PERENCANAAN LEGISLASI DAERAH DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Oleh: JEFRI S.PAKAYA,SH.,MH Perancang Peraturan Perundang –Undangan AhliMadya Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Prolegda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang (Pemerintah Daerah dan DPRD) membentuk Peraturan Daerah. Untuk itu Prolegda dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. Untuk perencanaan legislasi daerah periode 2016 dan tahun –tahun selanjutnya menjadi sedikit berbeda mengingat daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus siap membuka diri terhadap pasar bebas dan tunggal di kawasan negara – negara ASEAN dengan dimulainya Asean Economic Cumunity (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) diakhir 2015.Program Legislasi Daerah yang ada disetiap daerah baik Provinsi, Kabupaten, Kota hendaklah mampu
mengantisipasi
perubahan
yang
akan
timbul
dengan
dimulainya
MEA.Kesiapan produk legislasi dalam menghadapi MEA tidak hanya ditandai dengan arah kebijakan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Daftar peraturan daerah yang dimuat didalamnya namun juga subtansi dari setiap
rancangan perda yang masuk dalam program pembentukan perda harus sesuai dengan kebutuhan menghadapi MEA 2015. Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah perencanaan program pembentukan peraturan daerah
Provinsi
atau
Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
yang
disusun
terrencana,terpadu,dan sistimatis.Prolegda merupakan insturemen yang menentukan skala prioritas pembentukan peraturan daerah dan juga sebagai landasan operasional pembangunan hukum di daerah melalui pembentukan peraturan perundangundangan, yang akan dapat memproyeksikan kebutuhan hukum atau peraturan daerah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menetapkan visi dan misi, arah kebijakan, serta indikator secara rational. Sehingga Program Legislasi Daerah mengandung kegiatan dalam kurun waktu lima tahun atau satu tahun anggaran yang memiliki nilai strategis yang akan direalisasikan sebagai bagian dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Nomenklatur Prolegda oleh Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibaca dan dimaknai Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan sebuah rencana pembentukan daerah diharapkan menjadi jawaban bagi berbagai persoalan yang dihadapi,Prolegda secara teknis merupakan kesepakatan poltik hukum antara DPRD dan Pemerintah setidaknya memiliki dua fungsi.Fungsi pertama,Prolegda merupakan potret rencana materi hukum dalam bentuk peraturan daerah yang akan dibuat,Fungsi kedua Prolegda sebagai suatu prosedur atau mekanisme pembuatan peraturan daerah itu sendiri. Sebagai sebuah instrumen perencanaan pembangunan hukum di daerah Prolegda menjadi signifikan dikaitkan dengan momen dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 31 Desember 2015. Sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dielakan, MEA tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia dalam kancah regional Wilayah Asia Tenggara. Dapat dipastikan dengan dimulainya MEA pada 31 Desember 2015 dimana kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka
dan
pasar
tunggal
yang
berbasis
produksi;serta
mobilitas
arus
barang,jasa,investasi,modal,dan tenaga kerja akan bergerak bebas,maka akan muncul berbagai permasalahan baru terutama masalah hukum sehingga program pembentukan peraturan daerah diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Saat ini MEA sudah dimulai,siap atau tidak semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang ada didaerah akan memasuki pasar bebas dan pasar tunggal di ASEAN.dengan dimulainya MEA volume perekonomian semakin besar namun tantangan yang akan dihadapi semakin besar.Daya saing merupakan salah satu penyangga penting ketahanan dan kekuataan perekonomian Indonesia. MEA telah menyepakati pengintegrasian setidaknya 12 sektor bisnis di kawasan Asia Tenggara meliputi : 1) Free Flow of goods;2)Free Flow of Service;3)Free Flow of
Investment:4)Free Flow of capitals;5)Free Flow of Skill Labour;6)Wood-based product and
automotives;7)Healthcare
textile;9)Agro-based
product
and and
e-ASEAN;8)Rubber-based
product
andd
fisheries;10)Electronics;11)Travel
and
Tourism12)Logistics. Sebagaimana diketahui MEA dibentuk guna menjadikan kawasan Asia Tenggara terutama negara – negara ASEAN sebagai kawasan ekonomi yang stabil,sejahtera dan memiliki daya saing. Negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan hukum dinegaranya masing – masing yang pemberlakuannya akan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih dinamis dan berdaya saing dengan tetap berorentasi pada kepentingan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menyambut MEA.setiap daerah segera melakukan persiapan guna menghadapi semakin terbukanya pasar regional dan mempersiapkan terbukanya pasar regional dan mempersiapkan sumber daya yang siap berdaya saing.setidaknya ada tiga tantangan yang mendasar yang harus diselesaikan yakni : masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap MEA di berbagai stakeholders, baik Pemerintah Pusat, Daerah, Pengusaha, akademisi, maupun masyarakat, Infrastuktur yang belum memadai dan tantangan di bidang
regulasi yang masih belum sinkron antara regulasi di tingkat pusat dan antara regulasi di tingkat daerah. Salah satu perangkat penting yang perlu untuk dipersiapkan untuk menghadapi MEA adalah pembentukan peraturan daerah untuk mendukung kebutuhan MEA yang sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional ini Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai. Pengaturan kebijakan merupakan langkah awal sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi MEA. Pemerintah perlu segera mengimplementasikan berbagai langkah strategis terkait persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. sesuai dengan blue printMEA terdapat beberapa pengaturan di bidang hukum yang perlu untuk segera dilakukan penyesuaian yang dapat dilakukan perubahan atau penggantian terhadap peraturan perudang –undangan tingkat pusat maupun di daerah yang saat ini tidak sesuai atau mendukung MEA tersebut dengan penekanan usaha,perlindungan
konsumen,hak
kekayaaan
intelektual,pembangunan
infrakstruktur,perpajakan,dan e-commerce. Berdasarkan pembahasan dalam kerangka konsepsional terlihat jelas peran penting regulasi daerah dalam menghadapi MEA 2015 siap atau tidak,Peraturan daerah kita harus mampu menghadapi permasalahan yang muncul dengan semakin terbukanya pasar tunggal kawasan ASEAN.Program Pembentukan Perda tidak lagi didasarkan pada keinginan dan kepentingan segilintir elit didaerah tetapi Pembentukan Peraturan Daerah benar- benar merupakan kebutahan daerah, meningkat kesejahteraan masyarakat di daerah dan menunjang daya saing daerah.ini menuntut peran Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan kajian analis terhadap usulan pembentukan peraturan daerah baik usul inisiatif DPRD maupun usul inisatif Pemerintah Daerah.setidaknya ada beberapa peraturan daerah perlu dibentuk untuk mengantisipasi MEA diantara Perda tentang Perlindungan Tenaga kerja Lokal,Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha kecil
menangah, perda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman
modal, perda penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu,perda tentang produk unggulan daerah dan perda- perda yang mendukung iklim investasi di daerah. Terbukanya pasar baik produk muapun jasa di kawasan Asia Tenggara dengan dimulainya MEA pada akhir tahun 2015 merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan.Salah satu aspek mendasar yang harus disiapkan oleh Pemerintahan Daerah sebagai salah satu stakeholders dari pasar bebas dan tunggal dikawasan ASEAN ini adalah memperkuat daya saing ekonomi daerah. Berbagai peluang sekaligus tantangan harus dihadapi untuk bisa bertahan dan bersaing di era bebas ASEAN tersebut. Salah satu perangkat yang penting guna menunjang proses peningkatan daya saing adalah peraturan daerah yang memadai. Bertepatan dengan disusunya Program Pembentukan Peraturan Daerah disetiap Provinsi,Kabupaten,Kota maka penguatan dari sisi regulasi dimulai dari proses perencanaan pembentukan peraturan daerah baik inisaitif DPRD maupun Pemerintah Daerah perlu menekankan pada aspek kemanfaatan dan daya saing ekonomi yang yang secara subtansi dan materi siap menghadapi MEA sesuai dengan arah kebijakan umum pembangunan daerah dan nasional.
