PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
108 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR PERIZINAN, PEMBINAAN PENGAWASAN KEGIATAN OPERASIONAL CONCRETE BATCHING PLANT (CBP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
bahwa untuk mencegah dan/atau menanggulangi pencemaran lingkungan akibat kegiatan Concrete Batching Plant (CBP) perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan mekanisme perizinan dan pembinaan operasionalnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta sebagai tindak lanjut Pasal 139 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Perizinan, Pembinaan Pengawasan Kegiatan Operasional Concrete Batching Plant (CBP). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemcemaran Air;
8.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan;
9.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10.
Peraturan Daerah Nomor 7 T a h u n 1991 tentang Bangunan dalam
Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 14. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pembuatan Sumur Resapan; 15. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 1995 tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17
Keputusan Gubernur Nomor 5184 Tahun 1999 tentang Penetapan Waktu Larangan Bagi Mobil-mobil Barang dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan 5501 Kg dan lebih,yang Bermuatan Maupun Tidak, Untuk Melalui dan Berada di jalanjalan Tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata CaraMemperoleh IMB < IPB,KMB di Propinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 19. Keputusan Gubernur Nomor 139 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 20. Keputusan Gubernur Nomor 189 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PERIZINAN, PEMBINAAN PENGAWASAN KEGIATAN OPERASIONAL CONCRETE BATCHING PLANT (CBP). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPLHD adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Instansi adalah Instansi dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan Perizinan dan Pembinaan serta Pengawasan Concrete Batching Plant (CBP) yang beroperasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. BPLHD Wilayah/Kabupaten adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. 7. Readymix adalah Adukan/campuran beton berkualitas tinggi. 8. Concrete Batching Plant yang selanjutnya disingkap CBP adalah Perusahaan yang bergerak dalam memproduksi readymix. 9. CBP Temporer adalah CBP yang bersifat sementara yang penggunaannya berakhir sampai dengan berakhirnya kegiatan proyek pembangunan yang dilayaninya. 10.
CBP Permanen peruntukannya.
adalah
CBP yang
bersifat
menetap
sesuai
BAB II PERUNTUKAN Pasal 2 (1) Pembangunan dan Kegiatan Operasional CBP Permanen wajib berada pada peruntukan Karya Industri (KIN) dan Karya Pergudangan (KPG). (2) Pembangunan dan Kegiatan Operasional CBP Temporer wajib berada dalam lokasi proyek pembangunan yang dilayaninya. BAB III PERIZINAN Pasal 3 (1) Pembangunan dan Kegiatan Operasional CBP Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin operasional. (2) Masa Operasional CBP Temporer berakhir bersamaan dengan selesainya masa konstruksi proyek pembangunan yang dilayani CBP. Pasal 4 ( i ) Pengoperasian CBP Temporer di dalam site/berada di dalam kawasan proyek pembangunan, izin operasional dan Amdalnya sekaligus bersamaan dengan IMB bangunan induknya.
(2) Pembangunan CBP Permanen atau di luar bangunan induk wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. a. memiliki Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari Dinas Tata Kota; b. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat; c. Izin Mendirikan Prasarana (IMP) diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum; d. izin pemanfaatan air tanah diterbitkan oleh Dinas Pertambangan; e. izin undang-undang gangguan (HO) diterbitkan oleh Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; f. setiap kegiatan CBP diwajibkan memiliki dokumen lingkungan (Amdal/UPL/UKL) sebelum kegiatan pembangunan CBP dilaksanakan yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD); g. Izin Operasional Kegiatan CBP Permanen diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Gubernur. (3) Bagan mekanisme perizinan CBP temporer yang berada di dalam proyek dan CBP Permanen yang berada di luar proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5 (1) Pelayanan perizinan terhadap permohonan kegiatan CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh masingmasing instansi terkait. (2) Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dengan pelayanan perizinan terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
BAB IV JANGKA WAKTU OPERASIONAL CBP Pasal 6 (1) Setiap kegiatan CBP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. (2) Masa beroperasi CBP Permanen paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan yang pertimbangan kelulusannya dilakukan berdasarkan laporan kinerja implementasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lmgkungan (UPL).
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7 (1) Kepada instansi terkait dengan kegiatan CBP agar melakukan pembinaan dan pengawasan yang mengacu pada baku mutu limbah cair, daur ulang air, penanggulangan pencemaran udara, mengotori badan jalan akibat ceceran adukan, kebisingan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan. (2) Pengelola CBP permanen wajib melaksanakan dan melaporkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) satu kali tiap enam bulan sebagaimana dimuat di dalam rekomendasi hasil penilaian dan surat pernyataan dalam dokumen lingkungan. (3) BPLHD Provinsi melaporkan hasil kegiatan pengawasan ke Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
pembinaan
dan
(4) BPLHD beserta instansi yang terkait dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan CBP Temporer dan Permanen wajib memberikan tanggapan dan/atau arahan atas laporan implementasi yang disampaikan oleh Pengelola CBP. BAB VI TRANSPORTASI READYMIX Pasal 8 (1) Beban kendaraan pengangkut readymix CBP Permanen harus disesuaikan dengan beban jalan yang dilalui. (2) Kendaraan pengangkut readymix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk dan keluar dari lingkungan proyek harus dalam keadaan bersih. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Kegiatan operasi CBP permanen yang sedang berlangsung tetapi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur ini harus memindahkan kegiatan dimaksud ke lokasi yang sesuai dengan peruntukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan dan pemberlakuan Peraturan Gubernur ini. (2) Instansi terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugasnya. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI PAsal 10 (1) Setiap orang atau badan hukum melanggar ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat O). Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan izin operasional. (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
