1
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes )
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
TAHUN 2013 – 2019
DESA
: SRATEN
KECAMATAN
: TUNTANG
KABUPATEN
: SEMARANG
2
PERATURAN DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG NOMOR ..... TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG TAHUN 2013 – 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SRATEN Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka panjang , menengah dan pendek ; b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa yang disusun dalam jangka menengah, dan pendek ; b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan desa sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa kurun waktu 6 ( enam ) tahun mendatang ; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sraten tentang Rencana Pembangunan Jangka
3
Menengah Desa (RPJMDes) Kecamatan Tuntang Tahun 2013 – 2019; Mengingat
: 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); 3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang–Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan
Tanggung
Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
4
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049) ; 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
6
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4593); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 30. Peraturan
Pemerintah
Nomor
7
Tahun
2008
tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Dan
Daerah
Evaluasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan; 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 35 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum
Pelaporan
dan
Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
8
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan ; 41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); 42. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 8 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7) ; 43. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) ; 44. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan
Dan/Atau
Pemberhentian
Perangkat
Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9) ; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10) ; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Sumber
Pendapatan
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 19 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor
14); 47. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Peraturan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten
9
Semarang Tahun 2006 Nomor 21 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 16) ; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18); 49. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Desa Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Desa Kabupaten Semarang Nomor 14); 50. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2); 51. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); 52. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7); 53. Peraturan Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Nomor ...... Tahun 2014 tentang perdes RPJMDes ;
10
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN dan KEPALA DESA SRATEN MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DESA SRATEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) KECAMATAN TUNTANG TH 2013 – 2019. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . 3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang . 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Tuntang sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang 6. Camat adalah Camat Tuntang 7. Desa adalah Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . 9. Pemerintah Desa adalah adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . 10. Kepala Desa Sraten yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah Kepala Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.
11
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra desa dalam memberdayakan masyarakat. 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sraten Tahun 2013-2019 yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam ) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai tahun 2019. 14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun. 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 17. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan pembangunan Desa. 18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 20. Kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan. 21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan. 22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
12
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa. 24. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 26. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 27. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 29. Bendahara Umum Desa adalah Kepala Seksi Keuangan yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang . 30. Pungutan Desa adalah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat desa, karena : a. membutuhkan pelayanan administrasi dari Pemerintah Desa . b. menggunakan fasilitas atau kekayaan milik desa . 31. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa . 32. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa . 33. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa . 34. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Desa serta lain-lain pendapatan yang sah. 35. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan .
13
36. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
14
BAB II RPJM-Des Pasal 2
RPJMDes merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam ) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPDes Pasal 3 Sistematika RPJMDes Tahun 2013-2019 disusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan dan manfaat BAB II PROFIL DESA a. Sejarah Desa 1. Asal Usul 2. Sejarah Pemerintahan Desa 3. Sejarah Pembangunan Desa b. STOK c. Kondisi Geografis d. Perekonomian Desa e. Sosial Budaya Desa f. Sarana dan Prasarana Desa g. Pemerintahan Umum BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJMDES BAB IV VISI DAN MISI a. Visi Desa b. Misi Desa BAB V SRTRATEGI PEMBANGUNAN DESA
15
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa b. Arah Pengelolaan Belanja Desa c. Kebijakan Umum Anggaran BAB VII KEBIJAKAN UMUM DESA BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BAB IX PENUTUP LAMPIRAN 1. Matrik Program/kegiatan 5 tahun 2. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 3. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 4. Peta Desa Pasal 4 Penjabaran RPJMDes sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 5 RPJMDes berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 - 1019 Pasal 6 Penyusunan RPJMDes menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2013-2019. Pasal 7
Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam RPJMDes yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa. Pasal 8 Seluruh pemangku kepentingan desa melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Desa.
16
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 9 (1)
Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDes.
(2)
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) undangan.
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -
17
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 RPJMDes dapat diberlakukan sebagai RPJMDes transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJMDes Tahun selanjutnya yang memuat visi dan misi Kepala Desa terpilih.
18
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
Pasal 12
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. Ditetapkan di : Sraten Pada tanggal :
Desember 2014
KEPALA DESA SRATEN
ROKHMAD
Diundangkan di Ungaran Pada tanggal SEKRETARIS DESA SRATEN
NUR KHAMIM,SH NIP.19641009 200701 1 005
LEMBARAN DESA SRATEN TAHUN 2014 NOMOR …..
19
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA SRATEN KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG NOMOR
TAHUN 2014
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2013 – 2019 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN
Menimbang
: a) bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sentosa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Alokasi Dana
Desa bertujuan untuk
pemerataan
pembangunan
partisipasi,
kesejahteraan
dan
meningkatkan
serta
pelayanan
masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa; b) bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat RPJMDes; c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Sraten Tahun 2013-2019; d) bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf C Disetujui bersama antara kepala desa dan BPD; e) bahwa
untuk
melaksanakan
hal
diatas
perlu
ditetapkan dengan Keputusan BPD;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Lingkungan
Daerah-daerah Propinsi
Jawa
Kabupaten Tengah.
dalam
Peraturan
20
Pemerintah
Nomor
32
Tahun 1950, tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-
undang
Nomor 13 Tahun 1950; 2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5.
Undang-Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
21
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA
: MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDes ) TAHUN 2013 – 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA.
KEDUA
: PERSETUJUAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN. Disetujui di Desa Sraten Pada Tanggal :
Nopember 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
M TAUFIK,S.Sos
22
BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRATEN Pada hari ini …………. tanggal ………………… Desember tahun dua ribu empat belas, bertempat di Balai Desa Sraten Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas: Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMDes) tahun 2013 -2019 Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh : Ketua dan Wakil Ketua, Ketua Bidang Pemerintahan, Ketua Bidang Pembangunan, Ketua Bidang Kesra dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar terlampir. Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut: Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes tahun 2013 - 2019 Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sraten,
Desember 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA
M.Taufik S.Sos
23
DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
: SRATEN
KECAMATAN
: TUNTANG
KABUPATEN
: SEMARANG
TANGGAL
:
NO
NAMA
DESEMBER 2014 JABATAN
1
M Taufik,S.Sos
Ketua
2
No Dwi Laga Jas Spd
Wakil Ketua
3
Pujiyanto,SE
Sekertaris
4
Dalail
Anggota
5
Rokhmad Djamjuri
Anggota
6
Suhartono,Spd
Anggota
7
Istianah
Anggota
8
Muhammad
Anggota
9
Alik Rowaid,Spd
Anggota
10
Gun Budiarto
Anggota
11
Asrofi
Anggota
Keterangan 1. 2. 3.
:
Jumlah Anggota Hadir Tidak Hadir 4. Quorum
TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Sraten, : 11 Orang : 11 Orang : 0 Orang : Memenuhi
Desember 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SRATEN KETUA
M TAUFIK,S.Sos
24
NASKAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) TAHUN 2013 – 2019
DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
DESA
: SRATEN
KECAMATAN
: TUNTANG
KABUPATEN
: SEMARANG
25
DAFTAR ISI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang / Pendahuluan B. Landasan Hukum C. Tujuan dan manfaat BAB IIPROFIL DESA A. Sejarah Desa 1. Asal Usul 2. Sejarah Pemerintahan Desa 3. Sejarah Pembangunan Desa B. STOK C. Kondisi Geografis D. Perekonomian Desa E. Sosial Budaya Desa F. Sarana dan Prasarana Desa G. Pemerintahan Umum BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DES BAB IV VISI DAN MISI Visi Desa Misi Desa BAB V SRTRATEGI PEMBANGUNAN DESA BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa 2. Arah Pengelolaan Belanja Desa 3. Kebijakan Umum Anggaran BAB VII KEBIJAKAN UMUM DESA BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BAB IX PENUTUP
26
LAMPIRAN 1. Matrik Program/kegiatan 5 tahun 2. Berita acara musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 3. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokakarya, Musrenbangdes) 4. Peta Desa.
27
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan
Pemikiran
dalam
pengaturan
mengenai
desa
adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai RPJMDes ataupun RKPDes. RPJMDes Desa Sraten ini merupakan rencana strategis Desa Sraten untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.
B. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan RPJMDes tahun 2013-2019 adalah sebagai berikut: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
28
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11.
Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
29
22.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
26.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
27.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008– 2013;
28.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
29.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005–2025;
31.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6).
C. Tujuan dan Manfaat Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sraten ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut: 1. Tujuan RPJMDes a.
Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 5 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
b.
Sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa Sraten.
c.
Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Sraten.
30
2. Manfaat RPJMDes a.
Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
b.
Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan desa.
c.
Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
d.
Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.
e.
Dapat mendorong partisipasi masyarakat masyarakat.
31
BAB II PROFIL DESA A. Sejarah Desa 1. Asal Usul / Legenda Desa Pada mulanya suatu wilayah yang sekarang bernama Desa Sraten tidak ada namanya. Tahun 1770 pada suatu ketika ada seorang punggowo keraton Surakarta Hardiningrat yang dikawal oleh beberapa orang
prajurit datang di desa ini.
Punggawa Keraton Surakarta itu dalam rangka mengembann tugas raja Surakarta. Untuk pemantauan wilayah. Hal ini salah satu bukti bahwa wilayah semasa kejayaan kerajaan Surakarta menjadi wilayahnya / wewenangnya. Punggawa Keraton Surakarta itu ketika datang di desa ini mengendarai seekor gajah yang dikawal prajurit berkuda. Dalam perjalanan yang melelahkan dari Surakarta Punggawa Keraton dan Para Pengawal beristirahat di tengah – tengah desa di bawah rerimbunan pepohonan. Saat Punggawa Keraton dan para pengawal berisirahat, tiba – tiba dikejutkan dengan suara gajah yang keras, gajah berlari kesana – kemari menerjang apa saja yang ada di sekelilingnya. Warga di desa ini berlarian ketakutan, Sang Punggawa dan Prajurit kepanikan tidak bisa mengatasi amukan gajah. Dalam situasi kepanikan dan ketakutan itu Sang Punggawa kemudian mengumpulkan semua warga desa di suatu tempat yang lapang. Sang Punggawa itu mengumumkan sayembara siapapun orangnya yang bisa menakhlukkan / nyrateni gajah yang ngamuk itu akan diberikan hadiah dari Keraton. Mendengar sayembara tersebut banyak pemuda yang mencoba
untuk
nyrateni ( menaklukkan ) gajah. Akhirnya muncullah seorang pemuda bernama Truno mohon ijin kepada Punggawa untuk mencoba menakhlukkkan gajah yang sedang mengamuk itu. Seorang pemuda bernama Truno itu dengan berbekal ilmu kanuragan yang dimiliki mencoba menakhlukkan gajah tersebut. Memang tidak mudah mengalahkan gajah itu . dengan segala kesaktian yang dimiliki , gajah yang garang mengamuk itu dapat dikalahkan dan dijinakkan oleh Truno.
32
Sang Punggawa Keraton kemudian mengumpulkan warga lagi untuk mendengarkan pernyataannya ; 1. Sang Punggawa atas nama Keraton memberikan penghargaan kepada Truno 2. Sang Punggawa memberikan nama untuk desa ini dengan sebutan “SRATEN “ yang diambil dari kata “SRATI” yang berarti pawang gajah. Legenda gajah ngamuk yang dapat disrateni ( dijinakkan ) oleh Truno dari generasi ke generasi hanya menjadi cerita untuk generasi berikutnya. Pada masa desa Srarten dipimpin oleh kepala desa Sastro Suharjo
(
1950 ) dibangun patung gajah untuk mengabadikan peristiwa yang pernah terjadi di desa Sraten. Patung gajah didirikan di pintu gerbang masuk desa Sraten patung gajah dibangun tidak cukup besar , hanya kira – kira sebesar kambing jantan. Pada masa pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa bernama Isbandi ( 1980 ) patung gajah dipugar. Pemugaran diprakarsai oleh mahasiswa IKIP Semarang yang mengadakan KKN di desa Sraten. Patung dibuat sesuai dengan ukuran gajah sebenarnya, pembuatan patung dibuat oleh seorang arsitek dari IKIP Semarang . Kini patung gajah berdiri kokoh di gerbang masuk ke desa Sraten dari arah timur. Bangunan ini menjadi kebanggaan masyarakat desa Sraten bahkan menjadi simbol untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti klep sepak bola dan merk – merk produk tertentu dari Sraten. 2. Sejarah Pemerintahan Desa
Table 1. Sejarah Pemerintahan Desa No
Periode
Nama Kepala Desa
1
Tidak diktahui
Tidak diketahui
2
1938 – 1950
H. Muhamad Thoyib Soebadi
3
1950 – 1974
Sastro Soeharjo
4
1974 – 1979
Parsito
5
1979 – 1988
Isbandi
6
1988 – 2006
HM Suparlan Edi
7
2006 – sekarang
Rokhmad
Keterangan Sebelum tahun 1938
33
3. Sejarah Pembangunan Desa Table 2. Sejarah Pembangunan Desa No 1
2
3
4
Tahun 2004
2005
2006
2007
Kegiatan Pembangunan
Keterangan
1. Rehap Jembatan
APBD
2. Pengaspalan Jalan
DPD/K
1. Pembangunan Kali Soco
APBD
2. Pembangunan Kali Mina
APBD
3. Pembangunan Masjid Attaqwa
SWADAYA
4. Pembangunan Masjid Baiturrohim
SWADAYA
5. Pembangunan Saluran
DPD/K
1. Pekerjaan Kali Sraten / Jomblong
APBD
2. Pengaspalan Jalan RW III
DPD/K
3. Pengaspalan Jalan RW IV
DPD
4. Pavingisasi RT 3 RW VII
SWADAYA
1. Pengaspalan jalan RW I
DPD/K
2. Irigasi Jitut sejomblong
APBD
3. Berem Jalan Harapan Indah
APBD II
4. Pengaspalan Jalan RW IV
APBD II
5. Pengaspalan Jalan Rowosari – APBD II Sraten
5
2008
6. Pembangunan Gorong - gorong
APBD II
1. Rehab Kantor Kepala Desa
APBD II
2. Pembangunan talud makam Desa SWADAYA+APBDes Sraten
6
2009
3. Pembangunan talud kali Sraten
APBN
4. Talud jalan Sraten -Gedangan
PNPM
5. Makadam jalan Sraten-Gedangan
APBD
1. Pembangunan
jalan
Srate
– DAUD
Rowosari
DAUD
2. Pembangunan gorong – gorong Sraten V
DAUD
3. Pembangunan gorong – gorong Jl. Sukri 7
2010
1. Pengaspalan
jalan
Sraten
– PNPM
Gedangan 2. Bendung dan talud
PNPM
34
8
2011
3. Jitut Sraten VI
APBD
4. Drainase
APBD
5. Pengaspalan jalan lingkungan
DAUD
6. W VI
DAUD
7. Pengaspalan jalan RW IV
DAUD
8. Pembangunan MCK RW IV
DAUD
9. Pembangunan gedung Posyandu
APBD
1. Pembangunan /Perbaikan Balai Desa
DAUD
2. Pembangunan Drainase RW VII
3. Pembangunan Saluran Air RW I
DAUD
4. Pavingisasi Jalan Gang Sraten II
DAUD
5. Talud / Irigasi RW V
DAUD
6. Bronjong Kali Sraten
PNPM APBD
9
10
2012
2013
1. Bronjong Kali Sraten
APBD
2. Pengaspalan Jalan Sukri
APBD
3. Rehap Rumah Miskin ( 2 Unit )
APBD
1. Pembangunan Saluran Air
APBD
2. Pelebaran Jembatan RW I
DAUD
3. Pengaspalan Jalan RW II & III
APBD
4. Rabat Beton RW VI
APBD
5. Gapura Perumahan RW VII
Lain-Lain
6. Pengecatan kantor & Balai Desa
DAUD
7. Rehap Balai Desa 8. Pengaspalan Jalan RW VII
APBD
9. SPP
APBD
10. UPPKS
PNPM
11. Pemasangan Listrik Makam
DAUD
12. Rehap Mushola Istiqomah RW IV
PAD
13. Rehap Mushola An Nur RW VI
APBD
14. Pembangunan Gedung PAUD
APBD
15. Pembangunan Sarana Air Bersih PNPM RW II APBD 16. Pembangunan Gedung Posyandu RW IV
APBD
35
C. Kondisi Geografis Table 3. Kondisi Geografis No 1
Uraian Luas wilayah
: 1.688.590 M2
Jumlah Dusun : 7 1. Sraten I 2. Sraten II 3. Sraten III 4. Sraten IV 5. Sraten V 6. Sraten VI 7. Sraten VII 2
Batas wilayah : a. Utara : Desa Jombor b. Selatan : Gedangan c. Barat
: Rowosari
d. Timur : Gedangan 3
Topografi a. Luas kemiringan lahan rata – rata b. Ketinggian di atas permukaan laut rata – rata 14 m
4
Hidrologi : Irigasi berpengairan tehnis
5
Klimatologi : a. Suhu 27° – 30 ° C b. Curah hujan 2000/3000 mm c. Kelembaban udara d. Kecepatan angin
6
Luas Lahan Pertanian : a. Sawah teririgasi
: 1.056.720 M2
b. Sawah tadah hujan : 7
Luas Lahan Permukiman : 368.000 M2
8
Kawasan rawan bencana : a. Banjir
: - Ha
b. Longsor : - Ha
Keterangan
36
D. Perekonomian Desa Tabel 4. Perekonomian Desa Sumber
No
Tahun
Penerimaan
2009
2010
48.842.689
48.616.904
21.000.000
26.000.000
148.410.000
150.054.000
2011
2012
2013
59.730.870
57.184.976
32.130.000
46.000.000
46.000.000
151.604.000
142.268.000
201.785.000
Desa
1
Pajak Pendapatan
2
Tanah Kas
3
DPDK/ DAUD
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : 1. Penerimaan pajak mulai tahu 2009 s/d 2011 mengalami kenaikan dikarenakan bertambahnya bangunan dan kenaikan tarif pajak tanah. Tahun 2012 s/d 2013 mengalami penurunan dikarenakan warga keberatan dengan adanya kenaikan tarif pajak tanah. 2. Tanah Kas Desa disewakan kepada masyarakat untuk pertanian, harga sewa tiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi. 3. DPD/K adalah dana pembangunan desa yang bersumber dari pemerintah, besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB. 4. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten besaran dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.
E. Sosial Budaya Desa Table 5. Kondisi Sosial Budaya Desa No 1
Uraian
Jumlah
Kependudukan a. Jumlah Penduduk (Jiwa)
4.148
b. Jumlah KK
1.630
c. Jumlah laki-laki 1. 0 – 15 tahun 2. 16 – 55 tahun 3. Diatas 55 tahun
723 1.112 229
d. Jumlah perempuan 1. 0 – 15 tahun
717
Keterangan
37
2
2. 16 – 55 tahun
1.137
3. Diatas 55 tahu
230
Kesejahteraan sosial a. Jumlah KK Prasejahtera b. Jumlah KK Sejahtera c. Jumlah KK Kaya d. Jumlah KK Sedang e. Jumlah KK Miskin
3
Tingkat Pendidikan a. Tidak Tamat SD b. SD
647
d. SLTA
1.117 443
Mata Pencaharian : a. Buruh tani
83
b. Petani
97
c. Peternak
29
d. Pedagang
59
e. Tukang Kayu
19
f. Tukang Batu
35
g. Penjahit
11
h. PNS
179
i. Pensiunan
84
j. TNI/POLRI
22
k. Pegawai Swasta
340
l. Perangkat Desa
12
m. Pengrajin Industri kecil
5
1.160
c. SLTP
e. DIPLOMA / Sarjana 4
191
3
n. Buruh Industri
200
o. Lain – lain
446
Agama a. Islam
3.933
b. Kristen
142
c. Katolik
73
d. Hindu e. Budha
38
1. Kependudukan Jumlah usia produktif lebih banyak bila dibandingkan dengan usia anak – anak. Jumlah penduduk usia produktif antara laki – laki dan perempuan hampir sama atau seimbang. 2. Tingkat pendidikan Kesadaran tentang pentingnya pendidikan 9 tahun sudah mulai tumbuh di masyarakat. 3. Mata pencaharian Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah Pegawai Swasta, Buruh Industri dan buruh tani. 4. Agama Warga masyarakat desa Sraten mayoritas beragama islam ( muslim ) F. Sarana dan Prasarana Desa Tabel 6. Prasarana dan Sarana Desa No
Jenis Prasarana dan Sarana
Jumlah
1
Kantor Desa
1
2
Gedung SLTA
-
3
Gedung SLTP
-
4
Gedung SD
2
5
Gedung MI
1
6
Gedung TK
1
7
Masjid
5
8
Musholla
7
9
Pasar Desa
-
10
Polindes
1
11
Panti PKK
-
12
Poskamling
7
13
Jembatan
5
14
Gedung TPQ
4
Keterangan
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Gedung SLTP dan SLTA tidak diperlukan di desa Sraten karena sudah terakomodasi dalam SLTP dan SLTA di Kota Salatiga yang jaraknya dekat.
39
2. Pasar desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat biasanya datang ke pasar tradisional Bandongan Gedangan atau Salatiga. G. Pemerintahan Umum Table 7. Pemerintahan Umum No
Uraian
Keberadaan Ada
1
Pelayanan kependudukan
Ada
2
Pemakaman
Ada
3
Perijinan
Ada
4
Pasar tradisional
5
Ketentraman dan tibum
Keterangan
Tidak
Tidak Ada
Linmas
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa : 1. Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja. 2. Lokasi pemakaman di desa Sraten ada 2 ( dua ) yaitu 1 makam muslim dan yang satu makam Nasrani. 3. Perijinan diantaranya adalah ijin keramaian, ijin tempat tinggal , ijin praktek dokter 4. Ijin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan masa dalam jumlah benyak 5. Ijin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam/menginap terutama jka bukan keluarga, 6. Pasar tradisional tidak ada, warga biasa dating ke pasar tradisional di desa Gedangan ( Bandongan ) atau Salatiga. 7. Satuan LINMAS mempunyai personil yang sewaktu – waktu ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL.
40
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA 1. Rencana RPJMDes dapat diajukan oleh pemerintah desa 2. Dalam
menyusun
rancangan,
RPJMDes
pemerintah
desa
harus
memperhatikan dengan sungguh – sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD 3. Rancangan RPJM-Des yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu : LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Mayarakat, Tokoh Agama dan sebagainya 4. Setelah menerima rancangan RPJMDes, pemerintah desa mengadakan musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa 5. Jika rancangan RPJMDes dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, lembanga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain – lain untuk melakukan Musrenbang Desa membawa RPJMDes 6. Setelah dilakukan mesrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka pemerintah desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDes menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam peraturan desa. 7. Setelah mendapat persetujuan pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) maka kepala desa menetapkan RPJMDes, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam lembaga desa.
41
BAB IV VISI DAN MISI VISI DESA Desa Sraten yang religius mampu menempatkan diri menjadi desa mandiri yang pembangunan ekonominya secara utuh melalui bidang pertanian dan industri kecil. Nilai – nilai yang melandasi : Pada tahun 1999 desa Sraten menyandang predikat Inpres Desa Tertingggal ( IDT ). Sebuah gelar yang sangat tidak membanggakan padahal sumber daya yang ada cukup memadai, namun penanganannya yang kurang maksimal. Makna yang terkandung : Terwujudnya
: didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan desa Sraten yang mandiri secara ekonomi
Desa Sraten
: adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah desa Sraten
Mandiri
: adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pertanian
: bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Sraten.
MISI DESA 1. Mningkatkan SDM melalui pendidikan formal dan non formal. 2. Meningkatkan usaha pertanian 3. Bekerja sama dengan penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian 4. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa 5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.
42
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA Program Desa diawali dari musyawarah dusun yang dihadiri oleh tokoh – tokoh masyarakat, tokoh agama, RT / RW, Pemerintah desa bersama BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat dapat tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membawa pemerintah desa dalam menyusun program pembangunan desa, dalam hal ini menyusun pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.
43
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 1. Arah pengolahan Pendapatan Desa 1. Pendapatan desa bersumber dari tanah kas desa dan dana dari pemerintah 2. Pajak dipungut oleh kepala dusun sesuai dengan wilayah rayonnya masing – masing. 3. Pendapatan dari tanah kas desa dan pemerintah desa dikelola oleh bendahara desa.
2. Arah Pengelolaan Belanja Desa 1. Penghasilan tetap Kades dan perangkat desa 2. Bantuan kesejahteraan aparatur pemerintah desa ( BKAPD ) 3. Tunjangan BPD dan honor RT dan RW 4. Pengadaan barang dan jasa 5. Pengadaan ATK, inventaris kantor desa 6. Biaya seragam Kades dan perangkat desa 7. Meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas 8. Pembangunan sarana dan prasarana Semuanya diatur dalam APBDes
3. Kebijakan umum Anggaran Pemerintah desa bersama BPD melakukan musyawarah guna membahas anggaran yang diusulkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun – tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes
44
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DESA Secara administrasi Desa Sraten terbagi pemukiman penduduk hanya terbagi
dalam 7 (tujuh) dusun, namun
dalam 2 (dua) wilayah Barat dan Timur.
Wilayah Barat adalah Dusun Sraten V dan Sraten VI sedangkan Sraten I, Sraten II, Sraten III, Sraten IV dan Sraten VII disebut Wilayah Timur. Pelaksanaan pembangunan antar wilayah barat dan timur harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat, demi tercapainya azas adil dan merata tersut pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah barat dan timur meskipun pelaksanaan pembangunan harus melibatkan warga masyarakat masing – masing agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah dusun lain. Selain azas adil dan merata kami juga mengutamakan hal – hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda.
45
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA Pengembangan Wilayah.
I.
Pekerjaan Umum 1.
Pelebaran jembatan
2.
Pengaspalan ulang
3.
Pengadaan Mobil Sampah
4.
Trotoar
5.
Pavingisasi
6.
Talud jalan
7.
Pembangunan Talud
8.
Gedung perpustakaan desa
9.
Gapura Selamat Datang
10.
Gapura Jalan Gang
11.
Penataan Taman Patung Gajah
12.
Pengadaan Lampu Trafic Light
13.
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
14.
Pengadaan Gudang Perkakas Inventaris RT
15.
Rehap Balai Desa
16.
Pemeliharaan Kantor Kepala Desa
17.
Perbaikan Teras Balai Desa
18.
Pagar Balai Desa
19.
Pembangunan Jembatan Pasar Wage
20.
Pengerasan Jalan Antar Desa
21.
Pembangunan Gedung Serba Guna
22.
Pengadaan Pendopo Makam
23.
Pengadaan Listrik Makam
24.
Pengadaan Lapangan Sepak Bola
25.
Pengadaan Sond Sistem
26.
Pengadaan Alat-alat Pesta
27.
Perbaikan Jalan Makam
28.
Pengadaan Tratak
46
II.
Pemukiman 1.
III.
Rehap Rumah tidak layak huni
Sumber Daya Air 1.
Pengadaan Air Bersih
2.
Pengadaan Instalasi Air Bersih
3.
Normalisasi Sungai
4.
Bronjong
5.
Saluran drainase
6.
Perbaikan saluran air
7.
Saluran irigasi
IV. Ekonomi 1.
BUMDes
2.
Penambahan modal LKD
3.
Simpan pinjam
4.
SPP
5.
Mesin jahit dan border
6.
Alat puter es
7.
Pelatihan Pembuatan Makanan Ringan
8.
Pelatihan Ketrampilan Anak Putus Sekolah
9.
Pelatihan Ketrampilan Nonformal
10.
Bantuan Alat Penangkap Ikan
11.
Bantuan untuk Janda tidak mampu dan Jompo
V. Pertanian 1.
Jalur Usaha Tani ( Jalut )
2.
Jalur Irigasi Tingkat Usaha Tani ( Jitut )
3.
Bantuan Hand Traktor
4.
Bantuan Benih Padi
5.
Bantuan Ternak Kambing
6.
Bantuan Ternak Itik
7.
Bantuan pembibitan lele
8.
Bantuan Ternak Ayam Buras
VI. Perdagangan 1.
Penambahan Modal Usaha Kecil
2.
Bantuan Modal Simpan Pinjam
47
Bidang Sosial Budaya I. Pendidikan 1.
Bea Siswa anak kurang mampu
2.
Bea Siswa Anak Yatim Piatu
3.
Pembangunan Gedung PAUD
4.
Sarana PAUD
5.
Hibah Insentive TPQ
6.
Pebaikan tempat ibadah ( Masjid dan Mushola )
7.
Insentif Imam dan Mu’adin Masjid dan Mushola
8.
Penambahan Insentif Guru Ngaji
9.
Penambahan Insentif Guru PAUD
10.
Pengadaan Sarana Pendidikan
11.
Pelatihan dan insentive Pemulasaraan Jenazah
12.
Pengadaan Alat Musik
13.
Pengadaan Alat Drum Band
14.
Pengadaan Alat Drum Blek
15.
Peningkatan Kualitas SDM Perangkat
II. Kesehatan
1.
Pengadaan Gedung Bank Sampah
2.
Pengadaan Tong Sampah
3.
Sumur terlindung
4.
Meja pingpong
5.
Penambahan gizi balita dan lansia
6.
Meja posyandu
7.
MCK
8.
Perbaikan sarana olah raga
9.
Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
10.
Sosialisasi Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui
11.
Pengadaan Mobil Ambulance
Kamtibmas 1.
Pengadaan Poskampling
2.
Penguatan Linmas
3.
Pengadaan Joglo Ruang Pertemuan Terbuka
4.
Sosialisasi Kadarkum
5.
Satgas Lingkungan Hidup
48
Kelembagaan 1.
Insentif BPD, RT dan RW
2.
Pengadaan Gedung PKK
3.
Pengadaan Jaringan Internet dan Hotspot free Area
4.
Pengadaan LCD Proyektor
5.
Pengadaan Laptop dan Komputer Kantor Kepala Desa
6.
Pengadaan Aksesoris Komputer Kantor
7.
Pemeliharaan Alat-alat Elektronik Kantor Kepala Desa
8.
Pengadaan Meja Kursi Kantor Kepala Desa
9.
Pengadaan Almari File
10.
Pengadaan Seragam Untuk Perangkat
11.
Pengadaan Seragam Lembaga Desa
12.
Pengadaan Seragam Karang Taruna
13.
Pengadaan Seragam Satgas Lingkungan Hidup
14.
Pengadaan Hibah Kelembagaan
15.
Pembinaan Karang Taruna
16.
Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam
17.
Kegiatan Merti Dusun
18.
Kegiatan Merti Desa
49
BAB IX PENUTUP Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda. Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjebatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan kepala desa. Penyusun menyiapkan program yang sifatnya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputii rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum teralisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJMDes tahun – tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan kepala desa silih berganti. Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusun rencanakan.
