PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 181 Tahun 2002 telah ditetapkan Pembentukan Tim Petugas Haji Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para jemaah Haji dari Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pembenahan terhadap Tim Petugas Haji sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Keputusan Gubernur Nomor 181 Tahun 2002 perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
Tahun
1999
tentang
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;
2007
tentang
Pokok-pokok
9. Keputusan Gubernur Nomor 4328 Tahun 1999 tentang Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 10.
Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kepala Kantor Urusan Haji adalah Kantor Urusan Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kantor Urusan Haji adalah Kantor Urusan Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Panitia adalah Panitia Penyaringan Calon Petugas Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Tim Petugas Haji Daerah adalah Tim Petugas Haji Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan Ibadah Haji. 10.
Jamaah Haji adalah Jamaah Haji yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
11. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang ibadah haji. 12.
Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji. BAB II TIM PETUGAS HAJI DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2
(1) Tim Petugas Haji Daerah dilaksanakan tiap tahun menjelang musim haji dengan mempertimbangkan : a. jumlah calon Jamaah Haji/jumlah kelompok terbang; b. kemampuan keuangan daerah; c. ketersediaan Kuota Petugas Haji. (2) Tim Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD); b. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD). (3) Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 3 (1) Susunan keanggotaan Tim Petugas Haji Daerah terdiri dari : Pengarah
: a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta b. Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta c. Dua orang unsur DPRD Provinsi DKI Jakarta
Pengawas
: a. Kepala Jakarta
Badan
Pengawasan
Daerah
Provinsi
DKI
b. Dua orang unsur pimpinan dari komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Pelaksana
: a. b. c. d. e. f.
Ketua Wakil Ketua Sekretaris Koordinator Bimbingan Ibadah Koordinator Medis Anggota
(2) Kepala Kantor Urusan Haji karena kedudukannya ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Petugas Haji Daerah. (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama di Tanah Suci, dibentuk Sekretariat/Posko Tim Petugas Haji Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Haji. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1) Gubernur merupakan koordinator penyelenggaraan ibadah haji di Provinsi. (2) Gubernur dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Petugas Haji Daerah. Pasal 5 (1) Tim Petugas Haji Daerah mempunyai tugas : a. melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jemaah haji; b. memberikan pengayoman kepada jemaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji; c. menyediakan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji; d. melaksanakan monitoring pelaksanaan ibadah haji jemaah haji di tanah suci; e. melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah haji jemaah di tanah suci; f. menyampaikan laporan kepada Gubernur. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Petugas Haji Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Haji Daerah berkoordinasi dengan tim Petugas Haji Pusat yang ditunjuk oleh Menteri Agama antara lain : a. TPHI (Tim Petugas Haji Indonesia) b. TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) c. TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) BAB IV PENERIMAAN ANGGOTA TIM PETUGAS HAJI DAERAH Pasal 6 ( 1 ) Penerimaan anggota Tim
Petugas Haji
Daerah dilakukan
perencanaan, pengumuman dan penyaringan calon anggota tim.
mulai dari
(2) Penerimaan calon anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Urusan Haji. Pasal 7 (1) Calon anggota Tim diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. beragama Islam; b. umur 35 s.d. 52 tahun; c. Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki masa kerja 10 tahun dan minimal golongan lll/a; d. tidak pernah melanggar peraturan kepegawaian dan tidak dilarang berpergian ke luar negeri; e. sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan; f. bersedia dan sanggup menjalankan tugas yang telah ditentukan; g. diutamakan mengerti bahasa Arab atau bahasa Inggris; h. telah menunaikan Ibadah haji atau setidak-tidaknya memahami pengetahuan agama Islam dan manasik haji; i. bersedia mengikuti penyaringan calon petugas haji. (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dokter dan paramedis; b. harus memperoleh izin dari orang tua atau suami bagi petugas wanita. (4) Bagi calon anggota Tim Petugas Haji Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan dilakukan seleksi melalui uji kemampuan dan kelayakan. Pasal 8 (1) Seleksi calon anggota Tim Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan oleh panitia. (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. meneliti kelengkapan berkas usulan calon Petugas Haji Daerah; b. mempersiapkan pelaksanaan penyaringan calon Petugas Haji Daerah; c. menyelenggarakan uji kemampuan dan kelayakan calon Petugas Haji Daerah; d. mengusulkan calon-calon Petugas Haji Daerah yang telah lulus seleksi kepada Kantor Urusan Haji.
Pasal 9 (1) Materi uji kemampuan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf c meliputi tes kompetensi dan psikotes. (2) Test kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
motivasi; inisiatif; tanggung jawab; kemampuan bekerja sama; kemampuan komunikasi; sikap sosial; daya tahan stres; kematangan emosi; kemampuan menyelesaikan masalah; kemampuan memimpin; kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Pasal 10
Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Kantor Urusan Haji mengajukan calon anggota Tim Petugas Haji Daerah yang telah memenuhi persyaratan kepada Gubernur. BAB V KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 11 Setiap Anggota tim Petugas Haji Daerah wajib : a. taat dan patuh terhadap aturan dan standar kerja yang telah ditetapkan; b. melaksanakan tugas dan Fungsi Tim Petugas Haji Daerah sesuai bidangnya masing-masing; c. menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 12 (1) Setiap anggota Tim Petugas Haji Daerah mendapat perlengkapan operasional dan uang saku yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (2) Apabila Tim Petugas Haji Daerah dalam menjalankan tugasnya mengalami musibah/kecelakaan diberikan bantuan pengobatan atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan uang duka yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksanaan tugas Tim Petugas Haji Daerah merupakan tugas kedinasan.
Pasal 13 (1) Bagi Petugas Haji Daerah yang dinilai telah menjalankan tugasnya dengan prestasi terbaik akan diberikan penghargaan. (2) Penilaian terhadap kinerja Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Urusan Haji. Pasal 14 Anggota Tim Petugas Haji Daerah diberangkatkan dan dipulangkan secara bergantian dalam kelompok terbang sesuai jadwal pemberangkatan dan pemulangan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) embarkasi/debarkasi Jakarta bersama-sama Kepala Kantor Urusan Haji. BAB
VI
LARANGAN DAN SANKSI Pasal 15 Selama melaksanakan tugas Tim Petugas Haji Daerah dilarang : a. membawa istri/suami; b. membawa barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia; c. meninggalkan daerah Hijaz selama di Arab Saudi sebelum berakhirnya masa tugas kecuali untuk kepentingan dinas. Pasal 16 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi pencabutan kedudukan sebagai anggota Tim Petugas Haji Daerah dan diwajibkan mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selambatlambatnya 1 (satu) bulan sesudah tiba di Jakarta serta sanksi administrasi sesuai Peraturan Kepegawaian. (2) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Biaya untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 181 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Tim Petugas Haji Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
