PERATURAN DESA PATEMON NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR DESA PATEMON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PATEMON Menimbang
:
a. bahwa Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon beserta yang terkandung di dalamnya, sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Desa Patemon, merupakan kekayaan Desa Patemon yang harus disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam kerangka mewujudkan masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera Desa Patemon; b. bahwa Pemerintahan Desa Patemon mempunyai tugas konstitusional untuk menetapkan arah dan dasar pembangunan Desa Patemon yang dapat menjawab persoalan kemiskinan,ketimpangan dan ketidakadilan sosial,ekonomi rakyat serta kerusakan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon; c. bahwa pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang berlangsung saat ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktural penguasaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik; d. bahwa pemanfaatan yang berkaitan dengan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang bersumber dari potensi Desa Patemon saling tumpang tindih dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat Desa Patemon; e. bahwa pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang adil, berkelanjutan dan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat; f. bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur Desa Patemon, diperlukan komitmen bersama yang sungguh-sungguh untuk memberikan arah dan dasar bagi pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang adil,berkelanjutan dan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup; g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c,d,e,f perlu adanya Peraturan Desa tentang pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon.
-1-
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ; 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.
12.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-2-
13.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14.Undang – Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 .
-3-
Dengan Persetujuan Bersama KEPALA DESA PATEMON DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEMON MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA PATEMON TENTANG TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR DESA PATEMON
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon adalah sistem Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang merupakan satu kesatuan wilayah,lingkungan sosial budaya dilaksanakan dalam rangka tercapainya nilai-nilai kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Patemon. 2. Kawasan Penghijauan adalah kawasan khusus lindung dan pelestarian untuk ditetapkan menjadi daerah kawasan fungsi penghijauan dan hasil guna terhadap Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang ada di daerah aliran sungai, sebagai lahan tangkapan air di Desa Patemon yang selanjutnya dikembangkan diseluruh kawasan aliran sungai di Desa Patemon. 3. Orang adalah setiap penduduk Desa Patemon dan orang yang mendirikan bangunan di wilayah Desa Patemon 4. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam kesatuan wilayah politik Pemerintahan Desa Patemon yang membentuk komunitas dengan didasarkan pada kesadaran budaya,kesepadanan mata pencaharian yang berkaitan dengan hutan, ekologi, batasan wilayah administrasi dan sejarah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Desa Patemon serta di Kabupaten Semarang. -4-
6. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Patemon merupakan organ pemerintahan di desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 7. Perusahaan adalah Badan usaha sah dan bergerak di korporasi yang melakukan aktifitas perekenomian di Desa Patemon. 8. Pengusaha adalah orang yang melakukan kegiatan perekonomian di Desa Patemon.
BAB II PENGELOLAAN TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR DESA PATEMON Bagian Kesatu Prinsip dan Tujuan Pasal 2 Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : a. prinsip ekologi, yaitu : prinsip yang mendasarkan pada penataan keseimbangan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang ada di kawasan penghijauan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa Patemon; dan b. prinsip keadilan sosial, yaitu : prinsip yang mendasarkan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Desa Patemon. Pasal 3 Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon didasarkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut : a. terwujudnya pengelolaan kawasan penghijauan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat Desa Patemon; dan b. terjaganya kawasan penghijauan untuk kelestarian alam dan kawasan seluruh Desa Patemon beserta potensi Sumber Daya Air Desa Patemon yang ada; dan c. terwujudnya kawasan penghijauan yang bertujuan untuk mengamankan, melestarikan dan melindungi Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon serta kekayaan atas segala sesuatu yang berada di atas tanah Desa Patemon.
-5-
Bagian Kedua Aspek Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon Pasal 4 (1) Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon memerlukan pendekatan yang terpadu,kebersamaan dan menyeluruh yakni hubungan timbal balik antara konservasi budaya, alam dan ekonomi serta berwawasan lingkungan agar terjaga kelestariannya. (2) Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon meliputi : a. aspek perencanaan tata kelola air di wilayah hulu Gunung Merbabu yang masuk wilayah Desa Patemon direncanakan menjadi konservasi penghijauan. Selanjutnya perencanaan di wilayah hilir dengan konservasi buatan b. aspek pelestarian agar pemanfaatan bisa berkelanjutan perlu adanya pelestarian Sumber Daya Air baik segi jumlah maupun mutunya. Pelestarian Sumber Daya Air Desa Patemon melibatkan seluruh masyarakat Desa Patemon beserta Pemerintahan Desa Patemon; dan c. aspek pemanfaatan, Sumber Daya Air Desa Patemon dimanfaatkan secara berkeadilan oleh seluruh masyarakat Desa Patemon dan desa-desa sekitar penerima manfaat dengan mempertimbangkan kebutuhan, ketersediaan; dan d. aspek pengendalian Sumber Daya Air Desa Patemon selain bermanfaat juga memiliki nilai kepedulian dan tanggung jawab lingkungan, oleh karena itu dalam pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon aspek pengendalian dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa Patemon beserta Pemerintahan Desa Patemon sangat penting untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan orang atau kondisi alam.
Pasal 5 Aspek pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan satu kesatuan utuh. Bagian Ketiga Aspek Pengelola Pasal 6 (1) Prinsip dasar pengelola adalah melibatkan berbagai pihak yang terlibat meliputi Pemerintahan Desa sebagai penanggung jawab dan/atau sebagai penjaga kedaulatan wilayah kawasan penghijauan. -6-
(2) Pemerintah desa menunjuk pada Paguyuban Petani SENDANG MAKMUR untuk mengelola dan bertanggungjawab melaksanakan gerakan konservasi air dan lingkungan hidup. (3) Dalam prinsip pengelolaan posisi orang atau masyarakat sebagai pengelola bersifat saling menguntungkan dan berkeadilan, dimana posisinya bukan sekedar mengelola, melainkan mempunyai peran dalam pengelolaan, penjagaan keamanan kawasan penghijauan untuk kesinambungan dan keberlangsungan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 7 (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon, setiap orang berhak untuk : a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon; b. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat; (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon, Pemerintahan Desa Patemon berhak melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Sumber Daya Air. Pasal 8 (1) Pemerintahan Desa wajib melaksanakan program konservasi air untuk mendukung Tata Kelola Air Desa Patemon dengan kegiatan : a. penanaman pohon kawasan penghijauan di wilayah Desa Patemon; b. pengembangan dan pemeliharaan sumur resapan. (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mendirikan bangunan di wilayah Desa Patemon wajib meresapkan air hujan selama musim penghujan di lingkungan bangunan secara swadaya. (3) Setiap perusahaan di wilayah Desa Patemon wajib membangun sumur resapan sebanyak 2 unit dengan kapasitas 16 M3 untuk warga Desa Patemon dalam setiap tahun. (4) Setiap perusahaan di wilayah Desa Patemon wajib mengolah limbah Industri sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. -7-
BAB IV WEWENANG DAN PEMBINAAN Pasal 9 (1) Desa berwenang menyelenggarakan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang berada di wilayah Desa Patemon untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Patemon. (2) Desa bersama Pemerintahan Desa Patemon memberikan sanksi terhadap para pihak yang mengganggu, merusak, Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon (3) Pemerintahan Desa Patemon menyelenggarakan pembinaan dengan : a. memberikan kesadaran akan arti pentingnya keseimbangan dan keadilan lingkungan hidup, yang melibatkan pertimbangan saling ketersinambungan antara upaya kelestarian alam dari kawasan atas sampai kawasan bawah dengan kelestarian Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang menjadi hajat hidup paling mendasar bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat Desa Patemon; b. menyebarluaskan pentingnya pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang berkeadilan kepada seluruh masyarakat Desa Patemon; c. memberikan kesadaran
pendidikan, dan
menumbuhkembangkan
tanggung
jawab
Desa
dan
mengembangkan
Patemon
melalui
penyuluhan,pelatihan,pembinaan tentang pentingnya menjaga kedaulatan pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon. d. Setiap orang wajib memelihara, menjaga dan melestarikan seluruh sumber mata air yang ada di desa Patemon sesuai dengan kearifan lokal.
BAB V PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 10 (1) Penyelesaian sengketa Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Bilamana upaya penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat tidak tercapai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) maka akan dilakukan sanksi denda sesuai dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan
-8-
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa Patemon yang berkaitan dengan pengelolaan tata kelola air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Peraturan Desa ini, atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Desa ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang pelaksanaan dan tehnis pengaturan pengambilan manfaat secara detail, pengaturannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 13 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Patemon.
Ditetapkan di : Patemon Pada tanggal : 18 Mei 2015
KEPALA DESA PATEMON
( PUJI RAHAYU )
Diundangkan di Patemon Pada tanggal 18 Mei 2015 Sekretaris Desa Patemon
JONO
LEMBARAN DESA PATEMON TAHUN 2015 NOMOR .... -9-
- 10 -
PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA PATEMON NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR DESA PATEMON
I. UMUM Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon, dilaksanakan dalam kerangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Desa Patemon.
Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon yang berada di Desa Patemon harus dipelihara secara berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung kelestarian lingkungan hidup Desa Patemon.
Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon merupakan suatu tahapan yang berkelanjutan dengan diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Desa Patemon. Sebagaimana pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian untuk fungsi sosial, fungsi ekologi sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa Patemon. Dalam kerangka pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon harus mengakui, menghormati, melindungi dan melestarikan hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya Desa Patemon atas Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon.
Pengelolaan Tata Kelola Sumber Daya Air Desa Patemon merupakan pengejawantahan atas karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang diterapkan dengan penerjemahan melalui tugas konstitusional sebagaimana di amanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang otoritas desa dalam menjalankan roda pembangunan desa demi kesejahteraan warganya, pengaturan tentang Tata Kelola Air perlu diterbitkan guna menyelesaikan persoalan air di Desa Patemon umumnya. Hal ini juga dilakukan dalam kerangka menjaga kelestarian lingkungan untuk - 11 -
generasi mendatang sehingga akhir dari semuanya ini akan terwujudnya masyarakat Desa Patemon yang utuh dengan PARAS AYUnya.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud wilayah hulu Gunung Merbabu adalah luasan wilayah hutan Gunung Merbabu yang khusus untuk lahan penghijauan sebagai wilayah lindung dan penyangga dan/atau tanggapan air.
Yang dimaksud wilayah hilir adalah wilayah Desa Patemon beserta seluruh warganya membangun sumur resapan sesuai kemampuan dan daya dukung, guna pengendali dan pengamanan air hujan selama musim penghujan dan penjaga kestabilan debit air selama musim kemarau. Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
- 12 -
Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Yang dimaksud Pemerintah Desa melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Sumber Daya Air ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Patemon.
Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud menanam pohon kawasan penghijauan adalah seluruh warga Desa Patemon menanam pohon jenis penyangga air, seperti : beringin, duwet, karetan atau sejenisnya sesuai dengan fungsi tanaman penyangga air.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan standar baku mutu lingkungan adalah tidak mencemari lingkungan dan/atau tidak berdampak negatif terhadap kesehatan lingkungan Ayat (3) Cukup Jelas Ayat(4) Yang dimaksud meresapkan air adalah dengan cara membuat sumur resapan, biopori, bentuk-bentuk yang lainya Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) - 13 -
Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DESA PATEMON NOMOR 03 tahun 2015
- 14 -
