PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI GURU BANTU, GURU MADRASAH DINIYAH, DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan bagi Guru Bantu, Guru Madrasah Diniyah, serta peningkatan mutu pendidikan bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dipandang perlu diberikan bantuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bantuan bagi Guru Bantu, Guru Madrasah Diniyah, dan Bantuan Pendidikan bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Tahun Anggaran 2008.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2004
tentang
Pembentukan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi dan Kandepag Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun Pengelolaan Keuangan Daerah;
2007
tentang
Pokok-pokok
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
Anggaran
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan melalui Belanja Bantuan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 17. Keputusan Gubernur Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BAGI GURU BANTU, GURU MADRASAH DINIYAH, DAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH P E R T A M A S W A S T A TAHUN ANGGARAN 2008
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas Pendidikan Dasar adalah Dinas Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kantor Wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Bank DKI adalah lembaga perbankan milik pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu serta Kantor Kas. 9. Suku Dinas Pendidikan Dasar adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi adalah Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi/Kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Sekolah Dasar Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat SDS yaitu Sekolah Dasar Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13. Madrasah Ibtidaiyah Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat MIS yaitu Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Sekolah Menengah Pertama Swasta adalah satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat SMPS yaitu Sekolah Menengah Pertama Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 15. Madrasah Tsanawiyah Swasta adalah satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat MTs yaitu Sekoiah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 16. Guru Bantu adalah Guru Honorer TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. 17. Guru Madrasah Diniyah adalah Guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah. 18. Siswa adalah peserta didik Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 19. Giro adalah rekening giro milik sekolah penerima bantuan. 20. Tabungan Monas adalah tabungan milik guru penerima bantuan.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) Tujuan pemberian bantuan adalah : a. Upaya pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata letak akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan SD Swasta/Ml Swasta, SMP Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Guru Bantu dan Guru Madrasah Diniyah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Sasaran penerima bantuan adalah a. Guru Bantu; b. Guru Madrasah Diniyah; c. Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta; d. Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Swasta. (3) Daftar rincian penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Peraturan Gubernur ini.
BAB III SUMBER DATA Pasal 3 Penanggung jawab keabsahan dan validasi Sumber Data adalah : a. Lembaga Pengembangan Mutu Pendidikan untuk Guru Bantu; b. Kantor Wilayah Departemen Agama untuk Guru Madrasah Diniyah, Siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Swasta; c. Suku Dinas Pendidikan Dasar 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
BAB IV SUMBER DANA BANTUAN Pasal 4 Sumber dana untuk Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2008.
BAB V BESARAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN Pasal 5 (1) Besaran bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan adalah sebagai berikut: a. Guru Bantu sebesar rupiah)/orang/bulan;
Rp
500.000,00
(lima
ratus
ribu
b. Guru Madrasah Diniyah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan; c. Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/siswa/bulan; d. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah Swasta sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)/siswa/bulan. (2) Bantuan bagi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank DKI berdasarkan daftar nama penerima bantuan yang telah disyahkan.
(4) Pemberian Bantuan sekolah dialokasikan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan di sekolah. (5) Bantuan Guru Bantu dan Guru Madrasah Diniyah dialokasikan untuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan.
BAB VI PERSAYARATAN PENERIMA BANTUAN Pasal 6 Guru Bantu selaku penerima bantuan, adalah mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
mereka
yang
aktif
Pasal 7 Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan, adalah mereka yang aktif mengajar sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Pasal 8 Sekolah yang akan menerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. Membuka rekening giro pada Bank DKI atas nama sekolah; d. Memiliki satu nomor rekening atas nama sekolah pada Bank DKI.
BAB VII KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN Pasal 9 Guru Bantu selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan tugas mengajar di sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Sekolah. Pasal 10 Guru Madrasah Diniyah selaku penerima bantuan berkewajiban melaksanakan tugas mengajar di Madrasah Diniyah yang dibuktikan dengan surat keterangan melaksanakan tugas dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
Pasal 11 Guru Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 wajib m e m b u k a Rekening T a b u n g a n M o n a s pada Bank DKI.
Pasal 12 Sekolah penerima bantuan berkewajiban : a. Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meningkatkan operasional sekolah; b. Mempublikasikan di lingkungan sekolah yang mudah terlihat dan mengkonfirmasikan bantuan yang diperoleh kepada para guru, orang tua/wali siswa dan komite sekolah.
BAB VIII PENCAIRAN BANTUAN Pasal 13 (1) Pencairan bantuan diberikan melalui tabungan Monas pada Bank DKI.
rekening
giro
dan/atau
(2) Mekanisme pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14 Penerima bantuan berkewajiban mempertanggungjawabkan bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X PELAPORAN Pasal 15 (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kegiatan pada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi selaku koordinator penerima bantuan sesuai tugas dan fungsinya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan/kegiatan selesai. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh koordinator kepada Kepala Biro Keuangan selambatlambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya laporan.
(3) Koordinator penerima bantuan diwajibkan membuat laporan atas kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur dalam hal ini Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bapeda, Kepala Bawasda dan Kepala Biro Keuangan.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2008. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
