PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
No : 28 TAHUN 1977
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOSK DIATAS TANAH YANG DIKUASAI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
MENIMBANG
: a. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah Kota Besar Surakarta No. 7 tahun 1953 Tentang Mendirikan dan Menyewakan Kiosk Di Tanah Milik daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadan dan kebutuhan pada waktu sekarang. b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah Yang baru.
MENGINGAT
: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974. 2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950. 3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
1
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOSK DIATAS TANAH YANG DIKUASAI DAERAH .
Pasal I a. Pemerintah daerah
:
Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta
b. Kepala Daerah
:
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
c. Kiosk
:
Bangunan yang mudah atau dapat dipindahkan dengan luas tidak lebih dari 15 meter persegi dan yang dipergunakan untuk menjalankan sesuatu usaha niaga, perusahaan atau jasa yang tidak termasuk dalam pengertian pasar.
d. Perusaan
:
Setiap pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh hasil dan atau keuntungan
e. Tanah yang dikuasai
:
Jalan-jalan, lapangan, sesuatu areal tanah yang dikuasai Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.
f. Ijin
:
Ijin Mendirikan Kiosk
Pasal 2 (1) Kepala daerah Menetapkan tempat-tempat untuk mendirikan kiosk, dengan memperhatikan : a. Rencana Induk Kota. b. Keamanan. Ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan. c. Pengaruh sekecil mungkin terhadap kehidupan dan perkembangan pasar. (2) Kepala daerah dapat mengatur kembali tempat-tempat sebagaimana telah ditetapkan pada ayat (1) untuk menyesuaikan dengan perkembangan kota. (3) Setiap pembuatan Kiosk harus memenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : a. Rangka dari kayu kalimantan b. Dinding terbuat dari lembaran halus, seperti kayu jati dipasah, hardbord, triplex, seng atau sejenis, dan dicat. c. Atap dari seng atau asbes gelombang. d. Lantai dari papan. e. Berbentuk persegi empat dengan ukuran satu sisi sedikitnya-dikitnya 1,5 meter. 2
Pasal 3 Barang siapa bermaksud mendirikan kiosk harus menyampaikan permohonan kepada Kepala daerah dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan, bermeterai cukup, yang memuat keterangan-keterangan antara lain : a. Nama dan alamat pemohon b. Kewarganegaraan c. Letaknya kiosk. d. Ukuran Kiosk e. Penggunaanya. f. Gambar rencana Kiosk.
Pasal 4 (1) Setelah permohonan mendirikan kiosk dikabulkan, kepada pemohon diberikan Keputusan Ijin Mendirikan Kiosk. (2) Ijindapat diberikan apabila memenuhi ketentuan dalam Peraturan daerah ini dan membayar Retribusi ijin. (3) Kepala daerah mencantumkan persyaratan-persyaratan yang diberikan dalam Keputusan Ijin dan dapat mengubah dan atau menambah persyaratan ijin. (4) Ijin Berlaku dalam waktu 5 bulan.
Pasal 5 (1) Pembuatan Kiosk harus sudah selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkanijin (2) Ijin dapat dicabut, jika pembuatan kiosk tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. (3) Sebelum Kiosk itu selesai dikerjakan, tempat kiosk tidak boleh dipergunakan.
Pasal 6 (1) Pemegang ijin dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : Tarip untuk tiap m2
Fungsi jalan Golongan I
Golongan II
Golongan III
a. Jalan Utama Kota
Rp 15.000,-
Rp 7.500,-
Rp 2.500,-
b. Jalan Antar Lingkungan
Rp 15.000,-
Rp 7.500,-
Rp 2.500,-
c. Jalan Lingkungan utama
Rp 10.000,-
Rp 5.000,-
Rp 2.500,-
d. Jalan kampung
Rp 2.500,-
Rp 1.000,-
Rp 5.000,-
3
(2) Kepala daerah menetapkan golongan-golongan dimaksud ayat (1) berdasarkan nilai ekonomis letak kiosk. (3) Retribusi dibayar kepada kas Pemerintah Daerah sebelum ijin diberikan
Pasal 7 (1) Semenjak Kiosk selesai didirikan maka kiosk menajdi milik Pemerintah Daerah (2) Pemegang ijin berhak mempergunakan jangka waktu persewaan. (3) Jika pemegang ijin tidak dapt melanjutkan pembangunan Kiosk ia tidak dapat memindahkan kepada fihak lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah. (4) Dalam hal pemindahan hak ijin dapat disetujui, maka pemegang ijin baru diharuskan juga membayar retribusi ijin sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 ayat (1) dan pemegang ijin lama tidak dapat meminta kembali retribusi yang telah dibayarkan Kepada Pemerintah daerah.
Pasal 8 (1) a. Jika dalam waktu tersebut pada pasal 4 ayat (4) Pemegang ijin meninggal dunia, ahli warisnya dapat melanjutkan usahanya dengan tidak membayar retribusi ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). b. Apabila dalam waktu 60 hari tidak ada ahli waris yang dapat melanjutkan usahanya maka ijin tidak dapat berlaku lagi (2) Ahli waris tidak diperkenankan memindahkan hak ijin kepada orang lain tanpa persetujuan dari Kepala Daerah
Pasal 9 (1)
a. Setelah pembangunan Kiosk selesai, Pemegang ijin penyewa Kiosk dengan kewajiban membayar sewa kiosk. b. Pemegang ijin diberikan tenggang waktu tidak membayar sewa kiosk selama 18 bulan sejak diterbitkan Surat ijin Penempatan Kiosk. c. Pemegang ijin diberikan tenggang waktu tidak membayar sewa kiosk selama 18 bulan sejak diterbitkan Surat ijin Penempatan Kiosk. d. SIPK, Berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan tiap tahun harus diperbarui.
(2) Pemegang SIPK tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa ijin kepala daerah.
4
(3) Jika pemegang ijin tidak mempergunakan kiosk, atau bahkan dalam waktu 30 hari kiosk terusmenerus tutup, tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha tanpa alasan yang dapat diterima, maka kepala Daerah dapat mencabut SIPK dan memindahkan hak sewanya kepada orang lain
Pasal 10 (1) Besarnya persewaan kiosk tersebut ditetapkan untuk : Tarip untuk tiap m2
Fungsi jalan Golongan I
Golongan II
Golongan III
e. Jalan Utama Kota
Rp 15.000,-
Rp 7.500,-
Rp 2.500,-
f. Jalan Antar Lingkungan
Rp 15.000,-
Rp 7.500,-
Rp 2.500,-
g. Jalan Lingkungan utama
Rp 10.000,-
Rp 5.000,-
Rp 2.500,-
h. Jalan kampung
Rp 2.500,-
Rp 1.000,-
Rp 5.000,-
(2) Uang sewa baru harus dibayar terlebih dahulu selambat-lambatnya tanggal 20 tiap-tiap bulan. Selewatnya tanggal tersebut uang sewa untuk bulan itu ditambah 10% ( sepuluh prosen ).
(3)
a. Jika uang sewa tidak dibayar tiga bulan berturut-turut, maka Kepala Daerah dapat meutup dan menyegel serta mengosongkan kiosk. b. Barang-barang didalam kiosk yang disegel dapat diambil pemiliknya apabila sewa-sewa terhutang telah dibayar lunas. c. Apabila dalam jangka waktu 30 hari barang-barang tidak diambil pemiliknya, dilelang oleh Pemerintah yang hasilnya diberikan kepada Pemilik setelah dikurangi segala beaya dan sewa-sewa yang terhutang.
Pasal 11 Penyewa kiok dilarang : a. Mempergunakan kiosk untuk rumah tangga. b. Mengijinkan orang lain berada didalam kiosk sesudah ditutup, kecuali orang yang ditunjuk sebagai penjaga dengan membawa surat keterangan dri pebyewa kiosk yang diketahui oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. c. Menambah, merubah, memindah atau membongkar Kiosk tanpa ijin Kepala Daerah.
5
Pasal 12 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Kiosk yang didirikan ditanah yang dikuasai Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus telah dimintakan ijin kepada Kepala Daerah dan disesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini. (2) Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 14, jika ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka Kepla Daerah berhak membongkar kiosk.
Pasal 13 Selain Instansi-instansi yang telah mempunyaitugas mengusut pelanggaran-pelanggaran, maka kewajiban mengawasi pelaksanaan Peraturan daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran, diserahkan juga kepada Kepala Dinas Pengawasan Umum, Kepala Sub Direktorat Perekonomian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
Pasal 14 (1) Pelanggaran terhadap Peratuan Daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah (2) Hukuman terhadap pelanggaran tersebut ayat (1) dapat disertai pembongkaran Kiosk yang bersangkutan.
Pasal 15 (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta No.7 Tahun 1953, tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Surakarta, 27 Oktober 1977.
6
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA
TINGKAT II SURAKARTA
Diundangkan
Ttd
Ttd
(Roedjito)
Soemari Wongsopawiro
dalam
Lembaran
Daerah Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Tingkat II Surakarta No. 2 Tanggal 25 GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA Pebruari Tahun 1978 Seri B nomor 2.
TENGAH dengan surat Keputusan tanggal 281-1978 No. HK.21/1978.
Sekretaris Wilayah/Daerah,
Sekretaris daerah b/ Kepala Biro Hukum,
CAP
Ttd
CAP
ttd
DJOKO SANTOSO, BA
Nawawi, SH
NIP. 010 061 475
NIP : 500 26 890
Sesuai dengan aslinya. Yang menurun,
Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
7
