PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 6 TAHUN 2001 T E N T A N G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGEDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH P R O P I N S I D A E R A H I S T I M E W A A C E H BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pe l aksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; b.
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 0tonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pendataan Ruang (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repub!ik. Indonesia Tahun 1997 Nomor 6 8, Ta mb ahan Le mb ara n Neg a ra Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); Undang- u n d a n g Nomor 25 tahun 1999 tentang P e r i m b a n g a n K e u a n g a n a n t a r a Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); Undang-undang Nomor 43 (tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Peraturan, Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409); Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910); P e r a t u r a n Pe m e r i n t a h N o m o r 1 9 T a h u n 1 9 9 9 t e n t a n g P e n g e n d a l i a n P e n ce m a r a n dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3819); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3853); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Republik Indonesia tahun 2000 nomor 165, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4184); Keputusan Presiden nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); Ke pu tu san Pre siden N omo r 1 0 Tah un 20 00 te ntan g Ba da n Pen ge nd a lian Da mpa k Lingkungan.
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
MEMUTUSKAN
Me netap kan : PE RATURA N DA ERAH PRO PI NS I DA ER A H ISTI M EWA AC E H TE NT AN G SU S U NA N ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh; 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak L in g ku n g a n Da e r a h P r o p in s i Da e ra h I sti m e w a A c e h, ya ng se la n ju tn y a d i se b u t BAPEDALDA; 5. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2 (1) BAPEDALDA adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang berada di bawah Gubernur. (2) BAPEDALDA di Pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 BAPEDALDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan Propinsi. Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 B A P E D A L D A mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan Pemerintah Daerah. b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 5 U n t u k m e l a k s a n a k a n f u n g si s e b a g a i ma n a d i m a k s u d d a l a m Pa s a l 4 , B AP E D AL D A mempunyai Kewenangan untuk: a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; b. melaksanakan koordinasi dalam penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup; c. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; d. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; e. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan Lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; f. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); g. melakukan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan; h. melakukan tugas-tugas kesekretarian; I mengoordinasikan/ mengawasi kegiatan-kegiatan proyek yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan; j. pengkoordinasian pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan k melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Organisasi BAPEDALDA terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. d. e. f. g. h.
Bidang Penelitian dan Pengembangan Program; Bidang Pengembangan Kapasitas; Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Bidang Pengawasan dan Pengendalian; Bidang Pemantauan dan Pemulihan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi BAPEDALDA adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Badan mempunyai tugas: a. memimpin Bapedalda dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah; b. Menyiapkan kebijakan Umum Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah; c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur; d, melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8
(1) Sekretariat adalah Unsur pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi. (2) Sekretariat di Pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas membantu KepalaBadan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan tata usahaan, kerumahtanggaan ke pegawai, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administsi kepada Kepala Badan dan semua unsur di lingkungan BAPEDALDA. serta melakukan proses administrasi dalam upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang, lingkungan hidup. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengelolaan dan pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup,
b. pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua Unit Organisasi di lingkungan BAPEDALDA; dan
Pasal 11 (1) Sekretariat terdiri atas : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Hukum; dan e. Sub Bagian Perlengkapan. (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepada Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Pasal 12 (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, protokol. (2) S u b B a g i a n K e p e g a w a i a n m e m p u n y a i t u g a s m e n y e l e n g g a r a k a n p e n g e l o l a a n administrasi kepegawaian dan pembinaan kepegawaian, (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (4) S u b B a g i a n H u k u m m e m p u n y a i t u g a s m e n y i a p k a n b a h a n , m e l a k u k a n p r o s e s administrasi dalam rangka penegakan peraturan Perundang-Undangan di bidang lingkungan hidup. (5) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan pengadaan barang dan peralatan pemeliharaan penghapusan peralatan pengaturan perlengkapan penyelenggaraan inventarisasi dan penataan lingkup perkantoran.
Paragraf 3 Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Pasal 13
Bidang Penelitian dan Pengembangan Program melaksanakan tugas BAPEDALDA di bidang penelitian dan pengembangan program pengendalian dampak lingkungan hidup.
Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bidang penelitian dan pengembangan program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program BAPEDALDA dalam pengelolaan pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan; b. Penyusunan rencana program BAPEDALDA dalam pengelolaan pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan; c. penataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 15 (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Program terdiri atas: a. Sub Bidang Penelitian ; b. Sub Bidang Program; dan c. Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi. (2)
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Program. Pasal 16
(1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan kegiatan penelitian dalam bidang lingkungan hidup; (2) Sub Bidang Program mempunyai tugas menyiapkan Program Pengendapan Dampak Lingkungan dan pengkoordinasian penyusunan programprogram Lingkungan Hidup; (3) Sub Bidang Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pendataan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup serta penyusunan informasi lingkungan.
Paragraf 4 Bidang Pengembangan Kapasitas Pasal 17 (1) Bidang Pengembangan Kapasitas adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan. (2) Bidang Pengembangan, Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 18 Bidang pengembangan kapasitas mempunyai tugas pelaksanaan tugas BAPEDALDA di bidang pengembangan kapasitas pengendalalian dampak lingkungan. Pasal 19 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 8 , b i d a n g pengembangan kapasitas mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; b. pembinaan pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup; c. pembinaan Pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 20 (1). Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri atas : a. Sub Bidang Kelembagaan; b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan c. Sub Bidang Perizinan. (2). Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengembangan Kapasitas. Pasal 21 (1) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis terhadap optimasi kelembagaan. (2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi p e m a n t a u a n , p e n g e n d a l i a n d a n p e m b i n a a n s e r t a b i m b i n g a n t e k n i s d i b i d a n g pengembangan kemampuan sumber daya manusia, (3) Sub Bidang perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijaksanaan perizinan , penyiapan rekomendasi perizinan pengelolaan lingkungan, serta pengelolaan pembuangan limbah
Paragragraf 5 Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan Pasal 22 (1) Bidang analisis pencegahan Dampak Lingkungan adalah unsur pelaksanaan tehnik di bidang pengembangan dan pengendalian teknis analisa Mengenai dampak lingkungan (AMDAL) (2) Bidang analisa mengenai dampak lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Pasal 23 Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas BAPEDALDA di bidang pembinaan dan pengendalian tehnis AMDAL. Pasal 24 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasai 23 Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
a. b. c. d. e. f.
penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL; pembinaan dan pengendalian tehnis AMDAL; pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL; pengawasan dan evaluasi pelaksanaan AMDAL;
pelaksanaan Koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan. Pasal 25 (1). Bidang Analisis Dampak Lingkungan terdiri atas: a. Sub Bidang Pembinaan Teknis AMDAL; b. Sub Bidang Pengkajian; dan c. Sub Bidang Pembinaan Labotarium (2) Masing-rnasing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.
Pasa l 2 6 (1) Sub Bidang Pembinaan Teknis AMDAL, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan teknis AMDAL, pembinaan teknologi penerapan standarisasi lingkungan. (2) Sub Bidang Pengkajian, mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk menyusun kebijaksanaan tekn i s dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan dan pengkajian penelitian AMDAL. (3) Sub B id a n g Pemb in aan L abo ratoriu m, me mpun yai tug a s me n yia p ka n b a ha n koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan lingkungan dan kemampuan teknis laboratorium.
Paragraf 6 Bidang Pengaw asan dan Pengendalian Pasal 27 (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan. (2) Bidang pengawasan dan pengendalian di Pimpin oleh seorang Kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 28 Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas m e l a k s a n a k a n , t u g a s BAPEDALDA di Bidang Pengawasan dan Pengendalian serta koordinasi pelaksanaan Pengendalian Dampak Lingkungan. Pasal 29 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 8 , B i d a n g Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi: a . p e n y u s u n a n b a h a n k e b i ja k s a n a a n o p e r a s io n a l p e n g a w a s a n d a n p e n g e n d a l i a n dampak lingkungan; b, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan tehnis pelaksanaan AMDAL c. pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran; d. pembinaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan; e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan proyek-proyek yang memberikan dampak negatif ; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 30 (1). Bidang pengawasan dan Pengendalian terdiri atas : a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut; b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara; dan c. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. Pasal 31 (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan laut. (2) Sub Bida ng P enga wa sa n dan Pe ngend a l ia n Pe n c ema r an Ta na h dan Ud ara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan perizinan pembuangan limbah. (3) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan bimbingan teknis pengendalian kerusakan lingkungan termasuk dampak dari pelaksanaan proyek-proyek. Paragraf 7 Bidang Pemantauan dan Pemulihan Pasal 32 (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan. (2) Bidang Pemantauan dan Pemulihan di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 33 Badang pemantauan dan pemulihan mempunyai tugas melaksanakan tugas BAPEDALDA di bidang pemantauan dan mengendalian dampak lingkungan dan melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan.
Pasal 34 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi :
a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
b. pembinaan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
c. pembinaan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 35 (1) bidang pemantauan dan pemulihan terdiri atas: a. Sub Bidang pemantauan lingkungan; b. Sub bidang pemulihan kualitas lingkungan;dan c.
Sub bidang pembinaan peran serta masyarakat.
(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan. Pasal 36 (1)
Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data hasil pemantauan kualitas lingkungan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan.
(2)
Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan' mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data serta menyiapkan bahan pembinaan perencanaan dan pemulihan kualitas lingkungan. Sub Bidang Pembinaan Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah data pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan.
(3)
Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 37 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 38 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, terdiri dan sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai; kelompok sesuai dengan bidang keahliannya-.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
(3)
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayal (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4)
Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
BAB III KEPEGAWAIAN Pasal 39 Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pasal 40 Unsur-unsur lain di lingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah alas pelimpahan wewenang Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan. Pasal 41 Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.
Pasal 42 Jenjang kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 43 Eselon Jabatan pada BAPEDALDA Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut : a. Kepala Badan
Eselon ll. a
b. Sekretaris
Eselon lll. a
c. Kepala Bidang
Eselon lll. a
d. Kasub Bidang
Eselon lV. A
e. Kasub Bagian
Eselon lV. a TATA KERJA Pasal 44
(1)
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretaris, kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya rhelakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah. Pasal 45
Setiap Pimpinan unit Kerja di Lingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 46 (1)
Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
(2)
Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3)
Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional maupun hubungan kerja. B A B
V
PEMBIAYAAN Pasal 47 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BAPEDALDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta sumber-sumber lain, yang sah dan tidak mengikat. B A B
V I
K E T EN T U A N P E R A L I H A N Pasal 48 Selama belum ditetapkan Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
B A B
V I I
K E T EN T U A N P E N U T U P Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
Pasal 50 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tala Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 1877) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH
ABDULLAH PUTEH
Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 35
PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 6 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Da erah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah,
II. P A S A L D E M I P A S A L Pasal 1 sampai dengan pasal 51 Cukup jelas.
