PERHITUNGAN PPH 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KOJA
Nama NPM Program Studi
: Rezha Riski Ria : 57213526 : DIII Manajemen Keuangan
LATAR BELAKANG Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Sistem pajak yang berlaku adalah self assessement, yang artinya sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, serta menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
LATAR BELAKANG Materi Kerja Praktik : 1. Bagi Penulis Kegiatan kerja praktek ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan 21 2. Bagi Institusi Kegiatan kerja prak tek ini dapat membantu Instansi melaksanakan kegiata noperasional nya. 3. Bagi pembaca Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi pembaca. Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik : 1. Untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Penghasilan 21 pada Instansi Pemerintahan KPP Pratama Jakarta Koja. 2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang pribadi, yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 Undang No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah di ubah pada undang-undang no 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak Uraian Wajib Pajak Sendiri Kawin Tanggungan ( Maksimal 3 )
Status
PTKP
TK
Rp 54.000.000
K
Rp 4.500.000
1-0
Rp 4.500.000
Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000
5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000
15 %
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
25 %
Di atas 500.000.000
30 %
HASIL DAN PEMBAHASAN Sample Perhitungan PPh Pasal 21 Dwi Satrianto Keterangan
Hery Kustiono
Aji Susanto
67.457.471.0-403.000 35.459.544.9-015.000 66.966.726.3-528.000 66.966.726.3-528.000 (TK)
Gaji Setahun
Mustafa Nugraha (K/1)
50,400,000
(K/2)
(K/3)
74,400,000
69,600,000
97,200,000
Tunjangan Jamsostek
2,640,000
2,640,000
3,000,000
2,640,000
Tunjangan Makan
4,200,000
6,000,000
3,600,000
3,600,000
Tunjangan Transport
5,400,000
7,800,000
3,000,000
5,400,000
Tunjangan Lain-lain
3,600,000
3,600,000
2,400,000
3,600,000
Premi Asuransi
15,120,000
223,200
208,800
291,600.0
Penghasilan Bruto Setahun
81,360,000
94,440,000
81,600,000
112,440,000
4,068,000
4,722,000
4,080,000
5,622,000
Iuran Pensiun
1,008,000
1,488,000
1,392,000
1,944,000
Jumlah
5,076,000
6,210,000
5,472,000
7,566,000
Penghasilan Netto Setahun/Disetahunkan
76,284,000
88,230,000
76,128,000
104,874,000
PTKP
54,000,000
63,000,000
67,500,000
72,000,000
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
22,284,000
25,230,000
8,628,000
32,874,000
PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1,114,200
1,261,500
431,400
1,643,700
92,850
105,125
35,950
136,975
(-) Pengurangan Biaya Jabatan (*) 5% x Penghasilan Bruto
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
2.
3.
4. 5.
Penjelasan : Data-data gaji dan tunjangan dalam perhitungan diatas, berdasarkan status yang dimilki oleh Dwi Satrianto (TK), Mustafa Nugraha (K/1), Herry Kustiono (K/2) dan Aji Susanto (K/3), yang besarannya telah ditetapkan pada Perusahaan. Premi asuransi yang diberikan oleh perusahaan digunakan tarif yang telah ditentukan pula oleh perusahaan asuransi yang digunakan, sebesar 0,30% atas gaji pokok Pada biaya jabatan gaji bruto dikalikan dengan 5%, tarif tesebut telah ditetapkan pada undang-undang perpajakan dengan batas Rp. 6.000.000,- /tahun atau Rp. 500.000,-/bulan. Iuran Pensiun dikenakan 2% dari gaji pokok merupakan tarif yang ditetapkan oleh perusahaan. PTKP Pada Dwi satrianto sebesar Rp. 54.000.000, Mustafa Nugraha sebesar Rp 63.000.000, Herry Kustiono sebesar Rp 67.500.000 dan Aji Susanto sebesr 72.000.000
Kesimpulan 1. Bahwa proses perhitungan PPh 21 yang telah dihitung sendiri oleh wajib pajak yang membayar pajak pada Kantor Pajak Pelayanan (KPP) Pratama Jakarta Koja sebagian besar sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Koja. 2. Wajib pajak yang menyetorkan pajaknya juga telah banyak mengetahui Hak dan Kewajibannya sebagai wajib pajak yang menyetorkan pajak PPh 21.
SARAN 1. Perlu adanya ketelitian baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak KPP Pratama agar tidak terjadi kesalahan penyetoran pajak pph 21 baik itu yang kurang bayar maupun kurang bayar. 2. Wajib pajak harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pembayar pajak khususnya pajak pph 21 agar wajib pajak tidak mudah untuk dipengaruhi dari pihak luar
