PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KOTA PAGAR ALAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PAGAR ALAM Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perkembangan peternakan dalam kota Pagar Alam, perlu diadakan pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak; b. bahwa dalam usaha pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak, dipandang perlu untuk mencegah berkeliaran hewan ternak yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 (Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraTahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838); 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88) 6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam Sebagai Daerah Otonom. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMELI-HARAAN HEWAN TERNAK BERKAKI EMPAT DALAM KOTA PAGAR ALAM.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam; (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam; (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam; (4) Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam; (5) Sub Dinas Peternakan adalah Sub Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan kota Pagar Alam; (6) Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; (7) Hewan piara adalah Hewan yang cara hidupnya untuk sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu; (8)
Ternak ialah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasilan bahan atau jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
(9) Peternak adalah setiap orang atau Badan Hukum dan atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan; (10) Cap Ternak adalah tanda yang diberikan pada ternak. BAB II PEMELIHARAAN Pasal 2 (1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan : a. Menempatkan hewan ternak didalam kandang atau pagar pada malam hari; b. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali pengikat sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau dan kuda, sedangkan untuk kambing dan domba tali pengikat sepanjang minimal 2 ( dua ) meter serta memberikan rantai pengikat pada anjing;
c. Memberi tanda dipantat untuk sapi dan kerbau, sesuai dengan tanda yang akan ditetapkan kemudian untuk tiap tiap kecamatan dimana ternak tersebut dikandangkan. (2) Ketentuan seperti tanda yang dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini akan ditetapkan kemudian oleh Walikota. BAB III PELARANGAN Pasal 3 Setiap pemilik hewan ternak dilarang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari. Pasal 4 (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidik, maka hewan tersbut di tahan oleh Pemerintah; (2) Setelah dalam jarak waktu 14 (empat belas) hari sesudah diumumkan secara patut dinyatakan ketentuan kadaluarsa untuk segala ketentuan kepemilikan yang diajukan, hewan disita untuk dilelang dan untuk anjing akan di eleminasi; (3) Uang hasil pelelangan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah; (4) Apabila dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ternyata ada orang yang mengaku bahwa hewan tersebut adalah miliknya dengan menunjukan bukti bukti yang sah, maka kepada pemilik tersebut dibebankan biaya pemeliharaan selama ternak itu ditahan. Pasal 5 Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang : (1) Menggunakan hewan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum mencapai umur 1,5 (satu setengah) tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan sampai hewan ternak tersebut melahirkan atau dalam keadaan pincang atau sakit; (2) Memotong hewan ternak betina yang masih produktif, kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah Daerah; (3) Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin sangat merintangi lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban; (4) Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan pengiring dan membawa hewan ternak seperlunya. BAB IV
TATA CARA JUAL BELI TERNAK PASAL 6 (1) Setiap jual-beli ternak harus dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau setingkatnya asal ternak; (2) Setiap jual-beli ternak yang berasal atau keluar dari wilayah Kota Pagar Alam harus dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan. BAB V KESEHATAN TERNAK PASAL 7 (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular yang ada di Kota Pagar Alam; (2) Khusus hewan anjing, kucing dan kera diwajibkan untuk divaksinasi rabies minimal 1 tahun sekali. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 8 (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak; (3) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB VI PENYIDIKAN Pasal 9 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diamksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang penyidik sebagaimana diamksud ayat (1) adalah : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti sesorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersbut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan keputusan Walikota Pagar Alam. Pasal 11 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam. Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 05 Januari 2004 WALIKOTA PAGAR ALAM dto H. DJAZULI KURIS Diundangkan di Pagar Alam pada tanggal 28 Pebruari 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
MEWAKILI, dto Drs. HILAL ARSYID Pembina TK I NIP. 440 008 607 LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 09 SERI E
