PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 36 TAHUN
2008
TENTANG
PENTAHAPAN DAN PROSES KEGIATAN TAHUN JAMAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang
Mengingat
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan
Pasa! 53 dan
Pasal 54
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi Kegiatan/Kontrak Tahun Jamak oleh SKPD, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pentahapan dan Proses Kegiatan Tahun Jamak. : ' l . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Peraturan Pemerintah Nomor Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
29
Tahun
2.000
tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENTAHAPAN DAN PROSES KEGIATAN TAHUN JAMAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapeda adalah Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/ Kabupaten Administratif, Kecamatan dan Kelurahan. 8. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 15. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang waktu pelaksanaan dan dana anggarannya mengikat untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan. 20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya periode 1 (satu) tahun. 2 1 . Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD/Unit Kerja untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/Unit Kerja. 22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD/Unit Kerja merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD/Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
BAB II LINGKUP KEGIATAN Pasal 2 (1) Kegiatan Tahun Jamak merupakan kegiatan yang ditetapkan untuk memastikan agar keluarannya dapat berfungsi secara utuh sesuai kinerja yang ditentukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan kegiatan baru, maupun kegiatan pemeliharaan yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran. (3) Kontrak tahun jamak dilakukan dalam rangka efisiensi sumberdaya pada pelaksanaan kegiatan yang administrasi dan pengelolaan keuangannya melebihi satu tahun anggaran.
BAB III' TAHAPAN KEGIATAN TAHUN JAMAK Pasal 3 (1) Tahapan kegiatan tahun jamak terdiri dari : a. b. c. d. e.
pengusulan; pengkajian dan penelitian; pembahasan dan penetapan; penganggaran; dan pelaksanaan.
BAB IV PENGUSULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK PASAL 4 (1) SKPD mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bapeda pada akhir triwulan pertama dan ditembuskan Kepada Asisten Sekretaris Daerah yang terkait, Bawasda, Biro Keuangan, dan Biro Administrasi terkait. (2) Usulan tersebut dilampiri TOR/KAK kegiatan tahun jamak. (3) TOR/KAK kegiatan tahun jamak berisi: a.
latar belakang;
b.
maksud dan tujuan;
c.
lingkup dan spesifikasi pekerjaan;
d.
perkiraan biaya;
e.
pentahapan anggaran dan waktu;
f.
alasan pengajuan yang berisi analisis mengenai manfaat yang akan diterima oleh masyarakat/pemerintah jika kegiatan dimaksud merupakan kegiatan tahun jamak; dan
g.
data-data pendukung antara lain : Feasibility Study, Detail Engineering Design, Amdal, ketersediaan lahan, peruntukan lahan, aspek legal dan administrasi lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.
(4) Kegiatan tahun jamak: a.
merupakan pekerjaan baru;
b.
merupakan kegiatan jasa konstruksi atau jasa lainnya;
c.
sudah memiliki perencanaan yang komprehensif, baik kelayakan ekonomis, teknis dan rencana pentahapan penganggaran maupun pelaksanaannya;
d.
sudah mendapatkan rekomendasi Pimpinan Daerah dengan memenuhi ayat 3 huruf g di atas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
e.
teknis, konstruksi dan metode pelaksanaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu satu tahun; dan
f.
kegiatan tahun jamak yang dikerjasamakan, harus memiliki kejelasan rencana Operasi dan Pemeliharaan (pemerintah, swasta atau masyarakat).
(5) Perkiraan besaran anggaran dan jumlah pentahapannya, memperhitungkan semua aspek pelaksanaan kegiatan.
sudah
(6) Urutan prioritas kegiatan disusun menggunakan analisa biaya manfaat/analisa biaya efektivitas dan bila diperlukan dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai kemampuan kewenangan untuk melakukan analisa tersebut.
BAB V PENGKAJIAN/PENELITIAN Pasal 5 Pengkajian TOR/KAK kegiatan tahun jamak dilaksanakan oleh Bapeda bersama unit terkait selama 4 minggu setelah usulan diterima.
Pasal 6 (1) Hasil kajian/penelitian disampaikan kepada Kepala Bapeda. (2) Kriteria pengkajian/penelitian TOR/KAK kegiatan tahun jamak : a. kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak. b. kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang ada, baik RPJM, RPJP, maupun RTRW. c. relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada. d. besarnya manfaat yang akan dihasilkan. e. urgensi dari pekerjaan yang diusulkan. (3) Dalam melakukan pengkajian/penelitian Bapeda dapat meminta pendapat dan membentuk tim dan/atau menunjuk pihak ketiga yang kompeten. (4) Kepala Bapeda mengajukan rekomendasi Gubernur. (5) Berdasarkan pengkajian/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua TAPD menyiapkan surat Gubernur kepada pimpinan DPRD untuk persetujuan tahun jamak. (6) Surat Gubernur sebagaimana lampiran berupa:
dimaksud
pada
ayat
(5)
disertai
a. TOR/KAK; b. hasil pengkajian/penelitian; c. rencana, penganggaran dan peruahapan kegiatan. (7) Penyampaian surat Gubernur kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 2 kali setahun pada awal dan akhir tahun.
BAB VI PEMBAHASAN DAN PENETAPAN Pasal 7 (1)
Untuk kegiatan baru, pembahasan dilakukan antara Eksekutif dengan panitia khusus DPRD untuk selanjutnya dilakukan penetapan Kegiatan Tahun Jamak.
(2)
Untuk kegiatan pemeliharaan persetujuan tanpa melalui mekanisme pembahasan oleh panitia khusus, namun dengan penetapan APBD pada setiap Tahun Anggaran.
BAB VII PENGANGGARAN Pasal 8 (1)
Berdasarkan surat penetapan DPRD, dibuat keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggaran dan Tahapan Kegiatan yang disiapkan oleh TAP D.
(2) Dalam pembahasan APBD, kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan ke dalam Renja, KUA, PPAS serta RAPBD untuk menjadi prioritas dalam penganggarannya. (3) Berdasarkan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menandatangani komitmen penyelesaian sesuai waktu dan biaya untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disyahkan.
BAB VIII PELAKSANAAN Pasal S Berdasarkan Surat Penetapan DPRD tentang persetujuan kegiatan tahun jamak dan Keputusan Gubernur, SKPD melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk monitoring dan evaluasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 (1) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan tahun jamak sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku. (2) Semua kegiatan tahun jamak yang telah ditetapkan sebelum terbitnya keputusan ini, tetap berstatus sebagai kegiatan tahun jamak sampai jangka waktu penyelesaian yang direncanakan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 A p r i l 2008 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
FAUZI EJgwo
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 A p r i l
2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MUHAYAT NIP 050012362
BERITA DAERAH POVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 3 7 .
