LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK ( KPP PRATAMA SOLOK)

Di Susun Oleh : Turmudi 13 November 2010 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK ( KPP PRATAMA SOLOK)

DI SUSUN OLEH : Nama

: Turmudi

NPM

: 091000461201028

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN FAKULTAS EKONOMI - MANAJEMEN SOLOK – 2010


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan magang dan penulisan laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Laporan magang ini di susun berdasarkan apa yang penulis temukan di lapangan tempat pelaksanaan praktek kerja / magang, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok (KPP Pratama). Semua kegiatan dan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah penulis laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Solok. Namun demikian penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi sempurnanya laporan ini kedepannya.

Penulis

Turmudi


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Magang ................................................................. 1 1.2 Ruang Lingkup Magang ................................................................. 2 1.3 Tujuan dan Manfaat Magang .......................................................... 3 BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN 2.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.............. 6 2.2 Pelaksanaan Magang ...................................................................... 14 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan .................................................................................... 33 3.2 Saran-saran .................................................................................... 34 LAMPIRAN – LAMPIRAN : 1. Daftar Pustaka 2. Foto Dokumentasi 3. Catatan Harian Pelaksanaan Magang 4. Daftar Hadir Magang 5. Surat Keterangan Selesai Magang dari Instansi Tempat Magang


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu

berkembang dan

mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir manusia. Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang tidak akan bisa maju selama belum memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kualitas hidup bangsa dapat meningkat jika di tunjang dengan sistem pendidikan yang mapan. Dengan sistem pendidikan yang mapan, memungkinkan kita berfikir kreatif, kritis, dan produktif. Dalam UUD 1945 di sebutkan bahwa Negara kita ingin mewujudkan masyarakat yang cerdas. Untuk mencapai bangsa yang cerdas, banyak cara yang bisa di tempuh, salah satunya adalah dengan di wajibkannya praktek kerja / magang bagi siswa pelajar maupun mahasiswa. Dengan adanya wajib magang, terbukti berdaya guna dan bertepat guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah praktek kerja / magang harus di kembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan magang merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Kegiatan

Magang

ini

dilaksanakan

bertujuan

untuk

memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja atau dunia usaha secara nyata


dan operasional sehingga mahasiswa memiliki persepsi, wawasan dan motivasi yang tinggi terhadap perannya. Di samping ini mahasiswa juga dapat melihat, mengamati, membandingkan dan menganalisa kondisi perusahaan tempat melaksanakan magang, sekaligus dapat menerapkan ilmu-ilmu dan teori–teori yang didapat di Perguruan Tinggi.

1.2 Ruang Lingkup Magang Pelaksanaan magang ini di laksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok (KPP Pratama) dengan seluruh karyawannya. Semua kegiatan operasional dilakukan bekerjasama dengan semua pihak dalam lingkup organisasi KPP Pratama Solok. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok merupakan integrasi dari tiga kantor operasional

DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, wajib pajak dapat melaksanankan semua kewajibannya dalam satu kantor. Ruang lingkup ini dapat terlihat dari adanya hubungan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti hal pemungutan PBB maka kantor pelayanan pajak pratama bekerja sama dengan BPKD Kota/kabupaten, DISPENDA dan KAPENDA, dengan membawahi 6 (enam) wilayah yaitu 2 kota dan 4 kabupaten yang terdiri dari : 1. Kota Solok 2. Kota Sawahlunto


3. Kabupaten Solok 4. Kabupaten Sijunjung 5. Kabupaten Solok Selatan 6. Kabupaten Dharmasraya Dalam hal tanggung jawab dan kegiatan, mahasiswa peserta magang di tugaskan membantu bagian di mana peserta magang di tempatkan. Di sini penulis di tempatkan pada Kasi Pelayanan, yaitu khusus pelayanan PBB. Semua kepengurusan masalah PBB diproses malalui bagian tersebut, seperti ; permohonan pendaftaran objek pajak baru, mutasi PBB, permohonan keberatan PBB, dan permohonan pengurangan PBB.

1.3 Tujuan dan Manfaat Magang Adapun tujuan dari kegiatan magang yang dilaksanakan adalah : a. Menumbuhkan motivasi kerja dan berwirausaha di kalangan mahasiswa b. Membangun sikap mental di dalam kerja nyata yakni precaya diri, sadar akan jadi dirinya, bermotivasi untuk meraih suatu cita-cita, pantang menyerah, mampu bekerja keras, kreatif, inovativ, berani mengambil resiko dengan perhitungan, berperilaku pemimpin dan memiliki visi ke depan, tanggap terhadap saran dan kritik, memiliki kemampuan empati dan ketrampilan social c. Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan mahasiswa khususnya sense of business


d. Untuk

meningkatkan,

memperluas

dan

menetapkan

pemahaman

mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. e. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaur dalam suasana dunia kerja sesungguhnya. f. Sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. g. Menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan atas dasar kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. h. Sebagai umpan balik bagi Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan Mahasiswa yang mampu memberikan pemikiran yang inovatif dibidang masing-masing , sehingga lulusan Perguruan Tinggi tidak asing dengan dunia kerja/usaha. . i. Meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Dan manfaat dari kegiatan magang adalah : a. Memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan soft skillnya. b. Memberikan kesempatan langsung untuk terlibat dalam kegiatan nyata di instansi guna mengasah kemampuan serta sikap profesional. c. Dapat

meningkatkan

keterampilan praktek.

pengalaman

kerja

bagi

mahasiswa

dalam


d. Menambah wawasan dan cakrawala mahasiswa mengenai hal-hal baru yang belum di dapat di dalam kuliah. e. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dilingkungan universitas dengan praktek. f. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran serta pengalaman kerja yang dirasakan diluar lingkungan Universitas tentang dunia usaha perkantoran sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan mensinkronisasikan program pendidikan kuliah dengan pennguasaan keahlian yang diperoleh dilapangan secara langsung dalam DU/DI secara terarah dalam pencapaian tingkat keahlian yang profesional. g. Mahasiswa dapat menimba ilmu dan Keterampilan baik di Lingkungan perguruan tinggi maupun di Lapangan secara langsung dalam membekali diri untuk dapat terjun ke Dunia Usaha dan dapat menciptakan lapangan kerja sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh Program Kurikulum 1994.


BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok 1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan

(PBB),

kantor

pemeriksaan

dan

Penyidikan

Pajak

(KARIKPA). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, wajib pajak dapat melaksanankan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah kebawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembentukan KPP Pratama sendiri tidak dimaksudkan semata hanya untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, pembentukan KPP Pratama lebih dari itu, pembentukan KPP lebih diarahkan kepada perlunasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi atau Badan, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas. KPP Pratama menerapkan system administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasiyang berdasarkan fungsi, system informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten,


sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Diharapkan, dengan penggabungan kedua system tersebut akan tercipta suatu system informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimilisasi pemanfaatan jasa data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerisasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib

menandatangani pernyataan kesanggupan

melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas Account Representative (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif. Dengan adanya peran AR tersebut, diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkatkan secara berkesinambungan. Sebelumnya dalam lingkungan kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi terdiri dari: 1) (Dua) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Padang dan Bukit TInggi 2) (Tiga) Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) di Padang, Bukit Tinggi. 3) Kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) di Padang. Sesuai

dengan

peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang penerapan organisi perubahan kedua atas PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi, tata kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kanwil DJP Sumbar Jambi, Kanwil DJP Bengkulu


dan Lampung, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Kanwil DJP Kalimantan Barat, serta KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kanwil DJP NAD, Kanwil DJP Sumatera Utara II, Kanwil DJP Sumbar Jmabi, Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel, dan Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, maka mulai 9 September 2008 diterapkan sebagai Saat Mulai Beroperasi (SMO) KPP Pratama Solok. Sesuai

dengan

peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instasi vertikal DJP sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri keuangan Nomor 55/PMK.01/2007, pada akhir 2008 KPP diseluruh jajaran DJP terdiri dari 3 (tiga) jenis kantor yaitu : 1) KPP Wajib Pajak Besar 2) KPP Madya 3) KPP Pratama 4) KP2KP Di wilayah Kanwil SUMBAR dan Jambi DJP terdiri dari beberapa Kantor yaitu : 1) KPP Pratama Padang 2) KPP Pratama Bukittinggi 3) KPP Pratama Solok 4) KP2KP Pembentukan KPP wajib pajak besar dan KPP Madya telah diselesaikan pada akhir tahun 2006, sedangkan KPP Pratama yang ada saat


ini baru berjumlah 91 KPP Pratama, yaitu KPP Pratama dilingkungan Kanwil DJP di Wilayah Jakarta, Wilayah Jawa Barat dan Banten. Dan pembentukan KPP Pratama untuk seluruh Indonesia direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2008. KPP Pratama memiliki karakteristik-karakteristik antara lain : 1) Organisasi yang berdasarkan fungsi 2) Sistem informasi yang terintegrasi 3) Sumber daya manusia yang kompeten 4) Sarana kantor yang memadai dan 5) Tata kerja yang transparan Fungsi pemeriksaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh KPP, Karikpa dan Kanwil, dilaksanakan KPP Pratama oleh pejabat fungsional pemeriksa, sedangkan fungsi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan yang semula dilaksanakan oleh karikpa dan kanwil, dalam organisasi baru tersebut dilakukan kanwil oleh pejabat fungsional penyidik. Sebelum Moderenisasi Kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang terletak di Jalan Raya (Tembok-Laing) membawahi 7 wilayah kerja 2 kota dan 5 kabupaten yang terdiri dari : 1) Kota Solok 2) Kota Sawahlunto 3) Kabupaten Solok 4) Kabupaten Swl/Sijunjung 5) Kabupaten Tanah Datar


6) Kabupaten Solok Selatan, dan 7) Kabupaten Dharmasraya Semenjak tanggal 9 September 2008 Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan solok diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok.

2. Visi Dan Misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) -

Visi : Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan menajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

-

Misi : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayan pemerintah berdasarkan UU perpajakan dengan tingkat Efektifitas dan Efisiensi yang Tinggi.

3. Struktur Organisasi Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.


Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok sruktur organisasi yang dipakai adalah bentuk struktur organisasi Garis dan Staff, yaitu suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertical dan sepenuhnya dari pucuk pimpinan ke kepala bagian di bawahnya serta masing-masing pejabat, manjer di tempatkan satu atau lebih pejabat staff yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi hanya sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah pelayanan, ekstensi, penagihan dan lain sebagainya.

Stuktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok

Kepala KPP Pratama Solok

Kasubag Umum

Kasi Pemeriks aan

Waskon II

Waskon I

Kasi Pelayana n

Fungsional Pemeriksaan

Kasi PDI

Kasi Penagiha n

Kasi Ekstensi


4. Bidang-Bidang Kerja / Job Discription

PEMBINA 1

Fauzi Ismail

IV/a

Kepala KPP Pratama

PENATA TK. 1 2

Wahyu Widodo

III/d

Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

3

Wismar

III/d

Kepala Seksi Pemeriksaan

PENATA 4

Evawani Alisa

III/c

Kepala Sub Bagian Umum

5

Niswarti

III/c

Kepala Seksi Pelayanan

6

Delianis

III/c

Kepala Seksi Penagihan

7

Jon Hendri

III/c

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

8

Suseno

III/c

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

9

Normin Fauzi

III/c

Kepala Seksi PDI

10

Ahmad Subandi

III/c

Pemeriksa Pajak Muda

11

Adriyanto

III/c

Pemeriksa Pajak Muda

PENATA MUDA TK. I 12

Unas

III/b

Pelaksana

13

Ermiwati

III/b

Pelaksana

14

Yurli

III/b

Pelaksana

15

Khairil Burhany

III/b

Pelaksana

16

Hermawan Rudianto

III/b

Account Representative


17

Rismaidonal

III/b

Pelaksana

18

Kurniawan Riadi

III/a

Pelaksana

III/a

Penilai Pelaksana Lanjutan

PENATA MUDA 19

M. Usman

PENGATUR TK. I 20

Heri Maewanto

II/d

Angota Tim Pemeriksa

21

Muchtarroji

II/d


PENGATUR 22

Arsil Wahidi

II/d

Pelaksana

23

Zulhedi

II/d


24

Rokhman Ma’ruf

II/c

Pelaksana

25

Syukri Gusti

II/d

Pelaksana

26

Tota Pakpahan

II/c

Pelaksana

27

Reza Sidharta

II/c

Anggota Tim Pemeriksa

28

M. Ridwan Mahfud

II/c

Fungsional Penilai PBB Pelaksana

29

Lidawati AS

II/c

Pelaksana

30

Joko Susilo

II/c

AR

31

Reza Diaz Permana

II/c

AR

32

Wisnu Umbaran

II/c

AR

33

Trianto

II/c


34

Taufiq

Ansori II/c


Batubara


PENGATUR MUDA TK. I 35

Malto Jotam Silaban

II/b

Pelaksana

36

Suratman

II/b

Pelaksana

PENGATUR MUDA 36

Dimas Gafar Putra

II/a

Pelaksana

37

Djarib

II/a

Pelaksana

38

Norman Ramadhan

II/a

Pelaksana

39

Hendra Eka Saputra

II/a

Pelaksana

40

Apriyadi Akbar

II/a

Pelaksana

41

Sumafadli Katjendu

II/a

Pelaksana

42

Septria Anjeli

II/a

Pelaksana

46

Wildan Bahariddin A

II/a

Pelaksana

47

Rhiga Angkasa A

II/a

Pelaksana

48

Mandra

II/a

Pelaksana

49

Ali Ahmadi

II/a

Pelaksana

2.2 Pelaksanaan Magang Pelaksanaan kegiatan magang yang di laksanakan sejak Tanggal 22 September 2010 sampai dengan Tanggal 12 November 2010 adalah merupakan syarat wajib yang harus di ikuti oleh mahasiswa fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dalam rangka bersinergi dengan dunia kerja maupun


dengan masyarakat dan merupakan sarana penerapan IPTEK yang di dapat baik dari kuliah maupun non kuliah (Ekstrakurikuler). Kegiatan magang di laksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Dalam pelaksanaan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok Penulis ditempatkan pada Seksi Pelayanan, yaitu bagian pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Bagian ini khusus untuk menangani masalah pajak bumi dan bangunan, menerima dan menjalankan proses kepengurusan pajak bumi dan bangunan terhadap objek pajak yang di ajukan oleh Wajib Pajak.

1. Jenis dan Bentuk Kegiatan Magang Untuk jenis dan bentuk kegiatan magang di sesuaikan dengan tugas / job masing-masing bagian. Di bagian pelayanan PBB jenis pelayanan yang di berikan kepada Wajib Pajak adalah : 1) Permohonan Pendataan / Pendaftaran Objek Pajak Baru 2) Pemohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak 3) Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB 4) Pelayanan Permohonan Keberatan PBB Semua jenis pelayanan di atas adalah untuk jenis pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) dan tidak ikut menentukan besarnya pajak.


Dan bentuk kegiatan magang yang penulis lakukan adalah : 1) Mempelajari dan melaksanakan apa yang menjadi tugas bagian pelayanan khususnya bagian pelayanan PBB. 2) Membantu wajib pajak dalam mengisi dan melengkapi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), lampiran SPOP (LSPOP) dan permohonannya. 3) Membuat dan mencetak tanda terima untuk setiap permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak atas berkas-berkas yang telah di lengkapi sebagai persyaratan administrasi permohonan pendaftaran dan penelitian PBB. 4) Membuat lembar pemeriksaan atas permohonan yang di ajukan Wajib Pajak. 5) Mengirimkan berkas permohonan yang telah diperiksa Kasi Pelayanan untuk selanjutnya di periksa oleh bagian Ekstensi, yaitu bagian yang menentukan dan menggambarkan kedalam peta di mana posisi dan letak suatu objek pajak. 6) Membantu dalam pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS). 7) Mengarsip semua permohonan yang telah siap diproses. 8) Meregister lembar harian SPT masa, pasal 21, dan pasal 25 PPH.


9) Memberikan stempel pada lembar penelitian SSB yang telah selesai di proses oleh kasi pelayanan.

2. Prosedur Kerja Di dalam penyelesaian semua permohonan Wajib Pajak atas PBB (Objek dan Subjek pajak) prosedur kerja yang harus di lalui adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Pendataan / Pendaftaran Objek Pajak Baru Pendataan / pendaftaran objek pajak baru di lakukan bagi objek pajak yang belum terdaftar untuk di kenakan pajak. Pendataan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan PBB atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan formulir SPOP dan dilakukan sekurangkurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan. Proses pendataan dapat dilakukan dengan cara:

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak baru ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Petugas TPT dan melengkapi syarat administrasi berupa :

a) Mengisi dan menandatangani SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap


b) Surat kuasa dalam hal SPOP diisi dan di tandatangani oleh kuasa wajib pajak c) Bukti pendukung berupa ; fotocopy KTP yang masih berlaku, SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir, fotocopy sertifikat tanah/ surat ukur/ surat keterangan, salah satu surat bangunan jika ada bangunan, dan NPWP apabila punya.

2) Petugas TPT menerima permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan

pendaftaran belum

lengkap,

berkas

permohonan

pendaftaran dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan pendaftaran, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi. 3) Kepala

Seksi

Ekstensifikasi

meneruskan

berkas

permohonan

pendaftaran kepada Pejabat Fungsional Penilai untuk melakukan penelitian kantor. 4) Pejabat Fungsional Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, melakukan penelitian kantor, dan membuat konsep Berita Acara


penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi beserta berkas permohonan pendaftaran. 5) Kepala Seksi Ekstensifikasi mempelajari dan memaraf konsep Berita Acara penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Ekstensifikasi tidak menyetujui konsep Berita Acara penelitian Kantor, Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki konsep Berita Acara penelitian Kantor tersebut. 6) Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani Berita Acara penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi untuk dilakukan pemutakhiran data grafis. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Berita Acara penelitian Kantor, Pejabat Fungsional Penilai harus memperbaiki konsep Berita Acara penelitian Kantor tersebut. 7) Kepala Seksi Ekstensifikasi menerima Berita Acara penelitian Kantor dan menugaskan Pelaksana Seksi Ekstensifikasi untuk melakukan pemutakhiran

data

grafis

dan

proses

penatausahaan

berkas

selanjutnya. 8) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi melakukan pemutakhiran data grafis, kemudian meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk dilakukan perekaman data. 9) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi menerima berkas permohonan

pendaftaran

dan

menugaskan

Pelaksana

Seksi


Pengolahan Data dan Informasi untuk melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan berkas selanjutnya. 10) Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), melakukan pencocokan antara SPOP/LSPOP dan DHR, dan mengenerate produk keluaran (spooling SPPT, DHKP dan STTS) serta meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk dicetak. 11) Kepala Seksi Pelayanan menerima berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep produk hukum. 12) Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 13) Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk hukum tersebut. 14) Kepala Kantor mereview, menetapkan, dan menandatangani produk hukum, kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep produk hukum, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep produk hukum tersebut.


15) Proses dilanjutkan ke SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. 16) Proses selesai.

b. Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak Permohonan mutasi objek dan subjek pajak terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara

letak Objek dan Subjek yang sesungguhnya

dengan yang ada di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), atau mutasi terjadi apabila subjek pajak ingin mengubah / beralih nama atas objek pajak tertentu berdasarkan sertivikat yang ada. Prosedur kerja dalam proses mutasi objek dan subjek pajak adalah :

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi subjek dan objek pajak (termasuk pemecahan dan penggabungan objek pajak) ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melengkapi terlebih dahulu syarat-syarat administrasinya, di antaranya :

a) Mengisi dan menandatangani SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap b) Surat kuasa dalam hal SPOP diisi dan di tandatangani oleh kuasa wajib pajak c) Bukti pendukung berupa ; fotocopy KTP yang masih berlaku, SPPT dan tanda bukti pembayaran PBB tahun terakhir, fotocopy


sertifikat tanah / surat ukur tanah / surat keteranganWali Nagari yang mejelaskan letak dan kepemilikan objek pajak, salah satu surat bangunan jika ada bangunan, dan NPWP apabila punya.

2) Petugas TPT menerima permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak belum lengkap, berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak sudah lengkap, Petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan mutasi subjek dan/atau objek pajak, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menugaskan dan memberi disposisi kepada Account Representative untuk meneliti dan memproses dokumen. Dalam hal permohonan merupakan mutasi sebagian (pemecahan dan penggabungan) maka Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneruskan berkas permohonan mutasi kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dengan mengacu kepada SOP Tata Cara Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak.


4) Account Representative meneliti dokumen SPOP/LSPOP dan data pendukungnya, kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada Kepala Seksi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. 5) Kepala Seksi Surat Pemberitahuan Objek Pajak menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi untuk merekam SPOP/LSPOP. 6) Pelaksana

Seksi

Pengolahan

Data

dan

Informasi

merekam

SPOP/LSPOP dan meneruskan dokumen kepada Kepala Seksi Pelayanan. 7) Kepala Seksi Pelayanan menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak konsep SPPT. 8) Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep SPPT dan meneruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 9) Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menyetujui dan memaraf konsep SPPT, kemudian meneruskan kepada Kepala Kantor. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan tidak menyetujui konsep SPPT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep SPPT tersebut. 10) Kepala Kantor mereview, menetapkan dan menandatangani SPPT. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep SPPT tersebut, Pelaksana Seksi Pelayanan harus memperbaiki konsep SPPT tersebut. 11) Proses dilanjutkan ke SOP tentang Tata Cara Penatausahaan Dokumen dan SOP tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen 12) Proses selesai.


c. Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengurangan PBB Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pemberian keringanan pajak yang terutang atas Objek Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut :

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan PBB secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Tempat Pelayanan Terpadu dengan melengkapi syarat administrasi berupa ;

a) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT/ SKP PBB untuk pengajuan perorangan atau 1 (satu) permohonan untuk beberapa objek dengan tahun yang sama untuk pengajuan kolektif b) Permohonan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang di mohonkan di sertai alasan yang jelas c) Di ajukan kepada Kepala KPP Pratama d) Surat permohonan di tandatangani oleh wajib Pajak, dalam hal surat permohonan di tandatangani oleh bukan Wajib Pajak di lampiri dengan surat kuasa khusus atau surat kuasa e) Tidak meiliki tunggakan PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang di mohonkan pengurangan


f) Tidak di ajukan keberatan atas SPPT atau SKP PBB yang di mohonkan pengurangan, atau dalam hal di ajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan aatas keputusan keberatan di maksud tidak di ajukan banding g) Melampirkna fotocopy SPPT/ SKP.

2) Petugas

Tempat

Pelayanan

Terpadu

menerima

permohonan

Pengurangan PBB kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan Pengurangan PBB belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan permohonan Pengurangan PBB sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan PBB. Petugas Tempat Pelayanan

Terpadu

merekam

permohonan

dan

meneruskan

permohonan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 3) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memberi disposisi kepada Account Representative. 4) Account Representative meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak. Apabila persyaratan formal terpenuhi, Account Representative meneliti apakah keputusan atas permohonan pengurangan PBB adalah wewenang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau wewenang Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan


ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.04/1999 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-149/PJ/2007. Apabila pemberian keputusan menjadi wewenang KPP Pratama, maka Account Representative membuat Uraian Penelitian dan konsep surat keputusan berdasarkan hasil penelitian lapangan, serta menyerahkan uraian dan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 5) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menandatangani Uraian Penelitian, dan memaraf konsep surat keputusan, kemudian meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 6) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian dan Surat Keputusan. 7) Surat Keputusan atas permohonan pengurangan PBB Wajib Pajak dikirim ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 8) Dalam permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan formal, Account Representative membuat konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan menyerahkan konsep surat tersebut ke Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 9) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi menelti dan memaraf konsep surat pemberitahuan tidak dapat diproses dan meneruskan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak.


10) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses. 11) Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses dikirim ke Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) 12) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan PBB merupakan wewenang

Kepala

Kantor

Wilayah,

Account

Representative

memroses konsep Surat Pengantar ke Kantor Wilayah. 13) Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak konsep surat pengantar, dan meneruskan konsep tersebut ke Kepala Seksi Pelayanan 14) Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat pengantar, kemudian menerus ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 15) Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat pengantar. 16) Surat pengantar ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen di KPP) dan dikirim ke Kantor Wilayah melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP) 17) Proses selesai.


d. Pelayanan Permohonan Keberatan PBB Alasan pengajuan permohonan keberatan PBB adalah dalam hal Wajib Pajak merasa tidak SPPT/ SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai ; luas objek pajak bumi dan bangunan, klasifikasi objek pajak bumi dan atau bangunan, objek pajak yang seharusnya tidak di kenakan PBB, penentuan saat pajak terhutang, dan tanggal jatuh tempo.

Dalam hal ini prosedur kerjanya adalah sebagai berikut : 1) Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan yang di sertai syarat administrasi berupa :

a) 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT/ SKP PBB b) Di ajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia c) Di ajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan di sampaikan ke KPP Pratama d) Di lampiri asli SPPT atau SKP PBB yang di ajukan keberatan e) Di kemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alas an yagn mendukung pengajuan keberatan f) Surat keberatan di tandatangani oleh Wajib Pajak.

2) Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan Surat Pengantar, Surat Permohonan Keberatan Wajib Pajak, SPPT atau SKP, dan dokumen


penunjang lain (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP) ke Kantor Wilayah. 3) Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menerima dokumen pada point 1 yang telah didisposisi Kepala Kantor Wilayah (SOP Penerimaan Dokumen di Kanwil), memutuskan akan melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), menugaskan, serta memberi disposisi kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV untuk memprosesnya. 4) Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV menerima disposisi kemudian meneruskan kepada Penelaah Keberatan untuk memprosesnya. Dalam hal dilakukan PSL, Penelaah Keberatan membuat Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal tidak dilakukan PSL, Penelaah Keberatan melakukan PSK. 5) Dalam hal dilakukan PSL, Penelaah Keberatan bersama Fungsional Penilai melakukan PSL. Jika Wajib menolak dilaksanakannya PSL atas objek pajaknya, dibuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Jika Wajib Pajak tidak menolak dilakukannya PSL, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dibuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan.


6) Jika dilakukan PSK, Penelaah Keberatan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 7) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan atau Berita Pemeriksaan Sederhana Lapangan, Penelaah Keberatan membuat konsep Surat Keputusan Keberatan kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV. Surat Keputusan Keberatan akan disampaikan ke Wajib Pajak. Tembusan Surat Keputusan Keberatan disampaikan antara lain kepada :

a) Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak mengajukan keberatan b) Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan c) Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan

8) Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan, dan Banding IV meneliti dan memaraf

konsep

Surat

Keputusan

Keberatan

kemudian

meneruskannya kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding. 9) Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding menelaah dan memaraf

konsep

Surat

Keputusan

Keberatan

kemudian

menyerahkannya kepada Kepala Kantor Wilayah. 10) Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Keberatan.


11) Pelaksana

Seksi

Pengurangan,

Keberatan,

dan

Banding

IV

menatausahakan Surat Keputusan Keberatan untuk dikirimkan ke pihak-pihak terkait melalui Bagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil). 12) Proses selesai.

3. Permasalahan Yang Di Temukan Selama penulis melaksanakan magang di kantor pelayanan pajak pratama Solok kahusnya di bagian pelayanan PBB ada beberapa permasalahan yang penulis hadapi yaitu : 1) Adanya wajib pajak yang tidak mengerti dan mengatahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan objek pajak baru. 2) Belum adanya sertifikat tanah atas bojek pajak yang di mohonkan wajib pajak 3) Adanya ketidak sesuaian antara luas tanah yang tertulis di sertifikat tanah dengan SPPT yang di terbitkan. Sehingga wajib pajak membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pajak yang terhutang. Dari permasalahan yang di hadapai di atas, upaya pemecahan masalahnya adalah : 1) Memberikan penjelasan dan penerangan kepada wajib pajak bagaimana prosedur pengajuan permohonan objek pajak baru.


2) Jika wajib pajak tidak memiliki sertifikat atas objek pajak tertentu, maka wajib pajak harus membawa surat keterangan dari Wali Nagari yang menyatakan kepemilikan objek pajak atas nama wajib pajak tersebut, atau wajib pajak harus membawa dan memberikan Bukti Surat Ukur atas objek pajak yang di maksud dan di lampirkan dalam permohonannya. 3) Adanya ketidak sesuaian antara luas tanah yang tertulis di sertifikat tanah dengan SPPT, maka objek pajak tersebut harus di betulkan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan atau keberatan PBB yang di ajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama.


BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Magang adalah merupakan salah satu bentuk pengenalan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berintelektual cerdas dengan dunia kerja yang di hadapi, yang kemudian di harapkan akan mampu menciptakan usaha baru. Dengan demikian antara perguruan tinggi dan instansi/ perusahaan pengguna lulusan perguruan tinggi akan terjadi jalinan dan matcth yang berarti terciptanya keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dengan pembangunan pada umumnya dengan dunia kerja, dunia usaha sera aktifitas pembangunan lainnya. Dalam melaksanakan magang mahasiswa juga harus berperan aktif dalam berbagai kegiatan pada instansi di mana di tempatkan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan dan Keadaan subyek (siapa yang membayar).


3.2 Saran-saran Sebagaimana harapan bersama, melalui magang di harapkan mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang di dapat, mampu beradaptasi serta bersaing dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dalam hal ini semua pihak yang terkait harus dapat memberikan sarana dan kontribusi demi tercapainya tujuan mahasiswa di dalam melakukan praktek kerja / magang yang akhirnya mewujudkan SDM yang handal, siap kerja dan bersaing dalam menghadapi era pasar bebas saat ini. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan kedepannya oleh pihak terkait agar proses magang lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di harapkan, yaitu : 1. Pihak Kampus / Universitas : a) Sebelum magang di laksanakan, hendaknya mahasiswa di berikan pembekalan magang yang benar-benar matang, yang bisa memberikan gambaran bagaimana sistem dan cara kerja di instansi di mana mahasiswa akan di tempatkan. Sehingga mahasiswa dengan mudah untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan dunia kerja nyata. b) Sebaiknya penempatan magang disesuaikan dengan jurusan masingmasing mahasiswa, agar ilmu yang di dapat bisa diterapkan di dunia kerja / instansi di mana mahasiswa malakukan magang. 2. Bagi mahasiswa : a) Mahasiswa harus mengikuti dengan baik aturan yang berlaku di tempat kerja / instansi bersangkutan.


b) Mahasiswa harus bisa menjadikan magang sebagai sarana untuk melatih diri dan mengaplikasikan ilmu yang di dapat baik di kuliah maupun non kuliah. c) Mahasiswa harus bisa menyerap dan mengambil pengalaman dari praktek kerja / magang yang telah di laksanakan. d) Hendaknya mahasiswa juga mengikuti kursus-kursus di luar kuliah. Seperti kursus computer, bahasa inggris, dan sebagainya. Ini akan dapat menambah skill dan pengetahuan bagi mahasiswa sendiri. 3. Pihak Instansi : a) Pihak instansi sebaiknya menempatkan peserta magang di bagian yang sesuai dengan jurusan mahasiswa bersangkutan. b) Pihak instansi sebaiknya menganggap mahasiswa peserta magang seperti karyawan sesungguhnya. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan sikap dan sifat profesional terhadap diri mahasiswa. c) Memberikan sarana dan kontribusi sebaik-baiknya kepada peserta magang dalam rangka mewujudkan SDM yang handal dan siap bersaing.


DAFTAR PUSTAKA

Arsip KPP Pratama Solok, Tahun 2007-2010 http://www.pajak.go.id http://www.suaramerdeka.com/harian/0702/08/opi07.htm Murti Sumarni, Salamah Wahyuni, Metodologi Penelitian Bisnis, BPFE-UGM, 2001 Ridwan Pangestu, Sistem Penulisan Laporan Magang, PT. Grafindo Media Pratama,Tahun 2005 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, CV. Alfabeta-Bandung, 1999


Gambar 1.2 :  Mencetak tanda terima untuk Wajib Pajak

Gambar 1.2 :  Menerima pengajuan permohonan Wajib Pajak, permohonan pendaftaran objek pajak baru, mutasi PBB, Keberatan PBB, dan permohonan pengurangan PBB.

Gambar 1.3 :  Memberikan penjelasan ke pada Wajib Pajak tentang prosedur pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak baru.

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK ( KPP PRATAMA SOLOK)

Recommend Documents