Pengundangan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
-1-
BUPATI SAMPANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
4
TAHUN 2012
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang
: bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan sebagai penegak Peraturan Daerah di Kabupaten Sampang, namun ketentuan yang melandasinya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang perlu diganti; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3.Undang-Undang.....
-23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Tahun
1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
27
Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan…..
-39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor M.19-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembinaan
Penyidik
Pegawai
Negeri
Sipil
di
Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Pengangkatan,
Tahun
2011
Pemberhentian,
tentang
Mutasi
dan
Tata
Cara
Pengambilan
Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 14. Permendagri
Nomor
31
Tahun
2009
tentang
Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 17. Peraturan
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG dan BUPATI SAMPANG
MEMUTUSKAN :…..
-4MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
SAMPANG
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang. 3. Bupati adalah Bupati Sampang. 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 6. Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Penyidik POLRI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi
wewenang
khusus
oleh
Undang-Undang
untuk
melakukan
penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 8. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur. 9. Menteri adalah menteri yang bidang tugasnya urusan Hukum dan Hak Azasi Manusia. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menaunginya.
-5Pasal 3 PPNS
Daerah
mempunyai
tugas
melakukan
penyidikan
terhadap
dugaan
pelanggaran Peraturan Daerah. Pasal 4 Dalam hal peraturan yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil sesorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 5 PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik dan tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan. BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6…..
-6Pasal 6 (1) PPNS Daerah disamping memperolah hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan uang insentif. (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pasal 7 PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib : a. melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah; b. menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dalam nilai hukum yang sama; c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal : 1. pemeriksaan tersangka; 2. penggeledehan rumah; 3. penyitaan barang; 4. pemeriksaan saksi; 5. pemeriksaan tempat kejadian. d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing. BAB IV PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8 (1) Persyaratan PNS yang dapat diangkat menjadi calon PPNS Daerah adalah : a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
-7f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti pelatihan dan pendidikan dan lulus dibidang penyidikan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 9 (1) Untuk diangkat sebagai calon PPNS Daerah, Bupati mengusulkan nama-nama calon PPNS Daerah yang memenuhi syarat kepada Menteri Kehakiman dan HAM. (2) Setelah menerima pengusulan calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan usul pengangkatan PPNS Daerah kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (3) Dalam surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan : a. foto
copy
Peraturan
Daerah
yang
menjadi
dasar
hukum
pemberian
kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan ; b. surat keterangan wilayah kerja PPNS Daerah yang diusulkan; c. foto copy ijazah terakhir serendah-rendahnya Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara yang dilegalisir; d. foto copy surat keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir rangkap 4 (empat); e. foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir; f. foto copy surat tanda tamat pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan Pejabat PPNS yang dilegalisir; g. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat; h. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar. (4) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat). (5) Dalam hal…..
-8(5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a sampai dengan huruf h terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon kepada Menteri Dalam Negeri. (6) Menteri
Dalam
Negeri
mengajukan
nama
calon
yang
telah
memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan. Pasal 10 (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 calon pejabat PPNS Daerah harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia. (2) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan. (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui. Pasal 11 Calon pejabat PPNS Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan mendapat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri atas usul dari Menteri Dalam Negeri. Pasal 12 (1) Mutasi PPNS Daerah di lingkungan Daerah ditetapkan oleh Bupati. (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah masa kerja mencapai 20 (dua puluh) tahun. (3) Mutasi PPNS Daerah antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (4)Dalam hal…..
-9(4) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati melalui Gubernur melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan tentang perubahan struktur atau mutasi ditetapkan. (5) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang membawahi pejabat PPNS Daerah yang bersangkutan dapat mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS Daerah dimaksud kepada Menteri. Pasal 13 PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena : a. diberhentikan sebagai PNS; b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau c. atas permintaan sendiri secara tertulis. Pasal 14 (1) Pemberhentian PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan Gubernur. (2) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya. Pasal 15 (1) Keputusan Pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri mengeluarkan Keputusan pemberhentian pejabat PPNS Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengusulan pemberhentian. BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN Pasal 16…..
- 10 Pasal 16 (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. (2) Lafal sumpah atau janji pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut : ”Demi Allah, saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah; Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa
saya,
akan
senantiasa
menjunjung
tinggi
kehormatan
negara,
pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa
mengutamakan
kepentingan
masyarakat,
bangsa
dan
negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya". (3) Pengambilan sumpah/janji pelantikan PPNS Daerah dituangkan dalam Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS Daerah. Pasal 17 Pelantikan PPNS Daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Pasal 18…..
- 11 Pasal 18 Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS Daerah terdiri dari : a. pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah; b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan; c. penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan pelantikan; d. pelantikan. BAB VI KARTU TANDA PENGENAL Pasal 19 (1) PNS yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS Daerah diberi kartu tanda pengenal. (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (3) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri. (4) Bentuk dan masa berlaku kartu tanda pengenal ditentukan oleh Menteri. BAB VII PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DERAH Pasal 20 (1) PPNS Daerah yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku berdasarkan wilayah kerja masing-masing. (2) Wilayah kerja PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Keputusan Pengangkatan Pejabat PPNS Daerah. Pasal 21 (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab. (2)PPNS…..
- 12 (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip : a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab; b. kompetensi,
yaitu
memiliki
pengetahuan,
keahlian,
pengalaman,
dan
keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya; c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun. (2) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik. Pasal 22 Pedoman teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS Daerah diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan Bupati. Pasal 23 (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan. (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah. Pasal 24 (1) Hubungan PPNS Daerah dengan PPNS Daerah lainnya dalam pelaksanaan tugasnya : a. mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan PPNS Daerah lainnya dan instansi terkait; b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan; c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan d. mentaati dan menjalankan perintah atasan. (2) Hubungan PPNS Daerah dengan pihak yang diperiksa wajib : a. menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah; b.menjunjung…..
- 13 b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan. BAB VIII BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN Pasal 25 Untuk
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud
Pasal
3
ditetapkan
bentuk/model formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB IX PEMBINAAN Pasal 26 Pembinaan terhadap PPNS Daerah meliputi : a. pembinaan umum; b. pembinaan teknis; c. pembinaan operasional. Pasal 27 (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah. Pasal 28 Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan oleh Menteri, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Pasal 29…..
- 14 Pasal 29 (1) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi terkait. (2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB X KODE ETIK PPNS DAERAH Pasal 30 (1) Untuk menegakkan harkat dan martabat PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya PPNS Daerah menjunjung tinggi Kode Etik PPNS Daerah. (2) Kode Etik PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; b. menjunjung tinggi HAM; c. mendahulukan kewajiban daripada hak; d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum; e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f.
menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi; h. tidak mempublikasikan antara cara taktik dan teknik penyidikan; i.
mengamankan
dan
memelihara
barang
bukti
yang
berada
dalam
penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; j.
menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; l.
menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m. dengan
sikap
ikhlas
dan
ramah
menjawab
pertanyaan
tentang
perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian. BAB IX…..
- 15 BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PPNS DAERAH Pasal 31 (1) Penegakan Kode Etik PPNS Daerah dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota. (3) Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, unsur Dinas PPNS Daerah, Unsur Inspektorat dan Unsur Bagian Hukum. Pasal 32 Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas dan wewenang : a. memantau pelaksanaan tugas PPNS Daerah; b. memeriksa pelanggaran PPNS Daerah; c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS Daerah; dan d. memberikan rekomendasi kepada Bupati. Pasal 33 Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 34 (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pejabat PPNS Daerah. (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. BAB XII…..
- 16 BAB XII PENGADUAN Pasal 35 (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS Daerah terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik. (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap. BAB XIII PEMBIAYAAN Pasal 36 (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf a dan b, dibebankan kepada APBN. (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 huruf c, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sampang. BAB XIV SANKSI Pasal 37 PPNS Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik. BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38…..
- 17 Pasal 38 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sampang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 39 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini
dengan
menempatkannya
dalam
Lembaran
Daerah
Kabupaten
Sampang. Ditetapkan di : Sampang pada tanggal : 2 Juli 2012 BUPATI SAMPANG, ttd NOER TJAHJA
- 18 Diundangkan di : Sampang pada tanggal
: 27 Agustus 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG ttd Ir. TONTOWI, MM, MBA Pembina Utama Muda NIP. 19570217 198503 1 006
Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 4
Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG Kepala Bagian Hukum ttd. JUWAINI, SH Pembina NIP 19670408 199602 1 001
- 19 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 4 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG I. UMUM Bahwa perkembangan dan laju pembangunan beserta aspek permasalahan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, diperlukan PPNS Daerah yang mampu dan berwibawa. Untuk meningkatkan kualitas PPNS Daerah dan memenuhi kebutuhan hukum karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terbitnya
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2010
menjadi
momentum bagi pemerintahan daerah untuk lebih mengoptimalkan peran PPNS Daerah sebagai penyidik serta menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme PPNS Daerah. Pemerintah Daerah harus membuat PERDA (Peraturan Daerah) yang baru tentang PPNS Daerah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah baik menyangkut aspek kepegawaian, pembinaan maupun tugas operasional penyidikan.
- 20 - 2- II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas.
- 21 - 3- Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas.
- 22 - 4- Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39
