PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 97 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu diatur pakaian dinas lapangan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Lapangan Pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan;
Pembentukan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Kesehatan;
1996 tentang Tenaga
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil: 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil; 13. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Keputusan Gubernur Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, RUMAH SAK'T KHUSUS DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah. 6. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah milik Pemerintah Daerah 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian yang digunakan saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
BAB II PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI RSUD DAN RSKD Pasal 2 Pakaian Dinas Lapangan pegawai pada RSUD dan RSKD terdiri atas: a. pakaian b. pakaian c. pakaian d. pakaian e. pakaian
dinas lapangan dinas lapangan dinas lapangan dinas lapangan dinas lapangan
tenaga medis; perawat; bagian bedah; tenaga penunjang medis; tenaga penunjang kesehatan.
Pasal 3 (1) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. (2) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. jas lengan panjang warna putih; b. leher rebah dan terbuka memanjang; dan c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri.
Pasal 4 (1) Pakaian Dinas Lapangan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai oleh bidan dan perawat. (2) Pakaian Dinas Lapangan Perawat sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas : a. pakaian dinas lapangan perawat pria; dan b. pakaian dinas lapangan perawat wanita.
dimaksud
(3) Pakaian Dinas Lapangan Perawat Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. baju lengan pendek dengan krah berdiri, b. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada atas kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; c. celana panjang. (4) Pakaian Dinas Lapangan Perawat Wanita dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas ; a. baju lengan panjang dengan krah rebah, b. 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; c. celana panjang; d. tutup kepala.
sebagaimana
(5) Warna Pakaian Dinas Lapangan Perawat terdiri atas ; a. stelan pertama terdiri dari atasan warna biru muda, celana panjang warna biru tua; dan b. stelan kedua terdiri dari atasan warna kream, celana panjang warna coklat tua.
Pasal 5 (1) Pakaian Dinas Lapangan Bagian Bedah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai pada saat pelaksanaan kegiatan operasi. (2) Pakaian Dinas Lapangan Bagian Bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. baju lengan pendek tanpa krah, warna hijau tua; b. saku baju pada dada kiri; dan c. celana panjang, warna hijau tua.
Pasal 6 (1) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan. (2) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ; a. pakaian dinas lapangan petugas laboratorium; b. pakaian dinas lapangan tenaga penunjang Medis lainnya antara lain farmasi, gizi, radio diagnosis dan rehabilitasi medis.
(3) Pakaian Dinas Lapangan petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. baju panjang untuk lapisan luar, warna merah bata; b. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret; c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; dan d. krah berdiri tertutup. (4) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. baju panjang untuk lapisan luar, warna merah bata; b. lengan panjang dan krah rebah; dan c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri. Pasal 7 (1) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai oleh petugas pemasaran dan informasi. (2) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pakaian dinas lapangan petugas pemasaran dan informasi pria; b. pakaian dinas lapangan petugas pemasaran dan informasi wanita. (3) Pakaian Dinas Lapangan petugas pemasaran dan informasi pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas : a. kemeja lengan panjang warna biru muda; b. celana panjang warna biru tua; c. dasi panjang. (4) Pakaian Dinas Lapangan petugas pemasaran dan informasi wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kemeja lengan panjang, warna biru muda; b. rok/celana panjang, warna biru tua; c. blaser lengan panjang, warna biru tua. (5) Selain petugas pemasaran dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga penunjang kesehatan meliputi satuan pengamanan, petugas laundry, sterilisasi, rekam medis, sanitarian dan kamar jenazah. (6) Pakaian Dinas Lapangan bagi petugas Satuan Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada kelaziman umum. (7) Pakaian Dinas Lapangan bagi petugas petugas laundry, sterilisasi, rekam medis, sanitarian dan kamar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan sifatnya masing-masing. Pasal 8 Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Medis, Perawat, Bagian Bedah, Tenaga Penunjang Medis, dan Tenaga Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 sesuai aambar sehanaimana wr-^nt.,™
BAB IH PAKAIAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI PUSKESMAS Pasal 9 Pakaian Dinas Lapangan Pegawai Puskesmas terdiri atas : a. pakaian dinas lapangan tenaga medis; b. pakaian dinas lapangan perawat; c. pakaian dinas lapangan bagian layanan bersalin; d. pakaian dinas lapangan tenaga penunjang medis.
Pasal 10 (1) Pakaian Dinas Lapangan tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipakai oleh dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis. (2) Jenis Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas : a. pakaian dinas lapangan untuk dokter umum dan dokter spesialis; b. pakaian dinas lapangan untuk dokter gigi dan dokter gigi spesialis. (3) Pakaian Dinas Lapangan dokter umum dan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. jas lengan panjang, warna putih; b. leher rebah dan terbuka memanjang; dan c. 3 (tiga) saku 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri. (4) Pakaian Dinas Lapangan dokter gigi dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a. baju panjang untuk lapisan luar, lengan panjang, warna putih; b. leher berdiri dan tertutup; dan c 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
Pasai 11 (1) Pakaian Dinas Lapangan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipakai oleh bidan dan perawat; (2) Pakaian Dinas Lapangan Perawat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. baju panjang untuk lapisan luar, warna hijau muda; h. lengan pendek, berlidah bahu; dan c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
Fasai 12 ( i ) Pakaian Dinas Lapangan bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan persalinan.
(2) Pakaian Dinas Lapangan bagian layanan bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. baju lengan pendek, krah berdiri, warna hijau muda; b. 2 (dua) saku bawah, kanan dan kiri; dan c. celana panjang warna hijau muda.
Pasal 13 (1) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dipakai oleh petugas yang melaksanakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan medis/upaya penyembuhan. (2) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pakaian dinas lapangan petugas laboratorium; b. pakaian dinas lapangan tenaga penunjang medis lainnya antara lain farmasi, gizi, radio diagnotis dan rehabilitasi medis. (3) Pakaian Dinas Lapangan petugas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas : a. baju panjang untuk lapisan luar, warna hijau muda; b. lengan panjang dengan bagian bawah berkaret; c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri; dan d. krah berdiri tertutup. (4) Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Penunjang Medis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas : a', baju panjang untuk lapisan luar, warna hijau muda; b. lengan pendek, berlidah bahu; dan c. 3 (tiga) saku, 1 (satu) saku pada dada kiri dan 2 (dua) saku bawah kanan dan kiri.
Pasal 14 Bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan Tenaga Medis, Perawat Bagian Layanan Bersalin, dan Tenaga Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampar dengan Pasal 13 sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
BAB IV PEMBERIAN DAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN Pasal 15 (1) Pakaian dinas lapangan tenaga medis, perawat, bagian bedah, tenaga penunjang medis, dan tenaga penunjang kesehatan pada RSUD dan RSKD diberikan sebanyak 2 (dua) stel untuk 1 (satu) tahun. n a
( 2 )
l t
lapanflan t
9
n
a
g
a
m e d i s
b^Hn ' ^ a w a i , bagian layanan n sebanvIV?M f f , J 9 « P * * * Puskesmas diberikan sebanyak 2 (dua) stel untuk 1 (satu) tahun. 9
p e n u n
a n
m e d
s
BAB V BIAYA Pasal 16 (1) Biaya untuk pengadaan pakaian dinas lapangan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada RSUD, RSKD, dan Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masingmasing RSUD, RSKD dan Puskesmas. (2) Biaya untuk pengadaan pakaian dinas lapangan untuk pegawai non PNS pada RSUD, RSKD dan Puskesmas dibebankan pada biaya operasional RSUD, RSKD dan Puskesmas. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi RSUD, RSKD dan Puskesmas yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dibebankan pada pendapatan operasional RSUD, RSKD dan Puskesmas yang bersangkutan.
BAB VI PENGAWASAN Pasal 17 (1) Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas lapangan oleh pegawai RSUD, RSKD dan Puskesmas, secara internal menjadi tanggung jawab Direktur RSUD, Direktur RSKD dan Kepala Puskesmas. (2) Pengawasan terhadap pemakaian pakaian dinas lapangan oleh pegawai RSUD, RSKD dan Puskesmas dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana.
BAB VII SANKSI Pasal 18 (1)
Bagi pegawai RSUD dan RSKD yang melanggar ketentuan Pasal 3 sampai dengan pasal 7 dan pegawai Puskesmas yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BLUD yang bersangkutan.
(2)
Pegawai RSUD, RSKD dan Puskesmas yang melakukan pelanggaran diberikan teguran tertulis oleh Sekretaris Daerah, atas laporan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.
BAB VIII MANAJEMEN Pasal 19 Manajemen RSUD, RSKD dan Puskesmas yang terdiri dari pejabat struktural RSUD, RSKD dan Puskesmas tetap menggunakan pakaian dinas harian dan tidak mempunyai pakaian dinas lapangan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
