MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
57 jPMK.05j2007
TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGAjKANTORjSATUAN
KERJA
MENTERI KEUANGAN, Menimbang
bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian NegarajLembagajKantorjSatuan Kerja;
Menginga t
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Keputusan Presiden Nomor 20jP Tahun 2005; MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARAjLEMBAGAjKANTORj SATUAN KERJA. BABI KETENTU AN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan. 2. Kuasa Bendahara Perbendaharaan.
Umum Negara Pusat adalah
Direktur
Jenderal
3. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 4. KantorjSatuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawahj di lingkungan Kementerian NegarajLembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
MENTEF11 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5. Rekening Penerimaan adalah rekening pada bank sentraljbank umumjkantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorj satuan kerja kementerian negarajlembaga. 6. Rekening Pengeluaran adalah rekening pada bank umumjkantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorj satuan kerja kementerian negaraj lembaga. 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 8. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional danj atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 9. Bank Sentral adalah Bank Indonesia. 10. Kantor Pos adalah unit pelaksana teknis penyedia layanan jasa pos dan giro serta layanan pihak ketiga lainnya. BAB II PEMBUKAAN REKENING Pasal 2 (1) MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan danj atau rekening pengeluaran dengan persetujuan Bendahara Umum Negara. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah. Pasal3 . (1) MenterijPimpinan Lembaga dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan Bendahara Umum Negara. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
MENTERI KEUANGAN REI='UBLIK INDONESIA
BABIII PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING Pasa14 (1)
Permohonan persetujuan pembukaan rekening dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan kementerian negarajlembaga disampaikan oleh MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri: a. Fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran; dan b. Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Keuanganini.
dengan Menteri
(2) Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
.
(3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 5 (1)
Permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya di lingkungan Kementerian NegarajLembaga disampaikan oleh MenterijPimpinan Lembaga kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara Pus at, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan dilampiri Surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara Pusat berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara Pusat menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.'
Pasal 6 MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran wajib melampirkan . persetujuan tertulis dari Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara sebagai persyaratan dalam membuka rekening pada Bank SentraljBank UmumjKantor Pos. BAB IV PENUTUP AN REKENING Pasal 7 . (1) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara dapat memerintahkan penutupan danj atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ke Rekening Kas Umum Negara. (2) Rekening Kementerian NegarajLembagajKantorjSatuan kerja yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara. (3) Penutupan danj atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara. BABV PELAPORAN Pasal 8 MenterijPimpinan LembagajKepala KantorjSatuan Kerja selaku Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini; paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening. Pasal 9 (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembagajKantorjSatuan Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.
MENTERI KEUANGAN REPUBLJK INDONESIA
(2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Umum Negara setiap akhir semester.
(1) wajib Bendahara
Pasall0 Berdasarkan Daftar Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I), KPPN menggabungkan daftar rekening seluruh KantorjSatuan Kerja dengan menggunakan formulir dalam lampiran V Peratunln Menteri ,Keuangan ini, dan dilampirkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN setiap akhir semester. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini harus dimintakan persetujuan kepada Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara dengan menggunakan formulir dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara dapat menyetujui atau menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Surat persetujuan atau penolakan Bendahara Umum NegarajKuasa Bendahara Umum Negara menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Rekening yang ditolak permohonan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Pasal12 Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasalll sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.
ayat (1) wajib dilaporkan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB VII
PENUTUP Pasal13 . Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini dengan penempatannya Indonesia
memerintahkan pengumuman dalam Berita Negara Republik
Ditetapkan di Jakarta pada tang gal 13 Juni 2007 MENTERI KEUANGAN ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRAN VI PERATURAN MENTER! KEUANGAN 57 /PMK.05/2007 TENTANG NOMOR PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAI KANTOR/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLJK INDONESIA
KOPSURAT
N omor Sifat Lampiran Hal
: S-
............. 2007
/2007
: Permohonan Persetujuan atas Rekening yang sudah dibuka.
Yth
1)
di ..................................
Menunjuk
2)
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
/PMK.05/2007
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan ini dilaporkan melakukan
bahwa sebelum berlakunya
pembukaan
Kerja, dengan
Peraturan Menteri Keuangan ini, kami telah
rekening
nomor rekening
tentang
3) pada 5) untuk keperluan
.4) dengan 6).
Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud dapat diterbitkan surat persetujuannya. Demikian disampaikan
untuk dapat ditindak lanjuti sebagaimana
mestinya. Atas
kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
NIP: ........................ 7) .
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN SURA T LAPORAN PEMBUKAAN REKENING
diDiisi usahakan Uraian tata dalam oleh Nama selaku :::N Bendahara Kantor APBN Menampung Menampung selain a dan berdasarkan kebutuhan yang benarDiisi.: yang Jakarta atau nama ataub, yang kota pengeluaran temp at dibuka lokasi atau lainnya KPPN (selain penerimaan atau rangka pelaksanaan ppenerimaan endapatan egara Kepala Pengguna Anggaran/ Pengguna Kuasa Diisi nomor Bank Indonesia/nama rekening telah bank umum/kantor sebelum pos berlakunya giro dimana Peraturan akan Perbendaharaan untuk kantor/ yang satuan kerja Anggaran N ornor . a. c. -benar Direktur Jenderal a Penerimaan; ataudiperlukan b.- dibuka Menampung pelaksanaan uang untuk keperluan kerja belanja negara dalam rangka Menteri Keuangan ini tugasnya. pengeluaran) untuk kantor/satuan kerja dengan bidang rekening tersebut. Kepala KPPN untuk kantor/satuan yangsesuai dibayar melalui KPPN. (3) (2) (5) (6) (4)
MENTERI
KEUANGAN ttd
SRI MUL Y ANI INDRA W A TI
\.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN
N OIDor I
REKENING
Uraian
(1)
I
Diisi: - Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk kantor/ satuan kerja yang dibayar melalui Dit. Pengelolaan Kas Negara; atau - Kepala KPPN untuk kantor/satuan kerja yang dibayar melalui KPPN.
(2)
I
Diisi: Jakarta atau nama kota tempat lokasi KPPN
(3)
I
Diisi: penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(4)
I
Diisi: Bank Indonesia/nama dibuka rekening tersebut.
(5)
I
Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
(6)
I
Nama Kepala Kantor selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran
bank umum/kantor
pos giro dimana akan
Pengguna
MENTERI KEUANGAN ttd
SRI MUL YANI INDRA W ATI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 57 /PMK.OS/2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN
RE~UBUK INDONES~ .
KOPSURAT
N ornor Sifat Larnpiran Hal
............. 2007
/2007
: S-
: Pernyataan Penggunaan Rekening
Y tho
1)
di ..................................
Menunjuk
2)
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nornor
:
/PMK.05/2007
tentang
Pengelolaan Rekening Milik Kernenterian Negara/Lernbaga/Kantor/Satuan
Kerja, dengan
ini karni rnenyatakan
karni tang gal
dengan
....................3) Nornor untuk
rnenggunakan
.......................................5)
sungguh-sungguh,
sesuai dengan
.4) hal perrnintaan rekening
yang
dibuka
atas
pada
.....................................................
persetujuan nama 6)
surat
pernbukaan
jabatan, hanya
yaitu untuk
7)
Dernikian disarnpaikan untuk dapat dirnaklurni.
Kepala Kantor,
NIp .
8). .
rekening, rekening keperluan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PEN GIS IAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN
REKENING
diDiisi Uraian usahakan APBN Nama selaku Kantor ':.::::Jakarta tata Menampung pendapatan huruf Negara a kota dan tempat dalam huruf rangka b,atau berdasarkan pelaksanaan kebutuhan APBN oleh .selain Bendahara Diisi: Diisi penerimaan Bank Indonesia/nama atau nama atau pengeluaran bank lokasi umum/kantor lainnya KPPN (selain pos giro penerimaan dimana akan atau yang Kepala Perbendaharaan untuk kantor / satuan kerja yang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna tanggal nomor surat surat permohonan permohonan persetujuan persetujuan pembukaan pembukaan rekening rekening c. -pengeluaran) Direktur Jenderal b.- dengan yang Menampung pelaksanaan dibenar-benar bidang tata usahakan uang tugasnya. diperlukan untuk oleh Bendahara keperluan untuk Penerimaan; belanja kantor/ negara satuan ataumelalui dalam kerjasesuai rangka melalui Dit. Kepala Pengelolaan KPPN Kas untuk Negara;atau kantor/satuan kerja yang dibayar KPPN. dibuka rekening terse but. Na.ornor
(7) (6) (5) (3) (2) (4)
MENTERI
KEUANGAN ttd
SRI MUL Y ANI INDRA W A TI
LAMP IRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57 /PMK.0572007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOPSURAT
N omor Sifat Lampiran Hal
: S-
............. 2007
/2007
:
1) Pembukaan Rekening
Y tho
2)
di .................................. 3)
Menunjuk
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
/PMK05/2007
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Saudara tanggal
.4) Nomor
dengan ini kami ............................
5) hal Permohonan 6) pembukaan
8) untuk
tentang
Kerja dan surat
Pembukaan
rekening
Rekening, 7) pada
keperluan
9) karena
.................................................10) Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.
.............................. (11),
NIp .
12) . .
·
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN SURA T PERSETUJUANjPENOLAKAN PERMO HONAN PEMBUKAAN Nomor
I
1
REKENING
Uraian
Diisi: Persetu'uan atau Penolakan Diisi.: Kepala Kantor/Satuan embukaan rekenin
(2)
Kerja yang mengajukan surat permohonan
3)
I Diisi : nama kota dimana kantor tersebut Dada an2'ka (2) berlokasi
4)
I Diisi: tan
5)
I
Diisi : nomor surat Dermohonan Dembukaan rekenin
(7)
I
Diisi.: penerimaan atau pengeluaran atau lainnya (selain penerimaan atau pengeluaran)
(8)
I
Diisi : Bank Indonesia/nama dibuka rekenin2' tersebut.
(9)
I
Diisi : a. Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Penerimaan; atau b. Menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran; atau c. Menampung selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang benarbenar diperlukan untuk kantor/ satuan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
I
Diisi : An. Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan
6
bank umum/kantor
pos giro dimana akan
10
(11)
12)
atau Kepala KPPN
I Diisi : Nama Jelas Direktur Jenderal Perbendaharaan
atau Kepala KPPN
MENTERI
KEUANGAN ttd
SRI MUL Y ANI INDRA W A TI
LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 57 !PMK.05!2007 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK KEMENTERIAN NEGARA!LEMBAGA! KANTOR!SATUAN KERJA
MENTERI Ke;.lJANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOPSURAT
N omor SHat Lampiran Hal
: S-
............. 2007
/2007
: Laporan Pembukaan Rekening
Y tho
1)
di ..................................
Menunjuk
2)
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
:
/PMK.05/2007
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan ini dilaporkan bahwa, berdasarkan Nomor
Kerja, dengan
surat persetujuan Menteri Keuangan tanggal
.4), kami telah melakukan pembukaan rekening
............................ .............................
6) dengan
nomor
rekening
3), 5) pada
7) untuk
8).
Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi. Kepala Kantor,
NIP".
tentang
9). .
keperluan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PEN GIS IAN SURAT LAPORAN PEMBUKAAN REKENING
diNama usahakan dalam Uraian tata selaku APBN Diisi Kantor :'::::Negara Bendahara oleh Menampung yang selain a dan b, berdasarkan kebutuhan yang Kepala rangka pelaksanaan pendapatan Jakarta tanggal atau surat nama persetujuan kota tempat Menteri lokasi Keuangan KPPN Perbendaharaan untuk kantor yang / satuan kerja Pengguna Anggaran/ Pengguna Kuasa Diisi nomOI nomor rekening surat persetujuan yang telah Menteri dibuka Keuangan penerimaan Bank Indonesia/nama atau pengeluaran bank umum/kantor atau lainnya (selain pos benargiro penerimaan dimana akan atau c. Penerimaan; atau Direktur Jenderal pengeluaran) tugasnya. pelaksanaan dibuka rekening tersebut. KPPN uang untuk kantor/satuan kerja yangsesuai dibayar melalui KPPN. b.- Kepala Menampung untuk keperluan belanja negara dalam rangka benar diperlukan untuk kantor/ satuan kerja dengan bidang N omor a.
(8) (3) (4) (2) (6) (5) (7)
MENTERI
KEUANGAN ttd
SRI MUL Y ANI INDRA W A TI
LAMPIRAN V KEUANGAN
PERATURAN
MENTERI
57 NOMOR PENGELOLAAN
/PMK.05/2007 TENTANG REKENING MILIK
KEMENTERIAN
;.
NEGARA/LEMBAGA/
KANTOR/SATUAN
KERJA
MENTERI K~UANGAN REPUBUK INDONESIA
DAFfAR
No.
REKENING KEMENTERIAN
NEGARAjLEMBAGAjKANTOR/SATUAN
KERJA
Atas Nama Pas BA -umlah Es. I (giro/ deposito) Nomor Rek. (3) (9) Dang (8) JKementerian Kantor Negara/Lbg /(5) Satuan Bank/Kantor Nama Rekening (2) (6) (7) (10) J enis (4) Rekening Rekening
.........
NIP
: ....
0'
.
.•
~
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN DAFT AR REKENING KEMENTERIAN NEGARAfLEMBAGAj KANTOR/SATUAN KERJA Uraian Diisi uru t atau Jenis Rekening, misalnya giro atau KantorjSatuan Kerja Diisi Diisi: : :nomor kode nama Nomor Bagian Kementerian Rekening, Rekening, Anggaran misalnya misalnya NegarajLembaga - Pos, Eselon Bendahara 502.000.000 I deposito Umum Negara Nama Pemilik Bank Rekening, Kantor misalnya dimana Menteri rekening Keuangan berada, misalnya Bank Diisi ::.nama Jumlah saldo pada rekening tersebut (dalam rupiah atau valuta asing) N ornor Indonesia pada saat dilaporkan (9) (10) (3) (6) (2) (5) (4) (7) (8)
MENTERI KEUANGAN ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
