PEREMPUAN PENGGERAK PEMBANGUNAN di sampaikan oleh
dr. CELLICA NURRACHADIANA BUPATI KARAWANG Pada Pelantikan Pengurus Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia
II. GAMBARAN UMUM KONDISI 2.1. Geografi DAERAH 2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02’-107° 40’ BTdan 5° 56’6° 34’ LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 -20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 27 derajat celsius
Batas Wilayah Timur Kab. Subang Barat Kab. Bekasi Tenggara Kab. Purwakarta Selatan Kab. Bogor
Luas Wilayah 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha Terdiri dr 30 Kec. 309 Ds/Kel (3,73 % Luas Prov Jawa Barat
Jumlah Penduduk (2015) versi Disdukcatpil Laki-Laki Perempuan Jumlah LPP
: 1.045.030 : 1.014.712 : 2.059.742 : 4,61%
Title
REKAPITULASI PRIORITAS ANGGARAN TAHUN 2016
• JUMLAH Text APBD PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016 Rp. 4,095,043,487,419.00
BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG KESEHATAN
Rp. 1,274,182,634,255.54
Rp. 560,513,639,999.46
(31.11 %)
(17.69%)
BIDANG EKONOMI
BIDANG INFRASTRUKTUR
Rp. 182,193,334,690.00
Rp. 815,111,220,000.00
(4,45 %)
(19.90%)
Sumber : DPPKAD Kab. Karawang
VISI KARAWANG YANG MANDIRI MAJU ADIL DAN MAKMUR
MISI 1.
Mewujudkan Aparatur Pemda yang Bersih dan berwibawa
2.
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang berdaya saing
3.
Mewujudkan Masyarakat Demokratis belandaskan Hukum
4.
Mewujudkan Karawang yang Asri dan Lestari
5.
Membangun Kabupaten Karawang melalui Penguatan Desa
PENJABARAN VISI MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021
Karawang yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur MANDIRI
MAJU
ADIL
berarti suatu sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, inovatif, adaptif terhadap perkembangan IPTEK, mampu mengoptimalkan potensi daerah dan menggali sumbersumber pendapatan dengan tetap berpegang pada budaya dan kearifan lokal
berarti SDM Kabupaten Karawang telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem informasi dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap
berarti tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah
MAKMUR berarti kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karawang dapat terpenuhi sehingga memberikan makna dan arti penting bagi daerah-daerah lain.
Profil Kabupaten Karawang
profil
(lanjutan)
Situs Batujaya Monumen Rengasdengklok
Pusat kegiatan industri terkonsentrasi di bagian selatan (Kec. Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Pangkalan, Klari, dan Cikampek) Penggunaan Lahan Pertanian dan Industri
Lainnya 27,21% Industri 10,87%
Pertanian (termasuk tegalan, ladang, kebun) 61,92%
Kab. Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat kawasan pertanian sebagian besar di sebelah utara Kegiatan yang berkembang cukup pesat : - Perumahan - Jasa dan perdagangan (di kawasan perkotaan) Industri Kontribusi Pertanian dan Industri terhadap PDRB
Lainnya 37,27%
Pertanian 9,82% Industri 52,91%
Kawasan Wisata Gunung Sanggabuana (Curug Cigentis, Curug Santri, Curug bandung, Curug Lalay dll) Kawasan Pertahanan dan Keamanan (Daerah Latihan Militer)
Dasar Hukum tentang Kesetaraan Gender
8
Dasar Hukum Kesetaraan Gender •
Menurut UUD 1945 secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. • Pasal 27 UUD 1945 misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum • Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai gender yang harus didukung dengan adanya keterwakilan perempuan-perempuan dalam lembaga-lembaga negara, terutama lembaga pembuat kebijakan. Munculnya Konsep Hak Asasi Perempuan (HAP), yang sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung didalamnya. Yang pertama, Hak Asasi Perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, dan karenanya sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Makna yang kedua, dibalik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender
Dasar Hukum Kesetaraan Gender (Lanjutan ) • Kemudian pada 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang sangat mendukung kedudukan perempuan. Pasal 1, 18 menyatakan dengan tegas bahwa “Hak asasi perempuan serta anak adalah bagian dari hak asasi yang tidak dapat dicabut (inalienable), integral, dan tidak dapat dipisahkan (indivisible).”
Dasar Hukum Kesetaraan Gender (Lanjutan ) • 1945 : Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 • 1958 : Undang-Undang No.68 Tahun 1958, Konvensi Hak Politik Perempuan • 1984 : Undang-Undang No.7 Tahun 1984, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW) • 1966/1976 : Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 3 (Belum diratifikasi Indonesia) • 1993 : Deklarasi Wina, Pasal I /18 • 1998 : S.K. Presiden No.181, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) didirikan • 2002 : Protocol dari CEDAW ditandatangani • 2003 : Undang-Undang No.12, Pemilihan Umum, Pasal 65
Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU No. 68 Tahun 1958, pada Pasal I menetapkan bahwa: “Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi Perempuan dalam Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 9/2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, sebagai acuan memaksimalkan potensi perempuan dalam pembangunan
Kiprah Perempuan untuk Negara Indonesia • Selain Ibu Mega, sosok perempuan lain yang telah mencatatkan sejarah bagi
•
Indonesia adalah Sri Mulyani Indrawati yang merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi Direktur Bank Dunia, saat ini menjadi Menteri Keuangan RI untuk kedua kali nya, masih banyak sosok perempuan lain yang keberadaannya dalam ruang publik telah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa dan negara ini contoh lain pada tahun 2012 lalu ada Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo ataupun Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, dan kini amat membanggakan periode saat ini kala Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani Dan masih banyak lainnya perempuan memimpin berbagai departemen, perusahaan, lembaga hingga kepala daerah. Pada Tahun 2014 Kabinet Jokowi JK banyak di jabat Perempuan diantaranya : Menko PMK; Menteri Sosial; Menteri Perikanan Kelautan; Menteri Kesehatan; Menteri Luar Negeri; Menteri Pemberdayaan Perempuan; Menteri BUMN.
Termasuk Ibu Mari Elka Pangestu Mantan Menteri 2 Periode di Era Pa SBY
Kiprah Pemimpin Perempuan di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
Kepala Daerah di Provinsi Jabar: - Bupati Karawang - Bupati Bekasi - Mantan Bupati Kuningan (diganti karena Meninggal - Bupati Bogor - Bupati Indramayu - Walikota Cimahi - Plt Bupati Subang
Dunia)
Pemimpin Perempuan di Kabupaten Karawang dari masa ke masa Wakil Bupati Karawang Periode 2005-2010 Hj Eli Amalia Priatna Wakil Bupati Karawang Periode 2010-2014 dr. Cellica Nurrachadiana Plt Bupati Karawang Periode 2014-2015 dr. Cellica Nurrachadiana Bupati Karawang Periode 17 Februari 2016 – 27 Desember 2015 dr. Cellica Nurrachadiana
Bupati Karawang 17 Februari s/d Saat ini dr. Cellica Nurrachadiana Wakil Ketua I DPRD Karawang Periode 2014-2019 Sri Rahayu Agustina Anggota DPRD Karawang Periode 2014-2019 10 Perempuan 40 Laki Laki
Pejabat Perempuan di PNS Kabupaten Karawang Pejabat Struktural Perempuan
4 Camat dari 30 Kecamatan yang ada Eselon III a 5 Menjadi Sekretaris Dinas Eselon III a 1 Menjadi Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Eselon III a 12 Menjadi Kepala Bidang Eselon III b ± 50 orang menjadi Kepala Seksi Kepala Sub Bagian di OPD se-Kab Karawang Eselon IV Karawang Memiliki P2TP2A yang Aktif
Pada Pelantikan Promosi Mutasi Rotasi yang akan datang akan dicoba Perempuan menjadi Kepala Dinas atau selevel Eselon II b Tahun 2017 telah Dibentuk juga Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P2TP2A • Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang Data : Korban KDRT Penanganan yang berhasil sampai bulan Nopember Tahun 2016 korban kekerasan terhadap Perempuan anak 9 Orang, dewasa 30 Orang serta trafiking 5 orang yang melapor dan telah berhasil ditangani. P2TP2A bekerjasama dengan Polres Karawang.
Program P2TP2A • Program : 1. Membantu memberdayakan hak hak Perempuan dan Anak 2. Melakukan Sosialisasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan 3. Melakukan pendampingan penanganan korban kekerasan 4. Melakukan pengayoman terhadap korban
ARAH KEBIJAKAN PADA RPJMD PRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi dilaksanakan melalui arah kebijakan yang merupakan prioritas Bupati/Wakil Bupati Karawang tahun 2016-2021 yang merupakan sinkronisasi dari Nawacita pada RPJMN 2015-2019 dan Common Goals RPJMD Propinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dengan uraian sebagai berikut ; 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan pendidikan dan kesehatan 2. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa dan pembangunan desa;
3. Peningkatan peran kepemudaan dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan ( 4. Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan, Peningkatan Ekonomi Masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dan peran serta swasta melalui Kebijakan Investasi dan CSR; 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan kota 6. Peningkatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sanitasi, pengurangan resiko bencana, dan pengelolaan sumber daya air; 7. Peningkatan Pelayanan kepada PMKS dan Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Harmonis ; 8. Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah, kearifan dan potensi lokal dalam mendukung pengembangan destinasi wisata; 19
RPJMD No
Item
1
Urusan
Program Kependudukan , Keluarga Berencana, Ketahanan keluarga dan Pemberdayaan perempuan
2.
Visi
Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas
3.
Misi
1. 2. 2. 3. 4.
4
Strategi
1. Pengendalian Kelahiran 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan Sumber daya Manusia Dalam LPP Menurunkan TFR dan Angka Kelahiran bagi PUS Muda Meningkatkan Pemakaiana Alat Kontrasepsi, Khusunya MKJP Meningkatkan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga Meningkatkan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
RPJMD No
5.
Item
Program / Kegiatan
Program prioritas
1) Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga - Mekonisme Operasional Lini lapangan - Kesatuan Gerak KB PKK - Pembinaan dan pemberdayaan Institusi KB - Pusat Informasi Konseling Remaja - Peningkatan Advokasi dan KIE KB - Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan - Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan - Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA - Fasilitasi kegiatan Kota layak Anak 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Kegiatan Peningkatan Urusan peranan Wanita - Kegiatan Pemeberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 4) Program Pelayanan Kontrasepsi - Pelayanan Pemasangan KB 5) Program Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan - Fasilitasi Upaya perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan
RPJMD No
6
Item
Program / Kegiatan
Program prioritas
6) Program Peningkatan dan Peranserta Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan - Penunjang Kegiatan terpadu P2WKSS - Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok PRIMA 7) Program Perlindungan Anak dan perempuan - Fasilitasi P2TP2A - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak 8) Program Peningkatan Kualitas Data dan jaringan Informasi - Pemutahiran, pengolahan dan Pengelolaan data mikro Keluarga
Sasaran
1. Cakupan PUS ( CPR ) menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016 ( 76.14 % ) Tahun 2017 ( 76.16 % ) Tahun 2018 ( 76.18 % ) Tahun 2019 ( 76.20 % ) Tahun 2020 ( 76.22 % )
RPJMD No
Item
Sasaran
2. Cakupan PUS Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi ( Unmetneed ) Tahun 2016 ( 7 % ) Tahun 2017 ( 6 % ) Tahun 2018 ( 5 % ) Tahun 2019 ( 5 % ) Tahun 2020 ( 5 % ) 3. Partisifasi Pria Dalam Kesertaan Ber KB = ( 16 % ) 4. Ratio PLKB / PKB / TPDa = ( 1 : 1 ) 5. Cakupan PUS Anggota UPPKS yang ber KB = 90 % 6. Cakupan PUS yang Isterinya di bawah 20 Tahun = 5% 7. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ber KB = 90 % 8. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja yang ber KB = 90 % 9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia yang ber KB = 90 % 10. Laju Pertumbuhan Penduduk 1.7
RPJMD No
Item
7 Program 1.LPP Unggulan 2.TFR 3.Kampung KB 4.Kampung KS 5.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungi Anak 6.Pengarustamaan Gender
RPJMD No
8
Item
Program / Kegiatan
Alokasi Anggaran
1)
Bidang Keluarga Berencana Tahun 2016 : Rp. 5.552.560.000 Tahun 2017 : Rp. 8.026.999.900 2) Bidang Ketahanan Keluarga Tahun 2016 : Rp. 2.933.476.400 Tahun 2017 : Rp. 3.908.663.900 3) Bidang Kependudukan Tahun 2016 : Rp. 477.920.000 Tahun 2017 : Rp. 680.400.000 4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 : Rp. 1.857.959.500 Tahun 2017 : Rp. 1.975.000.000
PEMKAB KARAWANG
26/19
