1
PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kelancaran tugas-tugas operasional di Perusahaan Daerah Kota Medan, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Kota Medan; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092). 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387). 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
3
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga. 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pedoman Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. 15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan. 16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH KOTA MEDAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Medan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan. 3. Walikota adalah Walikota Medan. 4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan. 5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan. 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan, dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
4
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengangkatan dan pemberhentian direksi perusahaan daerah. BAB III PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH Pasal 3 (1) Pengangkatan direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas saran dan usulan Badan Pengawas berdasarkan hasil penyaringan Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Walikota. (2) Pengangkatan direksi didasarkan pada profesionalisme, transparan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Pasal 4 Pengangkatan calon direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. Berdomisili di Kota Medan; c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; d. Sehat Jasmani dan Rohani; e. Berusia maksimal 56 Tahun; f. Pendidikan minimal Sarjana (S1); g. Berkelakuan baik dan jujur; h. Tidak rangkap jabatan baik dalam jabatan pemerintahan maupun dalam jabatan non pemerintahan; i. Tidak terikat hubungan darah dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas atau dengan Direksi lainnya; j. Bersedia menandatangani pakta integritas; k. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik dalam pemerintahan maupun dalam non pemerintahan; l. Tidak terikat dengan suatu Partai Politik; m. Tidak pernah dinyatakan pailit; n. Cakap dan berpengalaman memimpin perusahaan berbadan hukum minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja, kecuali dari golongan Pegawai Negeri Sipil yang telah purna tugas dengan jabatan minimal eselon III; o. Tidak pernah dihukum dan/atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum; p. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi misi dan rencana strategis perusahaan;
5
BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN DIREKSI Pasal 5 (1) Calon direksi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk diangkat sebagai direksi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan: a. Foto copy KTP; b. Pas foto; c. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir; d. Daftar riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikasi yang dimiliki dan daftar riwayat hidup; e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; f. Surat Keterangan Sehat dari dokter/RSUD/Rumah sakit yang dihunjuk; g. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pekerjaan sebelumnya; Pasal 6 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melakukan penyaringan calon direksi dengan cara: a. Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2); b. uji kompetensi; c. tes psikologi; d. wawancara; e. presentasi tentang perencanaan bisnis perusahaan daerah; f. tes kesehatan. (2) Calon direksi yang dinyatakan lulus seleksi dalam penyaringan adalah calon direksi yang memperoleh nilai tertinggi. (3) Calon direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam berita acara. Pasal 7 Tim seleksi menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Badan Pengawas. Pasal 8 (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Pengawas memberikan saran dan usulan calon direksi kepada Walikota. (2) Atas saran dan usulan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan direksi.
6
Pasal 9 (1) Masa jabatan Direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) selama 4 (empat) tahun. (2) Seseorang dapat menduduki jabatan direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan. (3) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya yang kinerjanya menurut penilaian Badan Pengawas berhasil meningkatkan dan memajukan Perusahaan Daerah, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya menjadi direksi tanpa melalui mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8. BAB V PEMBERHENTIAN DIREKSI Pasal 10 Direksi diberhentikan dari jabatannya apabila : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakannya tugasnya; d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 11 (1) Pemberhentian direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas saran Badan Pengawas. (2) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, huruf d, dan huruf e. BAB VI DIREKSI YANG DIBERHENTIKAN SEBELUM BERAKHIR MASA JABATANNYA Pasal 12 (1) Direksi yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digantikan dengan mengangkat direksi baru yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.
7
(2) Penggantian dan pengangkatan direksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan saran dan usulan Badan Pengawas yang disampaikan kepada Walikota. (3) Penyampaian Saran dan usulan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada hasil penilaian Tim Pengkajian Pergantian Direksi yang dibentuk Walikota. Pasal 13 Masa jabatan direksi baru yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selama sisa masa jabatan direksi yang digantikannya. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Fit And Proper Test Calon Dewan Direksi Perusahaan Daerah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan. Ditetapkan di Medan, pada tanggal 12 Juni 2014 Plt.WALIKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA, ttd DZULMI ELDIN S Diundangkan di Medan pada tanggal 12 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN
SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 26.
