PERATURAN KEPEGAWAIAN MARKAS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM
PENGERTIAN UMUM Yang dimaksud dengan : (1). Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) adalah satu-satunya organisasi kepalangmerahan di Indonesia yang disahkan dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 Tahun 1950 dan Keputusan Presiden No.246 Tahun 1963 dan diterima menjadi anggota Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang disahkan melalui konfrensi internasional palang merah tahun 1950, yang didirikan dengan tujuan meringankan penderitaan sesama manusia, apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan politik; (2) Pengurus Pusat PMI adalah Pengurus PMI di tingkat Nasional yang dipilih sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PMI; (3). Markas Pusat PMI adalah perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepalangmerahan baik secara teknis administratif maupun teknis operasional di tingkat pusat; (4). Pegawai Markas Pusat PMI adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan penerimaan pegawai sebagaimana aturan yang berlaku dan diikat secara formal dalam hubungan kerja dengan Markas Pusat PMI; (5). Keluarga Pegawai Markas Pusat PMI adalah seorang istri/suami yang sah dan maksimal 2 (dua) anak yang sah, berusia tidak lebih dari 23 tahun, belum menikah, belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua, serta terdaftar dalam administrasi kepegawaian PMI; (6). Keluarga langsung Pegawai Markas Pusat PMI adalah , ayah/ibu mertua dari Pegawai; (7). Ahli Waris adalah keluarga pegawai atau mereka yang ditunjuk oleh Pegawai untuk menerima hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (8). Pekerjaan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Markas Pusat PMI untuk kepentingan PMI dalam suatu hubungan kerja dengan menerima Upah/Gaji; (9). Jam Kerja adalah waktu kerja yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI dan sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku; (10). Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan diluar ketentuan jam kerja dan hari kerja yang telah ditentukan; (11). Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang Pegawai di organisasi PMI; (12) Upah/Gaji adalah Imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaan yang akan/telah dilakukan yang diberikan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI berdasarkan skala gaji yang berlaku; (13). Uang saku adalah imbalan berupa uang yang diberikan atas penugasan perjalanan dinas; (14) Tunjangan adalah penghasilan tambahan pegawai diluar upah/gaji pokok yang diberikan oleh PMI secara tetap (tunjangan tetap) dan atau tidak tetap (tunjangan tidak tetap) untuk pegawai; (15) Pensiun adalah berakhirnya hubungan kerja dari Pegawai Tetap karena telah memasuki batas maksimum usia kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di PMI dengan mendapatkan hak pensiun;
hal 1 dari 18
(16). Pemutusan Hubungan Kerja/PHK adalah suatu keadaan tertentu dimana berakhirnya hubungan kerja antara Pengurus Pusat PMI dengan Pegawai Markas Pusat PMI; (17). Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang telah dicapai seorang Pegawai yang dinilai atau diukur tingkat kompetensi dan produktivitasnya berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan Pengurus Pusat PMI. Pasal 1 Tujuan Peraturan Kepegawaian Peraturan Kepegawaian bertujuan untuk: 1. Menjadi pedoman bagi pengelolaan kepegawaian di Markas Pusat PMI; 2. Mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai dalam bekerja di Markas Pusat PMI. Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Kepegawaian berlaku bagi semua Pegawai Markas Pusat Palang Merah Indonesia yang terikat hubungan kerja dengan Pengurus Pusat PMI;
BAB II STATUS KEPEGAWAIAN Pasal 3 Pegawai Markas Pusat PMI terdiri dari : (1). Pegawai Tetap, yaitu pegawai yang terikat hubungan kerja dengan PMI sejak diangkat sebagai pegawai tetap sampai usia pensiun yang dinyatakan melalui surat keputusan Pengurus Pusat PMI; (2). Pegawai Kontrak, yaitu pegawai yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; (3). Pegawai Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil, TNI-Polri yang dipekerjakan di Markas Pusat PMI dengan surat penugasan dan mendapatkan gaji dari induk organisasi/Instansinya serta mendapat tunjangan dari PMI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI; BAB III PENERIMAAN PEGAWAI Pasal 4 Ketentuan Umum (1). Penerimaan Pegawai dilakukan sebagai suatu proses kegiatan untuk mengisi formasi pekerjaan yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai; (2). Pengadaan Pegawai diadakan berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan organisasi; (3). Penerimaan Pegawai memenuhi persyaratan yang berlaku di PMI, sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing (jika diperlukan) yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku di indonesia; b. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat diterima menjadi pegawai tetap. untuk pegawai kontrak tidak terbatas pada batasan umur; c. Berbadan dan berjiwa sehat dan bebas narkoba melalui hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk oleh Markas Pusat PMI; d. Memenuhi syarat jabatan/posisi; e. Lulus seleksi yang ditetapkan oleh Markas Pusat PMI.
hal 2 dari 18
(4). Hal-hal yang mengatur mengenai pengadaan pegawai diatur dalam SOP Kepegawaian tentang Rekrutmen. Pasal 5 Pengangkatan Pegawai Tetap Pengangkatan Pegawai Tetap ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI berdasarkan atas kebutuhan pengisian formasi jabatan, fungsi atau pekerjaan tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Markas Pusat PMI dengan tetap memperhatikan penilaian/masukan dari unit-unit kerja terkait di MP PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Tahapan Pengangkatan Pegawai Tetap Ketentuan mengenai pengangkatan Pegawai Tetap adalah: a. Melewati masa percobaan sebagai calon pegawai selama maksimal 3 (bulan); b. Apabila diperlukan oleh PMI, pegawai yang telah dikontrak selama 3 (tiga) tahun dapat diangkat menjadi pegawai tetap; c. Pegawai Tetap diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI; d. Pegawai yang telah diangkat menjadi pegawai tetap berhak atas upah/gaji ditambah tunjangan– tunjangan lain sesuai dengan ketentuan PMI.
BAB IV SISTEM PENGGAJIAN dan PAJAK PENGHASILAN Pasal 7 Sistem Penggajian (1). Sistem penggajian di Markas Pusat PMI ditetapkan sesuai dengan status pegawai dan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Markas Pusat PMI ; (2). Struktur upah/gaji terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI ; (3). Skala Gaji ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI yang didasarkan pada jenjang kepangkatan Pegawai dan dapat ditinjau tiap 1 (satu) tahun sekali ; (4). Upah/Gaji pegawai ditetapkan berdasarkan syarat jabatan yang ditetapkan oleh Markas Pusat PMI dan masa kerja pegawai yang bersangkutan ; (5). Upah/Gaji terendah pegawai ditetapkan sesuai dengan mengikuti ketetapan Upah Minimum Kota yang berlaku ; (6). Pembayaran Upah/Gaji dilaksanakan tanggal 1 (satu) setiap bulannya. Apabila jatuh pada hari libur, maka upah/gaji dibayarkan selambat-lambat pada hari kerja sebelum hari libur tersebut ; Pasal 8 Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji berkala untuk Pegawai Tetap Markas Pusat PMI dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali dan berdasarkan prestasi kerja serta skala Gaji yang berlaku. Pasal 9 Penyesuaian Gaji (1). Penyesuaian upah/gaji dapat dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan PMI; (2). Penyesuaian gaji dapat dilakukan karena adanya kenaikan golongan istimewa atau promosi pegawai yang berprestasi yang diatur dalam ketentuan tersendiri; (3). Penyesuaian gaji dapat dilakukan bagi karyawan yang telah selesai menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi; (4). Penyesuaian gaji dapat dilakukan bagi karyawan yang telah memiliki pengalaman kerja dilingkungan PMI dan luar PM.I
hal 3 dari 18
Pasal 10 Pajak (pph21) (1). (2). (3). (4).
Pajak atas penghasilan pada dasarnya merupakan tanggungan dari setiap pegawai; PMI melakukan pemotongan pajak atas penghasilan dari pegawai; PMI memberikan subsidi tunjangan pajak atas penghasilan pegawai; PMI bertanggung jawab atas penyetoran pajak penghasilan dari masing-masing pegawai ke kantor pajak.
BAB V TUNJANGAN Pasal 11 Tunjangan Jabatan Tunjangan Jabatan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat PMI; Pasal 12 Tunjangan Pejabat Poliklinik Tunjangan bagi Pejabat Poliklinik besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Pusat PMI. Pasal 13 Tunjangan Operasional Tunjangan Operasional diberikan kepada seluruh karyawan yang merupakan tunjangan uang makan , transportasi dan komunikasi yang besarnya diatur melalui Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI. Pasal 14 Tunjangan Hari Raya (1). Pengurus Pusat PMI memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh Pegawainya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : a. Bagi Pegawai yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus-menerus, diberikan 1 (satu) bulan upah/Gaji. b. Bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan pemberian THR dilakukan secara proporsional. c. Besarnya pemberian Tunjangan Hari Raya setiap tahunnya ditentukan melalui Keputusan Pengurus Pusat PMI; (2). THR diberikan kepada seluruh Pegawai Markas Pusat PMI paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari Raya; (3). THR hanya diberikan satu kali dalam 1 tahun yaitu THR Idul Fitri, dan bagi Pegawai Non Muslim, pemberian THR diberikan pada waktu yang sama; (4). Pegawai yang putus hubungan kerja (PHK) dengan Markas Pusat PMI karena alasan apapun kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama hari Raya, masih berhak mendapat THR sesuai dengan ketentuan diatas; BAB VI BANTUAN Pasal 15 Bantuan Kematian Dalam hal Pegawai atau keluarga pegawai Markas Pusat PMI meninggal dunia, ahli waris yang sah akan diberikan bantuan duka dengan ketentuan: a. Jika Pegawai ybs meninggal baik karena sakit ataupun kecelakaan diberikan uang santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000 dari PMI dan santunan kematian dari perusahaan asuransi sesuai pertanggungan serta Upah/Gaji Pegawai bulan berjalan serta seluruh hak Pegawai tetap diberikan;
hal 4 dari 18
b.
Jika yang meninggal keluarga pegawai maka diberikan: Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang duka; Pasal 16 Bantuan Bencana Alam dan Musibah
(1). Bencana alam dimaksud dalam pasal ini adalah bencana yang disebabkan karena proses alam seperti : gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir serta musibah seperti : kebakaran dan kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal Pegawai termasuk harta benda yang berada didalamnya kecacatan fisik; (2). Pegawai Markas Pusat PMI yang terkena Bencana atau Musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bantuan yang besaran/nilainya tergantung pada besarnya kerusakan yang akan ditetapkan kemudian oleh Pengurus Pusat PMI.
BAB VII KETENTUAN LEMBUR Pasal 17 Kerja Lembur (1). Kerja lembur dilakukan atas dasar surat perintah lembur untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan kepada ybs diberikan upah lembur. (2). Pegawai wanita yang sedang hamil tidak dianjurkan untuk melakukan kerja lembur. (3). Pelaksanaan jam kerja lembur mengacu pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 18 Hak – Hak atas kerja Lembur (1). Pegawai yang bekerja lembur berhak atas upah lembur yaitu : uang lembur, uang transport lembur, dan uang makan lembur. (2). Pemberian uang lembur tidak berlaku bagi Pegawai yang mendapatkan tunjangan struktural dan/atau fungsional. (3). Ketentuan mengenai penghitungan uang lembur akan di atur kemudian dalam SOP pelaksanaan kerja lembur
BAB VIII PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI Pasal 19 Ketentuan Umum (1). Jenis perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai adalah perjalanan karena tugas rutin (jabatan/ fungsional) , Pertemuan, Pendidikan, Pelatihan dan tugas khusus yang ditugaskan oleh Pengurus Pusat PMI; (2). Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai di dalam negeri berdasarkan surat tugas yang ditanda tangani oleh Pengurus Pusat dan untuk perjalanan dinas luar negeri berupa Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat PMI; (3). Selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari kerja setelah selesai dan kembali perjalanan dinas, pegawai diharuskan menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan perjalanan dinas tersebut.
hal 5 dari 18
Pasal 20 Biaya Perjalanan Dinas (1). Pegawai yang melakukan perjalanan dinas akan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku: (2). Komponen utama biaya perjalanan dinas adalah : transportasi; akomodasi,uang saku/perdiem; (3). Komponen tambahan biaya perjalanan dinas adalah : Subsidi Komunikasi (khusus perjalanan dinas dalam negeri) dan laundry; (4). Ketentuan dan besaran biaya perjalan dinas diatur Dalam SOP Kepegawaian tentang Perjalanan Dinas;
BAB IX HARI DAN JAM KERJA Pasal 21 Hari dan Jam Kerja (1). Waktu kerja adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, 8 (delapan jam) dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum’at; (2). Ketentuan Jam kerja adalah sebagai berikut : a. Hari Senin s/d Jum’at : Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 17.00 WIB b. Istirahat : 1 (satu) jam, pada saat jam makan siang yaitu Pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB. : diberikan waktu selama 1,5 (satu setengah) jam terhitung dari jam 12.00 c. Istirahat hari Jum’at WIB. d. Hari Sabtu dan Minggu : Libur (3). Karena alasan kepentingan organisasi, Pengurus Pusat PMI dapat merubah ketentuan jam kerja atau memberikan toleransi terhadap batasan jam kerja melalui SK PP PMI ; (4). Ketentuan mengenai jam kerja pada saat bulan Ramadhan akan ditentukan dalam Keputusan tersendiri. Pasal 22 Hari Libur PMI mengikuti hari libur nasional/hari libur lainnya sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah.
BAB X CUTI, SAKIT DAN IJIN Pasal 23 Cuti Tahunan (1). Setiap Pegawai berhak atas cuti tahunan; (2). Bagi Pegawai Tetap hak cuti tahunan diberikan sebanyak 18 (delapan belas) hari kerja dan bagi Pegawai kontrak, hak cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dan baru dapat diambil setelah Pegawai tersebut bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus tanpa terputus; (3). Periode cuti Pegawai adalah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; (4). Ketentuan pengambilan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, adalah: a. Cuti tidak dapat dipergunakan sekaligus, paling lama penggunaanya 6 (enam) hari kerja berturut-turut. b. Permohonan cuti berikutnya (sisa cuti) dari hak cuti tahunan, rentang waktu pengajuannya adalah setelah 90 hari kalender dari tanggal terakhir pelaksanaan cuti sebelumnya. c. Hak cuti tahunan / sisa hak cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun berjalan, pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut : i. Dapat dipergunakan sekaligus, paling lama penggunaanya 6 (enam) hari kerja berturut-turut.
hal 6 dari 18
ii. iii.
Permohonan cuti (sisa cuti) dari hak sisa cuti tahunan, rentang waktu pengajuannya adalah setelah 15 (lima belas) hari kalender dari pengajuan sisa cuti pertama Hak cuti tahunan yang tidak diambil pada tahun berjalan sampai dengan batas 31 Maret tahun berikutnya dinyatakan hangus.
(5). Pegawai PMI berhak atas hak cutinya bagi yang akan mengakhiri hubungan kerja (mengundurkan diri/pensiun dini) dapat mengambil hak cuti tahunannya yang belum diambil. (6). Bagi Pegawai PMI yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja, mengenai hak cuti yang belum diambil merujuk pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. (7). Cuti tahunan tidak mempengaruhi pemberian tunjangan operasional. Pasal 24 Cuti Besar (1). Cuti besar hanya diberikan bagi pegawai tetap yang lama cutinya 3 (tiga) bulan, setelah pegawai yang bersangkutan bekerja secara terus-menerus selama 6 (enam) tahun dan berlaku kelipatanya. Pegawai yang mengambil cuti besar maka tidak berhak untuk cuti tahunan untuk tahun berjalan; (2). Pengajuan cuti besar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti dilaksanakan; (3). Apabila pegawai ybs mengambil cuti besarnya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa hak cuti besarnya hilang/hangus; (4). Cuti besar tidak dapat diambil dalam tahun yang sama dengan cuti melahirkan dan cuti tahunan; (5). Bagi pegawai yang mengambil cuti besar berhak atas gaji tanpa tunjangan operasional. Pasal 25 Cuti Haid, Melahirkan dan Keguguran (1). a.
Pegawai wanita tidak diwajibkan masuk bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid dan kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan cuti haid;
b.
Pegawai yang tidak masuk karena cuti haid, harus memberitahukan sekurang-kurangnya secara lisan ketidakhadirannya kepada atasan langsung dan bagian Kepegawaian pada hari bersangkutan, dan cuti haid tersebut tidak mengurangi cuti tahunannya;
(2). a.
Pegawai wanita yang melahirkan berhak memperoleh cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan kalender yang diambil sebelum proses persalinan dengan tetap menerima gaji tanpa tunjangan operasional;
b.
Pegawai yang menjalankan cuti bersalin tidak berhak atas cuti tahunannya pada tahun berjalan;
c.
Pengajuan Cuti Melahirkan sekurang-kurangnya diajukan ke bagian Kepegawaian 2 (dua) minggu sebelum menjalani cuti bersalinnya dengan melampirkan surat keterangan perkiraan kelahiran (perkiraan partus) dari dokter kandungan atau bidan yang merawatnya serta melapor kembali apabila telah selesai menjalani cuti tersebut;
(3). a.
Pegawai wanita yang mengalami keguguran secara tidak disengaja atau Abortus Provocatus dengan alasan medis, mendapatkan hak cuti selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan dengan tetap menerima gaji tanpa tunjangan operasional;
b.
Cuti keguguran tidak mengurangi hak cuti tahunan tahun berjalan;
(4). Apabila Pegawai wanita setelah melahiran/keguguran kandungan masih belum mampu untuk bekerja kembali disebabkan oleh karena adanya komplikasi yang timbul akibat melahirkan/keguguran tersebut, dapat diberikan cuti tambahan sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan menyerahkan surat keterangan dokter kandungan yang merawatnya, dengan tetap menerima gaji tanpa tunjangan operasional.
hal 7 dari 18
Pasal 26 Cuti Bersama PMI mengikuti peraturan dan/atau himbauan pemerintah mengenai cuti bersama, namun PMI tetap memperhatikan pelayanan, khususnya di bidang siaga bencana. Pasal 27 Cuti Ibadah Haji (1). Cuti Ibadah Haji hanya diberikan 1 (satu) kali selama pegawai yang bersangkutan bekerja di Markas Pusat PMI dan jika hendak menjalankan ibadah haji untuk yg ke-2 kali, maka pegawai tersebut masuk kedalam cuti luar tanggungan; (2). Lamanya Cuti Ibadah Haji adalah sesuai lamanya perjalanan ditambah 3 (tiga) hari sebelum berangkat untuk persiapan dan 6 (enam) hari kerja sesudahnya untuk istirahat. (3). Pegawai yang mengambil cuti perjalanan haji tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan; (4). Cuti Ibadah Haji tidak dapat diambil dalam tahun yang sama dengan cuti besar/panjang; (5). Selama menjalankan cuti ibadah haji pegawai yang bersangkutan berhak atas gaji tanpa tunjangan operasional. Pasal 28 Cuti Di Luar Tanggungan PMI (1). Cuti diluar tanggungan PMI dapat diberikan bagi karyawan yang meninggalkan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) bulan atau lebih tanpa mendapat Gaji; (2). Pegawai dapat memperoleh cuti diluar tanggungan untuk keperluan : a. kesehatan keluarga langsung dari Pegawai; b. mendampingi keluarga langsung dalam rangka menunaikan ibadah dan/atau; c. mendampingi suami/isteri dalam rangka dinas. (3). Cuti di luar tanggungan untuk kepentingan pendidikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan maksimal 3 (tiga) tahun hanya dapat diberikan 1 (satu) kali kepada Pegawai, tanpa mendapat Gaji, Tunjangan-tunjangan dan fasilitas-fasilitas lainnya; (4). Cuti luar tanggungan dapat di ambil setelah pegawai tersebut bekerja sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun tanpa terputus; (5). Permohonan cuti diluar tanggungan diajukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya; (6). Cuti di luar tanggungan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja; (7). Cuti di luar tanggungan tidak dapat diambil bersamaan dengan cuti besar. Pasal 29 Sakit dan Ijin (1). Pegawai yang tidak dapat bekerja karena sakit atau cedera yang dialaminya dapat diberikan keringanan dengan tidak masuk kerja dengan ketentuan : a.
Pegawai atau kerabat ybs. sekurang-kurangnya harus memberitahukan ketidakhadirannya secara lisan pada hari tidak masuk kerja kepada atasan langsung pegawai dan bagian kepegawaian;
b.
Untuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, pegawai ybs harus menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa pada hari pertama kehadirannya ke bagian kepegawaian.
hal 8 dari 18
(2). Pengurus Pusat PMI melalui bagian Kepegawaian dapat memintakan Surat keterangan dokter atas Pegawai yang terganggu kesehatannya dan/atau penyakitnya dinyatakan berbahaya bagi kesehatan orang lain; (3). Pegawai Tetap yang karena sakitnya memerlukan perawatan dalam waktu lama sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan, tidak diwajibkan bekerja dan tetap berhak mendapat Gaji dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d.
untuk 4 (empat) bulan pertama 100 % dari gaji; untuk 4 (empat) bulan kedua 75 % dari gaji; untuk 4 (empat) bulan ketiga 50 % dari gaji; untuk bulan selanjutnya 25 % dari gaji sebelum dilakukannya Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PMI.
Apabila Pegawai tersebut masih dalam keadaan sakit dan dinyatakan tidak mampu berkerja sesuai keterangan dokter yang merawat, PMI dan/atau pegawai yang bersangkutan dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4). Pegawai Kontrak yang karena sakitnya memerlukan perawatan dalam waktu lama sehingga tidak dapat menjalankan pekerjaan, tidak diwajibkan bekerja dan tetap berhak mendapat Gaji dengan ketentuan sebagai berikut : a. b. c. d.
untuk 1 (satu) bulan pertama 100% dari gaji untuk 1 (satu) bulan kedua 75 % dari gaji untuk 1 (satu) bulan ketiga 50 % dari gaji untuk 1 (satu) bulan keempat 25 % dari gaji sebelum dilakukannya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PMI
(5). Pegawai yang mengajukan ijin meninggalkan pekerjaan diwajibkan mengisi formulir ijin yang disediakan oleh Subdivisi HRD yang ditanda tangani atasan langsung dari masing-masing unit kerja serta melampirkan buktibukti pendukung; (6). Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini diatur di dalam SOP Kepegawaian mengenai Absensi.
BAB XI JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PEGAWAI Pasal 30 Jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja (1). Jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada seluruh Pegawai Markas Pusat PMI dan keluarganya, sedangkan jaminan keselamatan kerja hanya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan; (2). Bagi Pegawai Tetap dan keluarganya jaminan pemeliharaan Kesehatan ditanggung penuh oleh PMI, sedangkan bagi Pegawai Kontrak Jaminan pemeliharaan Kesehatannya ditanggung oleh program asuransi yang ditunjuk oleh PMI. Pembayaran premi asuransi ditanggung oleh Markas Pusat PMI; (3). Jaminan pemerliharaan kesehatan dapat juga diberikan bagi Pensiunan Pegawai Markas Pusat PMI beserta isteri sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PMI; (4). Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Markas Pusat PMI serta hal-hal detail lainnya yang terkait diatur dalam SOP Pedoman Pelayanan Kesehatan .
Pasal 31 Keselamatan Kerja (1). Setiap pegawai PMI, wajib menjaga keselamatan dirinya dan pegawai lain, oleh karena itu wajib menggunakan alat-alat keselamatan kerja serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku;
hal 9 dari 18
(2). Setiap pegawai dilarang membawa senjata tajam dan senjata api di dalam lingkungan PMI; (3). Setiap pegawai dilarang menggunakan alat-alat atau perlengkapan kerja diluar kepentingan kerja dan/atau diluar kantor tanpa sepengetahuan/ijin dari Kepala Divisi ybs; (4). Setiap pegawai wajib memelihara alat perlengkapan kerja; (5). Pegawai bertanggung jawab atas segala kesalahan dan kelalaian dari penggunaan perlengkapan kerja.
BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 32 Pendidikan/Pelatihan Setiap pegawai memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap pegawai tanpa melihat jenjang kepangkatan sesuai kebutuhan unit kerja dan aturan Markas Pusat PMI secara umum; Pasal 33 Pendidikan Formal (1). Setiap Pegawai mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi untuk program Strata Dua (S2), yang pelaksanaannya akan diinformasikan secara terbuka dengan tetap mengacu pada kebutuhan dan kemampuan PMI; (2). Persyaratan bagi Pegawai untuk memperoleh fasilitas biaya pendidikan formal sebagai berikut : a. Pegawai Tetap; b. Masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; c. Usia maksimum 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pemberian fasilitas Pendidikan; d. Lulus seleksi Internal yang ditetapkan oleh PMI; e. Lulus seleksi masuk dari pengguruan tinggi yang ditetapkan oleh PMI;
(3). Biaya pendidikan formal ditanggung oleh PMI atau Donor atau PMI – Donor, yang terdiri dari; a. b. c.
biaya pendaftaran/seleksi biaya pendidikan/uang kuliah biaya pembelian buku teks, sesuai kebutuhan
(4). Donor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Palang Merah Internasional dan atau Lembaga lain yang bekerja sama dengan PMI dalam hal pemberian Fasilitas Pendidikan;
(5). Pegawai yang menjalani pendidikan tetap mendapatkan gaji yang pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku tentang pemberian tunjangan operasional;
(6). Apabila pendidikan telah selesai, Pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan ke bagian Kepegawaian untuk menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan ijazah asli ditahan sampai dengan masa ikatan dinas selesai;
(7). Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal Strata Dua (S2), diwajibkan melaksanakan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun;
(8). Pegawai diwajibkan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikeluarkan oleh PMI apabila : a. b.
Pegawai mengundurkan diri baik selama masa pendidikan maupun selama masa ikatan dinas. Tidak lulus pendidikan/tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
(9). Dalam hal Pegawai tidak dapat menyelesaikan Pendidikan, tidak diwajib untuk mengembalikan seluruh biaya pendidikan dikarenakan alasan sebagai berikut : a. Sakit kritis berkepanjangan yang dapat dibuktikan secara medis b. Meninggal dunia c. Menjalankan tugas Negara
hal 10 dari 18
(10). Masa Pendidikan diluar cuti akademis adalah selama maksimal 2 (dua) tahun; (11). Dalam hal Pegawai tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sesuai dengan ayat (10) Pasal ini, maka biaya pendidikan selanjutnya menjadi tanggungan Pegawai. Apabila dalam pegawai tetap tidak dapat menyelesaikan pendidikannya selain karena hal sebagaimana dalam ayat (9) pasal ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini;
(12). Pegawai yang menjalani pendidikan tetap mendapatkan gaji. Apabila pendidikan dilaksanakan di luar Indonesia melalui PMI, maka ybs. hanya mendapatkan gaji tanpa tunjangan operasional;
(13). Apabila pendidikan telah selesai, Pegawai ybs. wajib segera melaporkan ke bagian Kepegawaian untuk menyerahkan ijazah asli sampai dengan masa ikatan dinas selesai;
(14). Pemberian fasilitas pendidikan formal untuk level Sekolah Menengah Pertama sampai dengan Sarjana Starta Satu akan diputusakan tersediri dalam keputusan Pengurus Pusat PMI. Pasal 34 Pelatihan (1). Setiap pegawai mempunyai kesempatan untuk mengikuti berbagai jenis pelatihan yang termasuk didalamnya: kursus, lokakarya, seminar, simposium, kursus, serta kegiatan-kegiatan sejenis lain; (2). Persyaratan pegawai untuk dapat mengikuti pelatihan sesuai bidang tugasnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pelatihan yang diikuti harus sesuai dengan program PMI. b. Pelatihan yang diikuti dapat diterapkan dalam bidang tugasnya. (3). Biaya pelatihan dapat ditanggung oleh PMI dan/atau Donor; (4). Kewajiban Peserta Pelatihan. a. Menjalani/mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya b. Membuat laporan tertulis ke Pengurus Pusat PMI atas hasil pelatihan; c. Menerapkan hasil pelatihan tersebut. d. Menyerahkan fotokopi sertifikat kepada Bagian Kepegawaian. Pasal 35 (1). Pegawai yang akan mengikuti Pendidikan formal atau Pelatihan atas tanggungan sendiri, diharuskan mengajukan ijin tertulis kepada Pengurus Pusat PMI yang ditembuskan ke bagian Kepegawaian; (2). Ketentuan mengenai tata cara pemberian fasiliatas pendidikan formal dan pelatihan akan diatur di dalam SOP mengenai Pendidikan dan Pelatihan
BAB XIII PENILAIAN KINERJA PEGAWAI Pasal 36 PENILAIAN KINERJA (1). Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara berkala terhadap kinerja pegawai, yang diantaranya meliputi aspek-aspek pengetahuan terhadap bidang pekerjaan, ketrampilan, hasil kerja/prestasi dan sikap kerja; (2). Penilaian kerja Pegawai dilakukan setiap satu tahun sekali dari tanggal mulai Pegawai tersebut bekerja; (3). Penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh atasan dan diri sendiri; (4). Penilaian kinerja dilakukan secara terbuka dan transparan berdasarkan yang diatur dalam SOP kepegawaian tentang Penilaian Kerja
hal 11 dari 18
BAB XIV PERENCANAAN KARIER PEGAWAI Pasal 37 Pengembangan Karier Setiap Pegawai memiliki hak yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dan kualifikasi yang ditetapkan oleh PMI. BAB XIV MUTASI PEGAWAI Pasal 38 (1). Pengurus Pusat PMI mempunyai hak untuk memindahkan (mutasi) Pegawai ke unit kerja lain atau dalam 1 unit kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan kerja, pengembangan diri/karir Pegawai dan/atau pembinaan Pegawai dengan tetap mempertimbangkan persyaratan jabatan dan kompetensi. Dalam pelaksanaannya PMI akan membicarakan dengan Pegawai yang bersangkutan guna mendapatkan pemahaman yang objektif mengenai alasan mutasi tersebut. (2). Mutasi Pegawai terdiri dari : a. Rotasi b. Promosi c. Demosi (3). Tata cara pelaksanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini diatur dalam SOP mengenai Mutasi; Pasal 39 Rotasi (1). Rotasi dilaksanakan dengan cara memindahkan Pegawai ke jabatan yang setingkat; (2). Rotasi dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan kerja dan pengembangan diri serta karir Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan dan atau keahlian yang dimilikinya dengan persetujuan yang bersangkutan; (3). Pemberitahuan perpindahan akan disampaikan secara tertulis kepada Pegawai yang bersangkutan dalam bentuk Surat Keputusan Pengurus yang diterima selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif rotasi tersebut dan Surat Keputusan rotasi tersebut ditembuskan kepada atasan yang bersangkutan. Pasal 40 Promosi (1). Promosi dilakukan dengan cara memindahkan Pegawai ke jenjang yang lebih tinggi; (2). Promosi dapat diberikan berdasarkan kompetensi dan persyaratan jabatan; (3). Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatas dilaksanakan secara transparan dan objektif. Pasal 41 Demosi (1). Demosi dilakukan dengan cara memindahkan Pegawai ke jenjang yang lebih rendah; (2). Demosi merupakan salah satu bentuk sanksi kepada Pegawai yang dilakukan dalam upaya pembinaan Pegawai.;
hal 12 dari 18
(3). Pegawai yang didemosi dan telah menujukan kinerja yang baik dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan kembali sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
BAB XV TATA TERTIB Pasal 42 Tata Tertib Kerja (1). Setiap Pegawai wajib mencatatkan kehadirannya pada waktu datang dan pulang dengan menggunakan alat pencatat yang telah disediakan oleh PMI; (2). Pencatatan kehadiran harus dilakukan sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan; (3). Setiap Pegawai yang hendak meninggalkan Pekerjaan pada Jam Kerja karena suatu keperluan, wajib memberitahu secara lisan maksud tersebut minimal kepada atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan atau pimpinan di masing-masing unit kerja yang bersangkutan; (4). a. Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit sebanyak 2 (dua) hari berturut-turut harus menunjukan surat keterangan sakit (dari dokter) pada hari pertama kehadirannya. b. Pegawai yang tidak dapat masuk kerja dengan alasan yang dapat diterima, sedapat mungkin pada hari itu juga menginformasikan ketidakhadirannya kepada atasan langsung dan bagian Kepegawaian; (5). Pegawai wajib memakai tanda pengenal (Identity Card) yang disediakan oleh PMI selama berada dilingkungan PMI; (6). Pegawai wajib memakai pakaian kerja dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Pegawai wajib memakai seragam yang telah ditentukan dan diberikan oleh PMI pada hari-hari yang ditetapkan;
b.
Pegawai yang sedang hamil tidak diwajibkan memakai pakaian seragam, namun tetap mengacu pada kerapihan dan etika kesopanan berpakaian dilingkungan kerja;
c.
Khusus pada hari Jum’at diperkenankan berpakaian bebas (sopan dan rapi) dengan ketentuan tidak diperkenankan memakai kaos, sepatu sandal atau sandal.
(7). Setiap atasan langsung dari tiap unit kerja bertanggung jawab atas berlakunya tata tertib di Markas Pusat PMI, serta membina kedisiplinan, sikap dan perilaku pegawai yang berada dalam pengawasannya; (8). Setiap atasan langsung dapat memberikan teguran kepada bawahannya, apabila melanggar peraturan dan tata tertib PMI; (9). Setiap perintah pimpinan yang berkaitan dengan tugas, wajib dilaksanakan oleh pegawai dengan penuh tanggung jawab; (10). Setiap Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas barang inventaris yang berada di masing-masing unit kerjanya;
BAB XVI PENGHARGAAN, LARANGAN DAN SANKSI Pasal 43 Penghargaan (1). Setiap pegawai PMI berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi kerjanya; (2). Jenis-jenis perhargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
hal 13 dari 18
a. b. c.
Penghargaan Masa Kerja melalui pemberian Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat/Golongan; Penghargaan Masa bakti 10, 20 dan 30 tahun melalui pemberian uang penghargaan, piagam penghargaan dan lencana satya bakti; Penghargaan-Penghargaan lain yang akan ditetapkankemudian melalui dalam Surat Keputusan PP PMI tersendiri. Pasal 44 Larangan
(1). Setiap Pegawai dilarang untuk : a. Menyalahgunakan wewenang jabatan; b. Malalaikan tugas dan tanggung jawabnya; c. Melakukan pekerjaan di Perusahaan lain atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain yang dapat mengganggu kinerjanya, kecuali mendapat persetujuan dari Pengurus Pusat PMI; d. Mengambil/membawa pulang peralatan kerja/barang-barang milik PMI tanpa ijin; e. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik PMI dan/atau yang berada dibawah pengawasan PMI; f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, mengagunkan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang, uang, dokumen atau surat-surat berharga milik PMI secara tidak sah; g. Melakukan kerjasama diluar tugas dan tanggung jawab Pegawai dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dapat merugikan PMI; h. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahan/atasan/sesama pegawai atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerja; i. Menerima uang atau hadiah dalam bentuk apapun dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu dapat mempengaruhi baik sebelum maupun sesudah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Pegawai yang bersangkutan; j. Melakukan pelanggaran norma-norma kesusilaan yang dapat mengganggu kerukunan rumah tangga Pegawai sendiri, maupun rumah tangga orang lain; k. Membawa dan/atau meminum minuman keras, obat terlarang yang memabukan didalam lingkungan PMI; l. Membawa senjata tajam, senjata api atau senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain ke dalam PMI; m. Berjudi dalam segala macam bentuk dilingkungan Markas Pusat PMI; n. Merusak sarana dan prasarana milik atau yang dikuasai oleh Markas Pusat PMI; o. Melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang dilarang oleh ketentuan perundangan dan/atau hukum yang berlaku yang berlaku; p. Melakukan tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN); q. Membocorkan rahasia PMI baik yang menjadi tanggung jawab karena tugas dan jabatannya ataupun rahasia lain dari PMI; r. Serta larangan-larangan lain yang sifatnya merugikan, akan diputuskan lebih lanjut sesuai dengan Keputusan PP PMI. Pasal 45 Sanksi (1). Tingkatan disiplin dan sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai adalah berupa teguran, surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, sampai dengan pemutusan hubungan kerja; (2). Sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran / kesalahan sehingga dikeluarkannya peringatan tersebut pada ayat 1 (satu) dapat diberikan sanksi administratif (penundaan kenaikan golongan/gaji, penurunan golongan/jabatan dan pelepasan jabatan), pemotongan gaji, penggantian kerugian sampai pemutusan hubungan kerja; (3). Pelaksanaan penegakan disiplin kerja secara administrasi sebagai berikut : Strata Pejabat yang Sanksi Administrasi Masa Belaku Sanksi Berwenang SP I
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Divisi/Unit selaku Atasan
Pemotongan 10% dari tunjangan operasional
hal 14 dari 18
3 bulan
SP II
Sekretaris Jenderal melalui Kepala Divisi/Unit selaku Atasan
SP III / PHK
Sekretaris Jenderal
Penundaan kenaikan gaji Berkala atau kenaikan Golongan (bagi pegawai tetap) Pemotongan 10% dari THP (bagi pegawai kontrak) PHK
6 bulan
-
(4). Pelanggaran dengan Surat Peringatan I a. Mengabsenkan dan atau diabsenkan teman sekerja.; b. Membawa atau menggunakan barang-barang dan alat-alat milik Markas Pusat PMI untuk kepentingan kerja dari lingkungan kerja tanpa seijin,; c. Menolak perintah atasan yang bersifat kedinasan dan bukan pribadi dengan alasan yang tidak rasional dan berdampak negatif bagi PMI; d. Tiga kali datang terlambat dalam sebulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; e. Tiga kali tidak melakukan absensi dalam sebulan tanpa adanya keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan; f. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan langsung untuk kepentingan pribadi; g. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atas kesehatan dirinya; h. Tidak memakai seragam kerja yang telah ditentukan oleh Markas Pusat PMI sebanyak 3 (tiga) kali dan telah ditegur oleh HRD; i. Melakukan kelalaian dalam memakai/memelihara peralatan Markas Pusat PMI; j. Menghindari tugas yang menjadi tanggung jawabnya pada jam kerja; k. Menolak untuk melakukan kerja lembur, tanpa alasan yang rasional; l. Menggunakan telepon di Markas Pusat PMI untuk kepentingan pribadi sehingga mengganggu kepentingan dinas; m. Berjualan dan melakukan transaksi jual beli secara pribadi pada saat jam kerja sehingga mengganggu tugas; n. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. o. Merokok di ruangan kerja dan terlebih lagi pada saat jam kerja (hanya boleh merokok ditempat-tempat yang diijinkan). (5). Pelanggaran dengan Surat Peringatan II a. Tetap melakukan pelanggaran yang sama atau jenis lainnya dalam masa berlakunya surat peringatan pertama; b. Menggunakan fasilitas di Markas Pusat PMI untuk kepentingan pribadi dan tanpa seizin pimpinan; c. Memalsukan absensi kerja; d. Tidak masuk kerja berturut-turut selama 3 (tiga) hari tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas; e. Telah menerima surat peringatan pertama sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 tahun; (6). Pelanggaran dengan Surat Peringatan III a. Tetap melakukan pelanggaran dalam masa berlakunya surat peringatan kedua; b. Melakukan penganiayaan fisik di lingkungan Markas Pusat PMI; c. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; d. Melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas sehingga mengakibatkan bahaya/kerugian terhadap fasilitas PMI, pegawai ataupun Pengurus PMI; e. Berjudi dan/atau berkelahi dengan sesama pegawai, pimpinan di dalam lingkungan di Markas Pusat PMI; f. Membawa senjata tajam, senjata api atau sejenisnya di dalam lingkungan di Markas Pusat PMI kecuali untuk kepentingan dinas; g. Tidak masuk kerja 5 (lima) hari dalam satu bulan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas; h. Telah menerima surat peringatan kedua sebanyak 2 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. (7). Pelanggaran berat yang dapat diancam dengan PHK a. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia PMI yang seharusnya dirahasiakan; b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan PMI; c. Mabuk, meminum-minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja; d. Melakukan perbuatan asusila dan atau perjudian di lingkungan kerja;
hal 15 dari 18
e. f.
Melakukan pencurian, penipuan, atau penggelapan barang dan atau uang milik Markas Pusat PMI; Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pihak atasan di lingkungan kerja; g. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang-barang, dokumen atau suratsurat berharga milik PMI secara tidak sah; h. Membujuk teman sekerja untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan; i. Tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas; j. Mencemarkan nama baik dan citra PMI; k. Melakukan kesalahan dalam pemberian obat (khusus untuk petugas medis dan staf PMI Pusat yang memiliki kemampuan dibidangnya) sehingga mengakibatkan kematian pegawai/orang lain; l. Menghasut pegawai lain untuk melakukan pemogokan dan pembangkangan terhadap Pengurus PusatMarkas Pusat PMI; m. Telah menerima surat peringatan ketiga tetapi masih melakukan kesalahan; n. Dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam bahaya barang milik PMI yang menimbulkan kerugian bagi PMI; o. Dengan sengaja membiarkan teman sekerja atau atasan dalam keadaan bahaya di tempat kerja; p. Melakukan perbuatan lainnya yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 46 Tindakan Indisipliner Pegawai yang melanggar ketentuan peraturan kepegawaian ini dan turunannya diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan ini diberikan surat peringatan atau diskors dari pekerjaannya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pegawai yang bersangkutan sampai ada penyelesaian atau pemutusan hubungan kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 47 Kesempatan Untuk Membela Diri Pegawai yang dikenai tindakan indisipliner seperti tersebut dalam Pasal 46 pedoman peraturan kepegawaian ini berhak memperoleh kesempatan untuk membela diri dan memberikan penjelasan atas perbuatan yang ia lakukan kepada Pengurus dan atasan langsung. Pasal 48 Hal-hal lain yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan, Penetapan Sanksi, Jenis Tindakan Indisipliner serta kesempatan pembelaan diri yang bersifat teknis diatur dalam SOP Pemberian Penghargaan, dan Pemberian Sanksi;
BAB XVII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 49 Putus Hubungan Kerja Secara Hukum Hubungan kerja dianggap putus dalam hal ini sebagai berikut: a. Berakhirnya hubungan kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu tanpa adanya perpanjangan; b. Pegawai yang tidak dapat melakukan tugasnya karena sakit yang berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29; c. Pegawai yang menderita cacat permanen baik fisik maupun mental sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mesti; d. Pegawai yang meninggal dunia; Pasal 50 Putus Hubungan Kerja Karena Pengunduran Diri (1). Pegawai yang mengundurkan diri dari Markas Pusat PMI harus mangajukan pemberitahuan secara tertulis minimal 30 hari kalender sebelumnya kepada Pengurus Pusat PMI selaku pemberi kerja;
hal 16 dari 18
(2). Pegawai diharuskan menyiapkan memori kerja atas pekerjaannya sebelumnya untuk diserah terimakan kepada Staff Pengganti atau Pimpinan Unit Kerja tempat ybs bekerja dan belum dapat mengundurkan diri sebelum adanya persetujuan dari Pengurus Pusat PMI dan kepada Pegawai Ybs diwajibkan untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya; (3). Markas Pusat PMI melalui Kepala Divisi Adm dan Logistik dan/atau Subdivisi HRD akan memperhitungkan hak dan kewajiban atas Pengunduran dari dimaksud. Pasal 51 Putus Hubungan Kerja Karena Pensiun (1). Pegawai Tetap yang telah mencapai usia 56 (limapuluhenam) tahun, berdasarkan catatan di Markas Pusat PMI dapat diusulkan kepada Pengurus Pusat PMI untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja karena pensiun; (2). Pegawai yang akan memasuki usia pensiun berhak menjalankan masa persiapan pensiun (MPP) pada saat berusia 55 tahun 6 bulan; (3). Lamanya MPP (Masa Persiapan Pensiun) untuk pegawai di Markas Pusat PMI adalah 6 (enam) bulan dengan mendapat gaji tanpa tunjangan operasional; (4). Pengurus Pusat PMI dapat memberhentikan pegawai sebelum pegawai tersebut mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun berdasarkan pertimbangan dokter yang disebabkan karena kondisi fisik dan mental yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja; (5). Jika pemutusan hubungan kerja karena pensiun dilakukan, maka pegawai mendapatkan hak pensiun sesuai dengan Program Jaminan Hari Tua yang berlaku di Markas Pusat PMI; (6). Pegawai yang telah mencapai usia 45 (empat puluh lima) tahun dan telah memiliki masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun dapat mengajukan pensiun dini, dan pertimbangan atas permintaan tersebut diputuskan oleh Pengurus Pusat PMI. Pasal 52 Putus Hubungan Kerja Karena Meninggal Dunia Pegawai tetap yang Putus Hubungan Kerja karena meninggal dunia pada usia dibawah 45 (empat puluh lima) tahun mendapatkan hak seperti PHK karena mengundurkan diri, sedangkan yang meninggal pada usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas mendapatkan hak seperti PHK karena pensiun. Pasal 53 Putus Hubungan Kerja Karena Gangguan Operasional di Markas Pusat PMI Dalam hal pemutusan hubungan kerja masal karena operasional di Markas Pusat PMI terhenti atau rasionalisasi kepegawaian, akibat mengalami defisit terus-menerus yang disertai dengan bukti laporan keuangan yang telah diatur oleh akuntan publik paling singkat 2 (dua) tahun terakhir, atau keadaan memaksa (force majeure) besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti rugi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan di Markas Pusat PMI. Pasal 54 Putus Hubungan Kerja Karena Pelanggaran Berat Dalam hal PHK karena Pelanggaran berat yang bersangkutan hanya berhak atas uang penggantian hak sesuai undang-uandang yang berlaku. Pasal 55 Hak & Kewajiban Pegawai Yang Putus Hubungan Kerjanya 1.
Pegawai yang putus hubungan kerjanya, wajib menyelesaikan semua hutang-piutang kepada Markas Pusat PMI;
hal 17 dari 18
2.
Bagi yang berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa dan/atau uang pisah, maka Markas Pusat PMI akan memperhitungkan dan memotong langsung dengan hutang-putang yang dimiliki pegawai kepada Markas Pusat PMI dan Institusi yang terkait dengan Markas Pusat PMI;
3.
Dapat diberikan surat pengalaman kerja;
4.
Penyelesaian pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pisah, akan diselesaikan setelah : a. Pegawai mengembalikan semua barang (dokumen2), milik Markas Pusat PMI serta hutang pegawai; b. Pegawai menandatangani berita acara pemutusan hubungan kerja. Pasal 56 Penghargaan karena PHK
Ketentuan mengenai uang penghargaan pegawai yang PHK merujuk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pemberian uang penghargaan PHK dengan tetap memeprhatikan kemampuan PMI. BAB XVIII PENGAWASAN PEDOMAN KEPEGAWAIN Pasal 57 Pengawasan pelaksanaan pedoman ini menjadi tanggungjawab bersama antara Pengurus Pusat PMI dengan segenap Pegawai Markas Pusat PMI sesuai dengan struktur Markas Pusat PMI.
BAB XIX PENUTUP Pasal 60 Masa Berlakunya Peraturan Pegawai 1.
Masa berlakunya peraturan kepegawaian adalah 2 (dua) tahun yaitu terhitung mulai tanggal diberlakukannya peraturan ini;
2.
Peraturan kepegawaian ini dapat dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya;
3.
Hal-hal yang belum cukup diatur secara jelas dalam Pedoman Peraturan Kepegawaian ini serta perubahan/tambahan yang perlu diadakan akan diatur dan dituangkan dalam suatu Addendum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Peraturan Kepegawaian ini. Setiap perubahan ataupun perbaikan Pedoman Peraturan Kepegawaian ini atau salah satu ketentuannya menjadi tanggung jawab antara Pengurus Pusat dan Segenap Pegawai Markas Pusat PMI;
4.
Peraturan ini disosialisasikan kepada setiap pegawai agar dapat dimengerti dan dipatuhi oleh pegawai;
5.
Apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dan atau perlu disesuaikan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, maka akan digunakan ketentuan dari peraturan yang derajat hukumnya lebih tinggi.
hal 18 dari 18
