PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN

PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN

SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH: MISS. TANITA MAKNAB NIM: 12360025 PEMBIMBING: Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2016

PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN ABSTRAK Pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun Pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu dilakukan pencatatan pernikahan agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwewenang di Thailand dalam hal ini di pengadilan negeri yaitu di kapubaten, sedangkan di Thailand Selatan lembaga yang berwenang untuk pencatatan pernikahan tidak hanya di pengadilan negeri tetapi juga di Majelis Agama Islam. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat oleh Imam tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian libery research atau studi pustaka yaitu penelitian dengan data yang perboleh dari kegiatan studi pustaka. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi keperpustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Metose komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara keduanya ialah Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah. Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, tidak diperbolehkan ada paksaan dari orang tua atau pihak lain. Sedangkan Perbedaannya ialah hukum pencatatan pernikahan di Thailand tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan, sedangkan di Thailand Selatan ada biaya untuk pencatatan. Hukum pernikahan di Thailand tidak ada saksi, sedangkan hukum pernikahan di Thailand Selatan harus ada saksi dua orang karena hukum pernikahannya menurut hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi perbedaan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan adalah karena Thailand mayoritas Budha sedangkang Thailand Selatan Mayoritas Islam. Oleh karena itu, aturan di Thailand sepenuhnya menggunakan aturan umum tidak ada aturan khusus untuk warna muslim, sedangkan di Thailand Selatan ada aturan khusus yang telah dilegalkan oleh negara yang dikhususkan untuk warna Muslim di Thailand Selatan.

Kata kunci: perbandingan, pencatatan, pernikahan dan Thailand

ii

iii

iv

v

MOTTO HIDUP

‫اجهد والتك غافال فالىدامةالعقبى لمه ٌتكاسل‬ “Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang malas-malas”

vi

HALAMAN PERSEMBAHAN ‫بسم اهلل الرحمه الرحٍم‬

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada ALLAH SAW atas sifat

Rahmat-RahimNya

saya

menjadi

manusia

seutuhnya

serta

dapat

mempersembahkan karya ini. Shalawat wa Salamun senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan lil’alamin yang tiada duanya. Dengan mengucap kalamullah saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya; bapak Sobari Maknab dan Ibu Roteeyah Maknab yang merupakan sumber kekuatan utama bagi saya. Yang tanpa mengenal lelah dan tidak pernah mengeluh dalam menyemangati serta mendukung saya sehingga hari ini. Kalian adalah penyemangatku, alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini demi mendapatkan selembar ijazah.

vii

KATA PENGANTAR ‫بسم اهلل الرحمه الرحٍم‬

ُ‫ن َاِلًَ أالَ اهلل‬ ْ َ‫ه وَ بًِِ وَستَعٍِْهُ على أُ ُمىْرِ الدُوٍَْا وَ الدٌِْهِ أشْهَدُ أ‬ َ ٍِْ‫ا لحَمْدُ اهلل َرّبِ الْعلم‬ ْ‫ أَلّلهُمَ صَل َو سَلم‬.ُ‫سىْلًُ الَوَبًَِ بَعْ َدي‬ ُ ‫وَحْ َديُ َشَرِ ٌْكَ لًَ وَأشْهَدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبْدُي وَ َر‬ .‫أَمَا بَعْدُ ُي‬.َ‫ك سٍَدِوَا مُحَمَد وَعَلى ألًِ وَصَحْبًِ أَجْمَعٍِْه‬ َ ‫عَلى َأسْعَدِ مَخُْلىْقَا ِت‬

Puji syukur hadirat Allah Subhanallahu Wata’aia yang telah memberikan sifat Rahman-Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan” Selama proses penulis Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada: 1. BapakProf. KH. Drs. Yudian Wahyudi., PH. D., selaku Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Dr. H. Syafiq Hanafi, M.,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum. 3. Bapak Dr. Fathorrahman, S, Ag. M,Si, selaku ketua prodi Perbandingan

Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

viii

4. Dr. Sri Wahyuni, M. Ag,. M. Hum., selaku pembimbing skripsi yang

dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak penguji I, dan Bapak penguji II, yang telah berkenan menguji

skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian. 6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang

memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqasah. 7. Seruruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang selaku

mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun. 8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang

dengan tulus ikhlas mebekuli ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 9. Special untuk Ayahanda Sobari dan Ibunda Roteeyah yang selalu

penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa kalian aku bisa disini hari ini. 10. Sangat terimakasih untuk KH. Ismail Daming kepala sekolah di Sekolah

Islamsart Wittaya yang mana mengusahakan untuk mengurus bisa

ix

penyusun bisa kuliah di Indonesia dan sudah mengurus penyusun dari sejak masa sekolah SMA. 11. Special untuk kakak yang tercintai kakak Suraida Saleh, Aisyah Roding,

Hanan Beraheng, Munirah Machu, Azurina Charu yang mana membantu penyusun sampai skripsi ini selesai dan memberi motivasi bagi penyusun. 12. Special dan terkhusus untuk sahabat-sahabat yang tergabung dalam Group

Kesayangan yaitu Mbk Uzy, Karlinda, mbk Nia, Putri, Chi, Rita,dan kak Han yang telah membersamai penyusus selama kuliah, yang telah menghabiskan waktu bersama dalam keadaan apapun, melewati suka duka baik dalam masalah perkuliahan maupun pribadi. Juga memberi masukan, kritik,

saran

serta

membagi

ilmu-ilmu

yang

sangat

membantu

menyelesaikan skripsi ini. 13. Keluarga Bersar PMH_REALTAMORFOSE yang telah memberikan

ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam kuliahan, memberikan nasehat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini. 14. Saudari Yunainah Pathan serta Sainap Mama yang telah sabar dalam

membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Bantuan, dukungan serta omelanmu tidak akan pernah penyusunan lupakan. 15. Teman-teman

Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di

Indonesia (IPMITI) 16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini

baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

x

Skripsi ini merupakan hasil pikiran penyusun sendiri. Namun penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan subtansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penyusun berhadap saran dan kritikan yang konstruktif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dari penyusun dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta menjadi bahan acuan bagi civitas akademik untuk mendorong perbaikan system pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan Yogyakarta, 10 Ramadhan 1437 H. 16 Juni 2016 M. Penyusun

Miss. Tanita Maknab NIM:12360025

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. I.

Konsonan Tunggal

HurufArab

Nama

HurufLatin

Nama

Alif

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

Ba‟

B

Be

Ta‟

T

Te

Sa‟

Ṡ

es (dengan titik diatas)

Jim

J

Je

Ha‟

Ḥ

ha (dengan titik dibawah)

Kha‟

Kh

kadan ha

Dal

D

De

Żal

Ż

zet (dengan titik diatas)

Ra‟

R

Er

Za‟

Z

Zet

xii

Sin

S

Es

Syin

Sy

esdan ye

Sad

Ş

es (dengan titik dibawah)

Dad

Ḍ

de (dengan titik dibawah)

Ta‟

Ṭ

te (dengan titik dibawah)

Za‟

Ẓ

zet (dengan titik dibawah)

„Ain

„

Koma terbalik diatas

Gain

G

Ge

Fa‟

F

Ef

Qaf

Q

Qi

Kaf

K

Ka

Lam

L

El

Mim

M

Em

Nun

N

En

Waw

W

W

Ha‟

H

Ha

xiii

II.

Hamzah

„

Apostrof

Ya‟

Y

Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap Ditulis

Muta„addidah

Ditulis

„iddah

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h” Ditulis

Hikmah

Ditulis

Jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

Karāmahal-auliyā„

Ditulis

c. Bila ta‟mar butah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

Zakāh al-fiṭ ri

Ditulis

IV.

Vokal Pendek Fathah

ditulis

A

Kasrah

ditulis

I

Dammah

ditulis

U

xiv

V. ‫ا‬

Vokal Panjang Fathah diikuti Alif Tak berharkat

Ditulis

Jāhiliyyah

‫ي‬

Fathah diikuti Ya‟ Sukun (Alif layyinah)

Ditulis

Tansā

‫ي‬

Kasrah diikuti Ya‟ Sukun

Ditulis

Karīm

‫֬و‬

Dammah diikuti Wawu Sukun

ditulis

Furūd

VI.

Vokal Rangkap

‫ي‬

Fathah diikuti Ya‟ Mati

Ditulis

Ai

‫و‬

Fathah diikuti Wawu Mati

Ditulis

Au

VII.

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof Ditulis

a‟antum

Ditulis

„u„iddat

Ditulis

la‟insyakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam a. Bila diikuti huruf Qomariyah Ditulis

al-Qur‟ān

Ditulis

al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf xv

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf „l‟ (el)

nya.

IX.

Ditulis

as-Samā‟

Ditulis

asy-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis

zawīlfurūdataual-furūd

Ditulis

ahlussunnahatauahlas-sunnah

xvi

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i ABSTRAK .................................................................................................... ii SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN .................................................................... iv SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .......................................v MOTTO HIDUP ......................................................................................... vi HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ vii KATA PENGANTAR .............................................................................. viii PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN................................... xii DAFTAR ISI ............................................................................................ xvii

BAB I

PENDAHULUAN ..........................................................................1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................1 B. Rumusan Masalah .....................................................................9 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...............................................9 D. Telaah Pustaka .........................................................................10 E. Kerangka Teoretik ...................................................................13 F. Metode Penelitian ....................................................................17 1. Jenis Penelitian ..................................................................17 2. Sifat Penelitian ..................................................................17 3. Pendekatan.........................................................................18 4. Teknik Pengumpulan Data ................................................18 xvii

5. Analisis Data .....................................................................19 G. Sistematika Pembahasan .........................................................20

BAB II TINJAUN UMUM HUKUM PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN ...................................................................22 A. Sejarah Negara Thailand .........................................................22 B. Kondisi Masyarakat di Thailand .............................................26 C. Islam di Thailand .....................................................................32 D. Hukum Islam di Thailand ........................................................35

1. Hukum Pernikahan di Thailand ( Civil and Commercial Code) dan Thailand Selatan (Hukum Islam) ......................39 2. Sejarah Penerapan Hukum Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan .................................................................43

BAB III PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAIAND SELATAN ...............................................................................47 A. Pencatatan Pernikahan di Thailand .........................................47 1.

Dasar Hukum ....................................................................47

2.

Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand .51

B. Pencatatan Pernikahan di Thailand Selatan.............................57 1.

Dasar Hukum ....................................................................57

xviii

2.

Proses dan Prosedur Pencatatan Pernikahan di Thailand Selatan ..............................................................................66

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI THAILAND DAN THAILAND SELATAN ........69 A. Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan Dilihat dari Aspek Peraturan Perundang-Undangan ...............69 1. Sah Tidaknya Sebuah Pernikahan ....................................69 2. Dampak Tidak Dicatatnya Pernikahan .............................70 B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan ................................................74 C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pencatatan Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan ................................................81

BAB V PENUTUP ....................................................................................89 A. Kesimpulan ..............................................................................89 B. Saran ........................................................................................92 C. Penutup ....................................................................................93 DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................95 LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................ I LAMPIRAN I TERJEMAHAN BAHASA ASING ................................ I LAMPIRAN II DATA WAWANCARA ............................................... II xix

LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA ................................................... IV LAMPIRAN III DOKUMENTASI PENELITIAN ............................... V LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE ........................................... XV

xx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai laut Cina. Dengan demikian, Thailand cukup mudah dijangkau para pelancong dari zaman ke zaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha, hanya sedikit yang beragama Islam dan Konghucu. Namun demikian, meskipun umat Islam di Thailand merupakan umat minoritas tetapi perkembangannya sangat cepat, oleh karena itu umat Islam di sana merupakan minoritas terbesar setelah Cina, The Muslims are a significant minority group in Thailand. 1 Seperti halnya kaum minoritas di negara-negara lain, kawasan Thailand bagian selatan yang merupakan basis masyarakat Melayu-Muslim adalah daerah konflik agama dan persengketaan wilayah dengan latar belakang ras dan agama yang berkepanjangan. Konflik tersebut semakin parah ketika kerajaan melayu runtuh pada tahun 1902, masyarakat melayu Pattani merasa sangat tertekan. Khususnya pada pemerintahan Pibul Songgram (1939-44), orang Melayu telah menjadi sasaran asimilasi kebudayaan. Bahkan sampai saat ini

1

Thanet Aphornsuvan, “History and Politics of The Muslim in Thailand,” Skripsi Universitas Thammasat Thailand, (2003), hlm., 3.

1

2

pun masyarakat Muslim minoritas Pattani Thailand menghadapi diskriminasi konflik dan teror yang berlarut-larut. Oleh karena itu, kehidupan sosial maupun politik menjadi sangat terbatas. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Nik Anuar, “Sengketa di berbagai negara terjadi merata di dunia sepanjang masa” Tidak sedikit tentara dan orang awam menjadi korban sebelum Bukit Golan jatuh ke tangan Israel. India dan Pakistan terpecah hingga saat ini karena perebutan hak atas Kashmir.2 Pada umumnya, Thailand merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha. Dengan demikian, Thailand masuk dalam kelompok negara ketiga. Secara keseluruhan, kaum Muslim di Thailand adalah penduduk minoritas yang hanya sampai 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Thailand. Mereka adalah ras melayu yang hingga kini masih merpertahankan bahasa serta budaya mereka dalam praktek kehidupan seharihari.3 Ras melayu tersebut, menghuni kawasan di Thailand Selatan, dan penduduknya mencapai 80% memeluk agama Islam sebagai agama mayoritas penduduknya. Data sejarah menunjukkan bahwa di Thailand Selatan pada masa lalu terdapat kerajaan yang makmur, masyarakatnya sejahtera dan berpengaruh di Asia Tenggara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Pattani. Setelah beberapa lama, kerajaan Pattani mengalami kajayaan, pada tahun

2

Abdullah Hawash, Perkembangan Ilmu Tasawwuf & Tokoh-Tokohnya di Nusantara, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1980), hlm., 19. 3

Arong Suthasana, Hukum Islam dalam Sistem Politik Thailand dalam Surdirman(ed), perkembangan Muthakhir Hukum Islam diAsia Tenggara: Studi kasus Hukum Keluarga dan pengkodifikasinya, (Bandung: Mizan, 1993), hlm., 118.

3

1902 secara total kerajaan tersebut dikalahkan oleh kehebatan orang-orang Budha. Hal ini disebabkan banyaknya perbedaan antara orang Budha (Birokrasi pemerintah) dengan orang Thailand Selatan, seperti perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan yang menyebabkan kaum Muslim di daerah itu terisolir dari birokrasi negara dan keberadaan mereka dipandang sebagai masalah oleh pemerintah Thailand.4 Di Thailand Selatan, yakni Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun dapat dikategorikan sebagai daerah yang kelabu, karena terdapat dua budaya yang berbeda, saling tarik-menarik dan tumpang tindih di antara keduanya. Ada budaya yang berorientasi Islam di satu sisi dan budaya yang berorientasi Budha di sisi lain. Secara budaya, kaum Muslim di daerah tersebut milik budaya Melayu dan secara politik mereka adalah bagian dari negara Thailand yang agama negaranya adalah Budha.5 Kaum Muslim di empat provinsi Thailand Selatan tersebut menganggap diri mereka sebagai orang Muslim melayu bukan orang Thai yang beragama Islam. Hal ini menjadi motivasi bagi pemerintah Thailand untuk lebih lunak dan mulai merangkulnya dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk menjamin hak-hak kaum Muslim ketika mengakui dirinya sebagai orang Thai yang beragama Islam. Salah satu kebijakan yang dikelua rkan pemerintah adalah memberi otonomi khusus dalam bidang hukum yang berkaitan dengan Keluarga dan Waris kepada kaum Muslim yang tinggal di

4

Seni Mudman, Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993), hlm., 325. 5

Ibid., hlm., 326.

4

provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Untuk menyelenggarakan 6

Peradilan Agama tersendiri di tingkat provinsi ศาลชั้นต้น ,

khususnya di

bidang hukum keluarga dan waris.7 Tidak hanya demikian, sekitar tahun 1946, pemerintah Thailand mengeluarkan Undang-undang untuk kaum Muslim mengenai urusan agama Islam, yaitu กฎหมายบัญญัติอิสลาม

8

(Undang-undang Perlindungan Muslim

Thailand), dan pada tahun 1947 mengeluarkan Undang-undang tentang Urusan Masjid. Kedua Undang-undang ini berlaku tidak hanya khusus untuk Thailand Selatan, namun juga berlaku untuk seluruh kaum Muslim di Thailand. Pemerintah Thailand secara resmi hanya mengakui hukum perdata Islam yang berkaitan dengan keluarga dan waris saja, hal itu pun hanya berlaku pada provinsi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, selain dari itu hukum Islam tidak diakui oleh pemerintah Thailand, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang pelaksanaan hukum Islam pada tahun 1946. Dari sisi sejarah pembentukan Undang-undang Islam tentang Keluarga dan Waris adalah untuk mengambil hati kaum Muslim di provisi Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun agar mendukung pemerintah Thailand. Dalam realitas yang ada sekarang, kaum Muslim Thailand menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris lebih 6

San Chan Ton adalah pengadilan sipil di Thailand

7

Narung Siripachana, Khwam Pen Ma Khod Mai Islam Le’ Dato Yutitam, (Bangkok: PT. Popit Press, 1975), hlm., 47. 8

Kod May Ban Yat Islam adalah undang-undang perlindung muslim Thailand

5

cenderung datang langsung kepada para ulama setempat atau lembagalembaga keagamaan non-pemerintah dari pada ke Pengadilan Agama. Undang-undang Islam tentang keluarga dan waris secara garis besar membahas dua hal. 1. Tentang keluarga, yang meliputi beberapa bab, yaitu: syarat dan rukun nikah, ijab-kabul, saksi, wali dan hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya suatu ikatan pernikahan. 2. Tentang waris, yang meliputi ahli waris, benda yang diwariskan, bagian-bagian ahli waris, dan asabah. Jika dilihat dari isi atau materi Undang-undang ini bukan murni ajaran Islam ala mazhab Syafi‟I, namun banyak muatan lokal yang juga diserap dalam Undang-undang tentang hukum keluarga dan waris tersebut. Hal inilah yang menjadikan ciri khas serta unik dari Undang-undang Hukum keluarga Thailand.9 Hukum pernikahan yang berlaku di Thailand dalam กฎหมายแพ่ง

10

(hukum perdata) dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand (umum) di dalamnya berisi tentang jika warga Thailand menikah tidak dicatat oleh negara, dan jika secara hukum terjadi suatu permasalahan misalnya hendak bercerai, maka istri tidak berhak terhadap harta suami, dan suami juga tidak berhak terhadap harta istri. Oleh karena itu, proses pernikahan orang Islam di Thailand diadakan sesuai ajaran agama Islam, namun pencatatannya tetap di Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, pencatatan pernikahan tersebut tidak diwajibkan oleh negara baik orang Islam atau non-Islam. 9

Waeberaheng Waehayee, “Konsep Wali Nikah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”, skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2008), hlm., 4. 10

Kod May Pheng adalah hukum perdata Thailand

6

Sedangkan hukum pernikahan yang berlaku di Thailand Selatan khususnya di empat wilayah yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, hukum pernikahannya mengikuti hukum Islam. Secara agama, pencatatan pernikahan tersebut harus di Majlis Agama Islam (MAI) atau di Masjid, bukan di Pengadilan Negeri. Setelah acara pernikahan di Majlis Agama, barulah dicatatkan kembali di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, jika seseorang yang menikah dan hanya dicatatkan di Majlis Agama Islam saja tanpa dicatatkan di Pengadilan Negeri, maka jika terjadi suatu permasalahan misalnya ingin bercerai yang berhak memutuskan adalah Majlis Agama Islam bukan Pengadilan Negeri, dan perceraian tersebut langsung diputuskan oleh imam-imam di masjid masing-masing. Akan tetapi, jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh imam di Majlis Agama, maka masalah tersebut dapat diajukan ke Datok Yutitam atau tok qadi (Hakim di MAI) . Hukum pernikahan dalam Islam yang berlaku di Thailand Selatan mempunyai kedudukan yang sangat penting, diketahui dari banyaknya ayat dalam al-Qur‟an maupun hadis dan penjelasan detailnya. Hal ini disebabkan hukum pernikahan mengatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.11 Dalam realitasnya, pernikahan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Hal Ini dikarenakan adanya gesekan yang terjadi di masyarakat baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Dinamika 11

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm., 1.

7

masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusai, sedangkan regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revoulisoner terkait aturan pernikahan. Berbagai respon mengalir dari berbagai kalangan masyarakat terkait pencatatan Pernikahan. Ada yang menyambut secara positif karena menyadari pentingnya pencatatan Pernikahan dan dirasa manfaat besar yang ditimbulkan dari aturan tersebut. Ada pula yang menyambut secara negatif, umumnya kalangan ini berasal dari kalangan Muslim fundamentalis serta kalangan Muslim tradisionalis. Di samping itu, dalam kajian literatur klasik (kitab fiqih) tidak ditemukan perihal pencatatan Pernikahan sebagai sahnya Pernikahan. Pernikahan merupakan ranah privat yang seharusnya Negara tidak berhak ikut campur. Secara umum, alasan demikian yang menjadi dalih kalangan yang menolak pencatatan pernikahan. Akan tetapi, mereka lupa melihat sisi positif dari aturan tersebut, banyak manfaat dari pencatatan pernikahan, di antaranya yaitu berfungsi untuk data kependudukan, perceraian, serta berhubungan dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Ketika terjadi perselisihan atau masalah dengan perkawianan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum yang sangat membutuhkan akta otentik. Pernikahan memang ranah privat yang negara seharusnya tidak ikut campur, akan tetapi dalam era dewasa ini, kita tidak bisa memisahkan diri dari negara karena kita bagian dari warga negara. Oleh karrena itu, secara

8

tidak langsung kita telah menyatakan diri tunduk kepada penguasa, meminjam istilah Jhon Locke kita telah terikat pada kontrak sosial 12 . Berkaitan dengan hal ini, terdapat kaidah usul fiqih yang menyatakan : 13

‫تصرف االهام على الرعيت هنىط بالوصلحت‬

Kaidah di atas menjadi dasar atas legitimasi pemerintah terhadap rakyatnya sejauh apa yang menjadi kebijakannya adalah maslahat untuk rakyatnya. Selain hal itu, dalam al-Qur‟an akad jual-beli atau utang piutang sangat dianjurkan untuk dicatatkan sesuai dengan al-Baqarah (2) : 282

ُ‫يآأيها الرين ءاهنىا إذا تداينتن بدين إلى أجل هسوى فاكتبىه‬

14

Secara logis, akad nikah yang lebih penting dan sakral dari pada akad jual beli atau utang-piutang tentu jauh lebih dianjurkan pencatatanya. Hal ini didukung oleh sebuah sabda Nabi saw 15

‫اولن ولى بشاة‬

12

“John Locke dan Pemikirannya,” http://ilmutuhan.blogspot.com/2011/01/.htm, akses 20 Februari 2016. Al-Imam Jalaluddin, Al-Asybah wa An-Nadẓ air, (Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah, 2005), hlm., 269. 13

14

15

Al-Baqarah (2) : 282

Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, jilid II, terj. Muhammad Iqbal, Lc, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2000 ), hlm., 384

9

Nabi mengutus para sahabat untuk menyiarkan pernikahan dan melaksanakan walimah meski dengan satu kambing. Secara antropologis, penjelasan terkait dua nash tersebut akan menjawab segala polemik terkait pencatatan pernikahan. Pemaparam mengenai perbedaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan dihubungkan dengan pentingnya pencatatan pernikahan di atas sangat menarik untuk dikaji bagaimana keadaan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan, dan bagaimana perbedaannya, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: 1.

Bagaimana pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan?

2.

Bagaimana persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan, dan faktor apa saja yang melatarbelakangi keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, penyusun mempunyai beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

10

1.

Untuk menggambarkan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

2.

Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan di

Thailand

dan

Thailand

Selatan,

dan

factor-faktor

yang

melatarbelakangi keduanya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 1.

Sebagai bentuk kontribasi dalam memperluaskan keilmuan bagi para pembaca terutama mengenai hukum Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

2.

Sebagai bahan rujukan dalam ilmiah dan akademik bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, terutama mengenai masalah hukum Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

D. Telaah Pustaka. Kajian tentang pencatatan pernikahan sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru sama sekali, karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek pencatatan pernikahan ini sejak dulu. Namun demikian, belum pernah ada satu pun cendekiawan atau peneliti yang telah membahas tentang objek ini dengan metode perbandingan antar luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan

11

sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan hukum Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan, antara lain: Den Tokmina dan Bukhari Banraman, กฎหมายอิสลาม

16

( hukum Islam)

merupakan buku tentang hukum Islam. Buku ini menjelaskan mengenai agama Islam dan hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand, diantaranya mencakup hukum keluarga, hukum kewarisan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan. 17 Praserd Daeyiwa,

ข้อบัญญัติ กฎหมายอิสลาม ว่าด้วย ครอบครัว และมรดก

18

(Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam). Buku ini menjelasan tentang undang-undang agama Islam mengenai hukum Pernikahan dan hukum kewarisan. 19 Prof. Narungdet Sarukhosit, กฎหมายสามัญประจาบ้าน

20

(hukum keluarga).

Buku ini menjelasan tentang undang-undang dalam hukum perdata di Thailand (umum).

16

21

Kod May Islam adalah Hukum Islam

17

Den Tokmina dan Bukhari, Islamic Law, cet. IV University, 2009), hlm., 1-231.

(Bangkok, Ramkamheng

18

Kho Ban Yat Kod may Islam Wa Duay Krob Krua Lek Moraduk adalah Undangundang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam 19

Prasert Daeyiwa, Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam, (Songkhla: Prince of Sungkhla University, 2007), hlm. 1-89 20

Kod May Saman Prajamban adalah Hukum Keluarga

Narungdet Sarukhosit, กฎหมายสามัญประจาบ้าน, wongsawang (Bangkok: Publishing and Printing:, 2014), hlm., 1-127. 21

12

Waeberaheng Waehayee, Konsep Wali Dalam Undangundang Hukum Keluarga Islam Thailand. Penelitian

ini menjelaskan tentang Undang-

undang hukum keluarga Islam di Thailand dan menjelaskan tentang keadaan di Thailand dan di Thailand Selatan dari zaman dulu sampai sekarang. 22 Muhammad Ruslan Luebakaluting, Peran Lembaga Pernikahan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama ( KUI) dan Majelis Agama Islam(MIA). Penelitian menjelaskan tentang pengadilan agama 2 negara yaitu Thailand dan Indonesia. 23 Usman Madami, Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Pattani, sebuah karya tulis tesis yang membicarakan tentang Pembina hukum secara umum akan tetapi tidak memfokuskan kepada hukum dan mekanisme pernikahan. 24 Secara umum, studi-studi tentang pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan belum pernah ada yang dituangkan menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

22

Mr. Muhammad Ruslan Leubakaluting, “Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majlis Agama Islam (MAI)”, Skripsi Universita Islam Negeri Yogyakarta 2008, hlm., 1-69 24

Usman Madami, “Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Isam di Pattani”, Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm., 1-227.

13

E. Kerangka Teoretik Berawal dari asumsi bahwa Thailand Selatan merupakan wilayah yang 80% penduduknya beragama Islam dengan tingkat pengamalan ajaran yang cukup tinggi, dari situlah penelusuran tentang hukum Islam dimulai. Selain ajaran Islam yang berlaku di sana, pemerintah yang notabenenya beragama Budha menyediakan Undang-undang Islam untuk kaum muslim termasuk dalam bidang hukum keluarga. Disamping itu meskipun di Thailand mayoritas beragama Budha tapi ada sebagian kecil beragama Islam. Oleh karena itu, beberapa teori di bawah ini penyusun gunakan dalam menyusun dan menganalisis penelitian ini, diantaranya adalah: Teori Politik hukum regal policy kebijaksanaan hukum

“Politik

mempengaruhi hukum dengan secara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu”

25

Hubungan kausalitas antara hukum dan politik pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis maka produk-produk hukum yang di lahirkannya. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk-produk hukum

yang dilahirkannya berkarakter responsive ,

sebaliknya ketika konfigurasi politik tampil secara otoriter, hukum-hukum yang dilahirkannya berkarakter ortodoks.

25

26

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia , (Jakarta: Raja Wali Press, 2011), hlm.9 26

Ibid., hlm., 373

14

Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat.

27

Pernikahan yang sah di Thailand, sesuai dengan Undang-undang pernikahan dalam pasal 1457, undang-undang buku kelima tentang keluarga bahwa: “Pernikahan dengan cara ini akan dianggap sah apabila telah di daftarkan” Namun, selanjutnya diperkuat lagi dengan ketentuan pasal 1458 yang menjelaskan bahwa “Pernikahan dapat terjadi apabila antara laki-laki dan perempuan telah bersepakat menjadikan satu sama lain sebagai pasangan suami dan istri, dan kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara langsung dihadapan

petugas

sebelum

didaftarkan

kepada

petugas

pencatatan

pernikahan. Perkembangan teori dan praktek ilmu-ilmu kenegaraan terdapat Teori Sekuler dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Adapun teori sekuler, tidak ada hubungan antara agama dan negara, negara adalah urusan hubungan antara manusia dengan manusia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, keduanya tidak dapat disatunya. Dalam teori sekuler ini, system dan norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Norma dan hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau 27

Imam syaukani, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada , 2004), hlm., 29

15

bahkan mungkin bertentangan dengan agama. Namun demikian, negaranegara sekuler ini juga membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tetapi negara tidak ikut campur dalam urusan agama. Di Thailand dan Thailand Selatan yang mendefinisikan pernikahan yang sah apabila sudah dicatat, maka kelakuan itu menjadi berkekuatan dan akibat hukum. Penelitian ini mengunakan yuridis-historis sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Pendekatan ini digunakan untuk

memberikan

penjelasan

terhadap

proses

pembentukan

dan

pelaksanaannya hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Secara yuridis, ketentuan hukum nasional tentang hukum pernikahan dapat dilandaskan kepada hukum perdata yang menjadi dasar dalam praktek masyarakat, dalam hukum perdata yang mencukupi VI bab dari pasal1435pasal 1598 yang menjadi pertimbangan dan landasan dalam menyelesaikan perkara-perkara pernikahan di Thailand. Begitu juga di Thailand Selatan berdasarkan Keputusan Perdana Mentri Tentang pemberlakuan hukum nasional di seluruh negara dan hukum Islam di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun pada tahun 2489 B. oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu hukum yang deperbolehkan di Thailand khusus bagi empat wilayah di begian selatan yang mayolitasnya Muslim. Hukum Islam yang dilaksanakan di Thailand yakni hukum pernikahan dan hukum kewarisan.

16

Dalam pelaksanaannya dengan mendasarkan pada Hukum Islam tentang Keluarga dan Kewarisan, yang dalam hal pernikahan tercantum dalam Bab I dan mempunyai V bagian serta dijelaskan dalam pasal-pasal dari 22-187. Secara historis, penelitian ini dilakukan dengan melihat hubungan agama dan negara. Dimana hal tersebut tidak dapat diabaikan dalam penetapan suatu hukum di dalam sebuah negara. Agar aturan yang bertujuan untuk membenahi tatanan masyarakat dapat diterima oleh mereka. Dimana negara itu perlukan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat manusia secara bersama-sama. Negara dengan otoritasnya mengatur hubungan yang diperlukan antara masyarakat. Sedangkan agama mempunyai otoritas untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Sementara itu dalam konteks di Thailand, hubungan relasi antara agama dan negara tertuang dalam ideology negara Thailand itu sendiri, yakni nasions, religion and kings. Dengan adanya aspek religiusitas dalam ideologi negara Thailand maka dapat dianggap sebagai sebuah campur tangan agama pada negara. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkadang dalam agama memberikan pengaruh pada system terbentuknya undang-undang di Thailand. Sehingga dapat dikatakan bahwa Thailand juga menggunakan pola relasi simbiosis mutualisme antara agama dan negara. Pola relasi ini juga didukung kuat dengan adanya pasal 9 Dalam Konstitisi Kerajaan Thailand bahwa Raja adalah Budha dan sebagai penopang agama Budha, sehingga pengaruh

17

agama Budha sangat kuat pada politik hubungan agama dan negara di Thailand

F. Metode Penelitian Dalam penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk permudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya: 1.

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau library research, artinya penelitian ini didasarkan kepada data tertulis yang berasal dari Undang-Undang, kitab, buku-buku, jurnal dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap undang-undang dan buku-buku terkait studi tentang pencatatan pernikahan lainnya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.

2.

Sifat Penelitian Sifat penelitian deskriptif-analitis-komparatif di dalam penelitian ini.

Deskriptif

adalah

menggambarkan

secara

tepat

pencatatan

pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap masalah tersebut berdasarkan teori di atas. Sedangkan komparatif yaitu untuk membandingkan pencatatan pernikahan di

18

Thailand dan Thailand Selatan yang menjadi obyek penelitian, dengan perbandingan tersebut diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan sahingga hakikat obyek dapat dipahami. 3.

Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-historis. Pendekatan yuridis yaitu adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana. Dalam pendekatan ini terdapat prinsip bahwa suatu fenomena yang ada secara historis tidak bisa dipisahkan keterkaitannya dengan fenomena masa lalu.

4.

Teknik Pengumpulan data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah tersebut. Selain hal tersebut, dilakukan pula wawancara terhadap beberapa tokoh agama di Thailand Selaatan, Adapun sumber data yang penyusun ganakan dalam penelitian ini terdiri dari data Primer dan Skunder.

19

a. Data primer yang digunakan adalah Undang-undangan Islam Thailand dan Thailand Selatan seperti, กฎหมายแพ่ง

28

(Undang-

undang hukum perdata Thailand) dan กฎหมายครอบครัวอิสลาม

29

(Undang-undang hukum keluarga Islam Thailand Selatan). b. Data sekunder adalah buku-buku lain tentang pencatatan pernikahan dan hukum Thailand seperti , Islam : Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan I) Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim , hukum keluarga di Dunia Islam, hukum keluarga dan kewarisan di Thailand Selatan, Hukum Islam di Thailand. 5.

Analisis data Proses Analisis data terhadap pelaksanaan hukum Pernikahan Islam di Thailand dan Thailand Selatan ini digunakan metode deskrif yaitu mengambarkan apa yang dijelaskan dalam undang-undang, selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode induktif dan komparatif, yaitu: a. Metode induktif yaitu menggambarkan apa yang dijelaskan dalam aturan-aturan tentang pencatatan pernikahan yang berlaku di Thailand dan Thailand Selatan, baru kemudian dirumuskan menjadi satu kesimpulan. b.

Metose komparatif digunakan untuk melakukan perbandingan antara hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Hal ini

29

Kod May Krob Krua Islam adalah Hukum Keluarga Islam

20

dilakukan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

G. Sistematika Pembahasan Dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematika sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut; Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan. Bab kedua, adalah tinjaun umum hukum pernikahan di Thailand, sejarah negara Thailand, kondisi masyarakat di Thailand, Islam di Thailand, dan hukum pernikahan di Thailand. Bab ketiga, adalah bab yang membahas tentang pencatatan pernikahan di Thailand yang meliputi dasar hukum, proses dan prosedur pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis perbandingan antara hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan meliputi persamaan dan perbedaan yang ditemukan dalam aturan hukum Pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan.

21

Bab

kelima,

merupakan

penutup

pembahasan-pembahasan

sebelumnya yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya di masa mendatang. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukkan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehentif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan, Pencatatan pernikahan di Thailand dianggap sah apabila di daftarkan (pasal 1457 undangundang keluarga Thailand), Sedangkan pencatatan pernikahan di Thailand Selatan adalah ikatan antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami-istri oleh akad nikah. (Pasal 22 tentang Pernikahan Hukum Keluarga Islam bab I) Pernikahan di Thailand sering disebut juga dengan pernikahan negara. Ini adalah pernikahan yang sah dan diakui secara hukum negara namun tidak menggunakan hukum agama apa pun. Pernikahan sipil tidak membutuhkan persetujuan/kehadiran orang tua jika kedua calon pengantin sudah berusia 17 tahun (Pasal 1448 undang-undang keluarga di Thailand) .Ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan dan tata cara agama dan dianggap sah secara hukum agama tersebut. Pernikahan Islam di Thailand dianggap suci karena pasangan yang menikah berjanji atas nama dan di hadapan Tuhan. Dalam hal pencatatan pernikahan, hukum Islam di Thailand tidak mengatur secara jelas apakah pernikahan itu harus dicatat atau tidak. Dengan

89

90

melihat tujuan dari pencatatan pernikahan seperti tersebut diatas, maka sesungguhnya pencatatan pernikahan banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat 2. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan. Persamaan diantara kduanya ialah: Pertama, sama-sama terdapat undang-undang yang mengatur tentang tidak boleh menikahi sesama saudara sedarah. Kedua, baik di Thailand maupun di Thailand Selatan tidak terdapat aturan mengenai wajibnya mencatatkan pernikahan ke Pengadilan. Ketiga, Hukum pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sama-sama memiliki unsur kerelaan atau atas dasar kemauan sendiri (yakin/tidak ragu-ragu) untuk mencatatkan pernikahannya, tidak diperbolehkan ada paksaan dari orang tua atau pihak lain. Sedangkan Perbedaannya ialah: hukum pencatatan pernikahan di Thailand tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan, sedangkan di Thailand Selatan ada biaya untuk pencatatan. Hukum pernikahan di Thailand tidak ada saksi kecuali pria dan wanita usianya sebelum 17 tahun harus ada orang tua/ walinya, sedangkan hukum pernikahan di Thailand Selatan harus ada saksi dua orang karena hukum pernikahannya menurut hukum Islam. Pencatatan pernikahan di Thailand Selatan diharuskan mengucapkan sumpah/janjian atas nama Tuhan baik pria maupun wanit, Sedangkan hukum pencatatan di

91

Thailand hanya ditanya kesediaannya saja. Pencatatan pernikahan di Thailand Selatan terdapat syarat harus lulus mengikuti pelatihan kedudukan suami-istri, sedangkan di Thailand tidak ada. Hukum pernikahan di Thailand Selatan calon suami harus ada surat kejaminan tidak narkoba di daerah setempat, sedangkan hukum Pernikahan di Thailand tidak harus ada surat tersebut. 3. Faktor-Faktor yang melatarbelakangi pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan adalah faktor sejarah dan faktor agama Di Thailand mayoritas warganya beragama Budha. Di Thailand dari awal pembentukannya, warga yang beragama Budha terdapat 80% dari jumlah seluruhnya. Jadi di Thailand mengikuti hukum sendiri tidak mengikuti hukum Islam. Akan tetapi jika orang yang beragama Islam dan tidak tinggal di empat wilayah boleh mengikuti hukum Islam karena Thailand tidak memaksa warganya untuk mengikuti agama tertentu, jadi bisa saja orang beragama Islam yang tinggal di seluruh Thailand bisa mengikuti hukum Islam, tetapi tidak berhak untuk menyelesaikan masalah di Majlis Agama Islam kerena yang bisa menyelesaikan itu orang beragama Islam yang tinggal di empat wilayah di Thailand Selatan saja. Hukum Islam yang berlaku di Thailand meliputi hukum perdata tentang hukum pernikahan dan hukum kewarisan yang berlaku pada empat provinsi di bagian Thailand Selatan. Secara teori, undangundang biasanya diberlakukan pada seluruh wilayah negara. Oleh

92

karena itu, dengan diundangkan KUHPerdata Bab V dan Bab VI tentang Hukum keluarga dan Hukum Kewarisan yang mulai diberlakukan pada tanggal 27 Oktober 1935 sampai sekarang, KUHPerdata tentu dinyatakan berlaku terhadap seluruh wilayah negara, tetapi karena sebelumnya terdapat พระราชกฤษฎีกา (Dikrit Kerajaan) tentang Aturan Administrasi di Tujuh Kerajaan Tahun 1901, maka ada pengecualian pada daerah-daerah yaitu pada hukum keluarga dan hukum kewarisan, bahwa tidak diberlakukan KUHPerdata umum dan digantikan dengan diberlakukannya hukum Islam. Hubungan antara KUHPerdata dengan hukum Islam ini diposisikan bahwa KUHPerdata merupakan hukum umum (ius generale) yakni hukum yang dilakukan bagi seluruh wilayah negara, akan tetapi hukum Islam merupakan hukum khusus (ius special) dengan alasan bahwa hal ini merupakan hukum yang berlaku pada beberapa orang, beberapa hal dan beberapa wilayah saja.

B. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: Dalam hukum percatatan pernikahan di Thailand Selatan mengikuti hukum Islam dikatakan sah dalam mata kukum Islam, jika tidak mencatat oleh negeri tidak berhak /tidak bisa mengajukan masalah oleh pengadilan negara. Orang Thailand Selatan sangat rugi karena tidak

93

mencatat oleh negeri jadi bisa selesai masalah Cuma di Dato’ Yuttitham saja. Jika bisa surat nikah langsung disahkan oleh mata hukum Islam dan Hukum Negara, tidak harus catat dua kali karena jika ada masalah masyarakat di Thailand Selatan berhak untuk menyelesaikan masalah dengan hukum negara. Bagi masyarakat dalam pencatatan pernikahan itu tidak wajib dan tidak ada hukumnya untuk harus mencatatkan, tetapi jika tidak mencatat masyarakat tidak berhak untuk mengajukan masalah di Pengadilan Negeri, karena itu lebih baik mencatat saja baik di Majlis Agama Islam (khusus untuk masyarakat Thailand Selatan) maupun di Pengadilan Negeri. Bagi pemerintah jika masyarakat tidak mencatatkan surat nikah oleh negara bisa saja untuk mendapatkan hak untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri.

C. Penutup Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Dengan segala taufik dan hidayat-Nya, dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri, dan kepada para pembaca umumnya.

94

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sekali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak, semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan diterima di Allah SWT... Amin.

DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid &Terjemah, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1986 Al- Hadis Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, 4 jilid ,alih bahasa Muhammad Iqbal Lc, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2000

Fiqih/ Ushul fiqih Abdullah, Shagir Muhammad. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokoh di Asia Tenggara, Solo: Ramadhani, 1985 Awae Affan, “Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Thailand Selatan”, Skripsi Universitas Muhammadiyah ,Malang, 2016 Basyir, Azhar Ahmad. Hukum Pernikahan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999 Daeyiwa, Presert. Undang-Undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam di Thailand, Songkhla: Prince of Songkhla University, 2007 Dah-Umean, Khalid. “Hukum Islam dan Peraturan Masjid Agama Islam Pattani di Pattani Thailand”, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2000 Jalaluddin, Al-Imam. Al-Asybah wa An-Nadzair, Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah, 2005 Indonesia dan Leubakaluting, Ruslan. “Peranan Lembaga Pernikahan Islam di di Thailand Selatan Perbandingan Antara Kantor Urusan Agama (KUI) dan Majlis Agama Islam (MAI)”, Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2008 Madami, Usman. “Peranan Urusan Agama Pembinaan Hukum Islam di Pattani”, Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2014 Nasution, Khoiruddin. Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Pernikahan di Dunia Muslim, Yogyakarta: Academia, 2009 Siriphachana, Narung. Kwam Pen Ma Kod May Islam Le’ Dato’ Yittitham, Bangkok, PT Popit Press, 1975

95

96

Prokti, Kittisak. “Permasalahan Pemberlakuan Hukum Islam di Thailand”, Makalah disampaikan pada seminar ilmiah tahunan, Rangsit University, Bangkok, 2006 Salae, Nureehan. “Studi Perbandingan Hukum Waris di Indonesia dan Thailand”, Skripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016 Semsamai, Sasithorn. “Pernikahan Beda Agama di Indonesia dan Thailand”, Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2016 Suthasan, Arong. “Hukum Islam Politik Thailand Dalam Surdirman ,Perkembangan Muthakhir Hukum Islam di Asia Tenggara”, Studi kasus Hukum keluarga dan Pengkodifikasinya, Bandung, 1993 Tokmina, Den. Islamic Law, Bangkok, ISBN Ramkamheng University, 2008 Waehayee, Waeberaheng. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Thailand”,Skripsi Universitas Islam Negeri, Yogyakarta, 2008 Muhammad, Ramizah, “The DatoYuttitham and the administration of Islamic Law in Southern Thailand, Bangkok: ARD Federation Fellowship, 1989

Lain-lain Apornsuvan Thanat, “Historis and Politice of The Muslim in Thailand”, Skripsi Universitas Thammasart Thailand, 2003 Burnasomphop, Uthai. Hukum Khusus Empat Provinsi Bagian Selatan Thailand, Undang-Undang Tentang Urusan Agama Islam,2013 Hawash, Abdullah. Perkembangan Ilmu Tasawwuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1993 Histobio,“KerajaanAyitthiya/Ayutthaya”,vivahistory.blogspot.co.id/2011/10/keraj aan-ayutthiyaayutthaya.html, akses 05 Februari 2016.. “John Locke dan Pemikirannya,” http://ilmutuhan.blogspot.com/2011/01/.htm, akses 20 Februari 2016 “Khodi Neikan Cut Tabian Sombrot (Manfaat dalam Pencatatan Pernikahan )” book.weddingsquare.com/wedding_info.aps?TID=360, akses 10 Mei 2016. Mudman, Seni. Pembangunan dan Kebangkitkan Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1987 Pitsuwan, Surin. Muslim di Muangthai, Jakarta: LP3ES, 1989

97

Sarukhosit Narungdet, Hukum Keluarga Thailand, Bangkok: Publishing and Printer, 2014

Perundang-undangan Undang-undang Tentang Penetapan Hukum Islam Di Provinsi Pattani, Yala, Narathiawat, dan Satun BE 2489 (1946), Pasal 4. Undang-undang Hukum Keluarga Thailand Undang-undang Hukum Keluarga dan Waris di Thailand Selatan

LAMPIRAN I TERJEMAHAN BAHASA ASING

Bab I I I I

Hlm. 4 4 4 9

Ftn. 6 8 10 13

I

9

14

I I

11 11

16 18

I I II II II III

11 18 39 41 45 51

20 28 54 57 62 67

III

57

77

IV

67

87

Terjemahan Pengadilan sipil Undang-undang perlindungan Muslim di Thailand Hukum perdata di Thailand Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya Umumkan / rayakan pernikahanmu walau hanya dengan satu kambing Hukum Islam di Thailand Undang-undang Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Waris Islam Hukum keluarga di Thailand Hukum keluarga Islam Mas untuk menjadi maskawin dalam acara pernikahan Majlis Agama Islam di Thailand Salah satu kabupaten di provinsi Yala Undang-undang Hukum Keluarga Bab II, Syarat-syarat Pernikahan Bab II, Pasal 1448. Dato yuttitham atau kadi adalah bentuk dari kata qadi Arab atau hakim Yuttitam adalah kata Thai yang artinya keadilan. Dato’ adalah gelar melayu untuk yang terhormat atau dihormati orang. Muslim melayu di selatan biasanya menyebut dato’ yuttitham sebagai tok kadi. Kartu keluarga di Thailand

I

LAMPIRAN II DATA WAWANCARA 1. Miss. Tanita: Apakah persamaan dan perbedaan pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand selatan? Nara sumber: pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan sangat beda, karena di Thailand Selatan menggunakan Hukum Islam dan di Thailand Umum menggunakan hukum perdata atau hukum nasional Thailand. 2. Miss. Tanita: Apakah pencatatan pernikahan ada manfaat bagi masyarakat? Nara sumber: Iya, pencatatan pernikahan sangat penting, karena jika suami-istri tidak catat surat nikah maka tidak berhak untuk menyelesaikan masalah di Pengadilan Negeri maupun di Majlis agama Islam. 3. Miss. Tanita: Apa saja manfaat pencatatan pernikahan di Thailand dan Thailand Selatan? Nara sumber: jika sebut manfaat bagi masyarakat yang sudah mencatatkan surat nikah adalah suami istri yang sudah catat surat nikah su 4. Miss. Tnaita: Apakah dalam pencatatan pernikahan harus bayar, dan jika ada biayanya harus bayar berapa untuk sepasang? Nara sumber: kalau di Thailand tidak ada biaya untuk pencatatan pernikahan, tetapi di Thailand Selatan ada biayanya buat 2 orang saksi 1 Imam dan untuk bikin surat nikah, harga tersebut sudah ditentukan oleh Majlis Agama Islam. 5. Miss. Tanita: Apa saja syarat pernikahan?

II

Nara sumber:

jika di Thailand yang harus siapkan adalah KTP dua-duanya dan

jika pasangan yang umunrnya belum 17 tahun harus disetujui orang tuanya dan orang tuanya harus hadir sama pasangan juga. Sedangkan di Thailand Selatan harus siap sertifikat pelatihan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan surat jaminan pihak lelaki untuk jamin lelaki tersebut tidak ada penyakit social dan tidak narkoba, dan dalam akad nikah harus ada mas kawin dan saksi 2 orang. 6. Miss. Tanita: Bagi masyarakat di Thailand wajib atau tidak untuk mencatatan surat nikah? Nara sumber: di Thailand dan Thailand Selatan tidak ada undang-undang yang sebut diwajibkan atau dipaksakan, tetapi jika tidak ada surat nikah tidak sah dalam mata hukum baik di Thailand maupun Thailand Selatan.

III

LAMPIRAN III BIOGRAFI ULAMA Wahbah az-Zuhaili

Sheikh Daud Al-Fathoni

Dr. Wahbah Mustafa al-Zuhaili adalah merupakan seorang professor Islam yang terkenal lafi agak kontrovesi di Syiria dan merupakan seorang cendekiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendakwah di Masjid Badar di Dair Atiah. Beliau adalah penulis sejumlah buku mengenai undang-undang Islam dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Beliau merupakan pengurusi Islam di Fakulty Syaiah, Universiyi Damsyik ( Damascus University) Syeikh Daud al-Fathani Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Ketokohan Sheikh Daud al-Fathani dalam bidang fiqh diperakui oleh semua ulama di Asia Tenggara yang memahami dan mengkaji sejarah Islam di rantau ini. Demikian juga ketokohannya dalam bidang usuluddin, tauhid dan ilmu kalam yang kiranya tidak perlu dijelaskan lagi. Ketokohan beliau dalam bidang tasauf serba ringkas telah disentuh penulis sebelum ini. Juga dibicarakan dengan mendalam dalam buku berjudul Perkembangan Ilmu Tasauf (Jilid 1). Syaikh Daud Al-Fathani menghabiskan usianya selama 30 tahun di Makkah dan lima tahun di Madinah untuk menimba ilmu. Setelah sekian lama menuntut ilmu di Dua Tanah Suci, ia pulang ke Patani, negeri kelahirannya

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

LAMPIRAN IV CURRICULUM VITAE

Data pribadi 1. Nama Lengkap

: Miss. Tanita Maknab

2. Tempat, Tanggal Lahir

:Thailand/ 26 Desember 1993

3. Domisili

:Jl. Veteran No. 1010, Rt37 Rw09, Warungboto, UH4, Yogyakarta

4. Anak ke

: 4 (empat)

5. Jenis Kelamin

:Perempuan

6. Pekerjaan

:Pelajar

7. Nama Ayah

:Mr. Somrak Maknab

Pekerjaan 8. Nama Ibu Pekerjaan 9. Nama Saudara

:Petani :Mrs. Roteeyah Maknab : Ibu Rumah Tangga :Mrs. Nittaya Maknab :Mr. Zakareeya Maknab :Miss. Kanistha Maknab :Mr. Kittinan Maknab

10. Agama

: Islam

11. Nomor Handphone

:089618931524

12. Email

:[email protected]

XV

13. Facebook

:Thanita Makhnab

14. Motto Hidup

: Bersungguh-sungguhlah dan jangan

bermalas-malas dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang malas-malas.

RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Lulus sekolah dasar Banwangsaithong Satun 2007 2. Lulus Sekolah Menengah Pertama Santisart Suksa Satun pada tahun 2009 3. Lulus Sekolah Menengah Akhir Islamsart wittaya Pattani

pada tahun 2012

4. Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogkarta 2012- 2016

PENGALAMAN ORGANISASI 1. Ketua Dewan Sekolah bagian Administrasi di SMA

Islamsart wittaya pada

tahun 2011 2. Ketua kabid bagian Perpustakaan Dan Keputrian

di Organisasi Ikatan

Persaudaraan Islam Thailand di Indonesia (IPMITI), periode 2013-2014 3. Sekretaris Organisasi Ikatan Persuadaraan Mahasiswa Isam Thailand di Indonesia (IPMITI), periode 2014-2015

XVI