PERATURAN DAERAH PROPINSI ISTIMEWA ACEH NOMOR : 8 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,
Menimbang a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan Pelatihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah; b.
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN
Menetapkan :
P E R AT UR A N D AE R A H P R O P I N SI DAERAH ISTI M E WA A C EH TE NT AN G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 2. Pemerintah
Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh. 4. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut badan Diklat.
5. Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Badan. B A B I I O R G A N I S A S I Bagian Pertama K e d u d u k a n , T u g a s , F u n g s i d a n K ew e n a n g a n Pasal 2
(1) Badan Diklat adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Propinsi yang berada di bawah Gubernur.
(2) Badan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 Badan Diklat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Diklat mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, menyusun program pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan serta melakukan evaluasi; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil; dan
c. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Diklat mempunyai kewenangan untuk : a. menyusun program kerja pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. merumuskan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil; d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar; e. membina dan membantu teknis penyelenggaraan Diklat bagi Daerah Kabupaten dan Kota; f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan; g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil; dan h. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan Diklat bagi Daerah Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Su s u n a n O rg a n i s a s i Pasal 6
(1) Organisasi Badan Diklat terdiri atas :
a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Penjenjangan; d. Bidang Teknis; e. Bidang Fungsional; f. Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Diklat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7
(1) Kepala Badan Diklat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Badan Diklat mempunyai tugas: a. memimpin Badan Diklat dalam
pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah; b. menyiapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan dan pelatihan di daerah; c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan di Daerah; dan d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pendidikan dan Pelatihan. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 8
(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi. (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 9 Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Badan Diklat, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Diklat. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyusunan program kerja, anggaran dan pelaporan Badan Diklat; b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan; c. penyiapan data, informasi dan penye!enggaraan inventarisasi; dan
d.
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Diklat.
Pasal 11 (1) Sekretariat terdiri atas :
a. b. c. d.
Sub Bagian Administrasi dan Umum; Sub Bagian Program; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Perpustakaan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12
(1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, dan pengelolaan peralatan/perlengkapan.
(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas mempersiapkan perencanaan penyusunan program kerja dan menganalisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan. (4) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan yang menyangkut perpustakaan baik pelayanan, penyimpanan, maupun pemeliharaan.
Paragraf 3 Bidang Penjenjangan Pasal 13
(1) Bidang Penjenjangan adalah unsur pelaksana teknis di bidang P endidikan dan pelatihan penjenjangan..
( 2 ) Bidang Penjenjangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 14 Bidang Penjenjangan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Diklat di bidang pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum serta struktural;
b.
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum serta struktural;
c.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum serta struktural;
d.
pelaksanaan konsultasi pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum serta struktural; penyusunan bahan rekomendasi hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum serta struktural; pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural bagi Kabupaten dan Kota. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Diklat;
e. f. g.
Pasal 16 (1) Bidang Penjenjangan terdiri atas : a. Sub Bidang Penjenjangan Umum; dan b. Sub Bidang Penjenjangan Struktural. ( 2 ) M a s i n g - m a s in g S u b B i d a n g se b a g a i ma n a d i ma k su d d a la m a y a t ( 1 ) , dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penjenjangan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17
(1) Sub Bidang Penjenjangan Umum mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan umum.
(2) Sub Bidang Penjenjangan Struktural mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural. Paragraf 4 Bidang Teknis Pasal 18
(1) Bidang Teknis adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan teknis.
(2) Bidang Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Diklat. Pasal 19 Bidang Teknis mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Diklat di Bidang pendidikan dan pelatihan teknis.
Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Teknis mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; b. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan teknis; c. pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bagi Daerah Kabupaten dan Kota; d. persiapan bahan pengajaran dan alat instruksi; e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; g. Penyusunan bahan rekomendasi hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis; dan h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 21 (1) Bidang Teknis terdiri atas : a. Sub Bidang Teknis Administrasi; dan b. Sub Bidang Teknis Substansi. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknis sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 22
(1) Sub Bidang Teknis Administrasi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis administrasi.
(2) Sub Bidang Teknis Substansi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis substansi. Paragraf 5 B i d a ng F u ngs i on a l Pasal 23
(1) Bidang Fungsional adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional.
(2) Bidang Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Pasal 24 Bidang Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Diklat di bidang pendidikan dan pelatihan fungsional.
Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Fungsional mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsional; b. penyusunan dan mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional; c. pembinaan pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Daerah Kabupaten dan Kota; d. penyiapan bahan pengajaran dan alat instruksi; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional; f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional; g. penyusunan bahan rekomendasi hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 26
(1) Bidang Fungsional terdiri atas : a. Sub Bidang Fungsional Keahlian; dan
b. Sub Bidang Fungsional Keterampilan. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 27
(1) Sub Bidang Fungsional Keahlian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional keahlian.
(2) Sub
Bidang Fungsional Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan fungsional keterampilan. Paragraf 6 Bidang Manajemen Pemerintahan Dan Tenaga Kader Pasal 28
(1) Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader. (2) Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Pasal 29 Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Diklat dibidang pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader.
Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kegiatan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan identifikasi kebutuhan tenaga kader; b. penyusunan dan mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader; c. pelaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader bagi Kabupaten dan Kota; d. penyiapan bahan pengajaran dan alat instruksi pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader; f. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader; g. penyusunan bahan rekomendasi hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan dan tenaga kader; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Pasal 31 (1) Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader terdiri atas a. Sub Bidang Manajemen Pemerintahan; dan b. Sub Bidang Tenaga Kader. (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Manajemen Pemerintahan dan Tenaga Kader sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 (1) Sub Bidang Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajemen pemerintahan. (2) Sub Bidang Tenaga Kader mempunyai tugas mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun rencana tenaga kader mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 33 Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sebagian tugas teknis Badan Diklat sesuai keahlian dan keterampilan. Pasal 34
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B A B I I I KEPEGAWAIAN Pasal 35
Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pasal 36 Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Diklat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur, dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Badan. Pasal 37
Dalam hal Kepala Badan Diklat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk seorang pejabat lain untuk mewakilinya. Pasal 38
Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 39 Eselon jabatan pada Badan Diklat Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut : Kepala Badan Diklat Eselon 11. a; Sekretaris Eselon lll.a;
a. b. c.
c.
d.
Kepala Bidang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bidang
Eselon Eselon Eselon
lll.a; IV.a; IV.a.
B A B I V TATA - KERJA Pasal 40
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masingmasing.
(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah. Pasal 41 Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Diklat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Pasal 42
(1) Se tia p pimp in an un it kerja d i lin gku ng an Ba dan menyampaikan atasannya.
laporan
pelaksanaan
tugas
secara
Diklat wa jib berkala kepada
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
B A B V PEMBIAYAAN Pasal 43
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Diklat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. B A B V I K E T EN T U A N P E R A L I H A N Pasal 44 Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. B A B V I I KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae r ah ini, akan di tetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur sepanjang yang mengenai Peraturan Pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.
Pasal 46 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1993 tentang Susunan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 48) dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2001 M. 28 Rabiul Awal 1422 H. GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
ABDULLAH PUTEH
Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 20 Juni 2001 M. 28 Rabiul Awal 28 1422 H.
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
THANTHAWI ISHAK
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 37
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH PROVINSI ISTIMEWA ACEH NOMOR : 8 TAHUN 2001 TANGGAL : 20 JUNI 2001
KEPALA BADAN
Sekretaris
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbbag Adm & Umum
Bidang Penjenjangan
Bidang Teknis
Subbbag Program
Bidang Fungsional
Subbbag Keuangan
Subbbag Perpustakaan
Bidang Manajemen Pemerintahan & Tenaga Kader
Sub Bidang Penjenjangan Umum
Sub Bidang Teknis Administrasi
Sub Bidang Fungsional Keahlian
Sub Bidang Manajemen Pemerintahan
Sub Bidang Penjenjangan Struktural
Sub Bidang Teknis Substansi
Sub Bidang Fungsional Keterampilan
Sub Bidang Tenaga Kader
GUBERNUR DAERAHISTIMEWAACEH
ABDULLAH PUTEH
PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 8 TAHUN 2001 TENTANG
SUSUNAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan Penetapan kembali terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 47 Cukup Jelas.
