PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR : 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG Menimbang : a.
Mengingat
Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000, Pelayanan Dasar Kesehatan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 17 Tahun 1990 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Saranan Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang Nomor 6 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembang unan dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian; c. Bahwa dalam upaya peningkatan jangkauan dan k ualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung oleh partisipasi masyarakat; d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);. 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara No. 4048); 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3642); 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah; 9. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 883/Menkes/SKB/VIII/1998, Nomor 060.440-915 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi pese rta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 tahun 2000 tentang Retribusi pelayanan kesehatan; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA SARANAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Subang ; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif daerah; c. Kepala Daerah adalah Bupati Subang; d. Dinas kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; e. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa atau pelayanan yang diberikan ole h Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikma ti oleh orang pribadi atau badan; f. Retribusi pelayanan kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan jasa k arena mendapat pelayanan kesehatan;
g. Tindakan adalah tindakan dengan merobek jaringan, pembedahan, dan tindakan pengobatan dengan menggunakan alat tertentu; h. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Labot arium Kesehatan Daerah; i. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis meliputi pemeriksan dan pengobatan tanpa tindakan dan pemeriksaan laboratorium tidak dengan menginap; j. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga paramedis meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan dengan menginap; k. PT. ASKES adalah Perseroan Terbatas (Persero) Asuransi Kesehatan; l. Peserta ASKES adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun pegawai negeri sipil, purnawirawan TNI/POLRI, veteran perintis kemerdekaan, dan anggota masyarakat yang membayar premi untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yang mempunyai Kartu Tanda Peserta PT. ASKES beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Peserta PT. ASKES tersebut; m. Keluarga miskin adalah mereka yang memilih Kartu Sehat atau Kartu Tanda Pengenal Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan dan atau dinyatakan dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa setempat yang berlaku selama 3 (tiga) bulan; n. Anak sekolah adalah anak sekolah yang mendapat masalah kesehatan di sekolah dan ditanggulangi dalam rangka kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah; o. Obat Golongan I adalah obat-obatan dan alat kesehatan yang berasal dari pengadaan APBD Kabupaten Subang, PT ASKES dan obatobatan bantuan program; p. Obat Golongan II adalah obat-obatan dan alat kesehatan yang berasal dari pengadaan sendiri oleh Dinas sebagai suplemen apabila Obat Golongan I habis dan untuk memenuhi jenis obat dan alat kesehatan yang nyata-nyata dipelukan tapi tidak tersedia dalam Obat Golongan I. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan berupa jasa pemeriksaan dan pemberian obata diluar t indakan pada sarana Pelayanan Kesehatan Dasar.
Pasal 3 Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di sa rana Pelayanan Kesehatan dasar. Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang / pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum . BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penepatan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, ke mampuan masyarakat dan aspek keadilan. BAB VI KOMPONEN PELAYANAN DAN KOMPONEN TARIP Pasal 8 Komponen Pelayanan Kesehatan terdiri dari : a. Rawat Jalan b. Rawat inap c. Pemeriksaan Kesehatan untuk maksud tertentu 1. Melanjutkan sekolah 2. Melamar pekerjaan 3. Surat izin mengemudi 4. Pemegang polis asuransi jiwa 5. Calon jemaah haji 6. Visum et Repertum (bukan jenazah) d. Pengawasan medik
1. Umum 2. Spesialis e. Persalinan 1. Persalinan normal 2. Persalinan dengan penyulit f. Perawatan Jenazah 1. Memandikan mayat 2. Pemeriksaan luar jenazah Pasal 9 Komponen tarip retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini adalah : a. Rawat jalan meliputi : 1. Umum 2. Gigi 3. Spesialis 4. Tindakan b. Rawat inap meliputi ; 1. Pengawasan medik 2. Obat-obatan, bahan dan alat 3. Perawatan 4. Tindakan 5. Akomodasi 6. Pemeriksaan Laboratorium BAB VII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : (1) Tarif pelayanan rawat jalan (tanpa tindakan dan laboratorium) a. Rawat jalam umum Rp. 2.000 b. Rawat jalan gigi Rp. 2.000 c. Rawat jalan spesialis Rp. 5.000 (2) Tarif rawat inap per hari (diluar alat dan obat)
Rp. 7.500
(3) Tarif pengawasan medis di ruang perawatan a. Oleh dokter umum b. Oleh dokter spesialis
Rp. 2.000 Rp. 4.000
(4) Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud tertentu a. Melanjutkan sekolah Rp. b. Melamar pekerjaan Rp. c. Surat izin mengemudi Rp. d. Pemegang polis asuransi jiwa Rp.
2.000 2.500 2.500 10.000
e. Calon jemaah haji (diluar pemeriksaan Rp. 20.000 laboratorium vaksinasi, dan buku kesehat an haji) f. Visum et Repertum (bukan jena zah) Rp. 10.000 (5) Tarif jasa persalinan (diluar bahan dan alat) a. Persalinan normal b. Persalinan dengan penyulit (6) Tarif unit gawat darurat a. Biaya perawatan per hari b. Biaya pemakaian ruang UGD c. Biaya tindakan ringan (diluar bahan dan alat) - Sampai dengan 5 jahitan - Lebih dari 5 jahitan setiap tambah 1 (satu) jahitan d. Biaya tindakan ringan tanpa jahitan
Rp. 20.000 Rp. 40.000 Rp. 40.000
Rp. 15.000 Rp. 2.500 Rp.
5.000
Rp. Rp.
1.000 3.000
(7) Tarif tindakan medik (operasi) berpedoman pada tarip kelas III B Pada ayat (1) pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. (8) Tarif tindakan (diluar bahan dan alat ) a. Suntikan b. Infus/transfusi c. Venaseksi d. Klisma e. Fungsi lumbal f. Fungsi asites g. Fungsi pleura h. Maag slang i. Isap lendir j. Eksterpasi ringan k. Eksterpasi berat l. Sirkumsisi m. Fiksasi n. Fungsi /aspirasi o. Ektraksi benda asing pd mata/telinga p. Epilasi mata q. Bilas serumen r. Tindik s. Water seal drainage t. Pengambilan apus papan culo u. Versi luar v. Biopsi serviles w. Manual placenta x. Kuret
Rp. 1.000 Rp. 1.500 Rp. 5.000 Rp. 3.000 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 7.500 Rp. 5.000 Rp. 1.000 Rp. 7.500 Rp. 10.000 Rp. 15.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 3.000 Rp. 2.000 Rp. 2.500 Rp. 15.000 Rp. 6.000 Rp. 6.000 Rp. 10.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000
y. z. aa. bb. cc.
Ekstraksi bokong Digital abortus Inspiculo Pemasangan dan pencabutan IUD Pemasangan dan pencabutan Inplant
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
25.000 20.000 7.500 5.000 15.000
(9) Tarif pelayanan kesehatan gigi a. Penamba lan per gigi b. Pencabutan per satu gigi c. Pencabutan dengan komplikasi per satu gigi d. Pengambilan karang gigi per regio e. Fungsi abses f. Incici dan drainage g. Perawatan syaraf dan akar gigi
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
7.500 2.500 2.500 3.000 3.500 3.000 3.500 2.500 2.500
b. Urine - Urine rutin - Protein - Sedimen - Reduksi - Berat jenis
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
6.500 1.500 2.000 1.500 1.500
c. Faeces - Faeces rutin - Benzidin
Rp. Rp.
4.000 1.500
d. Serologis - Tes Kehamilan
Rp.
7.000
e. Kimia klinik - Protein total - Albumen - Kolesterol - HDL
Rp. Rp. Rp. Rp.
(10) Tarif laboratorium a. Hematologi - Darah rutin - Haemoglobin - Leucosit - Eritrosit - Laju endap darah - Hitung jenis - Malaria - Waktu pembekuan - Waktu pendarahan
15.000 15.000 15.000 15.000
- Alkalit fosfat - Gula darah - Urine - Kreatinin - Trigliseraida - Birulubin total - SGOT - SGPT - Gamma GT - Analisa gas darah - Elektrolit - Analisa sperma
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000 10.000 10.000 10.000 17.500 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 50.000 20.000
f. Mikrobiologi - BTA - Gonokokus - Jamur - Difteri
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.000 3.500 3.500 3.500
g. Pemeriksaan lengkap makanan minuman
Rp. 40.000
h. Pemeriksaan kualitas Air - Kimia lengkap - Air minum - Air Bersih - Air badan air - Air buangan - Bakteriologi
Rp. 78.000 Rp. 78.000 Rp. 90.000 Rp.120.000 Rp. 17.500
i.
Rp. 15.000
Pemeriksaan kualitas tanah
(11) Tarif radiologi (diluar bahan dan alat) a. U S G b. Pemotretan
Rp. 13.000 Rp. 8.000
(12) Tarif pelayanan obat-obatan a. Pelayanan obat-obatan golongan I bagi penderita rawat jalan umum dan rawat jalan spesialis tidak dikenakan biaya telah tercakup dalam tarif retribusi jalan umum dan rawat jalan spesialis b. Pelayanan obat-obatan golongan I bagi penderita rawat inap dihitung menurut jumlah obat dikalikan harga yang ditetapkan pada proses pengadaan obat tersebut c. Pelayanan obat-obatan golongan II baik penderita rawat jalan maupun penderita rawat inap, dihitung menurut jumlah obat dikalikan harga pembelian ditambah 25% (dua puluh lima persen)
(13) Tarif ambulance (tidak termasuk bahan bakar ) Dalam kota atau luar kota 10 km pertama Rp. 10.000 Selanjutnya setiap km Rp. 750 (14) Tarif perawatan jenazah a. Sewa kamar mayat setiap 24 jam b. Biaya memandikan mayat c. Pemeriksaan luar jenazah
Rp. 10.000 Rp. 40.000 Rp. 20.000
BAB VIII PROSEDUR DAN DATA TERTIB PELAYANAN Pasal 11 (1) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan wajib mentaati ketentuan yang berlaku. (2) Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar harus menda ftarkan diri di loket pendaftaran dengan membay ar sejumlah retribusi sesuai dengan keperluan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini. Khusus bagi anak sekolah dengan membawa Surat Pengantar dari Kepala Sekolah, keluarga miskin dnegan membawa Kartu Sehat atau Kartu Tanda Pengenal JPSBK dan atau Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa, peserta PT. Askes dengan membawa Kartu Tanda Peserta PT. ASKES. Pasal 12 (1) Setiap penderita dapat dirawat di Puskesmas Perawatan berdasarkan perintah dokter Puskesmas (2) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pasal ini, yang telah mendapat persetujuan untuk dirawat, maka keluarga dan familinya harus mentaati segala ketentuan dan peraturan Puskesmas perawatan. (3) Untuk perhitungan akhir semua jenis retribusi pelayanan kesehatan rawat inap pada hari masuk dihitung penuh, sedangkan pada waktu pulang sebelum pukul 12.00 dibebaskan dan setelah pukul 12.00 dihitung sehari penuh. (4) Lamanya perawatan di Puskesmas Perawatan paling lama 3 (tiga hari). Bila selama 3 (tiga) hari belum sembuh harus dirujuk ke Rumah Sakit. (5) Dalam hal penderita pulang tanpa sepengetahuan pihak Puskesmas, maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarganya. Pasal 13 (1) Apabila orang sakit yang dirawat meninggal dunia maka dokter Puskesmas membuat surat keterangan kematian, selanjutnya jenazah disimpa n di kamar mayat paling lama 1(satu) jam.
(2) Jika keluarga orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dikenal maka jenazah tersebut diserahkan kepada Kepada Desa/Keluarahan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib . (3) Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak ada yang mengambil, jenazah tersebut dikuburkan oleh pihak Puskesmas dengan disaksikan oleh yang berwajib dan dibuat berita acara pemakaman. Pasal 14 Makanan yang diberikan selama perawatan kepada pasien sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Pasal 15 (1) Setiap pasien yang dirawat di Puskesmas tidak diperbolehkan untuk ditunggu tanpa ijin dokter Puskesmas atau petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Puskesmas. (2) Setiap orang yang berkunjung kepada pasien diluar jam besuk terlebih dahulu harus meminta ijin kepada petugas dan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman untuk pasien kecuali seijin dokter/petugas. BAB IX PEMBEBASAN DARI PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 16 (1) Keluarga miskin, penderita penyakit yang pengobatannya termasuk program pemberantasan penyakit menular dibebaskan retribusi. (2) Anak sekolah yang mendapat pelayanan rawat jalan dibebaskan dari retribusi. (3) Peserta PT. ASKES yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasa r, pembayaran retribusinya ditanggung oleh PT. ASKES sesuai peraturan perundang yang berlaku. BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 18 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari besarnya retribusi yang terutang. BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Pembayaram retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitk an 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat alain yang sejenis dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. BAB XV KADALUARSA Pasal 22 (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setalah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 23 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak melakukan penagihan sudah kadaluwarsa. (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa. BAB XVII PENGGUNAAN HASIL RETRIBUSI Pasal 24 (1) Hasil retribusi pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar seluruhnya digunakan langsung untuk membiayai pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar. (2) Tata cara dan rincian penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1, pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurunga n paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil ketentuan dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang pemyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan meng enai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan d engan tindak pidana dibidang retribusi; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukua n, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti melarang seseorang mening galkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain ya ng perlu untuk kelancaran penyidikan pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur leb ih lanjut oleh Kepala Daerah.
