PERATURAN PERUSAHAAN KOMISARIS
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
PUDUARTA INSANI Kantor Pusat: Jl. Pekan Raya No. 13 A Tembung Telp. 061-7385848 - 7384689 Fax. 061-7385849 Kantor Cabang: Kampus IAIN Sumatera Utara Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN .............................................................................................. 01 Pasal 1 Tujuan ................................................................................................. 01 Pasal 2 Ruang lingkup...................................................................................... 01 Pasal 3 Pengertian Istilah ................................................................................ 01
BAB II PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS ............................ 01 Pasal 4 Persyaratan Penerimaan Dewan Komisaris ......................................... 01 Pasal 5 Pengangkatan Dewan Komisaris. ........................................................ 02 Pasal 6 Pengesahan Hubungan Kerja .............................................................. 03 BAB III JAM KERJA ..................................................................................................... 03 Pasal 7 Jam Kerja ............................................................................................ 03 BAB IV HONORIUM.................................................................................................... 03 Pasal 8 Honorium ........................................................................................... 03 BAB V JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN DEWAN KOMISARIS ...................... 04 Pasal 9 Fasilitas Pembiayaan ........................................................................... Pasal 10 Tunjangan Perjalanan Dinas. ............................................................. Pasal 11 Tunjangan Hari Raya Keagamaaan .................................................... Pasal 12 Fasilitas Bingkisan Ramadhan / Paket Lebaran .................................. Pasal 13 Penggunaan Laba. .............................................................................
04 05 05 05 05
BAB VI LATIHAN DAN PENGEMBANGAN ................................................................... 06 Pasal 14 program Latihan Dan Pengembangan. .............................................. 06 BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI ........................................................... 06 Pasal 15 Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ............................ Pasal 16 Rapat Dewan Komisaris..................................................................... Pasal 17 Rahasi Jabatan .................................................................................. Pasal 18 Bekerja Rangkap ............................................................................... Pasal 19 Tindakan Tindakan Terlarang ............................................................ Pasal 20 Pemberhentian Sementara dan Desempatan Untuk Membela Diri
06 09 11 11 11 12
BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ................................................................... 13 Pasal 21 Pemutusan Hubungan Kerja ............................................................. 13 Pasal 22 Uang Pesangon. ................................................................................ 13 BAB IX PENUTUP........................................................................................................ 14 Pasal 23 .......................................................................................................... 14 Pasal 24. ......................................................................................................... 14
vi
Page |
~1~ PERATURAN PERUSAHAAN NOMOR 091/DIR/PI/VII/2014 TENTANG HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS, SYARAT-SYARAT DAN TATA TERTIB PERUSAHAAN BAB I PENDAHULUAN PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari pada peraturan perusahaan ini adalah untuk mengatur, syarat-syarat komisaris, syarat kerja dan tata tertib perusahaan terkait jabatan Komisaris, sehingga dapat tercipta pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian tujuan perusahaan secara harmonis. PASAL 2 RUANG LINGKUP Peraturan perusahaan ini berlaku bagi Dewan Komisaris PT. BPRS Puduarta Insani. Peraturan perusahaan ini dapat dirubah, ditambah ataupun dikurangi oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. PASAL 3 PENGERTIAN ISTILAH Dewan Komisaris sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dan Karyawan Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. BAB II PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS PASAL 4 PERSYARATAN PENERIMAAN DEWAN KOMISARIS 1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit……….
~2~ a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 2. Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah : Pasal 19: Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi dan memelihara integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Pasal 21: a. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang b. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili didekat tempat kedudukan BPRS. c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. 3. Sesuai Model Bisnis BPR yang diterbitkan Bank Indonesia Desember 2012, jumlah Komisaris yang direkomendasikan maksimal 2 (dua) orang. PASAL 5 PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS 1. Pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPRS Puduarta Insani pasal 13 sebagai berikut: a. Ayat 1 (satu) Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. b. Ayat 2 (dua) yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Ayat 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. d. Ayat 4 (empat) Anggota komisaris dapat diberi honor dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. e. Ayat 5 (lima) apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu. 2. Sesuai Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas: Pasal 111 a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. b. Dalam hal terjadi……….
~3~ b. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. c. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. 3. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang BPRS: Pasal 26: a. Penunjukan anggota Dewan Komisaris harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham . b. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia c. Pemegang saham dapat mengajukan calon anggota Dewan Komisaris sebelum Rapat Umum Pemegang Saham d. Calon anggota Dewan Komisaris BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) wajib diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling lambat 45 hari terhitung sejak tanmggal persetujuan Bank Indonesia.diberikan e. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pasa ayat 4 (empat) wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham PASAL 6 PENGESAHAAN HUBUNGAN KERJA Sebelum hubungan kerja dengan perusahaan dimulai, setiap Dewan Komisaris akan diberi peraturan perusahaan ini dan membubuhkan tandatangannya sebagai persetujuan terhadap isi peraturan perusahaan ini. BAB III JAM KERJA PASAL 7 JAM KERJA Dewan Komisaris tidak terikat strandar jam kerja yang mengharuskan masuk hadir secara fisik, namun harus memungkinkan bagi komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan antara lain dengan kunjungan kerja yang teratur, membaca laporan maupun melakukan inspeksi mendadak.
Bab IV Honorarium……….
~4~ BAB IV HONORARIUM PASAL 8 HONORARIUM 1. Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 113, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. 2. Sesuai Peraturan Menteri No. 22 tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris diberikan honorarium sebesar : a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama; dan b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Komisaris Utama. 3. Besarnya honor Komisaris senantiasa disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dari waktu kewaktu. 4. Honor Komisaris yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham adalah honor pokok sebelum dipotong pajak dan zakat. 5. Pembayaran honor dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan, apabila tanggal 25 jatuh pada hari minggu, hari raya, atau hari libur resmi lainnya, maka pembayaran honor akan dilaksanakan sehari sebelum hari-hari tersebut. 6. Peninjauan berkala atas honor pokok Komisaris Utama akan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. BAB V JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN DEWAN KOMISARIS PASAL 9 FASILITAS PEMBIAYAAN 1. Sebagai salah satu komponen
kesejahteraan kepada Dewan Komisaris, perusahaan akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Dewan komisaris, sepanjang tidak melanggar surat keputusan Direksi Bank Indonesia pada PBI No. 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. 2. Tidak tergolong melanggar BMPD (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), apabila pembiayaan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta di bayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPRS. 3. Dalam hal Dewan Komisaris yang telah mendapat pembiayaan dari perusahaan tetapi karena satu dan lain hal terputus atau memutuskan hubungan kerja
dengan perusahaan……….
~5~ dengan perusahaan, maka segala sesuatu kewajiban yang menyangkut pembiayaan tersebut harus diselesaikan. Bank berhak memotong dari seluruh pendapatan yang masih akan diterima oleh Dewan Komisaris, misalnya sisa honor, untuk melunasi sisa pembiayaan yang masih ada beserta kewajiban lainnya yang melekat pada pembiayaan tersebut. PASAL 10 TUNJANGAN PERJALANAN DINAS Jika Dewan Komisaris diminta secara resmi oleh perusahaan, atau karena sifat dari tugas-tugas yang mengharuskan Dewan Komisaris tersebut melakukan perjalanan dinas keluar kota guna kepentingan perusahaan, maka semua biaya yang wajar yang dikeluarkan dapat di bayar kembali oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut : 1. Biaya tiket pesawat/media transportasi lainnya. 2. Biaya akomodasi 3. Uang harian perjalanan dinas. Dalam hal diperoleh penggantian biaya dari lembaga yang mengundang maka penggantian dimaksud akan mengurangi beban perusahaan. Besarnya uang harian akan diatur dalam memorandum tersendiri. PASAL 11 TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN 1. Tunjangan Hari Raya adalah pembayaran yang dilaksanakan sekali dalam setahun kepada Dewan Komisaris, pada saat menjelang atau di hubungkan dengan hari raya keagamaan. 2. Tunjangan Hari Raya akan diberikan kepada Dewan Komisaris yang 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pembayaran masih mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan. 3. Besarnya Tunjangan Hari Raya di tetapkan Sejumlah 1 (satu) bulan gaji pokok. 4. Tunjangan Hari Raya diberikan pada awal Ramadhan. PASAL 12 FASILITAS BINGKISAN RAMADHAN / PAKET LEBARAN Perusahaan memberikan bingkisan ramadhan / Paket Lebaran yang jumlahnya diatur dalam memorandum tersendiri. PASAL 13 PENGGUNAAN LABA Laba bersih perusahaan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan diberikan kepada……….
~6~ tahunan diberikan kepada Dewan Komisaris sebesar 6%. Jumlah ini dibagi secara merata sesuai jumlah Dewan Komisaris BAB VI LATIHAN DAN PENGEMBANGAN PASAL 14 PROGRAM LATIHAN DAN PENGEMBANGAN Perusahaan memberikan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian Dewan Komisaris terutama yang terkait dengan fungsi pengawasan. BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PASAL 15 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS 1. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri tiap waktu dalam jam kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tanggal, 16 Agustus 2007, adalah : Pasal 108 : a. Dewan Komisaris berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. b. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 114 : a. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
c. Anggota Dewan Komisaris……….
~7~ c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagimana dimaksud apabila dapat membuktikan: 1) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 2) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan 3) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal 115 : a. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. b. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: 1) kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 3) tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan 4) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Pasal 116 : Dewan Komisaris wajib : a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
Pasal 117: ..……….
~8~ Pasal 117 : a. Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. b. Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. c. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris me bagi bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah: 1) Menyetujui kebijakan penerapan prinsip mengenal nasabah 2) Mengawasi pelaksanaaan Prinsip mengenal nasabah oleh Direksi 3) Tanggung jawab dan kewajiban Dewan Komisaris (Pasal 8 sampai pasal 15 PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. 4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 5) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi : a) Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank b) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali c) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagai mana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum dan d) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku e) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan pengurusan bank. 7) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. 8) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
a) Pelanggaran peraturan……….
~9~ a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan b) Keadaan atau perkiraaan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 9) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 10) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang wajib mencantumkan : a) Pengaturan etika kerja b) Waktu kerja c) Pengaturan rapat 11) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 12) Rapat Dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 3. Tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana tertuang dalam Anggaran dan Perubahan Anggaran Dasar PT BPRS Puduarta Insani Pasal 14 a. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. b. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundangundangan yang berlaku. c. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan atau diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. d. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk memberikan kekuasaan sementara atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. PASAL 16 RAPAT DEWAN KOMISARIS 1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih……….
~ 10 ~ pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan suara yang sah. 2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama 3. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun surat sekurang-kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan rapat . 4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, hari, tanggal, waktu dan tempat rapat. 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga maka rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih 1/2 dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat 10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 ( satu ) suara untuk setiap anggota komisaris lain yang diwakilinya. 12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara-suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain yang dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 13. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara tidak sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, serta menandatangani persetujuan tersebut 15. Keputusan yang diambil dengan cara yang demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat komite.
Pasal 17 Rahasia Jabatan……….
~ 11 ~ PASAL 17 RAHASIA JABATAN Adalah sangat penting diperhatikan, bahwa Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan, yaitu hal – hal yang barhubungan dengan metoda jalannya perusahaan, kerahasiaan bank pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, Anggaran Dasar perusahaan, perlengkapan, sistemsistem, inventaris, perincian kontrak nasabah, dan data - data lainnya. PASAL 18 BEKERJA RANGKAP Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009, pasal 22 sebagai berikut: 1. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak pada 2 (dua) BPRS atau atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya atau . 2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan Bank. PASAL 19 TINDAKAN-TINDAKAN TERLARANG Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan. 2. Mabok, madat atau menjadi pemakai obat terlarang atau narkotika atau bermain judi. 3. Melakukan perbuatan asusila/tidak bermoral misalnya, melakukan perselingkuhan. 4. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan milik perusahaan, menipu, memperdagangkan barang terlarang atau pelanggaran berat lainnya dari Undang-Undang RI. 5. Membujuk pengusaha atau para Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan/ti atau keluarga mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. 6. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan perusahaan dalam keadaan bahaya 7. Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik para Dewan Komisaris, Direksi perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara. 8. Tidak Pernah melaksanakan pengawasan. 9. Melanggar pertentangan kepentingan seperti tersebut dibawah ini: a. Menerima apalagi meminta sesuatu dari nasabah atau pihak ketiga lainnya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja akan (dapat)……….
~ 12 ~ sengaja akan (dapat) mempengaruhi Dewan Komisaris, Direksi penerima dalam suatu pengambilan keputusan, baik yang sudah maupun yang akan diambil olehnya, yang akan menguntungkan nasabah/pihak yang bersangkutan dan/atau akan merugikan bank secara langsung atau tidak langsung, saat itu atau dikemudian hari, secara materiil financial maupun immateriil atau non financial, mengundang tanggapan negatif masyarakat bisnis/publik tetangga perusahaan. b. Memberi kemudahan kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk mengabaikan sesuatu ketentuan Bank atau ketentuan Bank Indonesia/Pemerintah dengan atau tanpa maksud untuk memperoleh imbalan dari nasabah/pihak yang bersangkutan, baik kemudahan itu dalam bentuk kebijaksanaan yang menyimpang dalam memproses suatu fasilitas pembiayaan maupun dalam bentuk lainnya. c. Ikut campur secara langsung dalam pengurusan Perusahaan. 10. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat menimbulkan penilaian yang tidak baik kepada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. PASAL 20 PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN KESEMPATAN UNTUK MEMBELA DIRI 1. RUPS berhak sewaktu-waktu memberhentian sementara terhadap Dewan Komisaris sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas Pasal 106 : a. Anggota komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. c. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1). d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. h. Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
i. Bagi Perseroan Terbuka……….
~ 13 ~ i. Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 2. Pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Pasal 119 bahwa ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. BAB VIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PASAL 21 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Dalam hal Dewan Komisaris hendak memutuskan hubungan kerjanya, ia harus mengajukan permohonan permintaan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perusahaan berkewajiban memberikan honornya yang belum dibayarkan dan berhak mengenakan potongan-potongan untuk pembayaran sisa pembiayaan/kewajibannya. Dewan Komisaris tersebut harus menyelesaikan dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tanggal 01 Juli 2009 tentang BPRS, pasal 27 adalah: 1. Rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada Bank Indonesia 2. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari bank Indonesia Dalam hal Dewan Komisaris berakhir masa jabatan maka akan diberikan uang pesangon. PASAL 22 UANG PESANGON 1. Uang Pesangon. Besarnya uang pesangon adalah sebagai berikut : Masa kerja 1 Tahun s/d 3 TahuN
= 4 bulan honor
2. Kewajiban kepada perusahaan……….
~ 14 ~ 2. Kewajiban kepada perusahaan akan dipotong dari uang pesangon dan diwajibkan menyetorkan apabila masih terdapat kekurangan. BAB IX PENUTUP PASAL 23 Syarat-syarat kerja dan peraturan tata tertib kerja perusahaan ini akan diberikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh setiap Dewan Komisaris diatas materai Rp. 6000,-. PASAL 24 Sewaktu-waktu perusahaan dapat melakukan perubahan atas peraturan perusahaan ini dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perobahan peraturan perusahaan menyangkut Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak ditetapkan, sesuai amanat RUPS yang memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyusun Peraturan Perusahan ini.
Ditetapkan di Tembung Pada tanggal 10 Juli 2014 PT BPRS Puduarta Insani Dewan Komisaris
Dr. H. Maratua Simanjuntak Komisaris Utama
Drs. A. Samad Zaino, MS Komisaris
Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA Komisaris
