekomunikasi;

Dan Informatika Penyelenggaraan

Peraturan Menteri Komunikasi Dan 08/PER/M.KOMINFO/I/2006 Tentang Interkoneksi;

Informatika

Nomor Warung

Nomor

Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. TELKOM Nomor KD.39/HK.220/JAS-51/2003 Tentang Pedoman Pengelolaan Outlet TELKOM melalui Warung TELKOM. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. TELKOM Nomor KD.40/HK.220/JAS-51/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kemitraan Warung Telekomunikasi (WARTEL).


PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.TELKOM DENGAN PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSFEKTIF KUHPerdata DAN PERMENKOMINFO NO

Recommend Documents