Dapat disiarkan segera
Perhutanan Sosial Dapat Menjadi Sarana Efektif Bagi Pengentasan Kemiskinan Pemerintahan baru wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat di 33.000 desa di dalam dan sekitar hutan
Jakarta, 16 April 2014 - Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat telah menghasilkan berbagai kebijakan dan program nasional yang mendukung peningkatan akses dan hak kelola masyarakat atas sumber daya hutan. Berbagai bentuk pengelolaan sumber daya hutan tersebut mencakup kawasan hutan negara dan hutan hak. Instrument penguasaan dan pengelolaan hutan negara telah digulirkan seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di lahan Perum Perhutani, Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sementara itu, perkembangan pesat Hutan Rakyat (HR) yang termasuk hutan hak, dan Hutan Adat juga mengundang perhatian khusus bagi pengambil kebijakan dan pegiat di lapangan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ditujukan untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pengelola hutan. Agar tujuan ini tercapai, diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk di luar sektor kehutanan untuk dapat melakukan pengembangan kelembagaan usaha, peningkatan kualitas produk dan pemasaran hasil hutan. Pada November 2013, telah diadakan Forum Regional tentang Hutan dan Masyarakat di Bangkok, Thailand. Pada forum regional ini dihasilkan Joint Community Forestry Commitment yang merupakan rekomendasi dan rencana aksi masing-masing negara peserta dalam pengembangan hutan berbasis masyarakat. Sebagai kelanjutan dari regional, serangkaian forum nasional akan diselenggarkan di 6 negara di kawasan Asia antara lain : Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Untuk menindaklanjuti komitmen tersebut The Center for People and Forests (RECOFTC) bersama Kementerian Kehutanan, Kemitraan, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan Forum Nasional untuk Hutan dan Masyarakat: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Status Kini dan Masa Depan. Acara ini ditujukan untuk memperluas keterlibatan dan kepemilikan dari pemangku kepentingan di tingkat nasional dalam menyusun prioritas Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Lebih dari 60 orang dari perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi masyarakat, akademisi, kelompok usaha dan organisasi internasional dari negeri ini telah berkumpul di Jakarta menyelenggarakan Forum Nasional Untuk Masyarakat dan Hutan yang pertama. Forum ini bertujuan untuk menguatkan Perhutanan Sosial di Indonesia dengan mengembangkan lebih lanjut Rencana Aksi Bersama Perhutanan Sosial. Rencana aksi ini memprioritaskan peningkatan wilayah kelola; menguatkan kontrol masyarakat dan memastikan perbaikan tata kelola yang lebih baik dari lembaga
pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga masyarakat. Untuk itu pendampingan dan kerjasama antar kementerian dan berbagai pihak perlu mendukung upaya ini. Hadir di acara tersebut sebagai narasumber James Bampton, RECOFTC Regional - Program Coordinator; Y. Arihadi, RECOFTC – Indonesia Country Program Coordinator; Hasbi Berliani, Program Coordinator, Kemitraan; dan Andri Santosa, Sekretaris Eksekutif, FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat). James Bampton, Program Coordinator RECOFTC Regional mengatakan, “Saat ini kurang dari 2% kawasan hutan Indonesia dikelola oleh masyarakat. RECOFTC mendorong dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah dan mitra lainnya agar Perhutanan Sosial lebih efektif dalam pengentasan kemiskinan. Wilayah kelola perhutanan sosial perlu diperluas dan fokusnya perlu dialihkan dari pemenuhan kebutuhan subsisten ke arah komersialisasi produk hutan bagi masyarakat setempat”. Laporan RECOFTC yang baru, 'Community forestry in Asia and the Pacific: Pathway to inclusive development’, menjelaskan, bahwa berdasarkan pengalaman di beberapa Negara di wilayah Asia Pasifik, Perhutanan Sosial dapat memberi kontribusi bagi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kwalitas hutan dan proses demokrasi yang lebih baik, kata dia. Hasbi Berliani Program Coordinator Kemitraan mengatakan, “Dalam Pekan Raya Pehutanan Sosial Maret lalu di Lampung, Menteri Kehutanan menyampaikan rasio alokasi lahan bagi konsesi besar-masyarakat adalah 97%: 3%. Data ini dengan jelas menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Sampai akhir 2013, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyaraakat melalui Hutan kemasyaraatan dan Hutan Desa hanya mencapai 15 persen dari target yang ditetapkan. Bottleneck utama pada dasarnya bukan pada aspek teknis, tetapi pada kebijakan dan implementasinya. Jika Pemerintah memang serius dan berkomitmen untuk memberikan akses bagi masyarakat yang lebih adil maka diperlukan 3 upaya strategis: 1).Menyederhanakan proses birokrasi penetapan areal dan perijinan, 2) Peningkatan koordinasi/kerjasama kemenhut –pemerintah daerah, dan 3)menyediakan anggaran yang memadai”. Andri Santosa, Sekretaris Eksekutif, FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat) mengatakan, “Persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan bisa didekati dengan kehutanan masyarakat. Akses masyarakat terhadap hutan, selayaknya disetarakan dengan pihak – pihak lain, baik pemerintah maupun swasta, karenanya alokasi 30% kawasan hutan untuk masyarakat/rakyat. Walau demikian dukungan para pihak, baik pemerintah masyarakat sipil dan swasta penting diberikan dan diraih agar hutan lestari, masyarakat sejahtera. Pemerintahan baru, presiden baru, parlemen baru, wajib memperhatikan hal ini agar sumber daya alam, dalam hal ini hutan benar – benar untuk kesejahteraan masyarakat di 33.000 desa di dalam dan sekitar hutan. Ir. Wiratno, MS. Direktur PPS Kementerian Kehutanan RI mengatakan, Perhutanan Sosial dapat menjadi pemecahan masalah yang efektif bagi konflik agraria, sarana pengentasan kemiskinan, pengurangan deforestasi dan penguatan tata kelola kehutanan dengan memasukkan kebutuhan, pengetahuan dan praktek local.
Myrna Safitri, Epistema Institute mengatakan, Anggota DPR terpilih, presiden dan kabinet yang akan terbentuk perlu secara sungguh-sungguh mengalokasikan paling tidak 30% kawasan hutan negara untuk masyarakat. Kebijakan reforma agraria di bidang kehutanan perlu diperkuat dengan sejumlah anggaran yang harus dialokasikan. Forum untuk Masyarakat dan Hutan yang pertama ini adalah upaya kolaboratif antara Kementerian Kehutanan, Perhutani, RECOFTC–The Center for People and Forests, Kemitraan dan FKKM. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menyimak website: www.recoftc.org/site/resources/The-Third-RegionalForum-for- People-and-Forests.php Untuk Informasi lebih lanjut: Y. Arihadi, RECOFTC – Country Program Coordinator Hasbi Berliani, Program Coordinator, Kemitraan Andri Santosa, Sekretaris Eksekutif, FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat)
