PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
104 TAHUN 2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, lenimbang
:
a.
bahwa pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai bagian upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan keberhasilannya;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, perlu melakukan perubahan atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar pelaksanaan PPMK dapat berjalan lebih efisien dan efektif serta sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-Undangan;
2004 tentang
Pembentukan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012; 1 1 . Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2007 tentang Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut: 1.
Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 15. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta atau dengan sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21 Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas sebagai berikut: a. Lurah: 1. bersama Dewan Kelurahan melaksanakan sosialiasisasi PPMK langsung kepada masyarakat; 2. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan TPKK, Tim Seleksi TPK-RW dan UPM; 3. menyetujui dan menetapkan hasil pemilihan, TPKK, Tim Seleksi, TPK-RW dan UPM; 4. Lurah dapat membatalkan hasil pemilihan, TPKK, Tim Seleksi TPKRW dan UPM, apabila diketahui pemilihan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini, atau anggota yang terpilih tidak memenuhi persyaratan; 5. bersama Dewan Kelurahan membuka Rekening PPMK di Bank DKI;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan PPMK tingkat kelurahan; 7. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 8. bersama Dewan Kelurahan menfasilitasi pleno pertanggungjawaban pelaksanaan PPMK oleh TPKK dan TPK-RW. b. Dewan Kelurahan : 1. bersama Lurah melaksanakan sosialisasi PPMK langsung kepada masyarakat; 2. melaksanakan pemilihan TPKK, Tim Seleksi TPK-RW dan UPM; 3. menyampaikan hasil pemilihan TPKK, Tim Seleksi TPK-RW dan UPM; 4. Ketua Dewan bersama Lurah membuka Rekening PPMK di Bank DKI; 5. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; 6. bersama Lurah menfasilitasi pleno pertanggung jawaban pelaksanaan PPMK oleh TPKK dan TPK-RW; 7. melaporkan pelaksanaan kegiatan PPMK dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban diketahui Lurah kepada BPM Kota/Kabupaten Administrasi. 8. bertanggungjawab penuh terhadap administrasi keuangan dan fisik pelaksanaan PPMK. c. TPKK: 1. menerima proposal dari TPK-RW dan menyampaikan kepada Tim Seleksi; 2. menerima hasil seleksi proposal dari Tim Seleksi; 3. mengembalikan dan menerima kembali proposal yang dapat diperbaiki kepada TPK-RW; 4. mengembalikan dan menolak proposal yang tidak memenuhi persyaratan kepada TPK-RW; 5. menyusun DURK berdasarkan hasil Tim Seleksi proposal; 6. mengajukan dan mencairkan Dana PPMK kepada Dewan Kelurahan dan diketahui oleh Lurah; 7. meneliti dan mensahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan Dana PPMK yang disampaikan oleh TPK-RW; 8. mengajukan persetujuan dan pengesahan Dewan Kelurahan atas laporan pelaksanaan kegiatan; 9. melaksanakan administrasi keuangan Dana PPMK; 10. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, termasuk dokumen Pertanggungjawaban Dana kepada Dewan Kelurahan dan Lurah; 11. bertanggungjawab penuh terhadap administrasi keuangan dan fisik pelaksanaan PPMK. d. Tim Seleksi Proposal : 1. melaksanakan penelitian terhadap proposal yang diajukan oleh masyarakat yang diterima dari TPKK; 2. melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan dalam rangka penelitian proposal; 3. mengelompokkan proposal sesuai hasil penelitian menjadi: a) proposal yang memenuhi persyaratan dan disetujui; b) proposal yang belum memenuhi persyaratan, tetapi dapat diperbaiki; c) proposal yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak. 4. menyampaikan pengelompokan proposal sesuai hasil penelitian kepada TPKK;
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas. e. UPKMK: 1. 2. 3. 4.
mengelola Dana bergulir PPMK; mengadministrasikan Dana PPMK; melakukan penagihan cicilan dan guliran PPMK dari masyarakat; memberikan pertanggungjawaban Dana PPMK kepada Dewan Kelurahan; 5. membuat laporan dana bergulir setiap akhir bulan; dan 6. bertanggungjawab penuh terhadap administrasi keuangan PPMK.
f.
TPK-RW: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
menerima usulan kegiatan dari masyarakat; menyusun dan mengajukan proposal kegiatan; memperbaiki proposal yang dikembalikan oleh TPKK; mengajukan pencairan Dana PPMK kepada TPKK; melaksanakan kegiatan PPMK; mempersiapkan administrasi keuangan Dana pelaksanaan PPMK; menyampaikan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana kepada TPKK; 8. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas; 9. bertanggungjawab penuh terhadap administrasi keuangan dan fisik pelaksanaan PPMK.
3. Pasal 28 ayat (10), ayat (11), ayat (13) huruf a, dan huruf b, dan huruf c serta ayat (14) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: (1)
Ketua TPK-RW mengajukan proposal PPMK kepada TPKK secara tertulis dengan tembusan disampaikan kepada: a. Lurah; b. Ketua Dewan Kelurahan
(2)
TPKK mengintegrasikan, mengharmonisasikan dan menyelaraskan Proposal PPMK yang diterima dari TPK-RW dengan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan.
(3)
Pengintegrasian, pengharmonisasian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar kegiatan dalam Proposal PPMK bukan merupakan bagian dari hasil Musrenbang dan kegiatan yang sudah masuk dalam hasil Musrenbang tidak dimasukkan dalam Proposal PPMK.
(4)
TPKK menyampaikan Proposal PPMK kepada Tim Seleksi.
(5)
Tim Seleksi meneliti kelengkapan administrasi dan wajib melakukan penelitian lapangan untuk menguji kelayakan Proposal PPMK.
(6)
Hasil seleksi Proposal PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikatagorikan dalam kelompok sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf d.
(7)
Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan secara tertulis oleh Ketua Tim Seleksi kepada Ketua TPKK.
TPKK menindaklanjuti hasil seleksi Proposal PPMK yang diterima dari Tim Seleksi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf c. (9)
DURK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditandatangani Ketua Dewan Kelurahan atau dengan sebutan lain dan diketahui oleh Lurah.
(10)
DURK sebagaimana dimaksud pada ayat (9), disampaikan secara tertulis oleh Ketua Dewan Kelurahan atau dengan sebutan lain kepada Kepala BPM Kota/Kabupaten Administrasi yang diketahui Lurah dengan tembusan disampaikan kepada Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi.
(11)
BPM Kota/Kabupaten Administrasi meneliti kelengkapan kelayakan DURK yang diterima dari Dewan Kelurahan.
(12)
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (11), BPM Kota/Kabupaten Administrasi mengelompokan DURK sebagai berikut: a. DURK yang memenuhi persyaratan dan disetujui; b. DURK yang belum memenuhi persyaratan, tetapi diperbaiki; c. DURK yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak.
(13)
Hasil Penelitian sebagaimana ditindaklanjuti sebagai berikut:
dimaksud
pada
ayat
dan
dapat
(12),
a. DURK PPMK yang memenuhi persyaratan dan disetujui dilaksanakan dengan membuat Surat Perjanjian Kerja sama Penyaluran Anggaran PPMK antara Kepala BPM Kota/Kabupaten Administrasi sebagai PIHAK PERTAMA dengan Ketua Dewan Kelurahan atau dengan sebutan lain sebagai PIHAK KEDUA dan dipersaksikan oleh Lurah; b. DURK PPMK yang belum memenuhi persyaratan tetapi dapat diperbaiki, disampaikan kepada Dewan Kelurahan dan diteruskan kepada TPKK untuk diperbaiki dan diajukan kembali; c. DURK PPMK yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak dikembalikan kepada Dewan Kelurahan dan diteruskan kepada TPKK. (14)
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama Penyaluran Anggaran PPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, dibuat Surat Perjanjian Penyerahan Anggaran PPMK oleh Kepala BPM Kota/Kabupaten Administrasi sebagai PIHAK YANG MEYERAHKAN kepada Ketua Dewan Kelurahan sebagai PIHAK YANG MENERIMA dan disaksikan oleh Lurah.
4. Pasal 29, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29 (1) Dewan Kelurahan memberitahu kepada TPKK diteruskan kepada TPK-RW bahwa dana PPMK sudah tersedia dalam rekening PPMK atas nama Dewan Kelurahan bersama Lurah, sekaligus meminta Surat Pengajuan Pencairan Dana PPMK. (2) Surat Pengajuan Pencairan yang diterima oleh Dewan Kelurahan dari TPKK selanjutnya dilakukan proses pencairan sesuai dengan usulan dan diteruskan kepada TPK-RW untuk dilaksanakan. (3)
Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk keadaan tertentu antara lain kejadian bencana, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: (1) TPK-RW wajib menyampaikan laporan keuangan dan kas kepada TPKK selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Kelurahan. (2) Dewan Kelurahan wajib menyampaikan laporan keuangan, kas dan Bank kepada BPM Kota/Kabupaten Administrasi yang diketahui Lurah. (3) Kepala BPM Kota/Kabupaten Administrasi menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dana PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Kepala BPM. PASAL II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
