PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa untuk dapat terus menjaga dan menjamin keseimbangan mutu serta pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu lebih meningkatkan pelayanan. b. bahwa sehubungan dengan hal tersubut huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun
2 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/ Yan/ Kes/ SKB/ 1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia dan Keluarganya;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 202/ Men.Kes/ SKB/ III/ 1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran;
3
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Badung. b. Pemerintah Kabupaten
adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung. d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. f. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya Pelayanan Kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. g. Puskesmas Pembantu ( Pustu ) adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya Pelayanan Kesehatan yang mencakup bagian
wilayah kerja
Puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Puskesmas. h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. i. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk intalasi kesehatan untuk keperluan observasi, diagnose, pengobatan, rehabilitas medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang nginap instalasi kesehatan.
4 j. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang menempati ruang rawat
inap
untuk
keperluan
observasi,
perawatan,
diagnose,
pengobatan, rehabilitasi medik, atau pelayanan kesehatan lainnya. k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. l. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan diagnostik, tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, menggunakan alat dan tindakan lainnya. m. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegak diagnose. n. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi. o. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan diinstalasi kesehatan. p. Bahan dan Alat adalah Obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radional dan bahan lainnya yang digunakan dalam rangka obsevasi, diagnose, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya. q. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungan. r. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh instalasi kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
BAB II JASA YANG DIKENAKAN RETRIBUSI Pasal 2 Jenis Jasa Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi : a. b. c. d. e. f.
Rawat Inap Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Indakan Medik Terapi Pelayanan Kesehatah Gigi dan Mulut Pelayanan Ambulance Pemeriksaan/Keterangan Kesehatan
5 BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Pertama Rawat Jalan Pasal 3 Bagi setiap pengguna jasa pada setiap Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, tidak dipungut biaya untuk setiap kunjungan.
Pasal 4
Pungutan Retribusi bagi merka yang kurang mampu wajib menunjukkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Pejabat yang berwenang.
Bagian Kedua Rawat Inap Pasal 5 (1)
Kelas Perawatan yang berlaku di Puskesmas Rawat Inap adalah dengan kelas III A Perawatan di Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D.
(2)
Bagian pasien yang dirawat Inap hanya dikenakan satu kali karcis kunjungan selama yang bersangkutan rawat inap.
(3)
Komponen biaya rawat inap meliputi : a Akomodasi b Jasa konsultasi Medik c Pemeriksaan Penunjang diagnostik d Rehabilitasi Medik
(4)
Tarif akomodasi disesuikan dengan biaya makan pasien perhari sebagai indek rawat inap. Besarnya biaya makan pasien perhari ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ).
(5)
Tarif Rawat Inap kelas perawatan di Puskesmas Rawat Inap, ditentukan 50% dari indek biaya makan per hari.
(6)
Tarif jasa pelayanan dikenakan sebesar 30 % dari retribusi rawat inap.
(7)
Tarif rawat inap bagi bayi yang dilahirkan di Puskesmas rawat inap ditetapkan sebesar 50 % dari tarif rawat inap ibunya.
6 (8)
Tarif retribusi pelayanan rawat inap per hari :
No
Akomodasi
1
Puskesmas Rawat Inap
2
Bayi di Puskesmas Rawat Inap
(9)
Retribusi Rawat Inap ( Rp ) 7.500
Jasa Pelayanan ( Rp ) 2.500
Jumlah ( Rp )
3.500
1.250
4.750
10.000
Biaya persalinan di Puskesmas rawat inap meliputi a Jasa saran b jasa pelayanan
(10) Tarif jasa sarana pada persalinan normal di Puskesmas rawat inap ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- dan dijadikan dasar perhitungan untuk penetapan biaya perawatan. (11) Tarif persalinan dengan tindakan per-vaginam ditetapkan sebesar 15% dari tindakanan persalinan normal. (12) Besarnya jasa pelayanan pada persalinan di Puskesmas rawat inap ditetapkan sebesar 50% dari jasa sarana apabila persalinnanya dilaksanakan oleh bidan dan 100% apa bila persalinan dilaksanakan oleh Dokter.
(13)
Tarif persalinan normal di puskesmas rawat inap adalah :
1
Bidan
Retribusi Rawat Inap ( Rp ) 50.000,-
2
Dokter
50.000,-
No
Penolong
Jasa Pelayanan ( Rp ) 25.000,-
Jumlah ( Rp ) 75.000,-
50.000,-
100.000,-
(14) Tarif persalinan dengan tidakan di Puskesmas rawat inap:
1
Bidan
Retribusi Rawat Inap ( Rp ) 75.000,-
2
Dokter
75.000,-
No
Penolong
Jasa Pelayanan ( Rp ) 37.500,-
Jumlah ( Rp ) 112.500,-
75.000,-
150.000,-
Pasal 6 (1)
Bagi pengguna jasa yang mohon dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan diharuskan membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa /Lurah yang disyahkan oleh camat setempat atau dengan menunjukan Kartu Sehat.
(2)
Bagi penderita tersebut pada ayat(1) Pasal ini, untuk pengobatan rawat jalan diberikan keringanan berupa dibebaskan dari pungutan biaya karcis, biaya pengobatan dan kaonsultasi medik.
7
Pasal 7 Untuk keperhitungan akhir semua retribusi pelayanan kesehatan ditentukan sebagai berikut : a.
Hari dimana penderita mulai masuk dirawat diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.
b.
Hari pulang sebelum pulang pukul 12.00 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut, sedangkan sesudah pukul 12.00 wita diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.
Bagian Ketiga Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Pasal 8 (1)
Jenis pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi : a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik b. Pemeriksaan Radio Diagnostik da Elektro Medik
(2)
Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi : a. Biaya bahan dan alat b. Jasa Medik c. Jasa intalansi kesehatan
(3)
Biaya bahan dan alat dimaksud ayat (2) huruf a dijadikan dasar perhitungan untuk perhitungan tarif semua jenis pemeriksaan penunjang diagnostik.
(4)
Pasien rawat inap tidak dikenakan biaya jasa medik.
(5)
Biaya jasa intalansi kesehatan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya bahan dan alat. Pasal 9
(1)
Jenis pemeriksaan laboratorium klinik dan besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan sebagai berikut : a.
Sederhana
Rp. 1.500
b.
Sedang
Rp. 4.000
c.
Besar
Rp. 10.000
(2)
Klasifikasi tingkat pemeriksaan laboratorium klinik ini diperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
(3)
Untuk semua jenis pemerikasaan laboratorium klinik dikenakan jasa Puskesmas / Pustu sebesar 50 % dari bahan dan alat.
(4)
Pemeriksaan loboratorium klinik Cto/di luar jam kerja untuk Puskesmas / Pustu dikenakan tambahan jasa medik 50% dari bahan dan alat.
8
(5)
Tarif pemeriksaan laboratorium Klinik di Puskesmas / Puskesmas Pembantu
No
Uraian
Bahan dan Alat ( Rp ) 1.500
Jasa Puskesmas Pustu ( Rp ) 750
Jasa Medik
Jumlah ( Rp )
-
2.500
1
Sederhana
2
Sedang
4.000
2.000
-
6.000
3
Besar
10.000
5.000
-
15.000
Cito/diluar jam kerja No
Uraian
Bahan dan Alat
Jasa
Jasa
Jumlah
Puskesmas
Medik
(Rp)
(Rp)
Pustu (Rp)
1
Sederhana
1.500
750
750
3.000
2
Sedang
4.000
2.000
2000
8.000
3
Besar
10.000
5.000
5.000
20.000
Pasal 10 (1)
(2)
Jenis pemeriksaan Radio Diagnostik (Rontgen) besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan sebagai berikut : a.
Sederhana
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
b.
Sedang
Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah)
c.
Besar
Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Jenis pemeriksaan Diagnostik Elektronik besar biaya dan alat ditetapkan sebagai berikut : a.
Sederhana
Rp
8.000,- (delapan ribu rupiah)
b.
Sedang
Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
c.
Besar
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
(3)
Klasifikasi tingkat kecanggihan pemeriksaan Radio Diagnostik diperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan daerah ini.
(4)
Besarnya jasa Puskesmas dam Puskesmas Pembantu ditetapkan 50% biaya bahan dan alat.
(5)
Biaya pemeriksaan radio Diagnostik dan Elektromedik diluar jam kerja/Cito ditetapkan 100% dari biaya bahan dan alat.
(6)
Tarif pemeriksaan Radio Diagnostik (rontgen) dan elektormedik untuk pasien perawatan di Puskesmas rawat inap.
9
Rontgen No
Uraian
Bahan dan Alat ( Rp ) 10.000
Jasa Puskesmas Pustu (Rp) 5.000
Jasa Medik
Jumlah ( Rp )
-
15.000
1
Sederhana
2
Sedang
20.000
10.000
-
30.000
3
Besar
50.000
25.000
-
75.000
Bahan dan Alat ( Rp ) 10.000
Jasa Puskesmas Pustu (Rp) 5.000
Jasa Medik
Jumlah ( Rp )
10.000
25.000
Cito / diluar jam kerja No
Uraian
1
Sederhana
2
Sedang
20.000
10.000
20.000
50.000
3
Besar
50.000
25.000
50.000
125.000
Bahan dan Alat ( Rp ) 8.000
Jasa Puskesmas Pustu (Rp) 4.000
Jasa Medik
Jumlah ( Rp )
-
12.000
Elektromedik No
Uraian
1
Sederhana
2
Sedang
40.000
20.000
-
50.000
3
Besar
100.000
50.000
-
150.000
Bahan dan Alat ( Rp ) 8.000
Jasa Puskesmas Pustu (Rp) 4.000
Jasa Medik
Jumlah ( Rp )
8.000
20.000
Cito / diluar jam kerja No
Uraian
1
Sederhana
2
Sedang
40.000
20.000
40.000
100.000
3
Besar
100.000
50.000
100.000
250.000
10
Bagian Keempat Tindakan Medik dan Terapi Pasal 11 (1)
Jenis tindakan medik dan terapi meliputi : a.
Tindakan medik dan terapi terencana sederhana,kecil,sedang dan besar
b.
Tindakan medik dan terapi tidak terencana sedang, kecil,sedang dan besar
(2)
Klasifikasi jenis tindakan medik terapi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
(3)
Komponen biaya tindakan medik dan terapi meliputi : a.
Bahan dan alat
b.
Jasa medik
c.
Jasa Puskesmas
d.
Jasa anastesi
(4)
Biaya bahan dan alat tindakan medik dan terapi terencana sederhana dipergunakan sebagai dasar perhitungan tarif tindakan medik dan terapi yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
(5)
Biaya bahan dan alat tindakan medik serta terapi terencana sederhana, kecil, sedang dan besar ditetapkan dengan perbandingan = 1 : 5 : 25 : 100 ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan.
(6)
Jasa medik untuk pelayanan tindakan medik dan terapi terencana sederhana, kecil, sedang dan besar ditetapkan masing-masing sebesar 2x, 2x, 3x, 3x dari biaya bahan dan alat untuk kelas perawatan puskesmas rawat inap tidak dikenakan jasa medik dan jasa anastesi.
(7)
Besar jasa puskesmas / Pustu sebesar 50% dari biaya bahan dan alat.
(8)
Besarnya tindakan medik dan terapi tidak terencana ( akut ) ditetapkan sebesar tarif tindakan medik dan terapi terencana ditambah 25%.
(9)
Tarif tindakan medik dan terapi terencana sederhana, kecil, sedang dan besar di Puskesmas / Pustu.
11 No
Uraian
1 2 3 4
Sederhana
Kecil
Sedang
Besar
Bahan dan alat Jasa medik Jasa Pusk/Pustu Jasa Anastesi
1.000 2.000 500 -
5.000 10.000 2.500 -
25.000 75.000 12.500 -
100.000 300.000 50.000 -
Jumlah
3.500
17.500
112.500
450.000
Bagian Kelima Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pasal 12 (1)
Jenis Tindakan medik dan terapi kesehatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi : a. Tindakan medik dan terapi terencana sederhana, kecil, sedang dan besar b. Tindakan medik dan terapi tidak terencana sederhana, kecil, sedang dan besar
(2)
Klasifikasi jenis tindakan medik terapi yang dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai mana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini
(3)
Komponen biaya tindakan medik dan terapi meliputi sebagai berikut a.
Bahan dan Alat
b.
Jasa medik
c.
Jasa medik anastesi
d.
Jasa Puskesmas/Puskesmas Pembantu
e.
Besarnya tarif tindakan medik gigi dan mulut sesuai tindakan medik umum ( pasal 11 ).
Bagian Keenam Pelayanan Ambulance Pasal 13 (1)
Kendaraan ambulance digunakan untuk kepentingan rujukan pasien dari Puskesmas/Pustu ke Rumah Sakit Umum yang lebih mampu dari kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medik.
(2)
Besarnya tarif kendaraan ambulance ditetapkan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Km pulang pergi dengan jumlah pungutan minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
12 (3)
Besarnya jasa medis pengantar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
(4)
Besarnya jasa paramedis pengantar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(5)
Besarnya jasa sopir pengantar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).
Bagian Ketujuh Tarif Pelayanan Pemeriksaan/Keterangan Kesehatan Pasal 14 (1)
Jenis pelayanan pemeriksaan/keterangan pelayanan kesehatan meliputi : a. Jasa Puskesmas/Pustu. b. Jasa medik
(2)
Jenis pemeriksaan keterangan kesehatan dan besarnya jasa Puskesmas / Pustu ditetapkan sebagai berikut : a. Pemeriksaan / keterangan kesehatan untuk sekolah Rp. 1.000,- (seribu rupiah). b. Pemeriksaan / keterangan kesehatan untuk luar negeri Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). c. Pemeriksaan untuk asuransi Rp. 5.000,d. Pemeriksaan pemeriksaan lainnya sebesar Rp. 1.500,-
(3)
Pemberlakuan tarif tersebut di atas ayat (2) pasal ini adalah untuk rangkap 3 (tiga) sederhana selebihnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500,seriap lembarnya.
(4)
Jasa medik ditapkan sebesar 100% dari jasa Puskesmas/Pustu dan dikenakan terhadap semua jenis pemeriksaan kesehatan.
(5)
Visum et Repertum hanya diberikan atas perintah tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan
13 (6)
No 1 2 3 4 5
Tarif pemeriksaan keterangan kesehatan adalah sebagai berikut :
Uraian Sekolah Keluar Negeri Asuransi Visum Lainnya
Jasa Pusk/Pustu ( Rp ) 1.000 25.000 5.000 1.500
Jasa Medik ( Rp )
Karci (Rp)
Jumlah ( Rp )
1.000 25.000 20.000 1.500
500 500 500 500
2.500 50.500 10.500 3.500
BAB IV PENGELOALAAN KEUANGAN Pasal 15 (1)
Semua penerimaan di setor ke kas daerah.
(2)
50% ( lima puluh persen) dari seluruh penerimaan dikembalikan ke Puskesmas / Pustu untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas / Pustu.
(3)
Penggunaan dimaksud ayat (2) pasal ini diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Pasal 16
Uang perangsang diberikan kepada instansi Kesehatan sebagai upah pungut sebesar 5% ( lima persen) dari seluruh penerimaan yang disetor ke kas daerah, dengan penggunaan pengeluaran sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 17 Pemeriksaan/pengobatan terhadap pasien penderita penyakit yang termasuk program pencegahan penyakit menulat (P2M) dibebaskan dari segala pungutan biaya kesehatan kecuali karcis.
14 Pasal 18 Pelayanan pengobatan perawatan dirumah pasien dalam rangka Peawatan Kesehatan Masyarakat dibebaskan dari segala pungutan biaya pelayanan kesehatan. Pasal 19 Pelayanan pemeriksaan/pengobatan/perawatan di rumah pasien dengan memanggil Petugas Puskesmas /Pustu pada jam kerja Dinas hanya diijinkan terhadap pasien yang gawat. Pasal 20 Terhadap pemeriksaan/pengobatan/perawatan dimaksd pasal 19 disamping dikenakan biaya dimaksud pasal 19 juga wajib membayar biaya transport disesuikan dengan pasal-pasal tindakan diatas. Pasal 21 (1)
Penderita rawat inap diperkenakan membawa barang-barang yang dapat membahayakan atau mengganggu instalasi kesehatan.
(2)
Penderita tidak dibenarkan menggunakan atau atau membawa barang-barang berharga/perhiasan.
(3)
Kehilangan barang-barang tersebut dalam ayat (2) pasal ini diluar taggungan instalasi kesehatan. Pasal 22
(1)
Penderita yang meninggal di instalasi kesehatan dapat di bawa pulang oleh keluarga atau penjamin secepat-cepatnya 2 (dua) jam sejak ada pemberitahuan dinyatakan oleh petugas atau dokter yang merawatnya.
(2)
Penderita yang meninggal sesudah 2 (dua) jam di pindah ke kamar mayat.
(3)
Apa bila dalam jangka waktu 3x24 jam jenasah belum/tidak diurus/diambil keluarga, padahal telah diberitau secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka instansi kesehatan berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
(4)
Jenazah sesuai dengan ayat (3) pasal ini dapat diberikan kepada Instansi kesehatan lain ( Fakultas Kedokteran ) untuk digunakan sebagai bahan penelitian /Pendidikan.
15
Pasal 23 (1)
Pelayanan Kesehatan bagi murid SD yang sekolahnya melakukan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di bebaskan dari biaya pelayanan kesehatan.
(2)
Pelayanan kesehatan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dipungut biaya pelayanan kesehatan sebesar25% dari semua ketentuan pungutan apabila yang bersangkutan dirawat inap.
(3)
Keabsahan sekolah yang sudah melakukan UKS ditetapkan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dan di syahkan atau diketahui Kepala Puskesmas satu Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 24
(1)
Bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Ri dibebaskan dari biaya rawat jalan dan rawat inap yang dirawat di Puskesmas dengan prosedur tata cara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)
Pelayanan kesehatan sebagaimanan dikasud ayat (1) pasal ini diberlakukan terbatas pada penyelenggaraan pemeriksaah, pengobatan dan tidak termasuk peberian alat Bantu seperti pemasangan Protesa dan segala bentuk dan jenisnya, pemberian kaca mata dan pemberian atau pemasangan alat bantu dengan (Hearing Aid).
(3)
Bagi kader kesehatan, sulinggih, pemuka agama dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas/pustu/Puskesmas Keliling yang ada di Kabupaten Badung.
Pasal 25 Bagi Pegawai Calon negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja di Negara Kesatuan Repiblik Indonesia yang diperiksa kesehatannya oleh Dokter Penguji Tersendiri (DPT) maupun Tim Penguji Kesehatan (TPK) dan Instalasi Kesehatan Daerah dibebaskan dari pengutan pelayanan kesehatan kecuali karcis, apa bila ada surat permintaan dari atasannya secara resmi. Pasal 26 Bagi aseptor Keluarga Berencana yang menjalani rawat jalan di instalasi kesehatan dibebaskan dari pungutan pelayanan kesehatan sepanjang obat-obatannya disediakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kecuali karcis.
16 Pasal 27 Bagi wisatawan asing yang menjalani rawat jalan maupun rawat inap dikenakan pungutan biaya yang diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dari biaya pemeriksaan sejenis. Pasal 28 Untuk klaim Astek ( Asuransi Tenaga Kerja ), Askes ( Asuransi Kesehatan ), JPKM ( Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ), DUKM ( Dana Upaya Kesehatan Masyarakat ), yang berhubungan dengan instansi kesehatan diatur kemudian dengan keputusan bersama. Pasal 29 Besarnya biaya pembakaran sampah medis bagi tenaga medis / paramedis ditetapkan sebesar Rp. 10.0000 per sekali datang dengan berat maximal 1 (satu) kilogram. Pasal 30 Apabila bahan dan alat tidak tersedia di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu menjadi tanggungan penderita.
BAB VI PENUTUP Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 32 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
17
Pasal 33 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di Badung Pada tanggal 30 April 2002 BUPATI BADUNG, ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
Diundangkan di Badung Pada Tanggal 10 Mei 2002 Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda Nip. 600006201
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Tahun : 2002 Nomor Seri : B Nomor
: 33 : 14
18
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
I.
UMUM Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap anggota masyarakat guna dapat
melangsungkan hidupnya serta melanjutkan tujuan pembangunan. Oleh karena itu keinginan anggota masyarakar dalam rangka menjaga kesehatannya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimanan mestinya. Untuk dapat memelihara kesehatan masyarakat tersebut Pemerintah Kabupaten Badung menyediakan sarana dan prasarana Kesehatan sebagai upaya memberikan pelayanan kesehatan yang sebak-baiknya kepada masyarakat dengan menggunakan retribusi pelayanan kesehatan.
Berdasarkan hal-hal tersebut dan untuk mencapai tertib administrasi serta kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Kabupaten Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai Pasal 23
: Cukup jelas
Pasal 24
: a. Kader kesehatan maksudnya adalah para kader yang telah dididik dan dilatih untuk membantu program kesehatan, contoh : kader posyandu. b. Sulinggih maksudnya adalah Pendeta dalam Agama Hindu ( Pendeta/Peranda). c. Pemuka agama maksudnya adalah para ulama, pendeta, pemangku dan lain-lain yang secara formal telah diakui oleh umat / pemeluknya.
19
Pasal 25
: Tenaga-tenaga lainnya yang bekerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia maksudnya : a. Pegawai Perusahaan yang belum dialihkan bentuknya. b. Pegawai
lokal
pada
perwakilan
Republik
Indonesia di Luar Negeri. c. Pegawai harian dan Lepas. d. Pensiunan dan Purnawirawan. e. Pegawai dan Ikatan Dinas untuk waktu terbatas. f. Kepala
Kelurahan
dan
anggota-anggota
perangkat Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. g. Pegawai bulanan disamping pensiun.
Pasal 26 sampai dengan pasal 33
:
Cukup Jelas
20 LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TANGGAL : 30 APRI 2002 NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK. BAGIAN PERTAMA : MIKROBIOLOGI A.
KELOMPOK MIKROBIOLOGI SEDERHANA Bakteri :
B.
01.
Bacillus Anthraxis ( Mikroskopik )
02.
Corynebacterium Diptheriae ( Mikroskopik )
03.
Jasad renik umum ( Mikroskopik )
04.
Mycobacterium Leprae/MTA ( Mikroskopik )
05.
Mycobacterium Tuberculosis ( Mikroskopik )
06.
Neisseria gonorrhoecae ( Mikroskopik )
07.
Neisseria spp ( Mikroskopik )
08.
Yersinia pestis ( Mikroskopik )
KELOMPOK MIKROBIOLOGI SEDANG Parasit dan Jamur : 09.
Amuba ( Mikroskopik )
10.
Jamur ( Mikroskopik )
11.
Mikropilaria spp ( Mikroskopik )
12.
Plasmodium spp ( Mikroskopik )
13.
Sarcoptes scabiei ( Mikroskopik )
14.
Schisostoma ( Mikroskopik )
15.
Sel ragi/yeast ( Mikroskopik )
16.
Telur cacing/cacing ( Mikroskopik )
17.
Trichomonas spp ( Mikroskopik )
BAGIAN KEDUA : KLINIK KESEHATAN A.
KELOMPOK KLINIK KESEHATAN SEDERHANA Hematologi : 01.
Darah Lengkap
02.
Kadar Hb ( Haemoglobin)
03.
Hematokrit
04.
Hitung leukosit
05.
Hitung eritrosit
06.
Hitung jenis leukosit ( Diff.Count)
21 07.
Hitung Trombosit
08.
Masa Perdarahan
09.
Masa Pembekuan
10.
Glukosa darah puasa /2 jam PP
Urinalisa :
01.
Urine lengkap
02.
PH urine
03.
Berat jenis
04.
Glukosa
05.
Protein
06.
Urobilinogen
07.
Bilirubin
08.
Darah samar
09.
Sedimen urine
10.
Benda keton
11.
Reduksi urine
Tinja / Paeces 01
Faeses lengkap
02
Makroskopis tinja
03
Makroskopis
04
Telur cacing
05
Amuba
06
Sisa makanan
Mikrobiologi
B.
01
M.TBC / BTA
02
Candida
03
Trichomonas
04
Gonorrhea
KELOMPOK KLINIK KESEHATAN SEDANG Hematology 01
Morfologi sel darah
02
Daya tahan osmotic eritrosit
03
Masa protombin plasma
04
Golongan darah A, B, O
22 05
Rh. Factor
06
Urea klirens
07
Kreatinin klirens
Urinalisa 01
Protein (Esbach)
02
Protein (Bence Jones)
03
Darah dalam urine
04
Tes kehamilan
BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
23 LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TANGGAL : 30 APRI 2002 NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK. A.
SEDERHANA PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS 01. Kepala ( Mastoid, Sinus, Rahang ) 02. Thorax 03. Abdomen 04. Pelvis ( panggul ) 05. Extremitas ( atas, bawah ) 06. Columna Vertebrata, Cervical 07. Columna Vertebrata, Thoracal 08. Columna Vertebrata, Lumbal 09. Foto Dental Biasa 10. Torax massa 7x7 cm
PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS B.
SEDANG PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS 01 Pelvimetri 02 Mamografi 03 Survei tulang A ( untuk tiap jenis dari kepala Cervical, Thoracal, Lumbal, Pelvis, Thorax) 04 Survei tulang B ( untuk tiap jenis dari extremitas atas dan bawah, kanan dan kiri, pelvis, sendi-sendi bahu kiri/kanan, Thorax) 05 Tomografi 06 Foto fundus mata 07 Foto panorama Gigi 08 Ultra Sono grafi PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS : TIDAK ADA
BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
24 LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TANGGAL : 30 APRI 2002 NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
KLASIFIKASI TINGKAT KECANGGIHAN PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK. A.
SEDERHANA 01 ECG 02 Pemeriksaan visus (mata) 03 Diatermi
B.
SEDANG 04 Pemeriksaan fundus mata 05 Tonometri mata 06 EEG 07 Audimetri 08 Tes fungsi paru-paru 09 Test untuk hipersensitifitas
C.
BESAR 10 Semuajenis pemeriksaan endoscopy 11 Monitoring di ICU /ICCU
BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
25
LAMPIRAN IV :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TANGGAL : 30 APRI 2002 NOMOR : 5 TAHUN 2002 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT ( PUSKESMAS ) DI KABUPATEN BADUNG
KLASIFIKASI JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI. A.
SEDERHANA Bedah 01 02 03
Jahit luka di poliklinik Debridemen luka Insisi / Eksisi
Mata 04 05 B.
Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi Jahitan luka kecil ( palpebra)
KECIL Bedah 01 02 03 04
Tumor jinak ( Ateroma, Lipoma, dsb) Reposisi fraktur tertutup/ dislokasi sederhana Sunat Luka bakar dibawah10% tanpa komplikasi
Kebidanan dan Penyakit Kandungan 05 06 07 08 09 10
Tumor jinak Sterilisasi Kureatase Laparoskopi Induksi Haid D/C ekterpasi
Mata 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ekstraksi calips oxalat Garnuloma Chalazion, Hordeolum, Pingueculae Biopsi adneksa Probing duktus nasolacimalis Cantoraphi, tarsolomi Nevus, Pterigium eksterpasi Wheeler, kista, tumor kecil jinak Tatuasa Cornea
THT 20 21
Biopsi kecil Ekplorasi Nasko
26 Gigi dan Mulut 22
Cabut satu gigi sekali datang
23
Tambal permanen satu gigi sekali datang
24
Odontektomi satu elemen
25
Fraktur dental sederhana tanpa komplikasi
26
Alveolektomi
27
Apeks reseksi, eksisi biopsy, insisi abses
28
Frenektomi
Saraf dan Bedah Saraf 29 Biopsi saraf otot 30
Overhecting
31
Pungsi pengambilan cairan liquor
Kulit dan Kelamin 32
biopsi kelenjar eksisi
Anak 33
Endotraccheal
34
Lumbal pungsi
35
Insisi, Vena seksi
Penyakit Dalam 36 C.
Pengambilan cairan lambung / duodenum
SEDANG Bedah 01
Hernia, Hidokel, Varikokel
02
Appendisitis infiltrat
03
Batu buli-buli
04
Penyakit pembuluh darah perifer
05
Tumor jinak kulit, payudara, parotitis dileher/muka tanpa komplikasi
06
Bibir sumbing
07
Kelainan tangan bawah
08
Luka bakar diatas 10% tanpa operasi
09
Gigitan binatang
10
Dislokasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, inter phalanx, panggul, tumit, simfisis, rahang
27 Kebidanan dan penyakit kandungan 11
Tumor jinak Ovarium
12
Myomektomi
13
Laparotomi percobaan
14
Operasi perineum,kalporaphia
15
Slpingo ooforektomi
16
Kehamilan ektopik
17
Partus normal, ekstraksi vakum/Forcep pada persalinan
Mata 18
Aplikasi cryo
19
Cylo diatermi
20
Discisio Cataracta secundaria
21
Evisceration
22
Flap conjungtiva
23
Parasenthese
24
Rekanalisasi ruptura kanal
25
Iridoektomi basal – perifer sektoral
THT
26
Antrotomi sinus maksilaris
27
Brankoskopi
28
Ekstraksi polio
29
Tonsilodektomi
30
Tracheotomi
31
Edmoidektomi Intranasal
32
Oesophaguskopi, laryngoskopi
Gigi dan Mulut
33
Enukleasi kista
34
Ecohleasi
35
Fraktur rahang sederhana
36
Odontektomi lebih dari satu elemen dengan anatesi umum
37
Squesterektomi
28 38
Protese lepas/sabagian 1 gigi sampai 13 gigi
39
Jembatan 2,3,4 gigi
40
Reparasi protese
41
Mahkota dan jembatan ( Jacket/Dowwel)
Bedah Saraf
42
Boogat cranial
43
Continous Ventricular drainage
44
Eksterpasi kista dermoid/epidemoid cranium
45
Resesksi ligamentum carpi transversum ( Carpal tunnel syndrome )
Kulit dan Kelamin
46
Dermabrasion
47
Rekonstruksi kulit
48
SkinGraft
Penyakit Dalam 49
Percutaneus Transhepatic Cholangiografi
50
Suprapubic Puncture
51
CPT
Anak
D.
52
Biopsi hati, Gijal, Paru-paru, Ascites, Usus
53
Transfusi ganti
BESAR Bedah 01
Kelainan bawaan ditulang muka, jaringan lunak muka, neurolibroma, dll.
02
Kriptocchismus, megacolon, Hipospadia, CTEV dan kelainan ortopedi lain
03
Tumor, tiroid, mammae, rahang, paru-paru, pembuluh darah, intra abdolminal, retroperitoneal, mediastinum
04
Semua jenis tumor ganas
05
Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang
06
Perdaraan Thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah.
29 07
Hernia incarserata, Ileus obstruktif, atresi usus, invaginasi, obstruksi saluran pernapasan karena benda asing, segala jenis batu striktur uretra
08
Trans Uretra Reseksi ( TUR )
Kebidanan dan Penyakit Kandungan 09
Histerektomi
10
Tumor ganas Uvarium
11
Reparasi fistel dan tuba
12
Sectio cesaria
Mata 13
Ablatio
14
Castarraeta decesio
15
Dekriorinostomi
16
Ekstraksi corpus selerotomi, ciclidialisasi, posterior selerolectomi dan lain sebagainya
17
Karatoplastik, plosis plastik rekontruksi
18
Strabismus correction
THT 19
Septum reseksi
20
Angiolobroma nasophraynx
21
Decompresia facialis
22
Fronto Edmoidektomi-ektranasal
23
Mastoidektomi
24
Timpano plastik
25
Operasi Caldwell lue
26
Palatoplastik
27
Parotidektomi
28
Rinoplastik
29
Rekontruksi hidung
Gigi dan Mulut 30
Fraktur rahang dengan komplikasi
31
Osteotomi
32
Reseksi rahang
30 Bedah Saraf 33
Eksplorasi pelexus cervialis, lumbo sacralis, sympatectomi
34
Lamnestomi/laminotomi
35
Radix dan Saraf perifer neurectomi neurologis
36
Operasi arteria carotis
37
Ventriculo cardia BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI
