PERATURAN DESA …………….. KECAMATAN ………………. KABUPATEN ………………... NOMOR : ........ TAHUN 20...... TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR ……………… DESA………… DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA …………… Menimbang
:
a. bahwa sumber air sebagai unsur lingkungan yang vital merupakan sumber daya alam yang dapat menjamin berlanjutnya kehidupan. b. bahwa daya rusak pada sumber air dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan. c. bahwa kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air. d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa …………………..... tentang Perlindungan dan Pemanfataan Sumber Air……………………..…… (sebutkan nama sumber airnya).
Mengingat
: 1. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 3. PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. PP 16/2004 tentang Penatagunaan Tanah 5. Kepres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 6. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ………… dan KEPALA DESA ………………
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DESA ……………… TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFATAAN SUMBER AIR ……………..
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud : 1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 2. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuhmenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 6. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 7. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 8. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
9. Pencemaran terhadap sumber air adalah masuknya/dimasukkannya suatu unsur dari luar atau berubahnya kualitas air oleh kegiatan manusia, sehingga mutu kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi lagi. 10. Ruang lingkup penetapan garis sempadan sumber air dapat mengikuti Perda yang berlaku di wilayah masing-masing kabupaten/propinsi. 11. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 12. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 13. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 18. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan. 19. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
Pasal 2 AZAS 1. Pemanfaatan Sumber air dan sarana air dimanfaatkan oleh masyarakat secara adil dan merata dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengatasi ketersediaan air bersih di desa. 2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian;
g. h. i. j. k. l. m.
keadilan; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.
Pasal 3 TUJUAN 1. Fungsi sumber air tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya. 2. Daya rusak pada sumber air dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan. 3. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai sumber air dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air. 4. Pembangunan dan/atau bangunan di pinggir sumber air wajib memperhatikan kaidahkaidah ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihan dan keindahan daerah sempadan sumber air. 5. Para penghuni dan/atau pemanfaat bangunanserta lahan di pinggir sumber air, wajib berperan aktif dalam memelihara kelestarian sumber air. 6. Masyarakat secara sadar melakukan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlanjutan penggunaan sumber daya air termasuk sarana yang telah dibangun.
Pasal 5 RUANG LINGKUP Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.
Pasal 5 SASARAN
Daerah sempadan sumber air : 1. Tidak diperkenankan dimanfaatkan membuang sampah domestik, sampah, industri, limbah padat, dan limbah cair yang berbahaya terhadap lingkungan. 2. Tidak diperkenankan untuk usaha perkebunan/ pertanian dimana pestida yang digunakan dapat mencemari sumber air. 3. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan semipermanen dan permanen, mengekploitasi dan mengeksplorasi di luar kepentingan konservasi sumber daya air. 4. Seoptimal mungkin digunakan untuk jalur hijau dengan penanaman pohon yang dapat menyimpan air.
Pasal 5 SANKSI Pelanggaran terhadap Perdes No………..merupakan indak pidana yang diancam dengan pidana kurungan maksimal …..bulan atau denda sebanyak Rp. …………….. Apabila tindak pidana tersebut mengakibatkan rusaknya kualitas sumber air dan prasarananya, mengakibatkan pencemaran lingkungan, maka akan dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.
Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di......Pada Tanggal
………… 20………
KEPALA DESA ………….. KECAMATAN …………
……………………
