KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Jln. Prof. Dr. HR. Boenyamin 708 Purwokerto 53122 Telp. 0281-635292 (Hunting), 638337, 638795 Faks. 631802 www.unsoed.ac.id
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG IMPLEMENTASI E-PAYMENT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN Menimbang
:
a.
b Mengingat
:
1.
2. 3. 4. 5. 6.
bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembayaran/pengeluaran kas di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dibuat sistem e-payment sesuai Peraturan Rektor Unsoed Nomor 04 Tahun 2011 berupa layanan perbendaharaan digital; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor. Undang-Undang: a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; d. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum; Keppres Nomor 18/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Unsoed; PMK Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU; Permendiknas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsoed; Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi BLU Unsoed. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN REKTOR TENTANG IMPLEMENTASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
E-PAYMENT
DI
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. e-Payment adalah proses pembayaran/pengeluaran kas yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui sebuah sistem perbendaharaan digital. 2. Layanan Perbendaharaan Digital selanjutnya disingkat LPD adalah satuan tugas yang memfasilitasi seluruh pihak yang terkait dengan proses pembayaran/pengeluaran kas secara elektronik.
-1-
3. Sistem Perbendaharaan Digital selanjutnya disingkat SPD adalah kesisteman yang meliputi aplikasi dan database e-Payment yang dikembangkan oleh Universitas Jenderal Soedirman untuk digunakan pada implementasi LPD. 4. Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Jenderal Soedirman atau selanjutnya disebut BLU adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan pendidikan dan jasa layanan lain yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Unit Badan Layanan Umum disebut Unit BLU adalah unit kerja di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman yang melaksanakan tugas pokok sebagai pelaksana teknis kegiatan dan anggaran BLU. 6. Pemimpin BLU adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA. 7. Otorisator Perbendaharaan BLU (OP) adalah pejabat yang diberi tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan BLU. 8. Otorisator Kegiatan dan Anggaran (OKA) adalah pejabat yang diangkat oleh Rektor selaku Pemimpin BLU, yang diberi wewenang dan tanggungjawab sebagai pengguna anggaran untuk melaksanakan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Unit BLU, menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian, mengadakan ikatan/perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga dan surat lainnya yang berhubungan dengan tugas pelaksanaan anggaran. 9. Bendahara PengeluaranBLU adalah orang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pengeluaran biaya pada Universitas Jenderal Soedirman. 10. Bendahara Unit BLU (BUB) adalah orang yang ditunjuk oleh Rektor untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan pendapatan dan belanja pada unit BLU Universitas Jenderal Soedirman. 11. Penguji Tagihan BLU (PT) adalah orang yang diberi tugas oleh Rektor untuk melaksanakan fungsi pengujian tagihan pada tingkat perbendaharaan BLU. 12. Penguji Tagihan Unit BLU (PTU) adalah orang yang diberi tugas oleh Rektor untuk melaksanakan fungsi pengujian tagihan pada tingkat unit BLU. 13. Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PTK) adalah orang yang ditunjuk oleh OKA sebagai penanggungjawab teknis kegiatan untuk menjamin tercapainya target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RBA unit BLU. 14. Pembantu Bendahara Unit BLU (PBUB) adalah orang yang ditunjuk oleh OKA untuk membantu tugas Bendahara Unit BLU (BUB) dalam rangka pelaksanaan administrasi perbendaharaan pada unit BLU. 15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 16. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Payment . 17. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPD. 18. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada SPD. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Rektor ini adalah pelaksanaan e-Payment di Universitas Jenderal Soedirman. BAB II ETIKA E-PAYMENT Pasal 3 (1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Payment wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan BLU Universitas Jenderal Soedirman.
-2-
(2) Dalam melaksanakan e-Payment, semua pihak wajib: a) Menjaga kerahasiaan tanda tangan digital dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. (3) Semua pihak dilarang: a) Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Payment; b) Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem e-Payment . (4) Bagi pihak yang melanggar peraturan pada ayat 1, 2 dan 3 akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN E-PAYMENT Pasal 4 (1) Para pihak yang terlibat dalam e-Payment, terdiri dari: a) Otorisator Perbendaharaan BLU (OP); b) Bendahara Pengeluaran BLU (BP); c) Penguji Tagihan BLU (PT); d) Otorisator Kegiatan dan Anggaran BLU (OKA); e) Penguji Tagihan Unit BLU (PTU); f) Bendahara Unit BLU (BUB); g) Pembantu Bendahara Unit BLU (PBUB); h) Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PTK); dan i) LPD. (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c, d, e, f, g, h adalah para pihak yang tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 04 Tahun 2011. Pasal 5 Tugas, dan fungsi LPD (1) LPD bertugas mengelola sistem e-Payment di Universitas Jenderal Soedirman dan mempunyai fungsi: a. penyusunan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan e-Payment di Universitas Jenderal Soedirman; b. pelaksanaan pelatihan/training kepada para pengguna untuk menguasai sistem ePayment; c. pelaksanaan pelayanan kepada para pengguna sistem e-Payment; d. sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani para pengguna sistem e-Payment; e. sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan proses pembayaran/pengeluaran kas yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit,monitoring dan evaluasi; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh internal auditor dan instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Organ LPD (1) Organ LPD terdiri dari : a) Penanggungjawab; b) Ketua; c) Sekretaris; d) Bidang Pengembangan Sistem Informasi; e) Bidang Administrasi Sistem Informasi; f) Bidang Layanan Pengguna;
-3-
g) Bidang Pelatihan; dan h) Sekretariat. (2) Personil LPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Memiliki integeritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPD yang bersangkutan; c) Memahami sistem akuntansi BLU Unsoed; d) Memahami prosedur sistem e-Payment. BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN E-PAYMENT Bagian Pertama Standar Prosedur Operasional SPD Pasal 7 (1) Pelaksanaan e-Payment menggunakan metode dan prosedur yang tersedia di dalam SPD yang dikelola oleh LPD. (2) Seluruh data, informasi dan dokumen elektronik yang tersimpan dalam SPD adalah merupakan dokumen sumber yang sah untuk dasar pencatatan akuntansi BLU Unsoed. (3) Tata cara e-Payment dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPD dan buku manual yang diterbitkan oleh LPD. Bagian Kedua Biaya Operasional LPD Pasal 8 Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPD dibebankan kepada DIPA BLU Universitas Jenderal Soedirman. Bagian Ketiga Pengaduan Pasal 9 (1) LPD wajib melaporkan kepada Pemimpin BLU, apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan atas pelaksanaan sistem e-Payment dengan tembusan kepada Satuan Pengawas Intern (SPI). (2) SPI wajib menindaklanjuti laporan LPD kepada pejabat yang berwenang.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Dengan ditandatanganinya peraturan ini maka pada tahun 2012 seluruh atau sebagian proses pembayaran/pengeluaran kas di semua unit kerja Universitas Jenderal Soedirman harus menerapkan e-Payment . (2) Untuk menjamin pelaksanaan e-Payment, masing-masing pimpinan unit kerja di Universitas Jenderal Soedirman agar menyusun rencana implementasi yang meliputi rencana aktivitas yang akan diproses melalui e-Payment, ketersediaan sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung e-Payment, sehingga seluruh pembayaran/pengeluaran kas di unit kerja Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2013 sudah menggunakan e-Payment . (3) Untuk penyusunan rencana implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja harus melakukan koordinasi dengan LPD. (4) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan SPD, LPD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian yang bertugas mengembangkan sistem informasi dan atau bagian yang mengelola data center di Universitas Jenderal Soedirman.
-4-
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal Rektor
: Purwokerto : 8 Februari 2012
Prof. Drs. Edy Yuwono, Ph.D NIP. 196212081986011001
-5-
