PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 14 TAHUN 2001
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH Menimbang :a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu menata kembali dan pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan menjadi adi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah ; b. Mengingat : 1.
bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah. Undang–undang Nomor. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1985 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5.
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184). 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-und angan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH Memutuskan Menetapkan :
PERATURAN
DAERAH
PROPINSI
ACEH TENTANG SUSUNAN
DAERAH
ORGANISASI
ISTIMEWA DAN
TATA
KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH. BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan 1.
Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2.
Pemerintah Kepala beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.
Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4.
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6.
Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Wakil Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.
7.
Kelautan adalah Usaha untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan.
8.
Perikanan adalah usaha yang meliputi penangkapan, pemeliharaan, pembiakan, penyebaran, pengolah dan pemasaran hasil perikanan.
BAB
II
ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2 (1).
Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah Gubernur
(2).
Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3
Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. pembinaan umum di bidang kelautan dan perikanan; b. pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan; c. Pembinaan izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan sesuai dengan tugas pokoknya; d. pemberdayaan masyarakat pantai; e. Penelitian dalam bidang Perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah; f. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran; g. penyelenggaraan pendidikan, latihan penetapan pilot Proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan; h. Penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut; i. Pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan; j. Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan laut; dan k. pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah maupun dengan masyarakat internasional. Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan untuk : a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut propinsi; b. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan propinsi; c. melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut; d. melaksanakan pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan
e. f. g. h.
pada perairan laut di wilayah laut kewenangan propinsi; melakukan pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan propinsi; melaksanakan pelatihan bidang kelautan dan perikanan; melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan;dan melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan di wilayah propinsi; Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6
(1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Sub Dinas Litbang dan Program Sub Dinas Produksi dan Teknologi; Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan; Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan;i. Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan Kelompok Jabatan Fungsional;
(2). Bagian Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7 (1). Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2). Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah; b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Kelautan Dan Perikanan; c. menetapkan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Kelautan dan Perikanan ; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. (1). Wakil Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2). Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas berhalangan; b. membantu pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang bedaku dan kebijakan Pemerintah Daerah; c. membantu menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan; d. membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Kelautan dan Perikanan; e. melaksanakan fungsi pengawasan; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Paragraf 2 Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1). Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi. (2). Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perundang-undangan dan perizinan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi a. penyelenggaraan administrasi perkantoran; b. penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; c. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan kepustakaan dalam lingkungan dinas; d. penyiapan data, informasi, hukum, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
Pasal 11 (1). Bagian Tata Usaha terdiri atas a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; d. Sub Bagian Perundang-undangan dan Perizinan; dan e. Sub Bagian Perlengkapan. (2). Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh secrang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 12 (1). Sub Bagian Umum mempunyai lugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumahtanggaan, pertamanan, administrasi perjalanan dinas dan pembuatan laporan. (2). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan dan pelatihan pegawai. (3). Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan. (4). Sub Bagian Perundang-undangan dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana, penyusunan rancangan produk hukum, penyuluhan hukum serta pelayanan perizinan usaha Kelautan dan Perikanan. (5). Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pendataan dan pemeliharaan alat kantor, mengatur tatalaksana serta pengelolaan inventarisasi Paragraf 3 Sub Dinas Litbang dan Program Pasal 13 (1). Sub Dinas Litbang dan Program adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang penelitian dan pengembangan dan program. (2). Sub Dinas Litbang dan Program di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang Penelitian Dan Pengembangan serta penyusunan program kelautan dan perikanan. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub
Dinas Utbang dan Program mempunyai fungsi : a.
b. c. d. e.
penyelenggaraan program penelitian dan pengembangan dalam bidang kelautan dan perikanan spesifik daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan; penyelenggaraan perumusan, perencanaan program dan proyek; penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan statistik dan dokumentasi; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dan proyek; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas; Pasal 16
(1). Sub Dinas Litbang dan Program terdiri atas a. Seksi Litbang; b. Seksi Penyusunan Program ; dan c. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas litbang dan Program sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 17 (1). Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penelitian, pengembangan teknologi, mengadakan pengkajian dan pembinaan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan menurut keperluan spesifik daerah untuk memecahkan masalah berdasarkan kondisi lingkungan daerah. (2). Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan program kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (3) Seksi Data, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi kegiatan program dan proyek dan melaksanakan pelaporan kegiatan dan program Dinas serta mendokumentasikannya Paragraf 4 Sub Dinas Produksi Dan Teknologl Pasal 18
(1). Sub Dinas Produksi dan Teknologi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan produksi dan teknologi Kelautan dan Perikanan. (2). Sub Dinas Produksi dan Teknologi dipimpin oleh seorang kepala Sub Dinas Produksi dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 19 Sub Dinas Produksi dan Teknologi mempunyai tugas me)aksanakan tugas dinas dibidang Pembinaan Produksi dan Teknologi. Pasal 20 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Produksi dan Teknologi mempunyai fungsi : a. penginventarisasian, identifikasi, pembinaan dan perencanaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut, danau dan sungai; b. penginventarisasian, pengembangan, identifikasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan budidaya air payau, air tawar dan budidaya laut; c. penginventarisasian, identifikasi, perencanaan, pembinaan, dan evaluasi kebutuhan pengkajian dan teknologi kelautan dan perikanan; d. penginventarisasian, identifikasi, analisis dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sarana produksi serta pengkajiaan lapangan dan pengamatan hama dan penyakit; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 21
(1). Sub Dinas Produksi dan Teknologi terdiri atas : a. Seksi Penangkapan; b. Seksi Budidaya; c. Seksi Teknologi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; dan d. Seksi Sarana Produksi, Pengendalian Hama dan Penyakit; (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Dinas Produksi dan Teknologi sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 22 (1).
Seksi Penangkapan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan teknologi percontohan dan pengendalian penangkapan ikan di laut.
(2).
Seksi Budidaya mempunyai tugas melakukan inventarasasi, identifikasi, perencanaan, percontohan, pembinaan, pengembangan teknologi budidaya dan pengendalian budidaya ikan.
(3).
Seksi Teknologi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, percontohan, pengembangan teknologi Sumberdaya hayati dan non hayati.
(4). Seksi Sarana Produksi, Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan dan mengendalikan serta mengembangkan teknologi pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya ikan. Paragraf 5 Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pasal 23 (1). Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. (2). Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24 Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas dibidang pembinaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan. Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi perencanaan perumusan dan pembinaan kelembagaan dunia usaha masyarakat petani/nelayan; b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan; c. perencanaan, penataan di bidang kelautan dan perikanan serta bimbingan kelembagaan di daerah terhadap masyarakat tani/nelayan; d. pelaksanaan inventarisasi, perencanaan, pengelolaan sarana dan prasarana serta penyiapan program, metode dan sistem kerja penyuluhan kelautan dan perikanan; e. pelaksanaan inventarisasi, perencanaan pemberdayaan dan bimbingan sosial, ekonomi di bidang kelautan dan perikanan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 26. (1). Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Masyarakat Dunia Usaha; b. Seksi Penyuluhan; c. Seksi Penataan Kelautan dan Perikanan; dan d. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai; Masing–masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 27 (1). S e k s i K e l e m b a g a a n d a n M a s y a r a k a t D u n i a U s a h a m e m p u n y a i t u g a s merencanakan, merumuskan, mengidentifikasi dan membina kelembagaan dunia usaha tani/nelayan. (2). Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menginventarisi, mengidentifikasi, merencanakan dan membina sumber daya dibidang Kelautan dan Perikanan. (3). Seksi Penataan Kelautan dan Perikanan mempunyai merencanakan, penataan bidang kelautan dan perikanan bimbingan kelembagaan masyarakat tani/nelayan.
tugas serta
(4). Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai mempunyai tugas merencanakan, membimbing, membina usaha, memberdayakan dan bimbingan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Paragraf 6 Sub Dina s Pras ara na, Pes is ir Pan tai Dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 28 (1). Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan Prasarana Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. (2). Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 29 Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas di bidang Pembinaan Prasarana Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau pulau Kecil mempunyai fungsi : a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan pemetaan potensi kelautan dan perikanan; b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan perumusan, pengembangan dan pembinaan tata operasional dan tata laksana serta jasa pelabuhan perikanan dan tempat pendaratan ikan serta pasar grosir perikanan; c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancangan pembangunan dan pengembangan serta pembinaan pemukiman masyarakat tani/nelayan di daerah pantai dan lingkungannya; d. pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi, perencanaan bimbingan serta
pembinaan dalam pengelolaan pesisir pantai dan pulau pulau kecil secara terpadu; e. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, perencanaan tata ruang dengan sumberdaya hayati dan pemanfaatan sumber daya, pengembangan dan pembinaan lingkungan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 31 (1). Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau–pulau Kecil terdiri atas a. Seksi Tata Ruang Sumberdaya Hayati; b. Seksi Tata Pelabuhan dan Pendaratan Ikan; c. Seksi Lingkungan Pemukiman Daerah Pantai; dan d. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil; (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampir, oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Prasarana, Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 32 (2). Seksi Tata Ruang Sumber Daya Hayati mempunyai tugas menginventarisasikan, mengidentifikasi, merencanakan dan pemetaan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (3). Seksi Tata Pelabuhan dan Pendaratan Ikan mempunyai tugas menginventarisasikan, merencanakan, merumuskan, pengembangan dan membina operasional, jasa pelabuhan dan Tempat Pendaratan Ikan. (4). Seksi Lingkungan Pemukiman Daerah Pantai mempunyai tugas menginventarisasikan dan menyusun rancangan pembangunan, mengembangkan dan membina pemukiman masyarakat tani/nelayan di daerah pantai beserta lingkungan. (5). Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas menginventarisasikan, merencanakan, membimbing dan mengelola daerah pesisir pantai secara terpadu dan optimal. Paragraf 7 Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan Pasal 33 (1). Sub Dinas Bina Usaha Tani / Nelayan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pembinaan usaha lain/nelayan. (2). Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan di pimpin deh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 34 Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang Pembinaan Usaha Tani/Nelayan.
Pasal 35
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Dinas Bina UsahaTani/Nelayan mempunyai fungsi : a. pelaksanaan usaha tani/nelayan, bimbingan permodalan pengelolaan kerja sama usaha di bidang kelautan dan perikanan; b. penanganan dan pengelolaan hasil kelautan dan perikanan, bimbingan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan yang meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil Kelautan dan Perikanan untuk pemasaran dalam maupun luar negeri; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasal 36 (1). Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan terdiri atas : a. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Usaha; b. Seksi Permodalan; c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; dan d. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran; (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 37 (1). Seksi Bimbingan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas mengidentifikasi, menginventarisasikan, merencanakan, merumuskan, menganalisa usaha, membimbing usaha, mengelola dan kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan. (2). Seksi Permodalan mempunyai tugas mengidentifikasi, menginventarisasikan, merencanakan dan membimbing permodalan usaha Kelautan dan Perikanan. (3). Seksi pengembangan dan pembinaan mutu mempunyai tugas mengventarisaikan mengidentifikasi, merencanakan, membimbing mengawas/menguji serta mengevaluasikan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil kelautan dan Perikanan (4). Seksi Pasca Panen dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, me mbi mbi ng men ge mba ngk an pe masara n dan me mbi m bin g tek nol o gi penanganan pasca panen hasil kelautan dan perikanan meliputi analisa pasar dan promosi untuk pemasaran di dalam dan luar negeri serta bimbingan t e k n o l o g i p a s c a p a n e n u n t u k m e n i n g k a t k a n m u t u h a s i l K e l a u t a n d a n Perikanan.
Paragraf 8 Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasal 38 (1). S u b D i n a s P e n g a w a s a n d a n P e r l i n d u n g a n S u m b e r d a y a K e l a u t a n D a n Perikanan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pembinaan pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (2). Sub Di na s Pe nga wasan dan Pe rlind u ngan Su mb erd a ya Kel aut an Dan Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 39 Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang Pembinaan Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan serta penanganan nelayan terdampar. Pasal 40 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi melakukan : a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan b. sumberdaya hayati dan non hayati; c. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan, pemantauan, pengevaluasian dan bimbingan pelaksanaan pengawasan sumberdaya perairan; d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional, perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi konservasi, rehabilitasi, sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan serta penanggulangan nelayan terdampar; e. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan bimbingan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan umum; f. pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan di atas air; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; Pasa l 4 1
1). Sub Dinas Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan terdiri atas : a. Seksi Penataan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan;
b. Seksi Perlindungan Sumberdaya Perairan; c. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Sumber daya Perairan; dan d. Seksi Perlindungan dan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; 2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas pengendalian dan pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal 42 (1). Seksi Penataan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasikan, mengidentifikasi, membina, penataan tata ruang sumberdaya alam hayati, pemanfaatan, pemetaan alokasi sumberdaya di perairan umum. (2). Seksi Perlindungan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas menginventarisasikan, mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, membimbing dan mengendali serta pemetaan perairan umum serta mengawasi dan membina kendaraan di atas air. (3). Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan dan Sumberdaya Perairan mempunyai tugas menginventarisaskan, mengidentifikasikan, menyusun petunjuk operasional pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati, memantau, mengevaluasi dan membimbing pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan serta penanganan terhadap nelayan terdampar. (4). Seksi Perlindungan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati mempunyai tugas menginventarisasikan, mengidentifikasi dan membimbing operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan meliputi konservasi, rehabilitasi dan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan. Paragraf 10 Unit Pelaksana Teknis Pasal 43 (1). Pada Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). (2). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu. Pasal 44
(1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; (2). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Paragraf 11 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 45 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 46 (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (3). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. B A B I I I KEPEGAWAIAN Pasal 47 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pasal 48 Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas. Pasal 49 Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya. Pasal 50 Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 51 Eselon Jabatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai berikut a. Kepala Dinas Eselon II. a b. Wakil Kepala Dinas Eselon II. b c. Kepala Bagian Tata Usaha Eselon III. a d. Kepala Sub Dinas Eselon III. a
e. Kepala UPTD f. Kepala Sub Bagian g. Kepala Seksi
Eselon III. a Eselon IV. a Eselon IV. A
BAB IV. TATA KERJA Pasal 52 (1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas , Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, K e p a l a U P T D w a j i b m e n e r a p k a n p r i n s i p k o or d i n a s i , i n t e g r a s i , sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing; (2). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah; Pasal 53 Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan. Pasal 54 (1). S e t i a p p i m p i n a n u n i t k e r j a d i l i n g k u n g a n D i n a s K e l a u t a n d a n Perikanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya. (2). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. (3). Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. B A B V PEMBIAYAAN Pasal 55 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56
Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksana dari Peraturan daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB. VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku. Pasal 58 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disahkan di Banda Aceh Pada tanggal 20 Juni
2001
M 28 Rabiul Awal1422 H GUBERNUR DAERAH ISTIMEAWA ACEH
ABDULLAH PUTEH Diundangkan di Banda Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERH ISTIMWA ACEH
THANTHAWI ISHAK LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 43
PENJELASAN A T A S PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh . Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Ayat (1) Bidang Penelitian Pengembangan dan Program dimaksud adalah dalam rangka menunjang program kegiatan Kelautan dan Perikanan. Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Cukup Jelas. Pasal 19 Subdinas
produksi
dan
teknologi
mempunyai
tugas
melaksanakan tugas dinas dibidang pembinaan produksi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu sebagai unsur pelaksanaan teknis di bidangnya.
Pasal 20 sampai dengan asal 22 Cukup Jelas. Pasal 23 Ayat (1). Adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan yang berkaitan lansung senfan masyarakat kelautan dan perikananan. Pasal 24 Sub dinas pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu unsur pelaksanaan teknis di bidangnya. Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 Cukup Jelas. Pasal 28 Ayat (1). Sub dinas perikanan dan kelautan unsur pelaksanaan teknis di bidang pembinaan prasarana pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yaitu tercakup dalam kelautan dan perikanan. Pasal 29 Sub dinas perikanan dan kelautan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang pembinaan di bidang prasarana pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yaitu sebagai unsur pelaksanaan teknis dibidangnya. Pasal 30 sampai dengan Pasal 32 Cukup Jelas. Pasal 33 Ayat (1). Yang dimaksudkan usaha tani adalah usaha tani yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan.
Pasal 34 Sub dinas bina usaha tani/nelayan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang
pembinaan masyarakat/nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yaitu sebagaimana unsur pelabuhan teknis di bidangnya. Pasal 35 sampai dengan Pasal 59 Cukup Jelas.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERASHISTIMEWA ACEH NOMOR : 14 TAHUN 2001 TANGGAL : 20 JUNI 2001
KEPALA DINAS WAKIL KEPALA DINAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
SUB BAG PERUNDANGUNDANGAN DAN PERIZINAN
SUB BAGIAN PERLENGKA PAN
SUBDINAS LITBANG DAN PROGRAM
SUBDINAS PRODUKSI DAN TEKNOLOGI
SUB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
SUB DINAS PRASARANA, PESISIR PANTAI DAN PULAU-PULAU KECIL
SUBDINAS BINA USAHA TANI/NELAYAN
SUB DINAS PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN SUMBERDAYA
SEKSI LITBANG
SEKSI PENANGKAPAN
SEKSI KELEMBAGAAN DAN MASYARARKAT DUNIA USAHA
SEKSI TATA RUANG SUMBERDAYA HAYATI
SEKSI BIMBINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
SEKSI PENATAAN SUMBERDAYA IKAN DAN LINGKUNGAN
SEKSI DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI BUDIDAYA
SEKSI PENYULUHAN
SEKSI PELABUHAN DAN PENDARATAN IKAN
SEKSI PERMODALAN
SEKSIPERLINDUNGAN SUMBERDAYA PERAIRAN
SEKSI KELAUTAN DAN JPERIKANAN
SEKSI LINGKUNGAN PEMUKIMAN DAERAH PANTAI
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMBINAAN MUTU
SEKSI PENGAWASN PENAGKAPAN IKAN DAN SUMBER DAYA
SEKSI PEMBERDAYAN SOSIAL EKOMNOMI MASYARAKAT PESISIR
SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
SEKSI PASCA PANEN DAN PEMASARAN
SEKSI PERLINDUNGAN SUMBER DAYA
SEKSI TEKNOLOGI SUMBER DAYA HAYATI DAN NON HAYATI SEKSI SARANA, PRODUKSI PENGENDALIAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH UPTD ABDULLAH PUTEH
