PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
18
TAHUN 2005
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan; b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dewasa ini dan agar mutu pelayanan kesehatan tetap terjamin, maka besarnya retribusi pelayanan kesehatan dasar pada pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatusr dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Bantul Nomor 35 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat kesehatan Masyarakat Keliling dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat perawatan perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 1
dan 15; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Bantul; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 2. PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001; 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat. BAB II PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH Bagian Kesatu Petunjuk Pelaksanaan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Pasal 2 Hasil penerimaan retribusi seluruhnya dipergunakan untuk anggaran pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan perincian sebagai berikut : a. Rawat jalan : 2
1. untuk pengadaan obat sebesar 45% (empat puluh lima perseratus); 2. untuk operasional PUSKESMAS sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan perincian sebagai berikut : a) kegiatan operasional, terdiri atas : 1) di dalam dan di luar gedung; 2) rawat kunjungan rumah; 3) pembinaan/penyuluhan kesehatan masyarakat. b) pembinaan sumber daya manusia, meliputi : 1) pelatihan/seminar; 2) pembinaan medis/non medis; 3) tugas belajar. c) pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, meliputi : 1) administrasi; 2) obat-obatan yang diperlukan; 3) reagensia; 4) bahan habis pakai; 3. untuk monitoring manajemen PUSKESMAS sebesar 5% (lima perseratus) b. Tindakan Medis : 1. untuk perlengkapan medis, non medis, bahan habis pakai sebesar 40% (empat puluh perseratus); 2. untuk jasa sebesar 50% (lima puluh per seratus), dengan perincian sebagai berikut : a) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 5% (lima perseratus); a) untuk tenaga medis sebesar 15% (lima belas perseratus ); a) untuk tenaga paramedis sebesar 55% (lima puluh lima perseratus). a) untuk tenaga non medis sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) 3. untuk biaya umum PUSKESMAS sebesar 10% (sepuluh perseratus). c. Khusus untuk PUSKESMAS dengan tempat perawatan, penggunaan biaya akomodasi dan jasa konsultasi dirinci sebagai berikut : 1. biaya akomodasi dengan perincian sebagai berikut : a) untuk biaya pengadaan bahan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dengan perincian sebagai berikut : )1 untuk biaya perawatan pasien sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus); )2 untuk perlengkapan medis sebesar 5% (lima perseratus); )3 untuk perlengkapan non medis sebesar 10% (sepuluh perseratus). b) untuk jasa sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dengan perincian sebagai berikut : 1) untuk tenaga paramedis sebesar 65% (enam puluh lima perseratus); 2) untuk tenaga non medis sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus); 2. biaya jasa konsultasi diatur dengan ketentuan dan perincian sebagai berikut : a) jumlah tenaga medis kurang atau sama dengan 3 (tiga) orang : 1) untuk kepala PUSKESMAS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); 3
2) untuk tenaga medis sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) b) jumlah tenaga medis sama dengan 4 (empat) orang : 1)untuk kepala PUSKESMAS sebesar 20% (dua puluh per seratus); 2)untuk tenaga medis sebesar 80% (delapan puluh per seratus) c) jumlah tenaga medis lebih atau sama dengan 5 (lima) orang : 1)untuk kepala PUSKESMAS sebesar 15% (lima belas perseratus); 2)untuk tenaga medis sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus); d. Tarif Layanan Kesehatan Lain : 1. keur dokter (umum/spesialis) dirinci sebagai berikut : a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus); b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus); c) untuk biaya umum sebesar 10 % (sepuluh perseratus) 2. pemeriksaan dokter spesialis dirinci sebagai berikut : a) untuk PUSKESMAS sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); b) untuk jasa dokter spesialis sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus).
3. pemeriksaan kesehatan calon pengantin dirinci sebagai berikut : a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus); b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus); c) untuk biaya umum sebesar 10% (sepuluh perseratus) 4. konsultasi dirinci sebagai berikut : a) untuk operasional sebesar 40% (empat puluh perseratus); b) untuk jasa sebesar 50% (lima puluh perseratus); c) untuk biaya umum sebesar 10% (sepuluh perseratus) 5. Buku KIA, dipergunakan pengadaan buku KIA sebesar 100% (seratus perseratus). Bagian Kedua Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Pasal 3 Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur sebagai berikut : a. wajib retribusi melakukan pembayaran sesui yang ditetapkan di loket pendaftaran; b. bendahara khusus penerima PUSKESMAS menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Dinas Kesehatan. Bagian Ketiga Petunjuk Pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Pasal 4 Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut sebagai berikut : a. pembebasan retribusi diberikan kepada : 1. keluarga miskin yang dibuktikan dengan Kartu Sehat (KS)/Kartu Keluarga Miskin untuk pelayanan kesehatan; 2. penduduk yang tidak mampu tetapi tidak mempunyai Kartu Sehat (KS) dengan menunjukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah Desa setempat;
4
3. Kader Kesehatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan (SK) Kepala PUSKESMAS; 4. Pamong Desa di wilayah kerja PUSKESMAS. b.
pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah melalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tarif tindakan medis. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 503 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal PENJABAT BUPATI BANTUL,
SOETARYO
Diundangkan di Bantul pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Drs. ASHADI, Msi. 5
(Pembina Utama Madya, IV/d) NIP. 490 018 672
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR TAHUN 2005
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 18 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT I.
PENJELASAN UMUM Dengan meningkatnya biaya penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti obat-obatan, reagen laboratorium, biaya listrik, bahan bakar minyak dan alat-alat penunjang lainnya, maka retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 35 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Perawatan, sudah tidak sesuai lagi. PUSKESMAS sebagai unit pelaksana teknis dinas yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam bidang kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara optimal diperlukan peran serta masyarakat dalam operasional pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS, sehingga pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS lebih berkualitas dan dapat mengantisipasi tuntutan permasalahan kesehatan di masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini diatur kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengembalikan seluruh penerimaaan retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS bagi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengembalian seluruh retribusi untuk pelayanan kesehatan tersebut dimaksudkan agar beban yang telah ditanggung oleh masyarakat seluruhnya kembali kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di PUSKESMAS.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 nomor 1 sampai degan 4 Cukup jelas Nomor 5 a. PUSKESMAS Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja PUSKESMAS. b. PUSKESMAS Keliling adalah sarana pelayanan keliling terdiri dari tenaga PUSKESMAS yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat dan dilengkapi peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari PUSKESMAS. c. PUSKESMAS dengan tempat perawatan adalah PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap. Nomor 6 sampai dengan 11 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 12 Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa keseluruhan proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan/dikerjasamakan kepada pihak lain/pihak ketiga. Yang dapat diserahkan/dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau kegiatan pendataan objek dan subjek retribusi. Yang tidak dapat diserahkan/dikerjasamakan dengan pihak lain/pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Yang dimaksud keluarga adalah seorang istri dan atau suami yang sah beserta 2 (dua) orang anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 ayat (1) Saat kadaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi. ayat (2) huruf a. Dalam hal diterbitkan surat teguran, kadaluwarsa penagihan retribusi dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran. huruf b. Yang diamaksud pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai uatang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. Yang dimaksud pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 18 TAHUN 2001 TANGGAL : 28 Oktober 2001 TARIF RAWAT JALAN a. Tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan pada PUSKESMAS sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan umum, gigi, KIA, KB serta pemberian obat. b. Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaan penunjuang, diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut. a.
TARIF RAWAT INAP PADA PUSKESMAS DENGAN TEMPAT PERAWATAN Akomodasi dan jasa konsultasi medik untuk setiap kunjungan. Akomodasi terdiri dari: 1. biaya sewa kamar; 2. biaya makan dan minum; 3. biaya cuci seterika.
NO
JENIS PERAWATAN
1.
Ibu melahirkan
2. 3.
Bayi baru lahir normal Bayi baru lahir prematur atau ada kelainan
4.
Pasien umum
JASA KONSULTASI AKOMODASI MEDIK PERAWATAN DOKTER DOKTER (Rp) UMUM SPESIALIS 15.000 2.000 4.000
JUMLAH (Rp) 17.000/19.000
4.000
2.000
4.000
6.000/8.000
5.000
2.000
4.000
7.000/9.000
14.500
2.000
4.000
16.500/18.500
b. apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi serta pemakaian ambulance atau mobil PUSKESMAS Keliling, maka retribusi dibayar terpisah dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan /tindakan tersebut. TARIF RAWAT KUNJUNGAN a. Tarif retribusi rawat kunjungan pada pasien sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap pasien. b. Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka retribusi dibayar terpisah dari retribusi rawat kunjungan kepada pasien sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
TARIF TINDAKAN MEDIK a. Tarif tindakan medik dan terapi terencana sebagai berikut : NO. 1. A.
B.
C.
D.
JENIS TINDAKAN
TARIF TINDAKAN (Rp) 3
UMUM a. Injeksi b. Pasang infus c. Bidai luka d. Pasang kateter e. Lapement f. Resusitasi g. Oksigenisasi h. Pemasangan NGT i. Scorstein
1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 1.000 20.000 5.000
BEDAH a. Debridemen b. Jahit luka (setiap jahitan) c. Ambil jahitan d. Insisi/ Eksisi e. Circumsisi f. Tindik g. Reposisi Dawir h. Ekstirpasi (Minor Surgery) i. Luka bakar di bawah 10% tanpa komplikasi j. Luka bakar di atas 10% tanpa komplikasi k. Ekstraksi kuku
5.000 2.000 1.000 5.000 15.000 3.000 10.000 25.000 5.000 50.000 5.000
KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN a. Evakuasi digital plasenta b. Evakuasi manual plasenta c. Toocher d. Pemasangan IUD e. Pelepasan IUD f. Pemasangan dan pelepasan IUD g. Pemasangan implant h. Pelepasan implant i. Pemasangan dan pelepasan implant j. Jahit luka perineum (per jahitan) k. MOW (Medis Operasi Wanita) l. MOP (Medis Operasi Pria) m. Partus Normal n. Partus dengan kelainan presentasi o. Kuretase p. Partus gemeli q. Forcep/ vacum
10.000 15.000 5.000 7.500 7.500 12.000 10.000 15.000 25.000 2.500 25.000 25.000 75.000 125.000 75.000 125.000 200.000
MATA a. Ekstraksi Corpus Alienum tanpa komplikasi b. Jahitan luka kecil c. Hordeolum d. Refraksi e. Buta warna
5.000 5.000 5.000 5.000 2.000
f. Tonometri g. Katarak E.
F.
G.
KULIT DAN KELAMIN a. Eksisi b. Ekstirpasi (Ateoroma Lapoma) THT a. b. c. d.
Cerumen Prop Corpus Alienum Operasi amandel Endotracheal Tube
GIGI a. Pencabutan gigi/ per satu gigi 1. gigi anak 2. gigi dewasa b. Komplikasi/ fraktur per satu gigi c. Tumpatan per satu gigi d. Pembersihan karang gigi per rahang e. Perawatan syaraf/ kunjungan f. Perawatan gigi gangrem. Kunjungan g. Incisi abses per regio h. Operculectomy i. Koreksi oklusi j. Ulcus decubitus k. Operasi gigi terakhir l. Dislokasi mandubula m. Alveolectomy per regio n. Gingivectomy
5.000 100.000 5.000 25.000 5.000 10.000 100.000 10.000
1.000 2.500 5.000 2.000 3.000 1.000 1.000 3.000 5.000 2.000 1.000 15.000 5.000 5.000 5.000
c. Tarif tindakan medik dan terapi terencana (segera atau cito) dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (du puluh lima perseratus); d. Tarif tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari tindakan medika dan terapi terncana yang sejenis. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT a. Tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk pasien rawat darurat sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). b. Apabila diperlukan tindakan medik dan terapi, pemeriksaaan penunjangan diagnostik, rehabilitasi medik dan lain-lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK NO. JENIS PEMERIKSAAN A.
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK a. Hematologi 1. Pemeriksaan darah a) Darah rutin b) HB c) AL d) AE
TARIF (Rp)
4.000 1.000 1.000 1.000
e) KED f) HJL g) AT h) Hematokrit i) Retikulosit j) Golongan Darah k) Clotting time l) Bleeding time m) Malaria 2. Kimia darah Gula darah b. Serologi 1.BTA 2.WIDAL 3.GO 4.Kusta c. Urine 1. Urine rutin 2. Reduksi 3. Protein 4. Sedimen 5. Urobilin 6. Bilirubin 7. PP Test d. Tinja 1. Rutin 2. Damar darah 3. Ankylos konsentrasi B.
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK a. EKG b. USG c. Dopller d. Radiologi
1.500 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.500 10.000 2.000 7.500 4.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 10.000 3.000 3.000 3.000 10.000 40.000 10.000 30.000
TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK NO. 1. Latihan Fisik 2. Infra red 3. 4. Massage Psikoterapi
JENIS PELAYANAN
TARIF (Rp) 3.000 3.000 5.000 5.000
TARIF PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE ATAU MOBIL PUSKESMAS KELILING a. Pemakaian mobil ambulance atau mobil PUSKESMAS Keliling tidak boleh untuk mengangkut jenazah; b. Pemakaian mobil ambulance atau mobil PUSKESMAS didasarkan pada perhitungan kilometer pulang pergi; c. Untuk pemakaian mobil PUSKESMAS Keliling 3 (tiga) kilometer pertama siang hari (jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB) dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk malam hari (jam 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB)
dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah), sedangkan apabila terdapat kelebihan jarak diperhitungkan menurut sisa jarak pulang pergi dibagi dua dikalikan harga per liter bahan bakar; d. Setiap pemakaian mobil ambulance atau mobil PUSKESMAS Keliling dikenakan tambahan biaya untuk jasa pengemudi 20% (dua puluh perseratus) dari biaya yang harus dibayarkan dan sekurang-kurangnya Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); e. Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulance atau mobil PUSKESMAS Keliling; f. Contoh perhitungan : Jarak yang ditempuh mobil ambulance atau mobil PUSKESMAS Keliling pulang pergi pada siang hari = 20 kilometer. Tarif 3 kilometer pertama = Rp 5.000,00 Tarif kelebihan jarak : 17/2 x Rp 1.450,00 = Rp 12.325,00 Retribusi yang harus dibayar Rp 5.000,00 + Rp 12.325,00 = Rp 17.325,00 Jasa Pengemudi 20% x Rp 17.325,00 – Rp 3.465,00 (dibulatkan menjadi Rp 5.000,00) Jadi biaya keseluruhan yang harus dibayar Rp 17.325.000 + Rp 5.000,00 = Rp 22.325,00. TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN NO. JENIS PELAYANAN
TARIF (Rp)
1.
Keur dokter umum
1.000
2. 3. 4. 5.
Keur dokter spesialis
2.000
Pemeriksaan dokter spesialis
4.000
Pemeriksaan kesehatan calon pengantin (per pengantin)
5.000
Konsultasi
1.500
Buku KIA (setiap buku)
3.000
6.
BUPATI BANTUL, M. IDHAM SAMAWI
