BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa “if you fail to plan, you are planning to fail” . Dalam kontek penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 – 2019, sehingga di tingkat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di sesuaikan. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan
1
Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.
B. Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) adalah lembaga konstitutional independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang No. 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. KPU Kabupaten Dogiyai saat ini terdiri dari 5 anggota (empat laki – laki ; satu perempuan) yang dipilih melalui proses seleksi yang ketat dan kemudian dilantik oleh KPU Provinsi Papua pada 08 Nopember 2014 untuk jangka waktu lima tahun hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Dogiyai periode 2013 – 2018 yang sebelumnya lima (5) orang pertama di berhentikan oleh DKPP pada 21 agustus 2014. Lalu KPU Provinsi Papua melantik 5 orang dari daftar tunggu yang di siapkan oleh KPU Provinsi Papua antara lain Ketua KPU, Matias Butu, terpilih untuk masa jabatan lima tahun melalui pemungutan suara tertutup dalam rapat pleno yang pertama kali KPU laksanakan setelah terpilih. Empat anggota lainnya adalah Andreas Tibakoto, Moses Magai, Yohanes Pigai, Orva Tigi. Sekretariat KPU, dipimpin oleh Sekretaris, merupakan perpanjangan tangan eksekutif dari KPU yang bertanggung jawab untuk administrasi organisasi di tingkat daerah kabupaten dogiyai. Sekretaris biasanya dicalonkan oleh KPU dan kemudian ditunjuk untuk jangka waktu lima tahun oleh Sekertaris Jenderal (Arif Rahman Hakim). Pada 08 Nopember 2014, setelah 5 orang daftar tunggu KPU Kabupaten dogiyai di lantik oleh KPU Provinsi Papua, langka selanjudnya adalah masuk pada tahapan Rapat Pleno Pemilihan Ketua, Ketua Pokja dan Ketua Koorwil. Saat itu Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai masih di pimpin oleh, Titus Mote dan Anton Pekei sebagai Bendahara APBN keduanya tidak hadir saat Pelantikan KPU Dogiyai bahkan tidak membiayai undangan Pelantikan, Penginapan, Akomodasi dan Transportasi pulang, kemudian pada tanggal 21 – 24 Nopember 2014 KPU Provinsi Papua mengundang semua KPU Kabupaten/Kota se – Papua untuk melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) namun itupun tidak di biayai oleh sekertaris
2
KPU Kabupaten Dogiyai Titus Mote dengan alasan Dana dari APBN 2014 yang tersedia habis dari pos perjalanan Dinas, namun kami sebagai Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai tetap konsekwen menghadiri undangan dengan biaya sendiri karena materi bimtek itu senjata dan peluru bagi KPU karena KPU Kabupaten Dogiyai baru di lantik. Setelah kegiatan Bimtek kembali ke Dogiyai mengalami kendala karena ada beberapa masalah yang di tinggalkan KPU Kabupaten Dogiyai yang lama antara lain pertama, tidak ada kantor KPU Kabupaten Dogiyai adapun kontrak saja namun itu masih belum bayar kontrak, kedua, Sekertaris dan Bendahara KPU Kabupaten Dogiyai menjalani proses pemeriksaan dan status tersangka dari Tipikor Polres Nabire atas dugaan Penggelapan Dana Pilpres tahab dua (II), ketiga hilangnya dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Pileg dan Pilpres sebagai bahan bagi kami untuk laporkan ke KPU Provinsi dan KPU RI, keempat kesediaan Dana APBD tahun anggaran 2014 terpakai habis tetapi tidak ada Lporan Pertanggung jawaban ke pemerintah daerah, sumber Dana APBN tahun anggaran 2014 semua terpakai habis yang ada dari pos Dana Kehormatan Komisioner KPU, Staf Pegawai dan Pegawai Honor, selain dari itu terpakai namun belum membuat Laporan Pertanggung jawaban. Dengan demikian Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai secara bertahab membenahi dan menyelesaikan semua masalah yang ada antara lain. Pertama, Menyurat kepada Pemerintah Daerah memintah memfasilitasi dan menyediakan tempat atau Kantor KPU yang tetap. Kedua, Menyurat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai untuk mengalokasikan Dana Pembantuan kepada Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai. Ketiga, Menyurat kepada Pemerintah Daerah memintah tiga (3) nama calon Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai untuk di usul ke Sekertaris Jenderal KPU Pusat. Keempat, Setelah ada surat jawaban pemerintah daerah, Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai melakukan Pleno Penetapan tiga (3) nama calon Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai tersebut dan mengusulkan kepada Sekertaris Jenderal KPU RI melalui Sekertaris KPU Provinsi Papua, namun dengan berbagai pertimbangan golongan dan kepangkatan Sekertaris Jenderal KPU RI menyeleksi dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Plt. Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai atas nama (Pelipus Magai). Arif Rahman Hakim (Sekretaris Jenderal KPU RI) menunjuk Pelipus Magai sebagai Plt. Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai yang baru. Sejak tanggal 15 maret 2015, KPU Kabupaten Dogiyai bersama Sekertaris KPU yang baru mulai membenahi manajemen Keuangan yang pejabat lama tinggalkan tanpa buat Laporan Pertanggung jawaban di Kantor Perbendaharaan Negara Nabire (KPPN) ternyata Kuasa Pengguna Anggaran (KPA DIPA APBN KPU
3
Kabupaten Dogiyai) masih Agus Sampe mantan Sekertaris KPU Dogiyai yang pertama sebelum Titus Mote, ini menjadi masalah besar yang harus di selesaikan demikian KPU Kabupaten Dogiyai yang baru hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) melalui Sekertaris dan Bendahara APBN (Ibu Elsi Elisabeth Pigome) melakukan Rekon Keuangan atau Pertanggung jawaban keuangan yang tumpang tindih dari Nabire dan ke Kantor Koorwil KPPN Provinsi di Jayapura dan ke Jakarta hampir 3 bulan lebih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan kedua yaitu periode 2013 – 2018 setelah sebelumnya periode pertama 2008 – 2013 menyelesaikan masa tugasnya setelah diperpanjang oleh KPU Provinsi Papua hingga saat pelantikan pada tanggal 23 Oktober 2013. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang – Undang tersendiri yaitu Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Independen dan non partisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock. Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR
4
bersama Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan. Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU yang terbuka dan melalui beberapa tahapan yang sangat ketat serta dilakukan oleh Tim Seleksi yang independen yang mewakili unsur KPU Provinsi Papua, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari akademisi, profesional dan masyarakat umum. Nama yang ditetapkan KPU Provinsi Papua kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Dogiyai adalah : 1. Didimus Dogomo. 2. Yohanes Dogomo. 3. Ev. Emanuel Keiya. 4. Palpianus Kegou. 5. Yohanes Agapa. Lima (5) besar pertama ini telah menyelenggarahkan Pemilu DPR/DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, namun di berhentikan DKPP pada 21 agustus 2014 terkait pengaduan Panwas Kabupaten Dogiyai melalui Bawaslu Provinsi Papua bahwa temuan tidak melakukan pencoblosan dua (2) Distik yaitu, Mapia Tengah dan Mapia Barat Kabupaten Dogiyai pada Pilres. Dengan di berhentikannya lima besar pertama maka KPU Provinsi Papua melantik 5 orang daftar tunggu KPU Kabupaten Dogiyai pada 08 Nopember 2014. Hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) ini antara lain : 1. Matias butu. 2. Andreas Tibakoto. 3. Moses Magai. 4. Yohanes Pigai. 5. Orva Tigi. Dengan terbentuknya KPU Kabupaten Dogiyai periode 2013 – 2018 yang beranggotakan 5 (lima) orang dan bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan. Tetapi, perubahan keanggotaan KPU Kabupaten Dogiyai tidak mengubah secara mendasar tugas pokok dan fungsinya, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seluruh tahapan yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran hingga peresmian keanggotaan legislatif, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan partai politik peserta pemilu, calon Anggota DPD maupun Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berhak mengikuti Pemilu, serta calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak. Namun demikian, seluruh anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa masyarakat menghendaki Pemilu lebih berkualitas dari pemilu – pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Dogiyai harus mampu meyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Untuk dapat mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara
Pemilu
tidak
terkecuali
bagi
5
KPU
Kabupaten
Dogiyai
untuk
melaksanakannya, yaitu misalnya Peraturan Tata Kerja KPU dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib: Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakukan yang adil dan setara. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien. Sesuai Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota masingmasing dibantu oleh Sekretariat. Undang – Undang 15 Tahun 2011 telah mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas merencanakan program dan anggaran KPU pada tahun 2015 sedang disusun Peraturan KPU tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019 yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan KPU pada kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan 2019. Sambil menunggu disahkannya Renstra KPU 2015-2016, dalam penyusunan program dan kegiatan serta anggaran 2015, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja 2015 serta Visi, Misi Presiden terpilih.
6
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penetapan Kinerja Pedoman Uraian Umum Tentang Uraian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2015 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Pemilihan Umum jangka pendek pada tahun 2015 dan Rencana Strategis (Restra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2015 - 2019. 2. Tujuan Penetapan Kinerja Pedoman Uraian Umum Tentang Uraian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2015 dan Rencana Strategis (Restra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2015 - 2019. Di susun adalah untuk : a. Peningkatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL; b. Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang Bersifat nasional, Tetap dan Mandiri; c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum; d. Penyempurnaan
Data
Pemilu
Secara
Terus
Menerus,
Menyeluruh,
dan
Berkesinambungan; dan e. Penyusunan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Politik Secara Murni dan Konsekuen. D. Dasar Hukum 1. Undang – Undang No. 15 Th. 2011 sebagai perubahan atas undang – undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu ; 2. Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 tentang perubahan peraturan KPU No. 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ; 3. Instruksi Presiden No. 7 th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7
5. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No. 29 tahun 2010 ; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan Dan Anggota Pengawas Pemilihan Umum; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan Pemilukada; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Kementerian/Lembaga; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 63 /Kpts/KPU/Tahun 2015 - 2019 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum
8
BAB II GAMBARAN UMUM URAIAN TUGAS, WEWENANG PIMPINAN & ANGGOTA SERTA SEKERTARIAT & STAF
A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR. Pada pasal 6 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi bejumlah 5 orang dan KPU Kab/ Kota berjumlah 5 orang. Pada Undang – Undang tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masingmasing KPU sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut : B. Sifat, Kedudukan dan Hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Kedudukan dan Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Bab III KPU Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu,
9
KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 1) Kedudukan, Sifat dan Jumlah Personil anggota KPU a. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. b. KPU Provinsi Papua berkedudukan di ibu kota provinsi. c. KPU Kabupaten Dogiyai berkedudukan di ibu kota kabupaten. d. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap. f. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing – masing dibantu oleh sekretariat. g. Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU. h. Jumlah anggota:
KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
i. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. j. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. k. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. l. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30% (tiga puluh persen). m. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. n. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
10
o. Sekretaris KPU Kabupaten /kota bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten /kota baik dari segi Keuangan, Administrasi dan Pertanggung jawaban sesuai Pasal 59 UU No. 15/2011 ayat (5). 2) Ketua KPU Kabupaten Dogiyai mempunyai tugas: a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten Dogiyai; b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Dogiyai ke luar dan ke dalam; c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten Dogiyai; d. Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai. e. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai bertanggung jawab kepada rapat pleno. 3) Tugas Ketua Pokja dan Koorwil Komisioner KPU Kabupaten Dogiyai a. Melaksanakan tugas – tugas yang ada pada setiap Pokja dan Koorwil dengan penuh tanggung jawab b. Memimpin rapat – rapat pada setiap Pokja dan koorwil. c. Memimpin kegiatan dan program kerja pada setiap Pokja dan Koorwil d. Dalam melaksanakan tugasnya Pokja dan Koorwil bertanggung jawab kepada Ketua selaku penanggung jawab melalui Pleno. Melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor, 118/KPTS/KPU.PROV.030/2014 Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai antara lain : Andreas Tibakoto, S. Sos. Matias Butu, S. Ip. Moses Magai S. Ip. Orva Tigi, S. Ip, Yohanes Pigai, SH. Setelah Pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antar Waktu, mulai masuk pada prosesi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Ketua, Ketua Pokja dan Ketua Koowil yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dogiyai nomor : 001/B.A/KPU DGY/XI/2014 antara lain :
11
Gambar. 01 Bagan Struktur Komisioner dalam Pembagian Jabatan dan Tugas 1. Matias Butu, S. IP Jabatan
: Anggota KPU Kabupaten Dogiyai : 1 Ketua KPU Kabupaten Dogiyai : 2 Pengarah/Penanggung Jawab Divisi dan Koorwil
2. Andreas Tibakoto, S. Sos : Anggota KPU Kabupaten Dogiyai Jabatan
: 1 Divisi Perencanaan, Data, Logistik dan Keuangan : 2
3 Moses Magai, S. IP Jabatan
Jabatan
Selatan
: Anggota KPU Kabupaten Dogiyai : 1 Divisi Teknis Penyelenggara, Umum & Organisasi : 2
4 Orva Tigi, S. IP
Koordinator Wilayah Distrik Kamu, Distrik Kamu
Koordinator Wilayah Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan
: Anggota KPU Kabupaten Dogiyai : 1
Divisi Sosialisas, SDM, Hubungan Masyarakat, Teknis Penyelenggara, Umum & Organisasi
: 2 Koordinator Wilayah Distrik Dogiyai dan Distrik Mapia 5 Yohanes Pigai, SH Jabatan
: Anggota KPU Kabupaten Dogiyai : 1 Divisi Hukum dan Pengawasan : 2
Koordinator Wilayah Distrik Kamu Timur, Distrik Kamu Utara
C. Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai 1. ASAS PENYELENGGARA PEMILU Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.
12
2. PROGRAM KERJA o
Pelayanan umum;
o
Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi;
o
Penguatan organisasi penyelenggara Pemilu dan Pemilukada;
o
Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD dan DPRD serta KPU;
o
Program perbaikan proses politik;
o
Pendidikan dan peningkatan politik masyarakat;
o
Pengembangan peraturan juklak/juknis tentang Pemilu/Pemilukada;
o
Program penerapan kepemerintahan yang baik;
o
Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan
o
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
o
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;
o
Penyelenggaraan operasional perkantoran;
o
Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan;
o
Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
o
Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi;
o
Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga;
o
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara;
o
Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja;
o
Program pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
o
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
o
Ketertiban dan keamanan;
o
Pembinaan hukum;
o
Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum;
o
Pelayanan dan bantuan hukum;
o
Ekonomi;
o
Telekomunikasi;
o
Program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi;
o
Peningkatan pengembangan dan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.
13
D. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten Dogiyai 1) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD sesuai pasal 10 ayat 1 UU No. 15 tahun 2011 meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Dogiyai; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Dogiyai berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. membentuk PPD, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Dogiyai; d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPD, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Dogiyai; e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Papua f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan g. menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPD dengan membuat berita acara rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi suara; i. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Dogiyai yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPD; j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Dogiyai, dan KPU Provinsi Papua; k. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten
Dogiyai
dan
mengumumkannya; l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; m. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Dogiyai;
14
n. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPD, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan/atau ketentuan peraturan-undangan; o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai kepada masyarakat; p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraaan Pemilu; q. dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi Papua, dan/atau peraturan perundang – undangan.
2) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 10 ayat 2 UU No. 15 tahun 2011 meliputi : a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten Dogiyai; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten Dogiyai berdasarkan peraturan perundang – undangan; c. membentuk PPD, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Dogiyai; d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPD, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih; f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Papua; g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten Dogiyai yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan KPU Provinsi Papua;
15
i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu Kabupaten Dogiyai atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Dogiyai; j. mengenakan sangsi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPD, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan; k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai kepada masyarakat; l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua, dan/atau undang – undang. 3) Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sesuai pasal 10 ayat 3 UndangUndang Nomor 15 tahun 2011 meliputi : a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Kabupaten Dogiyai; b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Dogiyai. PPD, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Kabupaten Dogiyai dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Papua; c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap – tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Kabupaten Dogiyai berdasarkan Peraturan perundang – undangan; d. membentuk PPD, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di
Kabupaten Dogiyai dalam wilayah kerjanya; e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di
16
Kabupaten Dogiyai berdasarkan peraturan perundang – undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Papua; f. menerima daftar pemilih dari PPD dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak di Kabupaten Dogiyai; g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada Pilkada serentak terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; h. menerima daftar pemilih dari PPD dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta menyampaikannya kepada KPU Provinsi Papua; i. menetapkan pasangan calon Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai yang telah memenuhi persyaratan; j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPD di wilayah kabupaten Dogiyai. k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten Dogiyai, dan KPU Provinsi Papua; l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan mengumumkannya; m. mengumumkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya; n. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi Papua; o. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Dogiyai. p. Mengenakan sanksi administrasi dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPD, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan;
17
q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Dogiyai kepada masyarakat; r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Papua; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; t. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri, Bupati Kabupaten Dogiyai, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai;dan u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Papua dan/atau Ketentuan peraturan perundang – undangan. 4) Kewajiban KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilu Anggota DPR , DPD,DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sesuai pasal 10 ayat 4 undangundang No 15 tahun 2011 sebagai berikut : a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati secara adil.; c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kapada masyarakat; d. melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Papua; f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Dogiyai dan lembaga kearsipan Kabupaten Dogiyai berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI; g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Dogiyai berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
18
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Papua serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu; i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Dogiyai dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Dogiyai; j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap – tiap TPS pada tingkat Kabupaten Dogiyai kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten Dogiyai; k. melaksanakan keputusan DKPP; dan l. melaksanakan keawjiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Papua dan/atau petauran perundang undangan. m. Posisi dan peran KPU benar-benar mencerminkan kebutuhan kehidupan berdemokrasi dan memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Pemilu. n. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Dogiyai didukung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana tugas, wewenang dan kewajiban yang tertera di atas dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2011. E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai. 1) Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai sesuai pasal 68 ayat 1 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 meliputi : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu b. Memberikan dukungan teknis administrative c. Membantu
pelaksanaan
tugas
KPU
Kabupaten
Dogiyai
dalam
menyelenggarakan Pemilu d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pilpres serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai f. Memfasilitasi penyelesaiaan masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai
19
g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Dogiyai h. Membantu pelaksanaan tugas – tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan. 2) Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai sesuai Pasal 68 Ayat 2 undang – undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi : a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan c. Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaiaan sesuai dengan peraturan perundang undangan. 3) Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai sesuai Pasal 68 Ayat 3 undang – undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi : a. Menyusun laporan pertangguang jawaban keuangan KPU Kabupaten Dogiyai b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu dan c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Dogiyai Sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota
maka
Sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota
sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008 selain memiliki tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat 1 juga memiliki fungsi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi : a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten Dogiyai. b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Dogiyai. c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten Dogiyai. d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Dogiyai. e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaiaan sengketa Pemilu di Kabupaten Dogiyai.
20
f. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten Dogiyai. g. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Dogiyai. h. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten Dogiyai. 3. Tugas – Tugas 4 Kepala Sub Bagian a. Tugas Sub.Bagian Program dan Data : 1. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; 2. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; 3. Mengelola, menyusun data pemilih; 4. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait; 5. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan; 6. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; 7. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu; 8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu; 9. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu; 10. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data; 11. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai 12. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai 13. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai 14. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Dogiyai 15. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai 16. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan b. Tugas Sub. Bagian Hukum:
21
1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang – undangan tentang Pemilu; 2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu; 3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum; 4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggar Pemilu; 5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu; 6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya; 7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Dogiyai 8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu; 9. Mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk verifikasi administrasi dan factual perseorangan peserta Pemilu; 10. Menyusun dan mengolah bahan – bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 11. Mengumpulkan dan mengolah bahan – bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum; 13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum; 14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan – bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah; 15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai 16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai 17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub bagian Hukum Kabupaten Dogiyai 18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang – undangan; 19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
22
c. Tugas Sub. Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat : 1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Dogiyai; 2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai; 3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu; 5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai; 6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan; 7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu 8. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu; 9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye; 10. menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye; 11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12. Melakukan identifikasi kinerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 13. Mengiventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapakan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 15. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 16. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
23
17. Menyiapkan pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; 18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan. d. Tugas Sub. Bagian Keuangan, umum dan logistik : Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan; 1. memberi informasi terbaru menyangkut penggelolahan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Dogiyai; 2. menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan; 3. menyiapkan dan menyusun bahan – bahan untuk keperluan realisasi anggaran(SAI dan LPJ/LPAK); 4. menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru; 5. mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi; 6. menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai; 7. menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa; 8. mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN; 9. menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; 10. menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatangan SPM; 11. menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan , serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 12. mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 13. menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 14. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai;
24
15. menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 16. mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 17. menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Tugas Staf Pelaksana a. Staf Pelaksana pada Subbagian Program dan Data : 1) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu; 2) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu; 3) Mengelola, menyusun data pemilih; 4) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait; 5) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah; 6) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu; 7) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu; 8) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaran Pemilu; 9) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu; 10) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data; 11) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 12) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 13) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 14) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kabupaten Dogiyai; 15) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai; 16) Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan. b.
Staf Pelaksana pada Subbagian Hukum :
25
1)
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang – undangan tentang Pemilu;
2)
Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3)
Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelengara Pemilu;
4)
Mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5)
Menyusun dan mengolah bahan – bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6)
Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7)
Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
8)
Menyusun laporan kegitan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9)
Mengumpulkan dan menyusun bahan – bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10) Menyusun dan mengolah bahan – bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu; 11) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu; 12) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kenerja staf di Subbagian hukum; 13) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang – undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan – bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum; 14) Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 15) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 16) Melaksanakan tugas – tugas
lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU
Kabupaten Dogiyai; 17) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kabupaten Dogiyai; 18) Melaksanakan inventarisasi perturan perundang – undangan; 19) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
26
c. Staf pelaksana pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat : 1)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Dogiyai;
2)
Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
3)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4)
Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5)
Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai;
6)
Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7)
Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8)
Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
9)
Mengumpukan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosislisasi dan kampanye; 11) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 12) Melakukan identifikasi kenerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Pertisipasi Masyarakat; 13) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah; 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 15) Melaksanakan dan menjalankan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai;
27
16) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu; 17) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas; 18) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. d. Staf Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik : 1) 2)
Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan; Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Dogiyai;
3)
Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4)
Menyiapkan dan menyusun bahan – bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
5)
Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang tebaru;
6)
Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7)
Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8)
Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9)
Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
10) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pajabat penandatanganan SPM; 12) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari paraturan parundang – undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu; 13) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan; 14) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai; 15) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai;
28
16) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain; 17) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan F. STRUKTUR ORGANISASI Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Sedangkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemlihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka susunan Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebagai berikut : SRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi KETUA KPU MATIAS BUTU, S.IP ANGGOTA KPU KETUA POKJA MOSES MAGAI, S. IP
ANGGOTA KPU KETUA POKJA ORVA TIGI, S.IP
ANGGOTA KPU KETUA POKJA YOHANES PIGAI, SH
ANGGOTA KPU KETUA POKJA ANDREAS TIBAKOTO, S. Sos
SEKRETARIS PELIPUS MAGAI, A.ma. Pd NIP:…………………………………..
Kasubag. Program & Data
Kasubag. Teknis Pemilu & Hubmas
Nama NIP Pangkat
Nama NIP Pangkat
Staf Pelaksana
1. 2. 3. 4. 5.
Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat
Kasubag. Hukum
Nama NIP Pangkat
Staf Pelaksana
16. 17. 18. 19. 20.
Kasubag. Keuangan Umum & Logistik Nama NIP Pangkat
Staf Pelaksana
Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat
11. 12. 13. 14. 15.
29
Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat
Staf Pelaksana
6. 7. 8. 9. 10.
Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat Nama/Pangkat
Gambar. 02 Bagan Struktur Komisioner dan Sekertariat KPU Kabupaten Dogiyai BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KABUPATEN DOGIYAI Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai
Kasubbag Program & Data
Kasubbag Teknis Pemilu & Hubmas
Kasubbag Hukum
Kasubbag Umum Keuangan & Logistik
Gambar. 03 Bagan Struktur Sekertariat KPU Kabupaten Dogiyai Sekretariat
KPU
Kabupaten
Dogiyai
adalah
lembaga
sekretariat
yang
berkedudukan di ibukota Kabupaten Dogiyai dan dipimpin Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai
serta
bertanggung
jawab
kepada
Sekretaris
Jenderal
KPU.
Dalam
pelaksanaannya Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) masing – masing : 1. Kepala Sub Bagian Program dan Data 2. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu, SDM dan Hupmas 3. Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan 4. Kepala Sub Bagian Umum, Logistik dan Keuangan G. Sumber daya Manusia Untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan kegiatan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai memiliki pegawai sebanyak 21 orang sebagaimana data berikut ini : Gambar. 04 Bagan Struktur Tugas dan Jabatan Sekertariat KPU Kabupaten Dogiyai 1. Plt. Sekretaris
: Pelipus Magai, Ama. Pd
30
2. Kasubbag Program dan Data
: Pelipus Magai, Ama. Pd
Staf Pelaksana
1. 2. 3.
3. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas
: 1. 2. 3. 4.
4. Kasubag Hukum
:
Staf Pelaksana
1. 2. 3.
5. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik : Staf Pelaksana
1. 2. 4.
6. Satuan Pengamanan (Satpam)
: 1. 3.
7. Tenaga Pramubakti
: 1. 2.
8. Tenaga Pendukung
: 1. 2. 4.
9. Tenaga Outsourching
: 1. 2. 3. 4.
31
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Jabatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Dogiyai Per Desember 2014 Golongan
Eselon I
II
III
Golongan IV/e Golongan IV/d Golongan IV/c Golongan IV/b Golongan IV/a Golongan VI Golongan III/D Golongan III/C Golongan III/B Golongan III/A Golongan III Golongan II/D Golongan II/C Golongan II/B Golongan II/A Golongan II Golongan I/D Golongan I/C Golongan I/B Golongan I/A Tenaga Kontrak Jumlah seluruhnya
32
VI
Fungsional V
Staf
Total
1) Kegiatan Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabpaten Dogiyai a.) Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. b) Bimbingan Tugas (Bimtek) Anggota KPU Kabupaten/Kota se – Papua Bimbingan teknis adalah pemdalaman ilmu pengetahuan tentang Pemilu, teknis pelaksanaan, regulasi serta langka pengelesaian sengketa pemilu. Komisis pemilihan umum kabupaten dogiyai mendapat undangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, peserta Bimtek adalah seluruh KPU Kab/Kota se – Papua tanggal 21 – 24 Nopember 2014. c. Sumpah Janji Pelantikan DPRD Kabupaten Dogiyai d. Usul Pergantian Sekertaris KPU Kabupaten Dogiyai e. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Sekertaris KPU Dogiyai f. Pembenahan Manajemen Keuangan dan Kesekertariatan KPU Kabupaten Dogiyai g. Penetapan Pedoman Umum Uraian Tugas, Pimpinan dan Anggota, Sekertariat,
Kasubbag, dan Staf KPU Kabupaten Dogiyai h. Penetapan Kinerja dan Pengusulan Renjana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2016
33
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai adalah : “Menjadi
Penyelenggara
Pemilihan
Umum
yang
Mandiri,
Professional,
dan
Berintegritas transparan dan akuntabel, Luber dan Jurdil, demi terciptanya demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Dogiyai” Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dogiyai, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dengan visi, misi dan agenda prioritas Daerah, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada Pilkada Serentak tahun 2017. B. Misi Komisi Pemilihan Umum
34
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional; 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku 4. kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; 6. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. 7. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; 8. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,akuntabel, edukatif dan beradab; 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; 10. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 11. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita - cita masyarakat Dogiyai yang demokratis. C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai adalah: 1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Dogiyai yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Dogiyai;
35
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat Dogiyai untuk berpartisipasi dalam Pemilu; 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokras, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran – sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu; b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu; c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya; d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih; e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas. 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ; b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian; c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu; d. Opini BPK atas LHP; e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu; f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
36
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi; b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU. E. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 1. Arah Kebijakan dan Strategi Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing – masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 3, yakni pada tahun 2015 – 2019 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut: Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan public a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi
37
kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan
lembaga
riset
kepemiluan
sebagai
bagian
dari
lembaga
penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog; b. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan system dan infrastruktur egovernment yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK. c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap
38
badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing – masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. 3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah. b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN. c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi
39
masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
4. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum
Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) . Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers ) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana Gambar 05. Peta Strategi KPU Kabupaten Dogiyai 2015 – 2019
40
C. Program dan Kegiatan 1. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) 1.1 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Di Lingkungan Setjen KPU (3355) a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003) b. Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (3355.007) c. Layanan Perkantoran (3355.994) 1.2 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu (076.01.01.3356) * Kegiatan Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (3356.008) 1.3 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (076.01.01.3357) * Kegiatan a. Dokumen perencanaan dan data kepemiluan ( 3357.001) b. Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum ( 335 7.018) 1.4 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (076.01.01.3358) * Kegiatan a. Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM (3358.001) b. Layanan Peningkatan Kompetensi SDM (3358.003) 1.5 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (076.01.01.3360) * Kegiatan a. Penatausahaan Barang Milik Negara (3360.008) b. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (3360.009) c. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN (3360.010) d. Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (3360.015) e. Layanan Perkantoran (3360.994)
41
1.6 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (076.01.01.3361) * Kegiatan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU (3361.005) 2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) 2.1. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU Advokasi, penyelesaiaan sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu (3363) * Kegiatan a. Advokasi dan bantuan hukum (3363.010) b. Dokumentasi dan informasi produk hukum (3363.012 c. Penyuluhan peraturan perundang - undangan pemilu dan pemilukada (3363.013) 2.2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknik/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) *Kegiatan a. Penggantian Antar waktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten Dogiyai (3364.004) b. Bimbingan teknis penyelenggara pemilukada (3364.006). c. Pusat pendidikan pemilih (3364.032) d. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033
42
BAB IV INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN KELOMPOK SASARAN
A. Indikator Kinerja Sasaran Indikator kinerja sasaran pencapaian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel kegiatan terlampir. B. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pencapaian kegiatan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel kegiatan terlampir. C. Sumber Dana 1. Sumber Dana APBN 2015 Pembiayaan belanja untuk kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai selama tahun 2015 berasal dari APBN DIPA 076 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 1.609.971.000 (satu milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Adapun rincian jumlah biaya kegiatan selama tahun 2015 disajikan dalam tabel sebagai Lampiran Terlampir. 2. Sumber Dana APBD 2015 Pembiayaan belanja Barang dan Jasa terutama Pengadaan Kendaraan Mobil 3 Unit dan Motor 4 Unit untuk menunjang dan Kelancaran Tugas – tugas kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai selama tahun 2015 berasal dari Dana APBD Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 2. 000.000.000 (Dua milyar rupiah). Adapun rincian jumlah biaya kegiatan selama tahun 2015 disajikan sebagaimana Terlampir.
43
BAB V PENUTUP
Tersusunnya Pedoman Umum, Uraian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 ini disusun dengan maksud memberikan gambaran dan arah pembangunan di bidang Pemilihan Umum dalam jangka pendek, menengah dan panjang bertujuan memberikan informasi tentang rencana program kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Dogiyai sekaligus sebagai dokumen penyusunan penetapan kinerja yang akan dicapai KPU Kabupaten Dogiyai disamping sebagai arah dalam penyusunan Pedoman Umum, Uraian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 Penetapan Pedoman Umum Pembagian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2015 akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan yang berjalan dan pengukuran dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya Penetapan Pedoman Umum Pembagian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dapat di sinergikan dengan program dan kegiatan secara nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Rencana Strategis RESTRA Komisi Pemilihan Umum 2015 – 2019. Melalui penyusunan Penetapan Pedoman Umum Pembagian Tugas, Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Tahun 2015 diharapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dapat melaksanakan dan mencapai hal - hal sebagai berikut : 1. Dapat memahami dan bekerja sesuai tugas dan Wewenang Pimpinan & Anggota, serta Sekertariat & Staf, Visi & Misi, Program Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2015
44
2. Terselenggaranya tugas pokok dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD sesuai pasal 10 ayat 1 UU No. 15 tahun 2011 3. Terselenggaranya tugas pokok dan wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai pasal 10 ayat 2 UU No. 15 tahun 2011. 4. Terselenggaranya tugas pokok dan Wewenang KPU Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sesuai pasal 10 ayat 3 Undang – Undang Nomor 15 tahun 2011 5. Terselenggaranya administrasi penggajian, pembayaran honorarium dan lembur serta terciptanya dokumen pertanggung jawaban laporan SDI dan UAKPA. 6. Terselenggaranya kegiatan Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2015, dan pelatihan Pemilukada serta laporan pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran sesuai PP 39 Tahun 2006 dan penyusunan LAKIP tahun 2015. 7. Terlaksananya penataan organisasi dan pengelolaan SDM, peningkatan SDM dan penatalaksanaan SDM. 8. Terlaksananya pembinaan kearsipan dan perpustakaan, pelatihan SIMAK BMN dan penyelenggaraan operasionalan pemeliharaan perkantoran. 9. Terlaksananya format rumusan masalah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya informasi hukum seperti Undang - Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Putusan Pengadilan, Putusan MK dan Putusan MA. 10. Terselenggaranya kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), terwujudnya dokumen kerjasama dengan ormas dan media massa, terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, Pemilukada, terlaksananya Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten Dogiyai dan terpublikasikannnya informasi Pemilu Dogiyai, 23 Juli 2015 Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
( Matias Butu, S. Ip)
45
