STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYAN PAJAK (KPP) PRATAMA METRO
Kepala Kantor
Fungsional Penilai
Seksi Pelayanan
Fungsional Pemeriksaan
Seksi PDI
Seksi Waskon I
Seksi Waskon II
Kepala Sub Bagian Umum
Seksi Penagihan
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Seksi Pemeriksaan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
1 dari 6
A. Deskripsi : Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
B. Dasar Hukum : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak s.t.d.t.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NIlai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
C. Surat Edaran Terkait : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Penanganan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
D. Pihak yang Terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3. Kepala Seksi Pelayanan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
2 dari 6
4. Account Representative 5. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu 6. Pelaksana Seksi Pelayanan 7. Bidang Pengurangan, Keberatan, dan Banding (Kantor Wilayah) 8. Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP 9. Wajib Pajak
E. Formulir yang Digunakan : 1. Surat Permohonan Keberatan dan kelengkapannya. 2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
F. Dokumen yang Dihasilkan : 1. Bukti Penerimaan Surat (BPS) 2. Lembar Isian Surat Keberatan 3. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal 4. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal 5. Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas 6. Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan 7. Surat Pengantar
G. Prosedur Kerja : 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu. 2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu menerima surat permohonan kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya sesuai dengan ketentuan. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal surat permohonan beserta persyaratannya sudah lengkap, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya. Selain BPS, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu juga memberikan Lembar Isian Surat Keberatan. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu kemudian merekam surat permohonan dan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
3 dari 6
dilanjutkan dengan meneruskan surat permohonan beserta kelengkapannya ke Account Representative. 3. Account Representative meneliti persyaratan formal keberatan. Dalam hal berkas keberatan tidak memenuhi persyaratan, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan
Surat
Keberatan
Tidak
Memenuhi
Persyaratan
Formal
dan
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal kemudian meneruskannya ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal. 6. Surat
Pemberitahuan
Surat
Keberatan
Tidak
Memenuhi
Persyaratan
Formal
ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 7. Dalam hal permohonan dapat diproses lebih lanjut, Account Representative membuat konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 9. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. 10. Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal ditatausahakan di Seksi Pelayanan (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 11. Atas permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan formal, Account Representative meneruskan permohonan keberatan ke Seksi Pelayanan untuk dibuatkan Surat Pengantar ke Kantor Wilayah/KPDJP. 12. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan, membuat konsep Surat Pengantar dan
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
4 dari 6
meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak. 13. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep Surat Pengantar dan meneruskannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak beserta berkas permohonan dari Wajib Pajak. 14. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menandatangani Surat Pengantar dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. 15. Kepala Seksi Pelayanan menugaskan Pelaksana Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar, Surat Keberatan Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus Dokumen, Lembar Isian Surat Keberatan, Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas, Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan, Salinan Laporan Pemeriksaan Pajak Lengkap yang sudah dilegalisasi oleh Kepala Seksi Pelayanan. 16. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan Surat Pengantar beserta berkas permohonan, dan berkas terkait lainnya (SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak) dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah atau Direktorat Keberatan dan Banding melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP). 17. Proses selanjutnya dilaksanakan di Kantor Wilayah (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan di Kanwil) atau di Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP (SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan di KPDJP). 18. Proses selesai.
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
5 dari 6
Jangka Waktu Penyelesaian : Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan lengkap. (Jangka waktu penyelesaian keberatan secara keseluruhan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yaitu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan. Catatan : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu Penyelesaian Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak, jangka waktu penyelesaian keberatan paling lama 9 bulan sejak tanggal diterima permohonan lengkap)
Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Standard Operating Procedures TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP Revisi
:
Nomor
:
KPP70-0005
Tanggal
: 13 Maret 2008
Halaman
:
6 dari 6
H. Bagan Arus (Flow Chart) : TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KPP
Wajib Pajak
Petugas TPT
Pelaksana Seksi Pelayanan
Account Representative (AR)
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
Kepala Seksi Pelayanan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Wilayah
Direktorat Keberatan dan Banding KPDJP
Surat Pengantar dan Berkas Keberatan
Surat Pengantar dan Berkas Keberatan
SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan di Kanwil
SOP Tata Cara Penyelesaian Permohonan Keberatan di KPDJP
Mulai
Surat Permohonan
BPS dan Lembar Isian Surat Keberatan
Menerima, meneliti, menerbitkan BPS/ LPAD, Lembar Isian Surat Keberatan merekam, dan meneruskan surat permohonan
Meneliti persyaratan formal dan kelengkapan berkas keberatan
Membuat konsep Surat Pengantar ke Kantor Wilayah
Memenuhi persyaratan formal?
ya
Tidak Membuat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal
Membuat Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
Konsep Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal
Konsep Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
Meneliti dan memaraf Konsep Surat Pengantar dan Berkas Keberatan
Meneliti dan memaraf
Menugaskan untuk menatausahakan dan mengirim
Menatausahakan dan mengirimkan
Menyetujui dan Menandatangani
Surat Pengantar dan Berkas Keberatan / Pemberitahuan Surat Keberatan Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan FormalMemenuhi Persyaratan Formal/
SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak
Pemberitahuan Surat Keberatan Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan FormalMemenuhi Persyaratan Formal/
SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP
Selesai
Disahkan oleh : a.n. Direktur Jenderal Drirektur Transformasi Proses Bisnis
Robert Pakpahan NIP. 060060167
