KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto Telp. (0281) 635292 (hunting), 638795 Facs. (0281) 631802 Kode Pos. 53122 Website : www.unsoed.ac.id
PERATURAN SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR : 17 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SENAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Menimbang : a. bahwa tata cara pemilihan Rektor melalui tahap penjaringan bakal calon, penyaringan calon, dan pemilihan calon belum diatur secara rinci dalam Statuta Universitas Jenderal Soedirman; b. bahwa agar pelaksanaan penjaringan bakal calon dan penyaringan serta pemilihan calon Rektor dapat berjalan dengan tertib dan teratur harus ada aturan tata cara sebagai aturan teknis pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu disusun Peraturan Senat tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Calon Rektor dan Pemilihan Calon Rektor Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan Tahun 2014 – 2018. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 339/MPK.A4/KP/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 1 Juni 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/ 1
Direktur pada Pemerintah;
Perguruan
Tinggi
yang Diselenggarakan
oleh
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN SENAT TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENYARINGAN CALON REKTOR, DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2018. BAB I PERSYARATAN Pasal 1 Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor : 1. Umum a. dosen pegawai negeri sipil aktif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Universitas Jenderal Soedirman; b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat; d. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis; f. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik; g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis; dan h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan. 2. Khusus a. berpendidikan Doktor (S3); dan b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala. 3. Tambahan Dosen yang bersangkutan tidak pernah dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran moral, pelanggaran administrasi, pelanggaran akademik, dan penyalahgunaan kewenangan. BAB II PANITIA Pasal 2 (1) Panitia penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan calon Rektor dan pemilihan calon Rektor diangkat oleh Rektor berdasarkan keputusan rapat senat untuk maksud tersebut. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari anggota Senat yang mewakili fakultas yang ada dan tidak mencalonkan diri menjadi Rektor. (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Seorang Ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota panitia; b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota 2
panitia; c. Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota panitia; d. 5 (lima) orang Anggota. (4) Panitia dibantu oleh sekretariat sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 3 Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas: a. melakukan penjaringan bakal calon Rektor dengan: 1) meminta daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan usia, pendidikan, dan jabatan fungsional untuk menjadi bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini, berdasar Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) yang dikeluarkan oleh Bagian Kepegawaian, Biro Adm.Umum dan Keuangan; 2) mendistribusikan daftar nama dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, untuk diumumkan secara terbuka dalam batas waktu yang ditetapkan. 3) menerima dan memeriksa kebenaran dan keabsahan formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya dari bakal calon Rektor; b. menentukan pelaksanaan penyaringan calon Rektor; c. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyaringan calon Rektor dan pemilihan calon Rektor; d. membantu senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon Rektor. BAB III PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR DAN PENYARINGAN CALON REKTOR Bagian 1 Penjaringan Bakal Calon Rektor Pasal 4 (1) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan dengan cara mendistribusikan dan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang dikeluarkan Bagian Kepegawaian, Biro Adm. Umum, dan Keuangan oleh Panitia. (2) Bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat untuk mencalonkan diri menjadi Rektor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 peraturan ini dan mendaftarkan diri ke Panitia dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 dan 2 dalam peraturan ini. (3) Bakal calon Rektor yang telah mendaftarkan diri ke Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Senat sebagai bakal calon Rektor melalui rapat paripurna tertutup Senat. (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisikan dalam formulir Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 dalam peraturan ini. Bagian 2 Penyaringan Calon Rektor Pasal 5 (1) (2)
Penyaringan calon Rektor diawali dengan cara Panitia melaporkan kepada Ketua Senat nama-nama bakal calon Rektor berdasarkan hasil penjaringan untuk dipilih 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak. Penyaringan calon Rektor dilakukan dengan tata cara: 3
(3)
(4)
a. Ketua Senat selaku pemimpin rapat memanggil anggota senat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat. b. Anggota Senat memberi tanda silang (X) pada kartu suara. c. Anggota Senat memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan. Dalam hal pemilihan menghasilkan 2 (dua) orang atau lebih bakal calon Rektor memperoleh jumlah suara yang sama pada urutan ke -1, ke-2 atau ke-3, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menentukan 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak. Hasil penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh senat dan diisikan ke dalam formulir Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini. BAB IV PEMILIHAN CALON REKTOR Pasal 6
(1) (2)
Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan calon Rektor, Ketua Senat mengumumkan 3 (tiga) orang calon Rektor dari hasil penyaringan calon Rektor sebagaimana Pasal 5 ayat (2). Ketiga calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas mendatang. Pasal 7
(1) (2) (3)
Penyampaian visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas mendatang oleh para calon Rektor dilaksanakan dalam rapat paripurna Senat bersifat terbuka sebelum pelaksanaan pemilihan calon Rektor. Senat melakukan pemilihan untuk menetapkan urutan calon Rektor berdasarkan suara terbanyak. Hasil pemilihan Senat sebagaimana tercantum pada ayat (2), data riwayat hidup, visi, misi, serta program kerja calon Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, disampaikan oleh Senat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 8
(1) (2)
Pemilihan calon Rektor dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian visi, misi, program kerja dan pengembangan universitas oleh para calon Rektor. Pemilihan calon Rektor dilaksanakan dalam rapat paripurna tertutup yang dipimpin oleh Ketua Senat dan dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Pasal 11
(1) (2) (3) (4)
Rapat paripurna tertutup untuk pemilihan calon Rektor sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Peserta rapat hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai. Dalam hal quorum anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit, kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum. Anggota Senat yang terlambat hadir setelah rapat dibuka kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan masuk ruang rapat dan kehilangan hak suaranya. 4
(5)
(6)
Dalam hal quorum anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili tidak hadir, rapat dihentikan dan pelaksanaan pemilihan calon Rektor ditunda hingga hadirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Penundaan rapat karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan hak suara anggota Senat yang datang terlambat sebelum rapat dibuka kembali. Pasal 12
(5)
(6)
Pemilihan calon Rektor dilakukan dengan tata cara: a. Ketua Senat selaku pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu demi satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat, kecuali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili menerima kartu suara yang jumlahnya sesuai imbangan jumlah 35% (tiga puluh lima persen) dari total suara pemilih yang telah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap Senat. b. Pemilih memberi tanda silang (X) pada kartu suara. c. Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada huruf b ke kotak suara yang disediakan. Imbangan jumlah suara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasar rumus penghitungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5 peraturan ini. Pasal 13
(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8)
Panitia menyiapkan papan hitung yang berisi semua nama calon Rektor yang disusun alfabetis. Panitia membuka kotak suara, menghitung, dan mencocokkan jumlah kartu suara dengan jumlah anggota senat yang hadir dan kartu suara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili atas permintaan pemimpin rapat. Dalam hal jumlah kartu suara tidak sama dengan jumlah anggota senat yang hadir dan suara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili, Ketua Senat selaku pemimpin rapat meminta persetujuan peserta rapat pemilihan dilanjutkan atau diulang. Dalam hal peserta rapat menyetujui pemilihan harus diulang, tata cara pemilihan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Kartu suara dinyatakan sah bila hanya ada satu nama calon yang diberi tanda silang (X). Panitia membaca nama calon Rektor yang mendapat tanda silang (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Panitia menuliskan talis (tally) di belakang nama calon Rektor yang mendapat tanda silang (X) pada papan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pemimpin rapat menetapkan hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan suara masing-masing calon Rektor. Pasal 14
(1) (2)
Pemilihan calon Rektor dilakukan sampai menghasilkan 1 (satu) orang calon Rektor dengan jumlah perolehan suara terbanyak. Dalam hal pemilihan menghasilkan 2 (dua) orang calon Rektor memperoleh jumlah suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menentukan suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut. 5
(3) (4) (5) (6)
Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisikan dalam formulir Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini. Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisikan dalam formulir Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini. Setelah pemilihan calon Rektor dilaksanakan, Pemimpin rapat dibantu Panitia memusnahkan semua kartu suara yang telah dihitung dan mengisi formulir Berita Acara VI sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 8 peraturan ini. Hasil akhir pemilihan calon Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemilihan disampaikan oleh Ketua Senat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan sebagai Rektor. BAB V LAIN-LAIN Pasal 15
Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Senat ini, Keputusan Senat Universitas Jenderal Soedirman Nomor Kept. 002/H23/SENAT/2009 Tanggal 19 Mei 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap warga Universitas mengetahuinya, Sekretariat Senat wajib menyebarluaskan lewat laman resmi Universitas.
DITETAPKAN DI : PURWOKERTO PADA TANGGAL : 12 NOPEMBER 2013 a.n.
KETUA SENAT SEKRETARIS, TTD TRIANI HARDIYATI NIP 19510824 197701 2 001
6
