PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 11 TAHUN 2001 T ENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
Menimbang :
a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Inspektorat Wilayah Propinsi menjadi Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah: b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11163); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UNdang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 l 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi l Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tabun 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1888 Nomor 70).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGAWASAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh. 4. Badan Pengawasan adalah Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Badan Pengawasan. 5. Kepala Badan Pengawasan adalah Kepala Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya di sebut kepala Badan.
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2 (1). Badan Pengawasan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur. (2). Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3 Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Pengawasan.
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Badan Pengawasan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pengawasan fungsional; b. pelaksanaan Pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan c. pelayanan administratif untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.
Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawasan mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. merumuskan kebijakan tehnis pengawasan fungsional di Daerah; b. menyusun program kegiatan pengawasan tahunan, c. melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pertanahan, hukum,
d.
e.
f.
g. h. i. j. k.
kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, peralatan/kekayaan, perekonomian dan usaha daerah, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, syariat Islam perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa. mengadakan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur; mengusut kebenaran terhadap laporan/pengaduan masyarakat mengenai hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah; menyiapkan bahan rapat koordinasi pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian masalah (temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional); memeriksa rancangan perhitungan APBD sebelum disampaikan kepada DPRD; melakukan Pemeriksaan hasil terhadap hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional daerah Kabupaten/Kota; melakukan pemeriksaan terhadap berakhir menjabat Bupati/Walikota; melaksanakan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Bagian II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1). Badan Pengawasan Daerah terdiri atas : a. Kepala Badan; b. Sekretariat ; c. Bidang Pemerintahan; d. Bidang Keuangan; e. Bidang Peralatan dan Kekayaan Daerah; f. Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah; g. Bidang Pembangunan. dan h. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa. (2). Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 (1). Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Badan Pengawasan mempunyai tugas : a. memimpin Badan Pengawasan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah, b. menyiapkan Kebijakan Daerah di bidang Pengawasan di Daerah, c. menetapkan Kebijakan Teknis Pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri; d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, e. membina dan memfasilitasi tugas-tugas aparat pengawasan fungsional di Kabupaten dan Kota, dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat adalah Unsur Pembantu Pimpinan dibidang pelayanan administrasi. (2). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berda dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan Pengawasan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan. Pasal 10 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat mempunyai fungsi a. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, dan peralaran serta surat menyurat b. Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan c. Pembuatan Laporan Hasil Pengawasan secara berkala,d d. Penyusunan bahan rapat koordinasi Pengawasan dan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 11 (1). Sekretariat terdiri dari a. sub bagian Tata Usaha. b. Sub bagian Program dan Laporan; c. Sub bagian Kepegawaian; d. Sub bagian Keuangan; dan e. Sub bagian Perlengkapan. (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dipimmpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 12 (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan. (2) Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan tahunan dan Evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan, dan menyiapkan bahan Rapat Koordinasi Pengawasan. (3). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian. (4). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi Keuangan. (5). Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas mengurus rumah tangga dan perlengkapan. Paragraf 3 Bidang Pemerintahan Pasal 13 (1). Bidang Pemerintahan adalah unsur pelaksana pengawasan dibidang Pemerintahan. (2). Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Pengawasan dibidang Pemerintahan. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. b. c.
c.
perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya; pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas Pemerintahan, Pertanahan, Aparatur, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan Syariat Islam: dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 16
(1). Bidang Pemerintahan terdiri atas : a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan; b. Sub Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur, dan c. Sub Bidang Hukum dan Syariat Islam. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksa, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1). Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pertanahan, Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Perangkat lainnya. (2) Sub Bidang Hukum dan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintahan dibidang hukum dan Pelaksanaan Syariat Islam. (3) Sub Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Aparatur. Paragraf 4 Bidang Keuangan Pasal 18 (1) Bidang Keuangan adalah unsur pelaksana pengawasan teknis di bidang Keuangan. (2). Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 19 Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan di bidang Keuangan.
Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Bidang Keuangan mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya. b. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan yang bersumber dari Pusat dan Daerah serta sumber lainnya. c. pelaksanaan pengawasan terhadap Perhitungan Anggaran Daerah; dan d. pelaksanaan penjabaran tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Pasal 21 (1). Bidang Keuangan terdiri atas : a. Sub bidang Pengelolaan Keuangan Pusat; b. Sub bidang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan c. Sub bidang Perhitungan Anggaran Daerah. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 22 (1). Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan serta pelaporan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah kepada Daerah Propinsi untuk membiayai tugas-tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan. (2). Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (3). Sub Bidang Perhitungan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Paragraf 5 Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah Pasal 23 (1). Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan di bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah. (2). Bidang Perlengkapan Peralatan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 24 Bidang Perlengkapan Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi a. perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya; b. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Pusat; c. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Daerah; d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan Kekayaan Daerah, dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 26 (1). Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah terdiri dari atas a. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat; b. Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah; dan c. Sub Bidang Kekayaan Daerah. (2).Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam aya (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksa yang berada d ibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 27 (1). Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Pemerintah Pusat yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. (2). Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah. (3). Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap inventaris hak milik serta kekayaan Daerah.
Paragraf 6 Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah Pasal 28
(1). Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah adalah unsur pelaksana pengawasan di bidang Perekonomian dan Usaha Daerah. (2). Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 29 Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan di bidang Perekonomian dan Usaha Daerah. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 29, Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya; b. pelaksanaan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pelaksanaan Pengawasan terhadap Pendapatan Daerah; d. pelaksanaan Pengawasan terhadap Perizinan; e. pelaksanaan Pengawasan terhadap Produksi dan Perekonomian Daerah; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pasal 31 (1). Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah terdiri atas a. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. Sub bidang Perekonomian Produksi Daerah; dan c. Sub bidang Pendapatan Daerah. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Usaha Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 (1). sub bidang badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah. (2). Sub Bidang Perekonomian dan Produksi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang Perekonomian dan Produksi Daerah (3). Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan, Pendapatan Daerah dan Penerimaan Daerah. Paragraf 7 Bidang Pembangunan Pasal 33 (1). Bidang Pembangunan adalah unsur pelaksana pengawasan di bidang Pembangunan. (2). Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 34 Bidang Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan di bidang Pembangunan.
Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 34 Bidang Pembangunan mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya; b. pelaksanaan pengawasan terhadap Pembangunan Daerah di berbagai sektor; c. pelaksanaan pengawasan terhadap Pembangunan yang sumber dananya dari pusat (APBN) serta sumber lainnya; d. pelaksanaan pengawasan terhadap Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; e. pelaksanaan pengawasan terhadap aspek perencanaan pembangunan; dan f. pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 36 (1). Bidang Pembangunan terdiri atas : a. Sub Bidang Pembangunan Daerah; b. Sub Bidang Administrasi, Eva!uasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bidang Pembangunan lainnya. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 37 (1). Sub Bidang Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan. (2). Sub Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dananya bersumber dari APBD. (3). Sub Bidang Pembangunan lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang sumber dananya dari APBN dan sumber-sumber lainnya. Paragraf 8 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Pasal 38 (1). Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah unsur Pelaksana pengawasan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa. (2). Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Pasal 39 Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan di bidang Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Perlindungan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : a. perencanaan program pengawasan di bidang tugasnya; b. pelaksanaan Pengawasan terhadap Perlindungan Masyarakat; c. pelaksanaan pengawasan terhadap Pembinaan Kesatuan Bangsa; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 41 (1) Perlindungan Masyarakat dan Bidang Kesatuan Bangsa terdiri dari :
a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat; dan b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang disebut Pemeriksaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 42 (1). Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pengawasan terhadap Pertahanan Sipil dan Resimen Mahasiswa.
melaksanakan
(2). Sub Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengamanan ideologi negara dan bangsa, pembinaan ketertiban umum, dan pembinaan masyarakat. Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 43 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengawasan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terdiri dan atas sejumlah tenaga dalam Jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. (2). Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan (3). Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4). Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III
KEPEGAWAIAN Pasal 45 Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Pasal 46 Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengawasan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur, dengan memperhatikan usul dari kepala Badan yang bersangkutan Pasal 47 Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya. Pasal 48 Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 49 Eselon jabatan pada Badan Pengawasan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut : a.
Kepala Badan
Eselon II.a
b.
Sekretaris
Eselon IlI.a
c.
Kepala Bidang
Eselon lll.a
d.
Kepala Sub Bagian
Eselon IV.a
e.
Kepala Sub Bidang
Eselon IV.a
BAB IV TATA KERJA Pasal 50 (1). Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Pengawasan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan Badan Pengawasan maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. (2). Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di daerah.
Pasal 51 Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawasan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahan.
Pasal 52 (1). Setiap Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Badan Pengawasan wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas secara berkala kepada atasannya. (2). Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. (3). Setiap Laporan yang disampaikan wajib didistribusikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 53
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Pengawasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumbersumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54 Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP PASAL 55 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.
PASAL 57 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah. Disahkan di Banda Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
ABDULLAH PUTEH
Diundangkan di Banda Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 40
P E N J E L A S A N A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang pengawasan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan terhadap Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Propinsi dan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Propinsi Daerah Istimewa Aceh harus dan perlu diatur serta ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 57 Cukup Jelas.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADANPENGAWASAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
LAMPIRAN-PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 11 TAHUN 2001 TANGGAL : 20 JUNI 2001
KEPALA BADAN
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIAT
Subbag Tata Usaha
Bidang Pemerintahan
Bidang Keuangan
Bidang Perlengkapan Peralatan Dan Kekayaan Daerah
Subbag Program Dan Laporan
Bidang Perekonomian Dan Usaha Daerah
Subbag Kepegawaian
Subbag keuangan
Bidang Pembngunan
Subbag perlengkapan
Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa
Subbid Pemerintahan Dan Pertanahan
Subbid Pengelolaan Keuangan Pusat
Subbid Perlegkapan Dan Peralatran Pusast
Subbid Badan Usaha Milik Daerah
Subbid Pembangunan Daerah
Subbid Perlinduangn Masyarakat
Subbid Kelembagaan/Ketatalak sanaan Dan Aparatur
Subbid Pengelolaan Keuangan Deerah
Subbid Perlengkapan Dan Peralatan Daerah
Subbid Perekonomian Dan Produksi Daerah
Subbid Administrasi Evaluasi Dan Pelaporan
Subbid Kesatuan Bangsa
Subbid Hukum Syariat Islam
Subbid Perhitungan Anggaran Daerah
Subbid Kekayaan Daerah
Subbid Pendapatan Daerah
Subbid Pembangunan Lainnya GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
ABDULLAH PUTEH
