PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Amurang Timur)

PERILAKU PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 (Studi di Kecamatan Amurang Timur) Ray Steve Rumondor 1 Marlien Lapian2 Alfon Kimbal3

Abstrak Pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pada tanggal 9 Desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan. Pada tanggal 9 desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, dimana masyarakat Minahasa Selatan yang telah terdaftar mempunyai hak untuk memilih Calon kepala daerah secara langsung. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku pemilih di kabupaten Minahasa Selatan dipengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu karena faktor daerah dan kekeluargaan. Pemilih juga dipengaruhi oleh pendekatan psikologis yaitu karena faktor identifikasi dengan partai dan figure. Selain itu juga pemilih dipengaruhi oleh pendekatan rasioanal yaitu faktor rekam jejak, adanya keuntungan yang diharapkan, visi misi serta isu kandidat yang turut andil dalam membentuk perilaku mereka sebagai pemilih. Kata Kunci: Perilaku, Pemilihan, Kepala Daerah.

1

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat. Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi. 3 Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi 2

Pendahuluan Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi secara umum diartikan sebagai bentuk sistem pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah baik itu eksekutif ataupun legislatif. Prinsip dasar dalam demokrasi adalah setiap orang dapat ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. Selain itu, demokrasi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu maupun sekelompok orang untuk berpartisipasi tanpa menghiraukan latar belakang, ekonomi, etnis, agama, status sosial, dan sebagainya. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut, Sejak runtuhnya orde baru, maka Negara Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru diantaranya diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi, pemilu yang lebih demokratis dan pemenuhan hak dasar bisa terjamin seperti kebebasan menyatakan pendapat. Pemilihan umum adalah suatu praktik demokrasi, keberhasilan melaksanakan pemilihan umum merupakan indikator berhasilnya suatu negara melaksanakan demokrasi. Selain itu, Pemilihan umum adalah mekanisme memilih pemimpinpemimpin yang akan menduduki jabatan politik tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah dilihat sebagai suatu pesta demokrasi

warga Negara di level lokal, melalui pemilihan kepala daerah warga berharap akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dengan memilih pemimpin melalui mekanisme yang telah diatur oleh penyelenggara pemilu. Pada awalnya sistem pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD. Setelah pada tahun 2004 sistem ini kemudian berubah dari sistem pemilihan melalui DPRD menjadi sistem pemilihan langsung berdasarkan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menandai berkembangnya demokrasi Indonesia di tingkat lokal. Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada pasal 1 disebutkan “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pada tanggal 9 desember 2015 Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan serentak dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia, dimana masyarakat Minahasa Selatan yang telah terdaftar mempunyai hak untuk memilih Calon kepala daerah secara langsung. Ada tiga (3) pasang calon kepala daerah yang bertarung di pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Nomor urut 1 yaitu Christiany E Paruntu dan Franky Wongkar yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nomor urut 2 yaitu Karel H Lakoy dan

Drs. Freddy Rawis yang diusung oleh Partai Golkar, serta pasangan nomor urut 3 Johny H.M Sumual dan Annie S. Langi yang diusung Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan menjadi menarik karena setiap kandidat merupakan figur-figur yang mempunyai popularitas di Kabupaten Minahasa Selatan. Seperti nomor urut 1 Christiany Paruntu menjabat sebagai bupati Minahasa Selatan periode 2010-2015 dan wakilnya Frangky Wongkar sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa Selatan. Nomor urut 2 yaitu Karel lakoy menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Minahasa selatan dari partai golkar dan wakilnya Freddy Rawis sebagai Sekretaris Partai golkar Minahasa Selatan. Serta pasangan nomor urut 3 yaitu Jhonny Sumual yang menjabat Ketua Komisi I DPRD kabupaten Minahasa selatan dan juga sebagai ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Selatan serta wakilnya Annie S Langi yang menjabat sebagai Ketua DPC partai Gerindra Minahasa Selatan. Pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dimenangkan pasangan Christiany Eugenia Paruntu dan Franky Wongkar dengan selisih jumlah suara yang cukup besar dibandingkan dengan calon kepala daerah lainnya. Pasangan Nomor urut 1 yaitu Christiany Eugenia Paruntu dan Franky Donny Wongkar, SH dengan jumlah suara 83.799 atau 67,80% suara. Jumlah selisih yang cukup besar jika dibandingkan dengan calon nomor urut 2 yaitu Karel H Lakoy dan Drs. Freddy Rawis yang hanya mendapat 1.906 suara atau 1,63% dan Pasangan nomor urut 3 Johny H.M Sumual dan Annie S. Langi yang memperoleh 37.630 suara atau 30,57% suara. Dengan perolehan suara yang mencapai lebih dari 50%

otomatis pasangan nomor urut 1 terpilih sebagai Bupati Minahasa Selatan. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan, Partisipasi Masyarakat menurut data KPU Minahasa Selatan yaitu 122.579 atau 71,88% dari 174.948 pemilih sah yang terdaftar. Ini berarti bahwa angka golput di Pemilihan Kepala daerah Minahasa Selatan mencapai 28,12%. Angka golput yang tinggi membuktikan bahwa partisipasi politik masyarakat masih rendah. Menurut Rahmat Hollyson MZ (2015;17) dalam bukunya yang berjudul PILKADA, Penyebab masyarakat memilih golput pada saat pemilihan kepala daerah adalah tingginya tingkat kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan, selain itu rendahnya tingkat kesadaran politik dari sebagian masyarakat karena disebabkan oleh berbagai hal seperti tingkat pendidikan yang rendah, sikap apatis dan juga sosialisasi yang tidak maksimal yang didapat oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perilaku memilih dari masyarakat sangat penting karena masyarakat merupakan ukuran keberhasilan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku politik menurut Ramlan Surbakti (2012;62) Lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa, Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan, dan juga struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat untuk memilih menjadi meningkat. Banyak faktor yang

bisa mempengaruhi hal itu, seperti latar belakang pemilih, kehadiran media, kampanye dan sosialisasi politik dari partai politik serta figur yang paling dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang hal ini yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat. Selain itu, faktor lainnya yang juga berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat yaitu faktor agama, status sosial, pekerjaan, umur dan jenis kelamin. Permasalahan yang dapat dijumpai pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan adalah angka golput yang mencapai 28% pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang apatis dan enggan untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suara mereka untuk memilih pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015. Perilaku memilih dari masyarakat adalah terkait dengan keputusan memilih kandidat atau peserta pemilu tertentu. Mengapa seseorang pemilih menjatuhkan pilihannya kepada kandidat atau peserta pemilu. Tentu berbagai alasan yang akan diberikan pemilih. Persoalannya sejauh mana pilihan-pilihan tersebut bersifat rasional. Dengan kata lain, sejauh mana pilihan politik masyarakat berdasarkan pertimbangan menyangkut kandidat. Apakah rekam jejak, program atau janji peserta pemilu menjadi pertimbangan atau faktor lainnya. Dari uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perilaku pemilih masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan megetahuii perilaku pemilih

masyarakat Minahasa Selatan Pada pemilihan kepala daerah di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015 . Tinjauan Pustaka Menggunakan hak pilih atau biasa disebut dengan memilih (voting) adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam sebuah pemilihan umum. Partisipasi politik sendiri secara sederhana dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Herbert Mc.Closky yang dikutip oleh Suryo Sakti Hadiwijoyo (2012;63) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berkaitan dengan pendapat Mc.Closky, Miriam Budiarjo (2008;367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk memilih pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah/kebijakan Negara. Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai, dan sebagainya. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political in Developing Countries memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan illegal dan kekerasan (Miryam Budiardjo, 2008:368) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi,

yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective)”. Sementara itu Maribath dan Goel (Rahman 2007:289) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori: a. Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. b. Spektaktor, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. c. Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat. d. Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional Dalam Negara demokrasi yang mendasari partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan serta masa depan suatu Negara itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kepemimpinan. Berdasarkan penjelasan dari para ahli tentang definisi-definisi partisipasi politik, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keterlibatan masyarakat baik individu atau kelompok dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi

politik sangat erat kaitannya dengan Perilaku memilih (voting behavior), dalam konteks masyarakat yang demokratis, seorang pemilih melakukan evaluasi terhadap calon-calon yang berkompetisi. Apalagi bila pemilih termasuk orang yang mendapatkan informasi dengan baik dan rajin mencari dan mengumpulkan informasi sebelum memutuskan akan memilih calon yang mana. Perilaku memilih menurut Ikhsan Darmawan dalam buku Mengenal Ilmu Politik (2015,157) adalah kajian mengenai mengapa seseorang individu lebih memilih salah satu calon atau partai politik daripada calon atau partai politik lain. Pertanyaan yang berkisar pada tema perilaku memilih ialah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang memilih seorang kandidat atau partai politik pada pemilihan umum. Sedangkan Ramlan Surbakti dalam bukunya Partai, Pemilu dan Demokrasi (1997;170) mendefinisikan perilaku memilih sebagai aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih di dalam suatu pemilihan umum, bila voters memutuskan untuk memilih (to vote) maka voters akan memutuskan memilih atau mendukung kandidat tertentu. Dan Nimmo dalam bukunya berjudul komunikasi politik (2000;162172) mengemukakan beberapa tipe Pemberian suara: 1. Tipe Rasional Tipe ini adalah pemberi suara yang rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsic pada setiap karakter personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga Negara. Orang yang rasional selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada

alternatif memilih alternatif-alternatif secara sadar, menyusun alternatifalternatif dengan cara transitif, selalu memilih alternatif yang tingkat preferensinya paling tinggi dan selalu mengambil keputusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama. 2. Tipe Reaktif. Adalah pemilih suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional partai sebagai sumber utama aksi diri dan pemberi suara yang reaktif identifikasi dengan partai meningkat citra yang lebih menguntungkan catatan dan pengalamannya, kemampuan atribut dan personalnya. 3. Tipe Responsif Adalah pemberi suara yang mudah berubah mengikuti waktu, peristiwa politik, dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak mempengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partai lebih ketimbang emosional. 4. Tipe Aktif Adalah pemberi suara yang terlihat aktif dalam menginterpetasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra politik tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai varian. Anwar Arifin (2010;109) menambahkan satu tipe yang ditemukan sebagai realitas kongkret dilapangan yaitu tipe Transaksional, mereka adalah tipe pemberi suara yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi berdasarkan “transaksi” berupa “hadiah” atau “fasilitas”. Meskipun simpatisan atau anggota dalam satu partai ia dapat memilih kandidat dari partai lain berdasarkan transaksi yang

dikenal sebagai aplikasi gelap dari “politik uang” yang berlangsung dalam pasar gelap politik. Rudi S Sinaga (2013;129) dalam buku Pengantar Ilmu Politik mengemukakan Pemilihan umum kepala daerah yang bersifat langsung adalah sebuah pemilihan umum pada skala daerah (Lokal) untuk memilih pemimpin publik pada jabatan gubernur ditingkat provinsi, jabatan bupati di tingkat kabupaten dan walikota di tiaptiap kota. Setiap daerah provinsi memiliki agenda tersendiri dalam persoalan waktu untuk melaksanakan pemilihan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi di tiap-tiap daerah provinsi di Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah sebagaimana pemilihan umum nasional merupakan sarana untuk memilih dan mengganti pemerintah secara damai dan teratur. Melalui pemilihan kepala daerah, rakyat secara langsung akan memilih pemimpin didaerahnya..pemilihan kepala daerah dengan kata lain merupakan seperangkat aturan atau metode bagi warga Negara untuk menentukan masa depan pemerintahan yang absah/legitimasi (mustafa Lutfi, 2010:130). Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan diawasi oleh pengawas pemilihan umum Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/kota.(Wikipedia, Ensiklopedia Bebas). Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada pasal 1 disebutkan: “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Menurut Joko J. Priyatmoko (2005:1-2), dipilihnya pilkada langsung mendatangkan optimism dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarkat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga meminamlisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih demokratis sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.

Ada 10 kelurahan di kecamatan amurang timur. Informan diambil 8 orang yang dianggap mampu untuk memberikan informasi kepada peneliti. No INF JENIS PEKERJAAN OR KELAMI MA N N 1 V.M Laki-Laki Mahasiswa 2 D.M Laki-Laki Pegawai Negeri 3 P.L Perempua Wiraswasta n 4 S.J Laki-Laki Bas Bangunan 5 P.W Laki-Laki Karyawan 6 D Laki-Laki Pensiunan TNI 7 C.K Perempua Karyawan n Swasta 8 N.S Laki-Laki Karyawan

Metodologi Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Karena kajian yang diteliti merupakan gejala-gejala sosial politik yang dinamis, yang bisa berubah-ubah setiap saat sesuai konteksnya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian di fokuskan untuk melihat bagaimana Perilaku Memilih Masyarakat dilihat dari tiga pendekatan yaitu:  Pendekatan Sosiologis  Pendekatan Psikologis  Pendekatan Rasional.

Kabupaten Minahasa Selatan di tahun 2015 tepatnya pada tanggal 9 desember telah melaksanakan pemilihan kepala daerah. Partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suara mereka cukup baik sehingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan terlaksana dengan baik. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan serentak dengan beberapa daerah. Saat itu yang menjadi peserta yaitu: 1. Pasangan Christiany E Paruntu dan Frangky Wongkar 2. Pasangan Karel Lakoy dan Freddy Rawis 3. Pasangan Johny Sumual dan Annie Langi. Dari hasil real count yang dipublikasikan oleh komisi pemilihan umum daerah Minahasa Selatan Pasangan Christiany Paruntu dan Frangky Wongkar mengungguli pasangan lainnya yaitu memperoleh suara 83.799 atau 67,80% suara dari total pemilih Kabupaten Minahasa

Informan ini dipilih dari beberapa orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai informan adalah Masyarakat yang berada di kecamatan amurang timur dan terdaftar sebagai pemilih tetap oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selatan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Sementara Perolehan suara kandidat lainnya yang saat itu menjadi lawan mereka seperti pasangan Johny Sumual dan Annie Langi yang mendapat 37.630 suara dan juga pasangan Karel Lakoy dan Freddy Rawis yang hanya mendapat 1.906 suara atau hanya 1,63% dari Pemilih yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan suatu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu suksesnya pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur tentang masyarakat banyak. Menggunakan hak pilih atau biasa disebut dengan memilih (voting) adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang terjadi dalam sebuah pemilihan umum. Partisipasi politik sendiri secara sederhana dipahami sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara langsung atau secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan seperti pemberian suara, kampanye ataupun kegiatan lainnya merupakan suatu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam menentukan kemajuan daerah melalui pemilihan seperti pemilihan kepala daerah. Senada yang diungkapkan oleh salah satu informan N.S (23) “kalau soal ikut memilih atau tidak memilih, saya orangnya selalu berpartisipasi setiap ada pemilihan umum, apalagi ini adalah pemilihan bupati minsel yang akan menentukan kemajuan dan

perkembangan daerah minsel kedepannya, makanya saya memilih” Seperti yang diungkapkan salah satu informan diatas menyangkut partisipasi mereka pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuktikan bahwa pemilih yaitu masyarakat Minahasa Selatan antusias untuk memberikan suara mereka agar nantinya pemimpin yang terpilih akan mampu membangun dan memajukan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi lebih baik. Salah satu indikator demokrasinya suatu Negara adalah seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilu yang merupakan bagian dari proses demokrasi yang akan menentukan siapa wakil rakyat sebagai representasi dari rakyat itu sendiri. Masyarakat yang bijak adalah masyarakat yang harus ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan memimpin kedepannya. Dengan demikian, secara tidak langsung rakyat akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015. Banyak hal yang menarik yang dapat ditemui pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015, salah satunya terkait dengan perilaku memilih dari masyarakat Minahasa Selatan. tentunya ini yang menjadi daya tarik setiap calon kepala daerah untuk menarik simpati dari setiap pemilih yang ada di minahasa selatan, berbagai strategi, program, kampanye dan sosialisasi dilakukan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat Minahasa

Selatan. Pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2015, jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan adalah berjumlah 11.431 pemilih yang terdiri dari 5.664 Laki-laki dan 5.767 perempuan. Dari jumlah pemilih tersebut yang menggunakan hak pilih 8.067 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 3.364 pemilih. Perilaku memilih dari masyarakat yang ditemui pada masyarakat Minahasa Selatan di Kecamatan Amurang Timur melalui penelitian dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan sosiologis seperti pemilih yang mengaitkan calon kepala daerah dengan agama, suku, umur, jenis kelamin, pekerjaan atau aspek-aspek lainnya, kedua, pendekatan Psikologis seperti identifikasi seseorang dengan partai ataupun informasi-informasi politik yang didapatkan oleh pemilih terhadap calon-calon kepala daerah dan yang terakhir pemilih yang Rasional yaitu pemilih yang memilih berdasarkan visi,misi, program ataupun pertimbangan untung rugi bagi pemilih itu sendiri. Kesimpulan Berdasarkan Penelitian di kecamatan Amurang Timur tentang Perilaku memilih masyarakat. Peneliti menemukan hasil bahwa Proses Pemilihan umum secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat Minahasa Selatan untuk berpartisipasi untuk memilih pemimpin mereka yang diharapkan akan membangun daerah mereka semakin berkembang dan maju dalam segala hal. Perilaku pemilih di kabupaten Minahasa Selatan pada mulanya berawal dari pengetahuan dan pemahaman pemilih

terhadap fenomena politik yang terjadi di masyarakat. Ada tiga pendekatan yang dapat dilihat pada perilaku pemilih yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan yang dapat dilihat pada masyarakat yang berada di kecamatan amurang timur:  Pendekatan Sosiologis. Faktor ini mempengaruhi pemilih dari sisi sosiologis seperti hubungan keluarga ataupun kedekatan dengan salah satu kandidat kepala daerah. Selain itu, wilayah yang sama dengan kandidat calon kepala daerah menjadi pertimbangan pemilih untuk memberikan suara mereka pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.  Pendekatan Psikologis, pada faktor ini pemilih melihat figure dari kandidat kepala daerah selain itu, hubungan psikologis dengan suatu organisasi atau partai mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk memberikan hak suara mereka dengan memberikan suara mereka pada calon kepala daerah yang berada di organisasi yang sama dengan mereka.namun ada juga masyarakat yang memilih berdasarkan evaluasi terhadap kandidat, tentunya kinerja dan sepakterjang dari calon kepala daerah sangat berpengaruh terhadap masyarakat.  Pilihan rasional, faktor yang terakhir ini membuktikan kesadaran masyarakat untuk memilih sudah sangat baik, dibuktikan dengan adanya pemilih yang memberikan hak suara mereka karena melihat program dan visi misi dari calon kepala daerah, masyarakat sudah berpikir dewasa dalam hal menentukan pilihan karena

keuntungan yang didapatkan nantinya adalah jika kepala daerah yang dipilih telah menjabat menjadi kepala daerah akan membuat kemajuan di daerah pilihan mereka lewat program-program tersebut. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dari masyarakat yaitu faktor sosiologis,faktor psikologis dan pilihan rasional. Ketiga faktor ini masih berpengaruh pada masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada pemilihan kepala daerah di Minahasa Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Amurang Timur. Kecendurungan masyarakat Minahasa Selatan untuk memilih dilihat berdasarkan figur dari kandidat kepala daerah dan calon yang dianggap baik untuk memimpin Kabupaten Minahasa Selatan. Masalah golput atau tidak memilih dikarenakan beberapa faktor antara lain seperti bekerja atau studi di luar daerah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilih. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang perilaku pemilih masyarakat Minahasa Selatan Pada pemilihan kepala daerah maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu perlu ditingkatkan. Dengan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi secara tidak langsung akan meningkatkan kesadaran masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan

kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta dapat mengurangi tingkat golput pada pemilihan umum yang dilaksanakan. 2. Perlu diadakan pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat memberikan hak pilih mereka kepada calon kepala daerah yang tepat dan mampu untuk memimpin Kabupaten Minahasa Selatan. 3. Pemilihan umum kepala daerah sebagai ajang untuk memilih pemimpin di masyarakat sebaiknya dimamfaatkan sebagai jalan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemerintahan sebagai wujud dari demokrasi. Dengan memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara diharapkan masyarakat akan selalu termotivasi untuk lebih berpartisipasi secara langsung dalam proses pemilihan umum kepala daerah. DAFTAR PUSTAKA Asfar Muhammad. 2006. Pemilu dan Perilaku Memilih1955-2004. Jakarta: Pustaka Eureka Arifin Anwar. 2010. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada Budiarjo Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Gramedia Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Djam’an Satori dan Aan Komariah.2014.Metodologi Penelitian Kwalitatif. Bandung; Alfabeta Efriza. 2012. Politic Explore. Bandung: Alfabeta Efriza. 2013. Ilmu Politik, Dari Ilmu Politik sampai Sistem

Pemerintahan. Bandung: Alfabeta Elly Setiadi dan Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana, Prenamedia Group Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. Negara, Demokrasi, dan Civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu Hollyson, Rahmat MZ dan Sri Sundari. 2015. PILKADA, Penuh Euforia Miskin Makna. Jakarta: Bestari Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara Maleong, Lexy . 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif .Bandung : RemajaRosdakarya Nimmo Dan. 2000. Komunikasi Politik. Jakarta: Rosdakarya Prihatmoko Joko. 2005. Pilkada Secara Langsung. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rahman .A 2007. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu Sinaga Rudi. 2013. Pengantar Ilmu Politik. Jogjakarta: Graha Ilmu Surbakti Ramlan. 1997. Partai, Pemilu dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumber Lain: Kpu.go.id (diakses pada tanggal 10 september 2016) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota www.landasanteori.com (diakses tanggal 10 oktober 2016)